cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shinta Silviana
Contact Email
shintasilvianaa@gmail.com
Phone
+6282125006449
Journal Mail Official
editorialmp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132, Senen, Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : BadanPen     EISSN : 25495283     DOI : https://doi.org/10.21787
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Matra Pembaruan (MP) adalah jurnal akses terbuka yang menerbitkan penelitian yang berfokus pada inovasi kebijakan pemerintah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2020)" : 6 Documents clear
Kualitas Pelayanan Pembuatan Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Biak Sukmawati Sukmawati; Rijal Rijal; Hermanu Iriawan
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.1.2020.37-46

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai dan kurangnya kesadaran pemohon untuk mempersiapkan berkas yang menjadi persyaratan untuk melakukan suatu urusan pelayanan pembuatan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Biak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, mengkaji dan mendeskripsikan hasil temuan peneliti terkait kualitas pelayanan pembuatan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Biak dengan menggunakan 5 indikator kualitas pelayanan yakni bukti langsung (tangibel), daya tanggap (responsiviness), keandalan (realibility), jaminan (assurance), serta perhatian (emphaty). Adapun metode yang dipakai adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Jenis data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Biak Kabupaten Biak Numfor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pembuatan paspor yang diberikan kepada para pemohon belum tercapai dengan baik dan maksimal dilihat dari aspek keandalan (reliability) dimana sistem atau jaringan pada sangat pembuatan paspor masih sering terhambat/gangguan dan harus menunggu sampai bisa digunakan kembali.Dilihat dari aspek lain seperti bukti langsung (tangible), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan perhatian (emphaty) yang sudah tercapai secara maksimal pada saat proses pembuatan paspor.
Inovasi Kebijakan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sidoarjo: Isu dan Tantangan Ray Ferza; Melati Ayuning Pranasari
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.1.2020.1-11

Abstract

Penerangan Jalan Umum merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang perhubungan yang disebutkan sebagai penyediaan perlengkapan jalan di daerah. Sebagai suatu bentuk penyediaan infrastruktur, kebijakan ini berkonsekuensi menggunakan sumberdaya energi yang berdampak pada emisi Gas Rumah Kaca. Berdasarkan kebijakan Pemerintah, angka emisi GRK Nasional perlu diturunkan sebesar 29% dengan rerata tahunan yang diproyeksikan dari sektor energi sebesar 6,7%. Beberapa studi terdahulu telah memotret kinerja pengelolaan PJU di daerah yang dijabarkan bahwa pengelolaan PJU cenderung kuno, menggunakan teknologi yang tidak efisien, dan didesain kurang baik, bahkan hasil yang dicapai terbilang boros energi dan sangat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta secara teknis memiliki permasalahan sebagai berikut, standar pencahayaan yang minim, ketiadaan lampu di titik-titik penting, pengelolaan masih swadaya warga, peletakkan yang masih bersinggungan dengan tiang listrik, inefisiensi, dan sebagainya. Kinerja Inovasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengelola PJU dihadapkan dengan permasalahan klasik antara lain SDM, Manajerial, dan Finansial. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan guna mengatasi permasalahan klasik pemerintah daerah dalam mengelola PJU. Walaupun demikian, permasalahan klasik tersebut tetap eksis dan tidak ada perubahan signifikan. Dalam uraian permasalahan tersebut, metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif telah digunakan untuk mengelaborasi perkembangan inovasi kebijakan pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo. Adapun, Hasil yang diperoleh adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berupaya melakukan inovasi namun dihadapkan tantangan seperti pengembangan KPDBU dengan Badan Usaha ESCO, Kebijakan PJU yang tidak adaptif, dan Persoalan koordinasi dan kelembagaan Pusat-Daerah.
Strategi Pengembangan Pariwisata Provinsi Papua Muhammad Ismail
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.1.2020.59-69

Abstract

Pariwisata adalah sektor yang potensial dan layak untuk dikembangkan secara inovatif guna meningkatkan tingkat daya saing. Papua adalah provinsi yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Namun kenyataannya belum dikelola dengan baik, sehingga berdampak pada kondisi sosial ekonomi. Masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut yang pada umumnya masih miskin. Untuk itu maka penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan supaya terjadinya perubahan dalam hal peningkatan pendapatan daerah, kunjungan wisatawan dan nilai promosi wisata yang semakin baik. Tujuan kajian ini adalah merumuskan strategi pengembangan potensi pariwisata di Provinsi Papua melalui analisis SWOT. Penelitian juga menggunakan metode deskriptip melalui pendekatan kualitatif dengan Informannya yaitu perguruan tinggi, Bappeda, Balitbangda, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Dinas Koperasi UKM, Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan LSM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan obyek wisata alam di Papua pada umumnya masih dikekola secara tradisional dan dikelola masyarakat adat. Salah satu kendala pengembangan wisata di Papua adalah belum tersedianya Rencana Induk Pariwisata Daerah, kurangnya promosi wisata alam dan budaya, tingginya migrasi ke Papua, serta kondisi keamanan yang belum stabil. Adapun kegiatan wisata tahunan hanya kegiatan rutinitas dan belum memberikan dampak ekonomi (efek berganda). Untuk itu, diperlukan strategi pengembangan potensi wisata alam supaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan terjaganya iklim pariwisata yang kondusif.
Model Desa di Masa Depan dan Kebijakan Pembinaannya Heri Wahyudianto
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.1.2020.47-57

Abstract

Kebijakan penentuan model desa di Indonesia selama ini hanya mengacu pada tipologi desa dengan merujuk pada karakteristik desa, sehingga pembinaannya pun bersifat umum dan semata-mata didasarkan pada faktor karaktertistik desa. Terkait denganhal itu, fokus kajian ini memuat “pemikiran baru” yang bertujuan mengenalkan model desa ke depan berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi desa, untuk menemukan model-model desa dan masing-masing kebijakan pembinaannya yang lebih tepat. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Selain itu, kajian ini merupakan studi pustaka, sehingga tidak ada lokasi kajian dan juga tidak ada informan atau narasumber. Hasil kajian ini telah merumuskan kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan suatu desa, yaitu kewenangan desa, prasarana dasar, sarana, dan kondisi kehidupan masyarakat desa. Parameternya ditetapkan secara persentase untuk mengetahui baik buruknya kondisi suatu desa. Berbagai kemungkinan model desa berdasarkan pada kriteria dan parameter tersebut. Adapun untuk kebijakan prioritas pembinaan masing-masing desa yang telah ditetapkan modelnya, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan desa, potensi desa, dan karakteristik daerah (permasalahan dan potensinya). Kebijakan penanganan masalah yang dianalisis terkait sarana dan prasarana dasar desa dan kondisi masyarakat desa. Sementara, kebijakan pengembangan potensi daerah memperhatikan potensi unggulan, potensi berbasis kemasyarakatakan, serta potensi kecil dan menengah.
Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo Irfan Sofi
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.1.2020.25-35

Abstract

Dana Desa mulai dialokasikan dalam APBN 2015 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam implementasinya, belum mampu menyelesaikan masalah terkait ketimpangan di desa, ini bisa dilihat dari gini rasio perdesaan bergerak naik walaupun sudah mampu mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan, tingkat pengangguran di daerah perdesaan masih tinggi. Pada tahun 2018 ada kebijakan baru tentang implementasi Dana Desa, yaitu Padat Karya Tunai Dana Desa untuk mengatasi masalah ini. Tujuan dari makalah ini adalah 1) untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa, dan 2) kendala pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian triangulasi yaitu observasi, wawancara dan data. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program PKT Dana Desa pada tahun 2018 secara umum berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mampu menyerap setidaknya 55 pekerja untuk setiap kegiatan. Sebagian pekerja adalah penduduk desa setempat yang tidak memiliki pekerjaan dan miskin. Keterlibatan masyarakat desa sejak awal perencanaan dengan Musrembangdes hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sangat antusias. Pemenuhan rata-rata HOK 30 persen telah diupayakan oleh desa melalui refokusing dan perubahan pada Rancangan Anggaran Belanja (RAB) kegiatan yang bersumber dari Dana Desa. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Dana Desa PKT antara lain kecenderungan berkurangnya semangat gotong royong, domisili pendamping desa yang jauh dari desa, terlalu banyak regulasi yang perlu dipahami, jumlah tenaga ahli yang kurang dan karakteristik wilayah.
Implementasi e-Government dalam Meminimalisasi Praktik Rent Seeking Behaviour pada Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya Novy Setia Yunas
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.1.2020.13-23

Abstract

Birokrasi merupakan garda terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun sayangnya birokrasi seringkali dihadapkan pada berbagai problem yang disebut dengan patologi birokrasi sehingga menghambat pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Salah satu problem yang dihadapi birokrasi kita sejak dahulu hingga saat ini adalah adanya praktik rent seeking behaviour. Praktik rent seeking behaviour atau yang dikenal dengan perburuan rente merupakan praktik konspirasi antara pengusaha dan pemerintah atau birokrasi yang akan menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan koruptif. Praktik rent seeking behaviour pada organisasi birokrasi tentunya harus segera dituntaskan agar masyarakat memperoleh haknya dalam pelayanan yang berkualitas sehingga mengembalikan public trust masyarakat pada organisasi birokrasi. Tulisan ini akan menjelaskan efektivitas salah satu desain yang digunakan untuk memotong rantai problem rent seeking behaviour melalui transformasi teknologi informasi pada pemerintahan yang disebut dengan E­Government pada Pemerintah Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan di Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu kota yang sukses menerapkan aplikasi e­government dalam berbagai bidang mulai dari perencanaan pembangunan (E­Musrenbang), perijinan satu pintu (Surabaya Single Window), pengadaan barang dan jasa terpadu (E­Procurement), pembayaran pajak (Surabaya Tax) dan berbagai aplikasi yang semakin menguatkan peran masyarakat (citizen centric). Transformasi tersebut terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan penguatan bahwa E­government mampu membuat interaksi face-to-face antara pejabat publik dan masyarakat juga semakin berkurang, sehingga mengurangi pula potensi dan kesempatan perbuatan yang bersifat koruptif.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 3 (2018) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 3 (2017) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue