cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 589 Documents
 19   20   21   22   23 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI ADMINISTRATIF DAN DESENTRALISASI POLITIK Didik G. Suharto
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 3 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.153-160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perspektif desentralisasi administratif dan politik. Penelitian ini memiliki tipe deskriptif kualitatif. Pembatasan ruang lingkup penelitian meliputi: pembatasan periode waktu, lokasi, dan fokus analisis. Jenis data yang diperlukan ialah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara teknik analisis isi dan teknik analisis fenomenologi. Uji keabsahan data meliputi: uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, obyektivitas. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, mencakup: penyelenggaraan pemerintahan desa; perubahan struktur dan fungsi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan kemandirian desa. This research aims to analyze the implementation of the village government organization in political and administrative decentralization perspective. This study is a descriptive qualitative research. The limitation of research scope includes: time period, location, and analysis focus limitation. The types of data needed were primary and secondary data. The data collection was done using interview, observation, and documentation. Technique of analyzing data used was content analysis and phenomenological analysis. The data validity test includes: internal and external validity test, reliability and objectivity test. Based on the result and discussion of research, it can be concluded that, include: the implementation of the village government organization; the structural and functional change of institution; and the village self-sufficiency.
KEPEMIMPINAN NASIONAL, BUDAYA POLITIK, DAN PARTISIPASI PUBLIK Muslimin Muslimin; Sorni Paskah Daeli
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 3 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.161-168

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gagasan baru mengenai sosok kepemimpinan tahun 2014. Wacana yang muncul saat ini hanya terkesan bagi-bagi kekuasaan antara satu partai dan partai lainya dalam satu koalisi, sementara perdebatan tentang cita-cita nasional masih menempati ruang-ruang sempit. Pertarungan gagasan-gagasan besar seharusnya yang harus dijadikan budaya politik dalam setiap kegiatan politik seperti pemilu. Sehingga kesan pemilu hanya kepentingan segelintir orang yang mengakibatkan merebaknya apatisme politik dalam bentuk golongan putih dapat dihindari dan berubah menjadi partisipasi politik. This paper aims to provide new ideas about leadership figure in 2014. The discourse that emerged today only seem to divide power between the parties and other parties in a coalition, while the debate about national ideals still occupy cramped spaces. The fight should have great ideas that should be a political culture in any political events such as elections. So the impression only the interests of the few elections that resulted in widespread political apathy in the form of white group can be avoided and turned into political participation.
EVALUASI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (Studi Kasus PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo) Shabo Hernoko
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 3 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.169-178

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan PDAM Tirta Perwitasari selama kurun waktu 2006-2010. Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang kinerja keuangan terkait implementasi dan masalah yang dihadapi. Penilaian terhadap kinerja keuangan PDAM diatur dalam Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, dan analisis Common Size dipergunakan untuk menginterpretasikan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan sehingga diketahui perkembangannya selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, perusahaan sangat likuid untuk melunasi utangutang jangka pendeknya, dalam kondisi solvable, namun terdapat kelebihan biaya operasional dari yang seharusnya setiap tahunnya. Berdasarkan analisis Common Size, perusahaan pada tahun 2006 mengalami  kerugian usaha, baru kemudian memperoleh laba usaha mulai tahun 2007 hingga 2010. The study aims to determine the development of the financial performance of PDAM Tirta Perwitasari,during the period from year 2006-2010. The study used qualitative methods to obtain an overview of the financial performance, related to the implementation and problems encountered. An assessment of the financial performance of the PDAM set in Kepmendagri No. 47 Year 1999 about Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, and the Common Size analysis is used to interpret the financial statements of the company to determine the development of the financial performance during the study period. The results showed that, highly liquid companies to pay off short-term debts, the solvable conditions, but there is excess operating costs annually. Based on the analysis of Common Size, the company in 2006; suffered business loss, then gain in operating income from year 2007-2010.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TEGESWETAN DAN DESA JANGKRIKAN KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO Ray Septianis Kartika
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 3 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.179-188

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang ditemui masyarakat dalam berpartisipasi mengelola ADD. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif analitis kualitatif dengan informan kepala desa dan masyarakat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD. Tidak hanya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam membangun desa merupakan solusi untuk memajukan pembangunan desa. Purpose of this study was to determine the people's participation in managing ADD and identify supporting factors and obstacles encountered in participating communities to manage ADD.Method of research using qualitative descriptive analysis of village heads and community informants.The study says that the Rural Community and Rural JangkrikanTegeswetan major initiative to contribute to the management of ADD.Not justin the planning, implementation and monitoring, but more importantis the awareness of the community to get involvedin building the villageis a solution to promote rural  development.
PENERAPAN BALANCED SCORECARD UNTUK BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Teguh Narutomo
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 3 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.189-200

Abstract

Balance Scorecard dapat menuntun manajemen dan anggota organisasi dalam menterjemahkan visi, misi serta strategi organisasi ke dalam tindakan yang nyata. Dalam Balanced Scorecard, pengukuran kinerja dilihat dari 4 perspektif yaitu Customer and Stakeholder Perspective, Financial Perspective, Employees and Organization Capacity Perspective, dan Internal Bussiness Process Perspective. Pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard tidak terbatas digunakan pada organisasi swasta melainkan juga bisa diterapkan pada organisasi sektor publik. Tulisan ini menguraikan tentang perlunya Balanced Scorecard untuk organisasi pemerintah dan peluangnya apabila digunakan di Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan beberapa analisis dan hasil penelitian yang pernah dilakukan. Balance Scorecard to guide the management and members of the organization in translating the vision,mission and strategy of the organization into the real action. In the Balanced Scorecard performance measurement viewed from four perspectives, namely Customer and Stakeholder Perspective, Financial Perspective, Employees and Organization Capacity Perspective and Bussiness Internal Process Perspective. Measuring the performance of the Balanced Scorecard approach is not limited to use in private organizations but also can be applied to public sector organizations. This paper describes the need for Balanced Scorecard for government organizations and opportunities when used in BPP Kemendagri based on some analysis and results of studies that have been conducted
DESENTRALISASI DAN KORUPSI PADA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Zarmaili Zarmaili
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 3 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.201-206

Abstract

Kajian ini menggambarkan proses pelaksanaan desentralisasi dan praktik korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dengan metode diskritif kualitatif data primer diperoleh dari sejumlah pegawai Pemerintah Provinsi Jambi, anggota DPRD dan masyarakat Jambi yang dipilih secara probabolity sampling, data sekunder diperoleh dari laporan Pengadilan Negeri Jambi dan catatan LSM dan Ormas. Kajian ini telah menemukan bahwa tujuan proses pelaksanaan konsep desentralisasi pada Pemerintah Provinsi Jambi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat belum tercapai, peran serta masyarakat di dalam pengurusan administrasi pemerintah daerah masih lemah, wewenang dan kekuasaan pemerintah disalahgunakan oleh para pejabat Pemerintah Provinsi Jambi sehingga menyebabkan terjadinya praktik korupsi. Beberapa sebab terjadi korupsi adalah adanya kekuasaan yang penuh diberikan kepada Gubernur dan wewenang yang lebih diberikan kepada DPRD. Praktik korupsi terjadi pada proyek pembangunan, penempatan personil dan perjalan dinas. This study describes the process of decentralization implementation and corruption practical in the scope of the Jambi Provincial Government. With diskritif qualitative method, primary data obtained from a number of government officials Jambi, members of Jambi Legislators and the Jambi society that elected by quota sampling, secondary data obtained from the reports of the District Court of Jambi and NGO notes. This study has found that the purpose of the implementation of the concept of decentralization in Jambi Provincial Government is improving the quality of public services has not been achieved, the role of the community in the management of local government administration remains weak, the powers of government abused by government officials in Jambi Province thus causing corruption. Some of the causes of corruption are the full powers given to the Governor and the authority is given to Council. Corruption occurs in project development, personnel placement and services journey.
PENGARUH PEMBINAAN TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi: Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai) Herman Ya'aro Harefa; Tiurlan Sinambela
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 3 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.207-216

