cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2017)" : 17 Documents clear
Implementasi Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pegawai Kantor Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Anggraini, Yusniah
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 9 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.09.2017.195-204

Abstract

Salah satu fungsi manajemen dalam pemerintahan yang penting adalah pengawasan. Namun, permasalahan pengawasan cukup rumit dan kompleks, tidak semudah dengan apa yang diteorikan apabila diaplikasikan, termasuk aplikasinya di lingkungan instansi pemerintahan. Terkait dengan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan tugas pegawai serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan informan adalah pegawai di lingkungan kantor kecamatan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dan instrumennya berbentuk pedoman wawancara. Adapun teknik analisis datanya adalah analisis data secara induktif. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa pada tahap awal pembuatan laporan progres kerja kurang disertai upaya pencarian data baru, kebanyakan isi laporan progres kerja belum benar-benar memenuhi kriteria atau memiliki nilai sebagaimana mestinya, pengawasan untuk falisitas kerja kurang ditindak lanjuti oleh pimpinan, pelaporan harian, mingguan, dan kwartalan pelaksanaan tugas pegawai jarang sekali dilaksanakan, evaluasi yang dilakukan pimpinan selama ini lebih mengutamakan pada pencapaian jumlah atau target yang telah ditetapkan (standar kuantitas), dan pengukuran kualitas hasil pekerjaan pegawai hanya lebih didasarkan pada perkiraan saja. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan tugas pegawai di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya selama ini masih kurang baik.
Meneropong Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia Buhaerah, Pihri; Utomo, Nurrahman Aji; Elfansuri, Elfansuri
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 9 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.09.2017.295-305

Abstract

Kajian ini berupaya untuk mencermati praktik pengarusutamaan perencanaan pembangunan daerah berbasis HAM. Untuk mendapat gambaran mengenai praktik, peneliti memotret tiga daerah yakni: Batang (Jawa Tengah), Trenggalek (Jawa Timur), dan Tanjungpinang (Kepulauan Riau). Praktik yang ada dihadapkan dengan alur pendekatan berbasis HAM, yakni: proses perumusan, kandungan pokok, mekanisme pelaksanaan, serta perlindungan dan pemulihan. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses, memahami ketidaksesuaian sekaligus mengidentifikasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.   Berdasar hasil kajian, pendekatan perencanaan yang lebih terbuka membuka peluang pengarusutamaan HAM ke dalam perencanaan pembangunan.  Prasyarat yang menjadi faktor pendorong berada pada dinamika regulasi daerah, komitmen kepala daerah dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD, maupun untuk menjaga roda birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih.
Strategi Pemerintah dalam Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Jambi Susianti, Novia
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 9 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.09.2017.243-253

Abstract

Angka kesakitan dan sebaran wilayah kasus Demam Berdarah Dengue di Indonesia cenderung semakin meningkat. Jambi merupakan provinsi dengan angka kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2013, dan Kota Jambi merupakan penyumbang angka kejadian tertinggi selama 3 tahun terakhir. Upaya pemberantasan telah dilakukan, namun ternyata belum mampu memutus rantai penularan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik untuk mengidentifikasi penyebab ketidaktepatan upaya pemberantasan DBD berdasarkan pedoman pelaksanaan pemberantasan DBD dan menentukan strategi dalam upaya pemberantasan DBD di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan upaya pemberantasan DBD di Kota Jambi belum berjalan efektif dengan kendala terutama pada pelaksanaan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui integrasi lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat secara rutin dan mandiri. Strategi utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan peran kader juru pemantau jentik (jumantik) dan siswa pemantau jentik (sismantik) melalui dukungan anggaran dari lintas sektor dalam mengkampanyekan gerakan PSN secara rutin baik di lingkungan rumah ataupun di instansi/institusi.
Comparative Analysis of Financial Performance in Fiscal Decentralization Era Among Natural and Non-Natural Resources Region Haryanto, Joko Tri
Jurnal Bina Praja Vol 9 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.09.2017.171-184

Abstract

Indonesia has a long history of fiscal decentralization. In terms of accountability and transparency, it is necessary to have performance appraisal of local financial indicators. This research was conducted by taking samples of natural and non-natural resources regions from the 2010 - 2014 period. From the result of the degree of decentralization indicator, the natural resources region has a low degree. In contrast, on non-natural resources regions, they have a higher degree and included in both good and very good criteria. Based on the independence local indicators, only Siak Regency has the greatest independence, while other natural resource regions have very small category and the instructional relationships pattern. In non-natural resources regions categories, all samples are independent enough and already independent with participatory and discretionary relationship pattern. In the harmonization among routine and developmental spending indicators, in natural resources regions, routine spending is relatively small. While in non- natural resources regions, routine spending allocation is also very dominant. From that result, the government should formulate an innovative non-public development pattern to further enhancing the participation of other stakeholders and also provide advocacy to Local Government to start limiting the routine personnel expenditure and prioritizing to infrastructure development that impacts the investment.
Indonesia After Joko Widodo: The Increase in Politics and Public Administration Rivai, Ardian Bakhtiar
Jurnal Bina Praja Vol 9 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.09.2017.255-264

Abstract

This study aims to capture public appraisal, especially student groups as young voters. The public appraisal that will be captured relates to the satisfaction of young voters on the performance of one year of government Jokowi Jusuf Kalla. Using the survey method, this study will be conducted on student groups in the Pancasila and Citizenship Education Study Program, Ahmad Dahlan University. Data collection was done by spreading the questionnaire which then performed tabulation and correlation analysis. This study is expected to be the baseline data in the first year of Jokowi Jusuf Kalla's reign as the basis for future leadership prediction analysis for the next four years. Thus, by knowing the basic pattern in the first year it will be analyzed how would the trend of satisfaction and political beliefs of society until the end of office Joko Widodo.
Meneropong Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia Buhaerah, Pihri; Utomo, Nurrahman Aji; Elfansuri, Elfansuri
Jurnal Bina Praja Vol 9 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.09.2017.295-305

Abstract

The current development paradigm is still dominated by the neoclassical economic perspective which sees economic development as a mechanical and simplistic process, without the need to look at aspects of respect, protection, and fulfillment of human rights, although, human rights is the first state responsibility of government. As a result, human rights are not the focus of development policy-making. Human rights and development have a mutually reinforcing relationship that will direct the efforts towards a higher quality of development.On this basis, this study shines a spotlight and examines the management of regional development planning with a human rights basis. To get an idea of ​​the reality, researchers use three areas as a sample, namely: Batang (Central Java), Trenggalek (East Java), and Tanjungpinang (Riau Islands). Existing practices are examined with a human rights-based approach, namely: the formulation process, main content, implementation mechanisms, and protection and restoration. Furthermore, a descriptive qualitative approach is selected to describe the process, understand the nonconformities as well as identify the planning process and the implementation of the development plan. For that, primary data collection is done through interview techniques, focused discussions, and field observation. While for secondary data collection through a literature study. The study shows that the fulfillment of the right to healthcare, education, and food has become priorities in regional development planning. A more transparent and accountable planning approach also opens opportunities to make human right-based development planning as the mainstream. The prerequisites driving factors lie in the dynamics of regional regulation and the commitment of the regional heads with the vision and mission outlined in the RPJMD, including a commitment to maintain a transparent, accountable and clean bureaucracy. In conclusion, the transparent planning approach in the RPJMD needs to be balanced by using human rights standards to improve the quality of human development in the region.
Finding Out the Potency of Nusa Tenggara Timur in Poverty Allevation: The Effect of Local Government's Policy Matondang, Erlinda
Jurnal Bina Praja Vol 9 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.09.2017.231-242

Abstract

Poverty issue in Nusa Tenggara Timur (NTT) has happened for several years. Some efforts have been done, but there is no significant impact. Poverty issue in NTT is being the concern of Indonesia’s government not only because the high number of poorer, but also the location which is in border territory of Indonesia-Timor Leste. Actually, realized or not, NTT has great potencies behind the problem caused by its dry soil and some social issue in its society. Some of those potencies are able to be seen in five local economic sectors, i.e. demography, forestry, farming and animal husbandry, trading, and tourism. This article is written to explain how big potencies of NTT and how to manage it in order to alleviate poverty. The approach used in this article is qualitative approach with literature review as collecting data method. There is no special method used in analysing this article; it is just objective analysis based on current data, situation, and condition. Based on the analysis, there are so many potencies in NTT, but they have not been developed well, whereas people stuck in current situation, so there is no significant achievement in poverty alleviation efforts. Potency utilization can be optimally hold through strategic, effective, and efficient efforts supported by government, both national and local, and NTT society. Through potency optimization, poverty rate in NTT should be able to be push down.
Social Process of Ethnicity in Urban Area: Case Study Between Chinese Ethnic and Sundanese Ethnic in Bandung City Mulyadi, Mohammad
Jurnal Bina Praja Vol 9 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.09.2017.185-193

Abstract

A city with a multicultural society allows the social processes of ethnicity, either associative or dissociative. Especially in the city of Bandung, the dynamics of social processes of ethnicity between Chinese ethnic and Sundanese ethnic have ups and downs. Based on the idea, the purpose of this study is to describe how the associative and dissociative social process of Chinese ethnic and Sundanese ethnic in Bandung? The research design uses a qualitative approach with case study model. The location of the research was conducted in Bandung. This research produced a description of social relations practices that are associative in the form of cooperative relations if there is a common interest, while in the form of accommodation occurs if the Chinese ethnic embraces Islam. The social process in the form of assimilation and amalgamation can be seen in the field of culture. Meanwhile, social processes that indicate competition, rivalry, and social conflict (dissociative) start from the perspective of stereotypes, prejudices and discriminatory.
Strategi Pemerintah dalam Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Jambi Susianti, Novia
Jurnal Bina Praja Vol 9 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.09.2017.243-253

Abstract

The mortality rate and the distribution of dengue fever case in Indonesia tend to increase. Jambi Province is the province with the highest mortality rate in Indonesia in 2013, and Jambi City is the highest contributor for the last 3 years. Eradication efforts have been made, but they have not been able to break the chain of transmission. This research uses descriptive design with a qualitative approach to identify the causes of inaccuracy of eradication efforts and to determine the strategy of eradicating dengue fever in Jambi City. Site selection was done by purposive sampling, with the highest incidence rate criterion in 2015. The informants were chosen based on the criteria of conformity and adequacy, covering the Health Department, the Puskesmas, the sub-district and the community i.e. the larva monitoring cadre (jumantik). The assessment scheme is based on government policy implementation scheme in eradicating DHF by the identification of factors based on ultrasound analysis (Urgency, Serious, Growth). The strategy of eradication efforts is based on SWOT analysis (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats). The determination of alternative strategies was chosen based on Mc. Namara's screening theory, with 5 criteria of effectiveness, ease, benefits, time, and cost. The result of the research shows that the inaccuracy of dengue eradication efforts in Jambi City lies in the ineffectiveness of the implementation of the Mosquito Nest Eradication (PSN) movement through cross-sector integration in community empowerment routinely and independently. The main strategy that can be done by the government is to increase the role of larva monitoring cadres and larva monitoring students (sismantik) through budget support from across sectors in campaigning PSN movement regularly, either at house or institution environment.
Social Capital and Subjective Well-Being (SWB) of Public Rental Apartment Occupants: Study at Jambangan Rusun Surabaya Rinawati, Herrukmi Septa; Sadewo, F X Sri; Legowo, Martinus
Jurnal Bina Praja Vol 9 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.09.2017.321-333

Abstract

Housing needs in major cities in Indonesia are increasing due to urbanization. The solution taken by the government is to provide rental housing (rusunawa). Low income families who initially live in slums need some adaption when moving into the rusunawa. The purpose of this research is to analyze the socio-demographic relationships of families, social capital and subjective well-being (SWB). Using quantitative method and household survey, this study was conducted by giving questionnaires and interview to 90 residents of 396 rusunawa units. The study use regression analysis. Thus, the result shows that social capital, the social network, and trust, determine the SWB. If SWB is an indicator of the process of adaption of a person or family in a new place, in this study, we concluded that these two variables were very important for the resident. Using social networking and trust, these residents can adjust to a new housing milieu.

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 1 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol. 5 No. 4 (2013) Vol. 5 No. 3 (2013) Vol 5 No 3 (2013): September Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 2 (2013) Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 1 No 3 (2009) More Issue