cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Merdiansa Paputungan
Contact Email
merdiansa.paputungan@umj.ac.id
Phone
+6281381364816
Journal Mail Official
aqlawreview@umj.ac.id
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Jakarta 15419
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Al-Qisth Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Jakarta
ISSN : -     EISSN : 25802372     DOI : https://doi.org/10.24853/al-qisth
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurnal ini hadir untuk mendorong penyebarluasan pemikiran dan gagasan hasil penelitian dibidang hukum secara luas kepada masyarakat. Adapun ruang lingkup peneltian yang dipublikasikan adalah meliputi bidang ilmu Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW" : 7 Documents clear
KLAIM KOMPENSASI BIAYA KETERLAMBATAN DAN DEVIASI KOMPENSASI KONTRAK YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Firman Wijaya Firman Wijaya
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.2.433-476

Abstract

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dapat digolongkan kepada beberapa bagian, satu diantaranya ialah pekerjaan konstruksi. Keberhasilan suatu proyek konstruksi tergantung dari kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, Klaim pada hakikatnya merupakan suatu hal yang biasa muncul dalam usaha dibidang konstruksi yang dapat berupa permintaan tambahan waktu, biaya, kompensasi dan lain sebagainya, yang dapat timbul dari mana saja sehingga menyebabkan adanya penundaan (delay) terhadap pekerjaan. Bagaimana regulasi mengenai deviasi kompensasi kontrak dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan Sejauh mana klaim kompensasi atas keterlambatan dapat dibenarkan sehingga tidak menimbulkan efek korupsi berupa kerugian keuangan Negara. Peristiwa kompensasi secara hukum maka konsep balancing overhead estimasi (keseimbangan dokumen dengan rasionalitas waktu penyelesaian dan jenis kontrak  para pihak untuk dapat menjadi cara penyelesaian dan penerapan suatu tuntutan kompensasi. Regulasi mengenai deviasi kompensasi kontrak dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   Undang-Undang   No. 2   Tahun   2017   tentang   Jasa   Konstruksi.Penyelesaian dan penerapan suatu tuntutan kompensasi haruslah dicermati tahapan apa saja yang dikerjakan apakah itu pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, Commissioning dan Installation maka peristiwa kompensasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena pemenuhan peristiwa kompensasi dalam bentuk sejumlah pembayaran nilai tertentu yang dilakukan oleh pengguna jasa (BUMN) secara korporasi kepada penyedia jasa (kontraktor) tersebut dapat mengarah kepada kerugian keuangan Negara. Kata Kunci: Peristiwa Kompensasi, Proyek Infrastruktur, Kontrak EPC.Fulfilling the need for goods and services is an important part that cannot be separated in the administration of government. Procurement of government goods/services required by government agencies can be classified into several parts, one of which is construction work. The success of a construction project depends on the cooperation between the parties involved in it. Claims are essentially something that usually appears in the construction business which can be in the form of requests for additional time, costs, compensation and so on, which can arise from anywhere so that causes delays in work. How is the regulation regarding contract compensation deviations in various statutory provisions and the extent to which compensation claims for delays can be justified so that they do not cause corruption effects in the form of state financial losses. In the event of legal compensation, the concept of balancing overhead estimates (balance of documents with the rationality of completion time and the type of contract of the parties to be a way of settling and implementing a compensation claim. Regulations regarding contract compensation deviations in various statutory provisions, namely Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 4 2015 concerning the Fourth Amendment to Presidential Regulation No. 54 of 2010, concerning Government Procurement of Goods/Services Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services. Completion and application of a compensation claim must be observed what stages are carried out whether it is Engineering, Procurement work, Construction, Commissioning and Installation then the compensation event cannot be justified because the fulfillment of the compensation event is in the form of a certain amount of payment made by the service user (BUMN) in a corporate manner to the service provider (contractor). can lead to state financial losses. Keywords: Compensation Event, Infrastructure Project, EPC Contract
EKSISTENSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MEMBANTU ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK MENDAPATKAN DIVERSI MELALUI PENELITIAN KEMASYARAKATAN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR : 14/PEN.DIV/2018/PN.MET) Nasikah, Durotun; Dewi, Fitriana
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.2.405-432