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembinaan terhadap produktivitas kerja melalui motivasi kerja pada organisasi pemerintahan daerah. Lokasi penelitian adalah pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Structural Equation Model (SEM), dengan responden sebanyak 139 orang yang penarikan sampelnya menggunakan Simple Random Sampling. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pembinaan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, pembinaan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, dan pembinaan melalui motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. The purpose of this study was to determine the effect of coaching on work productivity through motivation in organizational governance. What research is Serdang Bedagai local government. This study uses analytical techniques Structural Equation Model (SEM), with 139 respondents who recall sampled using Simple Random Sampling. The results of statistical analysis showed that no significant effect on guidance through, guidance through significant effect on work motivation, work motivation significant effect on workplace productivity, motivation and guidance through a significant effect on labor productivity.
INVOLUSI POLITIK PEMEKARAN, ETNISITAS, DAN AGAMA: TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI KASUS MALUKU UTARA Zuly Qodi
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 4 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.217-226

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan pertarungan politik lokal berbasiskan perspektif politik etnis dan agama sebagaimana dikemukakan Clifford Geertz. Dengan demikian pembahasan pada tulisan ini berkisar pada terjadinya pertarungan, perebutan, klaim dan reproduksi identitas etnis dan agama dalam dinamika politik lokal sebagai bagian dari apa yang saya sebut sebagai involusi pemekaran. Kajian ini hendak menjawab pertanyaan dan menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan pemekaran yang terjadi di Ternate, Maluku Utara, sebagai sebuah daerah pemekaran. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah bagaimana pengaruh etnisitas dalam konflik pemekaran, bagaimana peran elit-elit agama dan elit politik dalam konflik pemekaran yang telah terjadi selama sebelas tahun, sejak tahun 2001-2012. Untuk menjawab pertanyaan diatas, kajian ini mendasarkan pada wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis perempuan, politisi, akademisi, dan birokrat di Daerah Maluku Utara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualititif eksplanatif, sehingga tergambar kaitan antar faktor dalam konflik pemekaran. This study aims to provide an explanation based on local political battles ethnic and religious politics perspective as expressed Clifford Geertz. Thus, the discussion in this paper revolves around the fight, the struggle, claims and reproduction of ethnic identity and religion in the dynamics of local politics as part of what I refer to as involution division. This study is going to answer questions and clarify issues relating to the problems of expansion that occurred in Ternate, North Maluku, as an area of expansion. The question being answered is how the expansion of ethnicity in conflict, the role of religious elites and political elites in conflict expansion that has occurred over the last eleven years, since 2001-2012. To answer these questions, the study was based on in-depth interviews community leaders, religious leaders, women activists, politicians, academics, and bureaucrats in the regions of North Maluku. The data obtained were analyzed using analysis kualititif explanative thus illustrated the link between the expansion factor in the conflict.
PENGEMBANGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CIKAPUNDUNG: DIAGNOSTIK WILAYAH Saeful Bachrein
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 4 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.227-236

Abstract

Diagnostik Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikapundung telah dilaksanakan pada tanggal 1-15 November 2011 melalui pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengkarakterisasi kondisi bio-fisik dan sosial ekonomi; (2) Mengidentifikasi masalah dan alternatif pemecahannya; dan (3) Merumuskan rencana kegiatan sesuai hasil PRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAS Cikapundung merupakan sungai yang berfungsi sebagai drainase utama di pusat Kota Bandung, meskipun kondisi saat sangat memprihatinkan sebagai akibat pencemaran yang relatif berat. Berdasarkan hasil identifikasi dan karakterisasi telah disepakati bahwa kegiatan dan alternatif teknologi yang akan dikembangkan, berturut-turut sesuai dengan prioritasnya adalah: (1) Penegakan hukum; (2) Penerapan teknologi pengolahan sampah dan limbah pertanian/peternakan untuk energi alternatif dan kompos; (3) Penerapan mikrohidro; (4) Penyediaan sarana sampah (bak dan pengangkutannya); (5) Pemberdayaan kelompok masyarakat; (6) Penguatan pelayanan penyuluhan dan informasi; (7) Penerapan teknologi sapi perah ramah lingkungan; (8) Penghijauan; (9) Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga; (10) Fasilitasi kemitraan antara masyarakat dengan Lembaga Penelitian dan swasta; (11) Pengembangan septic tank; dan (12) Revitalisasi pemukiman. Diagnostic area of Cikapundung river basin was conducted in November 1-15, 2012 by using Participatory Rural Appraisal (PRA) approach. The objective of the study were: (1) to characterize biophysic and social economy conditions; (2) to identify the problem and solving alternatives, and (3) to formulate activity plans based on PRA’s results. Research results indicated that Cikapundung river basin was consider as a river which having function of main drainage of the Bandung city, eventhough its condition was miserable due to heavily contamination. Based on the result of identification and characterization, it were agree that the activity and alternative technology to be developed included: (1)Law enforcement; (2) Technology implementation of garbage processing and agriculture/animal waste for alternative energy and compos; (3) Mycrohydro implementation; (4) Garbage processing facilities; (5)community group empowerment; (6) Improving extention and information services; (7) Implementation of environment friendly of cow technology; (8) Forestation; (9) Garbage processing training; (10)Facilitating of partnership between Research Institution and private sectors; and (11) Septic tanc development; and (12) Revitalization of reseltment.
FASILITAS PERANAN SARANA DAN PRASARANA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA UKM DI KOTA MAGELANG Harsono Harsono
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 4 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.237-242

Abstract

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana keadaan kualitas prasarana. Seberapa besar tingkat pengaruh antara variabel independen (promosi, pelatihan dan bantuan alat) dengan variabel dependen produktivitas kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang kualitas sarana dan prasarana UKM dan tingkat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Manfaat yang diharapkan adalah hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukkan pengambilan kebijakan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan populasi sebanyak 240 KUB dan ukuran sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini berjumlah 40 orang. Untuk menentukan sampel tersebut digunakan simple random sampling. Analisis data dengan model statistik inferensial. Hasil yang didapat, karena F hitung > F tabel ( 16,078 >2,87 maka Ho ditolak, H altf. diterima artinya ada pengaruh secara signifikan antara promosi, pelatihan dan bantuan alat secara bersamasama terhadap produktivitas kerja. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan lokakarya, on the job training, pemagangan dan kerja sama usaha. Issues raised is how the quality of infrastructure. What degree of influence of the independent variables (promotion, training and equipment) with the dependent variable labor productivity. The purpose of this study was to determine the picture quality of the facilities and infrastructure of SMEs and the level of influence between the independent variables with the dependent variable. The expected benefits are the results of this study may be material to enter policy making. The research location in Magelang. The method used a population of 240 KUB and the sample size used as respondents in this study of 40 people. To determine the sample used simple random sampling. Analysis of the data with a model of inferential statistics. The results, as F count> F table (16.078> 2.87 then the Ho is rejected, H altf. Acceptable means there is significant influence between promotion, training and support tools together to work productivity.Development of Human Resources (HR ) Improving the quality of human resources through various means such as education and training, seminars and workshops, on the job training, apprenticeships, and cooperative effort.

Page 21 of 59 | Total Record : 589

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol 8 No 1 (2016) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 1 No 3 (2009) More Issue