Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan DIMENSI Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian (SNHRP)
Novy Setia Yunas
Unknown Affiliation
Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur Novy Setia Yunas
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.3.1.2019.37-46

Abstract

Kesenjangan kesejahteraan, tingginya jumlah penduduk miskin, minimnya akses informasi dan buruknya sarana infrastruktur di perdesaan menjadi akar permasalahan kemiskinan. BPS mencatat, pada 2018 sekira 1.035 desa mampu mengoptimalkan potensi desanya dari 8.496 wilayah setingkat desa di Jawa Timur. Problem tersebut diharapkan dapat direduksi melalui lahirnya UU No 6 tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengembangkan potensi yang ada. Desa didorong agar mampu mengembangkan berbagai inovasi dan bersinergi dengan akademisi, sektor swasta, pemerintah, dan media (penta helix). Tulisan ini akan menjelaskan model inovasi bagi pengembangan potensi desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Jawa Timur berupa Lumbung Ekonomi Desa dengan konsep penta helix, mulai dari pemetaan dan pelatihan pengelolaan potensi desa hingga digitalisasi ekonomi perdesaan bagi generasi muda dalam pemasaran potensi yang telah dikelola (e-nomakaryo dibaca: enom makaryo). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di tiga desa antara lain Desa Panglungan, Wonosalam, Jombang dengan potensi kopi excelsa dan wisata; Desa Kebonagung, Sawahan, Nganjuk dengan potensi kacang mente dan Desa Made, Kudu, Jombang dengan potensi Gadung. Melalui model ini diharapkan pengembangan potensi desa akan berdampak pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.
Implementasi e-Government dalam Meminimalisasi Praktik Rent Seeking Behaviour pada Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya Novy Setia Yunas
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.1.2020.13-23

Abstract

Birokrasi merupakan garda terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun sayangnya birokrasi seringkali dihadapkan pada berbagai problem yang disebut dengan patologi birokrasi sehingga menghambat pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Salah satu problem yang dihadapi birokrasi kita sejak dahulu hingga saat ini adalah adanya praktik rent seeking behaviour. Praktik rent seeking behaviour atau yang dikenal dengan perburuan rente merupakan praktik konspirasi antara pengusaha dan pemerintah atau birokrasi yang akan menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan koruptif. Praktik rent seeking behaviour pada organisasi birokrasi tentunya harus segera dituntaskan agar masyarakat memperoleh haknya dalam pelayanan yang berkualitas sehingga mengembalikan public trust masyarakat pada organisasi birokrasi. Tulisan ini akan menjelaskan efektivitas salah satu desain yang digunakan untuk memotong rantai problem rent seeking behaviour melalui transformasi teknologi informasi pada pemerintahan yang disebut dengan E­Government pada Pemerintah Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan di Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu kota yang sukses menerapkan aplikasi e­government dalam berbagai bidang mulai dari perencanaan pembangunan (E­Musrenbang), perijinan satu pintu (Surabaya Single Window), pengadaan barang dan jasa terpadu (E­Procurement), pembayaran pajak (Surabaya Tax) dan berbagai aplikasi yang semakin menguatkan peran masyarakat (citizen centric). Transformasi tersebut terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan penguatan bahwa E­government mampu membuat interaksi face-to-face antara pejabat publik dan masyarakat juga semakin berkurang, sehingga mengurangi pula potensi dan kesempatan perbuatan yang bersifat koruptif.
Kepemimpinan Dan Masa Depan Reformasi Birokrasi Di Indonesia Novy Setia Yunas
DIMENSI - Jurnal Sosiologi Vol 9, No 2 (2016): November
Publisher : DIMENSI - Journal of Sociology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bureaucracy is the most important part in governance. The position of the bureaucracy which is intersect directly with the public is placing bureaucracy as the main pillars in the public service. However, a very important bureaucraticposition is not offset. By a good performance by the state apparatus is still bound with the old culture and mindset. Moreover, some diseases or pathologies of bureaucracy such actions violate the rules and indiscipline will then make the community more negative perception of the bureaucracy in Indonesia. So with these conditions, the government is committed to implement a process called the bureaucratic reform. Good faith to create the process has lasted long enough, as evidenced by some of the policies that refer to the revamping and arrangement of structures, mechanisms and work culture of bureaucratic organization. However, the process still needs improvement up to now. The process of revision of the bureaucratic reform agenda should be supported by a strong commitment of all the bureaucrats and decisive leadership character and it is able to be control in the implementation of bureaucratic reforms.
Model Pentahelix dalam Pengembangan Eduwisata Berbasis Agro-Culture Di Kawasan Desa Penyangga TNBTS (Studi Di Desa Tosari, Kabupaten Pasuruan dan Desa Sapikerep, Kabupaten Probolinggo) Novy Setia Yunas; Susanti, Anik; Nadya Izana, Nyimas; Widyawati, Wiwit
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 11 No. 1 (2023): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22500/11202344218

Abstract

Tosari and Sapikerep villages are two villages in the TNBTS area which are included as one of the priority areas in Indonesia. Nature tourism or agro-tourism and cultural tourism are the characteristics of the two villages. Thus, Agro-Cultural based Edutourism is one of the potential developments in the village area. The pentahelix development model is considered appropriate because it is known that the two villages collaborate with 5 roles, namely government, private sector, academia, mass media, and the community. This article is the result of research conducted for 2 months using a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, focus group discussions, and observations, where research was conducted to fully describe how the pentahelix collaboration pattern occurred. As a result, the role of various actors in the pentahelix collaboration model is quite optimal. From a regulatory perspective, the central government and regional governments have shown their role where basically the two villages have become part of the tourism priority villages which in terms of infrastructure are maximally supported by the central government. As well as with regard to licensing, it is very easy to take care of development permits and public facilities that support tourism businesses and make it easier for tourists. From the private sector, many companies and investors started arriving to work together in the two villages, through their Corporate Social Responsibility pattern. On the other hand, the media also plays an important role in efforts to introduce tourism potential so that it is more widely known by tourists, while academics work together in terms of planning that is in accordance with science, as well as the active role of the community which turns out to be open and mutually willing to build villages.
PENGEMBANGAN DELIBERATIVE CIVIC RESILIENCE MODEL (DCRM): INOVASI TATA KELOLA MASYARAKAT UNTUK PENGUATAN DEMOKRASI DESA DI ERA DIGITAL Romel Masykuri; Novy Setia Yunas; Ika Rizki Yustisia; Supriyono; Dwindra Setyo Nugroho
Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian Vol. 8 (2026): Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian (SNHRP) Ke 8 Tahun 2026
Publisher : LPPM Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan politik di era digital saat ini telah mengubah dinamika demokrasi pada level desa melalui meningkatnya arus informasi dan partisipasi masyarakat, sekaligus potensi disinformasi dan polarisasi sosial yang terjadi. Kondisi tersebut menuntut adanya inovasi tata kelola masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan politik yang sifatnya konvensional, namun juga mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola dinamika demokrasi di era digital. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan Deliberative Civic Resilience Model (DCRM) sebagai inovasi tata kelola masyarakat dalam demokrasi di level desa pada era digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui Program Dosen Berkarya Universitas Brawijaya di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dengan menggunakan Community-Based Participatory Approach (CBPA) yang dipadukan dengan prinsip collaborative governance. Pengembangan model dilakukan melalui tahapan social mapping, identifikasi kebutuhan, perancangan model, implementasi kegiatan, refleksi dan evaluasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa Deliberative Civic Resilience Model (DCRM) berhasil mengintegrasikan empat komponen utama, yaitu demokrasi deliberatif, literasi digital, ketahanan sosial dan behavioral nudge ke dalam satu kerangka pemberdayaan masyarakat yang partisipatif. Model ini tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dinamika politik digital, tetapi juga memperkuat dialog publik, kolaborasi serta tata kelola demokrasi desa yang lebih inklusif. Kontribusi utama artikel ini adalah menawarkan Deliberative Civic Resilience Model (DCRM) sebagai model inovasi tata kelola masyarakat yang dapat direplikasi untuk mendukung penguatan demokrasi desa di era digital sekaligus memperkaya pengembangan kajian politik digital berbasis pengabdian kepada masyarakat.
PENGEMBANGAN DASHBOARD DIGITAL "JENDELA POTENSI NGABAB" SEBAGAI INSTRUMEN TATA KELOLA TRANSFORMASI DIGITAL DESA: INOVASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA NGABAB, KABUPATEN MALANG Novy Setia Yunas; Akhmad Muwafik Saleh; Candela Lena Rachmad Dany; Kalyca Athaya Shafakirana; Najla; Amin Afandi
Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian Vol. 8 (2026): Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian (SNHRP) Ke 8 Tahun 2026
Publisher : LPPM Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital desa merupakan agenda strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan mengoptimalkan potensi lokal melalui teknologi digital. Namun, implementasinya masih didominasi digitalisasi administrasi, sementara integrasi informasi potensi sosial, pariwisata, UMKM, budaya, agroindustri, dan informasi publik masih terbatas. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pengembangan Dashboard Digital "Jendela Potensi Ngabab" sebagai instrumen tata kelola transformasi digital di Desa Ngabab, Kabupaten Malang. Kegiatan dilaksanakan melalui Program FISIP Bakti Desa (FBD) 2026 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya selama 30 hari menggunakan pendekatan Participatory Community Development, meliputi identifikasi kebutuhan, pemetaan potensi, perancangan dashboard, pengembangan konten, implementasi, pendampingan, dan evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa dashboard berhasil mengintegrasikan berbagai informasi potensi desa dalam satu platform digital yang mendukung tata kelola informasi, promosi potensi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Selain sebagai media informasi, dashboard memperkuat kolaborasi pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Kebaruan artikel ini terletak pada pemanfaatan dashboard sebagai instrumen tata kelola transformasi digital berbasis potensi lokal yang berpotensi direplikasi untuk mendukung pembangunan desa berkelanjutan.
Co-Authors Akhmad Muwafik Saleh Amin Afandi Anik Susanti Candela Lena Rachmad Dany Dwindra Setyo Nugroho Ika Rizki Yustisia Kalyca Athaya Shafakirana Najla Nyimas Nadya Izana Romel Masykuri SUPRIYONO Wiwit Widyawati