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi pribadi seorang anak yang secara umum dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, baik dari segi lingkungan social ataupun budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  merupakan pilar yang sangat penting bagi perlindungan seorang anak terhadap putusan pengadilan, serta memberi batasan terhadap perbedaan perkara tindak pidana anak dan orang dewasa.Permasalahan penulisan ini meliputi bagaimanakah peran Balai Pemasyarakatan ketika membantu anak pelaku tindak pidana narkotika untuk mendapatkan diversi melalui penelitian kemasyarakatan, bagaimanakah kekuatan hukum penelitian kemasyarakatan, dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan diversi.Metode penelitian menggunakan norma yuridis dan empirik. Data yang digunakan meliputi data primer dan skunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan, empiris dan di analisis mengunakan yuridis kualitatif.Temuan penelitian menjelaskan bahwa peran Balai Pemasyarakatan sejak dimulainya diversi dari permintaan penyidik melalui laporan yang dibuat berdasarkan perkara disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang berisi tentang kondisi kepribadian anak, berdasarkan hubungan keluarga, lingkungan sosial dan factor-faktor lain yang diprediksi memiliki kontribusi putusan oleh hakim terhadap perkara anak. Kekuatan hukum penelitian kemasyarakatan yaitu sebagai aspek yang menentukan legalnya suatu penerapan hukum dan cara memperlakukan Anak yang melanggar aturan  hukum. Pertimbangan Hakim yaitu mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan untuk diversi, mempertimbangkan Pasal yang dilanggar oleh pelaku anak yakni dibawah 7 (tujuh) tahun sesuai amanat Pasal 7 Undang-Undang tentang Peradilan Pidana Anak.
LARANGAN BAGI PENGURUS (FUNGSIONARAIS) PARTAI POLITIK DALAM MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DPD DALAM PEMILU TAHUN 2019 Satria Winata
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.2.299-325

Abstract

AbstrakPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT mengabulkan Gugatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. Putusan ini mengandung sebuah anomali, karena Penggugat adalah Perorangan yang berstatus sebagai Ketua Umum salah satu Partai Politik yang berdasarkan Pasal 182 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Putusan Mahkamah Konsitusi 30/PPU-XVI/2018 tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD. Dalam hal ini penlitian dimkasudkan untuk meneliti Putusan Pengadilan Tata Usah Negara, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dalam pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2019 terdapat syarat berupa larangan pengurus (fungsionaris) partai politik ikut serta dalam pemilihan umum berdasarkan Pasal 182 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Putusan Mahkamah Konsitusi 30/PUU-XVI/2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tetang perubahan keuda atas peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencaloan Perseorangan Peserta Pemiliahn Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini yang menjadi kekeliruan dalam Putusan PTUN Jakarta No. 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT.Kata Kunci: Pemilu DPD 2019, Larangan, Pengurus (Fungsionaris) Partai Politik, Putusan PTUN.AbstractDecision of Administratieve Court No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT granted the Lawsuit on the Decision of the Election Commission of the Republic of Indonesia Number: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Concerning The Determination of The List of Permanent Candidates for Regional Representative Council Elections in 2019. This Court Decision have a anomaly, because the Plaintiff is an Individual who is the Chairman of one of the Political Parties based on Article 182 letter of Law No. 7 of 2017 concerning the General Election of Jo. The Decision of the Constitutional Court No. 30/PUU-XVI/2018 does not qualify as a candidate for DPD member. In this case, the decision is intended to examine the Decision of the State Administratieve Court, using normatieve legal research methods. In the results of this study, it was found that in the nomination of Members of the Regional Representatieve Council (DPD) in 2019 there is a requirement in the form of a ban on the management (functionary) of political parties participating in elections based on Article 182 letter ‘i’ of Law no. 7 of 2017 on General Elections Jo. The Decision of the Constitutional Court 30/PUU-XVI/2018 and PKPU Number 26 of 2018 concerning the amendment to the regulation of the General Election Commission No. 14 of 2018 concerning the Individual Inclusion of Participants of the General Election Of Members of the Regional Representative Council. This is a mistake in the Jakarta PTUN Decision No. 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT.Keywords: DPD Election 2019, Prohibition, Board (Functionary) of Political Parties, PTUN Verdict.
PERKEMBANGAN KONSEP STRICT LIABILITY SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI ERA GLOBALISASI Sodikin Sodikin
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.2.261-298

Abstract

Abstrak Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju membutuhkan suatu aturan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Aturan hukum sekarang ini dibutuhkan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara berdasar atas hukum. Salah satu konsep hukum yang diadopsi dari sistem hukum Anglo Saxon adalah konsep pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Konsep pertanggungjawaban mutlak (strict liability) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perdata yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya mensyaratkan adanya unsur kerugian sebagai syarat mengajukan tuntutan ganti kerugian model perbuatan melawan hukum. Selain itu, penanggung jawab kegiatan (potential polluter) akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya (level of care) dalam melakukan kegiatannya. Kata kunci: Tanggung jawab mutlak, Perbuatan melawan hukum, Kesalahan, Kerugian  Abstract The development of increasingly advanced science and technology requires a rule of law that can provide a sense of justice for the community. The current rule of law is needed in order to realize Indonesia as a state based on law. One legal concept adopted from the Anglo Saxon legal system is the concept of strict liability. The concept of strict liability is one form of civil liability that does not require the existence of an element of fault, but only requires the existence of an element of loss as a condition to file a claim for compensation for the torts model. In addition, potential polluter will pay level of care in carrying out its activities. Keyword: Strict Liability, Torts, Fault, Loss.
PENERAPAN SANKSI SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) Tubagus Heru Dharma Wijaya
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.2.371-404

Abstract

AbstrakKehadiran internet memudahkan sekaligus dapat menyulitkan manusia memperoleh informasi dan menjalankan urusan-urusannya ditingkat nasional maupun internasional, misalnya dapat menimbulkan kejahatan. “Kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut kejahatan siber (Cyber Crime), yang mencakup dua kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan. Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para pelaku kejahatan melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam cyber space inilah yang dikenal dengan cyber crime. Walaupun kejahatan dunia maya atau kejahatan siber umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Fungsi sanksi dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku. Berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (alternative to imprisonment) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (alternative sanction). Sanksi sosial dapat dijatuhkan jika musyawarah majelis hakim yang memeriksa suatu perkara memutuskan bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori IKata Kunci : Sanksi, Kejahatan Siber,Tindak Pidana AbstractThe presence of the internet makes it easy for all at once can be difficult for humans to obtain the information and run the affairs national and international level, for example, can cause crime. “The crime that occurs through or on a computer network in the internet is called cyber crime (Cyber Crime), which includes two categories of crimes, namely crimes using the computer as a means or tool, and make the computer as a target or object of the crime. Advances in information technology (internet) and all the benefits it brings negative consequences of its own where the more easily the perpetrators of the crime to do the action that is increasingly troubling the community. The abuse that happens in cyber space this is known as cyber crime. Although cyber crime or cyber crime generally refers to criminal activity with the computer or computer network as its main element, the term is also used for the activities of a traditional crime in which a computer or computer network used to facilitate or allow the evil that occurs. The function of sanctions in criminal law, it is not solely scare or threaten these offenders, but more than that, the existence of such sanctions should also be able to educate and improve the perpetrator. The development of the concept to find an alternative to criminal deprivation of liberty (alternative to imprisonment) in the shape as a sanction alternative (alternative sanction). Social sanctions can be imposed if the deliberation of the judges who examine a case decided that the defendant will be sentenced to imprisonment the duration of not more than (six) months or a maximum fine of no more than a fine Category I.Key Word: Sanction, Cyber Crime, Criminal Law
PEMBAGIAN KEWENANGAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA Dwi Putri Cahyawati
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.2.326-370

Abstract

AbstrakSalah satu permasalahan lingkungan di Indonesia adalah tentang kebakaran hutan dan lahan. Dalam menanggulangi hal tersebut, Peraturan Perundang-Undangan telah menyediakan mekanisme penyelesaian yang salah satunya melalui pendekatan preventif atau pencegahan, yang kewenangannya terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Pengaturan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan memiliki kecederungan dominasi oleh Pemerintah Pusat (sentralistik) dan adanya amputasi kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercermin dalam UU No. 23 tahun 2014 dan diperkuat oleh UU no. 11 tahun 2020. Hal ini berimplikasi pada ruang gerak Pemerintah Daerah baik pada level Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi terbatas dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.Kata Kunci: Pembagian Kewenangan, Pencegahan, Karhutla, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. AbstractOne of the encironmental problems in Indonesia is about forest and land fires. In overcoming this, the legislation has provided a settlement mechanism, one of which is through a preventive approach, whose authority is devided between the Central Government and Local Government. This research is intented to examine the division of authority between the Central Government and Local Government in the prevention of forest and land fires based on legislation using normative legal research methods. From the results of the study, it was found that the regulation of the division of authority between the Central Government and Local Government in the prevention of forest and land fires has a lack of dominance by the Central Government (centralistic) and the amputation of the authority of the Local Government, as reflected in Act Number 23 of 2014 anda strengthened by Act Number 11 of 2020. This is has implications for the wiggle room of local governments at both the provincial and district/city levels to be limited in the prevention of forest and land fires.Keywords: Division of Authority, Prevention, forest and land fires, Central Government, Local Government.
DISKURSUS KEBERLAKUAN UU CIPTA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 lalu hedwin hanggara
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.2.233-260

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sejatinya, Putusan Hakim dimaksudkan untuk mengakhiri persengketaan maupun perbedaan tafsir terhadap suatu ketentuan. Namun Putusan ini justru menimbulkan dualisme terkait keberlakuan UU Cipta Kerja, karena disatu sisi UU ini dinyatakan inkonstitusional, namun di sisi yang lain UU ini tetap tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Persoalan yuridis inilah yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa makna inkonstitusional bersyarat dalam Putusan ini adalah pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 bertentangan terhadap UUD 1945 atau inkonstitusional bersyarat (temporer). Status inkonstitusional temporer ini digantungkan pada syarat berupa kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Adapun dalam masa waktu 2 (dua) tahun tersebut, UU Cipta Kerja tetap berlaku berdasarkan point ‘4’ dan ‘6’ amar putusan.Kata Kunci: Keberlakuan, Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW Vol 7, No 1 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW Vol 6, No 1 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2018): Al-Qisth Law Review Vol 1, No 2 (2017): Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW