cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 579 Documents
 1   2   3   4   5 
Identifikasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah Putra, Imam Radianto Anwar Setia
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 2 (2013): Juni
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.113-122

Abstract

AbstrakKerja sama daerah merupakan perangkat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki daerah. indetifikasi ini meihat kemampuan dan pelaksanaan kerja sama daerah, dengan melihat sumberdaya manusia yang dimiliki pemerintah daerah sehingga tujuan dari kerja sama daerah tersebut terpenuhi. Keterbatasan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya daerah memerlukan perhatian khusus pada pengelolaan kerja sama daerah untuk menigkata nilai kebermanfaatan dari objek kerja sama daerah. untuk itu dibutuhkan kelembagaan yangkuat dan mekanisme pengawasan dengan aspek yang krusial sesuai dengan semangat pelaksanaan kerja sama daerah. AbstractIntergovernmental cooperation is in favor of improving the welfare of the region and the potential to utilize their resources area. Identification and implementation of these look at the ability of regional cooperation, with a view of its human resources so that the objectives of the local government areas of cooperation have been met. The limited ability of the region to manage and utilize the potential and resources of the area requires special attention to the management of regional cooperation for the usefulness of the object value menigkata regional cooperation. for the needed institutional mechanisms with yangkuat and crucial aspect in accordance with the spirit of the implementation of regional cooperation.
Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang) Haryotejo, Bagas
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 1 (2012): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.01-10

Abstract

AbstrakIklim investasi suatu negara atau suatu daerah mencerminkan kinerja kebijakan pemerintah dan peraturan dalam mengendalikan baik konsep dan tingkat operasional. Secara umum, saat ini iklim investasi di Indonesia tidak dalam kondisi memuaskan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan indikator kemajuan atau kondusifitas iklim investasi di Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan tujuan khusus adalah, survei pada indikator iklim investasi berbagai kunci secara rinci, baik dari segi peraturan dan pelaksanaannya yang dapat diukur, dianalisis dan disajikan secara transparan dan lebih mudah untuk melakukan antisipasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei mengenai aspek bisnis (mikro) dengan Daerah Jawa Tengah sebagai daerah studi. Untuk analisa, sedang mempertimbangkan berbagai aspek makro yang mendasarinya. Hasil pembobotan iklim investasi, untuk melihat tingkat kepentingan atau skala prioritas diperoleh, lima indikator prioritas dinilai dampak/efek luas pada iklim industri, yaitu: 1) lisensi indikator (0,146); 2) keamanan kondisi (0,146); 3) kondisi lingkungan bisnis (0,127); 4) layanan infrastruktur publik (0.114) dan hukum tenaga kerja; 5) (0,102). Sementara indikator dianggap berpengaruh adalah akses ke pembiayaan korporasi (dengan nilai bobot 0,059). Hasil penilaian iklim investasi di Semarang dengan menggunakan 10 indikator tertimbang menunjukkan bahwa Semarang telah dihargai 3,058 dan dikategorikan sebagai cukup kondusif. Tiga indikator yang memberikan kontribusi terbesar adalah keamanan kondisi (3,441), pelayanan infrastruktur publik (3,030), dan akses pembiayaan (2,923), sedangkan tiga indikator yang memiliki nilai terendah adalah pajak (2,631), kondisi lingkungan bisnis (2,742), dan kondisi jalan (2,864). Implikasi kebijakan adalah bahwa kemungkinan perbaikan iklim investasi, iklim investasi masih sangat diperlukan untuk meningkatkan, setidaknya dengan meningkatkan kinerja berbagai indikator yang disebutkan sebelumnya.AbstractInvestment climate of a country or a region reflects the performance of the relevant government policies and regulations in controlling both concept and operational level. In general, currently the investment climate in Indonesia is not in a satisfactory condition. The main objective of this research is to develop indicators of progress conduciveness or the investment climate in Semarang, Central Java. While the specific aim are, survey on various key investment climate indicator in detail, both in terms of regulation and its implementation that can be measured, analyzed and presented in a transparent and easier to do anticipate policy. Research method used, was a survey on the business aspects (micro) with the Region of Central Java as a study area. For the analysis, was considering various aspects of the underlying macro. The result of weighting the investment climate, to see the degree of importance or priority scale obtained, five priority indicators are assessed an impact / pervasive effect on the industry climate, namely: 1) licensing indicator (0.146); 2) the security conditions (0.146); 3) business environment conditions (0.127); 4) public infrastructure services (0.114); and 5) labor laws (0.102). While the indicator is considered to be no effect is access to corporate financing (with weight value 0.059). The result of the assessment of investment climate in Semarang by using 10 weighted indicators shows that Semarang, had valued 3.058 and categorized as quite conducive. Three indicators that provide the largest contribution are security condition (3.441), public infrastructure services (3.030), and financing access (2.923), while the three indicators that have the lowest value is taxation (2.631), business environment conditions (2.742), and road condition (2.864). Policy implication is that the chances of improving the investment climate, the investment climate still very necessary to improve, at least by improving the performance of various indicators mentioned earlier.
Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah Saksono, Herie
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 2 (2012): Juni
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.93-104

Abstract

AbstrakStudi ini bertujuan untuk lebih memahami keberadaan ekonomi kreatif sebagai talenta baru yang diprediksi mampu memicu daya saing daerah. Hingga saat ini, pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi persoalan klasik yang memerlukan solusi. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil analisis menyatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan ide/gagasan yang diharapkan memberi nilai tambah ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan alternatif solusi permasalahan perekonomian. Namun, dalam penyelenggaraannya seringkali menemui kendala. Direkomendasikan kepada Pemerintah maupun pemerintahan daerah agar segera membangun komitmen, membenahi regulasi, dan mengaktualisasikan ekonomi kreatif, sehingga keberadaan ekonomi kreatif dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah dan bahkan nasional. AbstractThis study aims to understanding the presence of creative economy as a new talent that predicted as a trigger for regional competitiveness. Until now, unemployment, poverty, and economic growth became a classic problem that requires solutions. This study use descriptive-qualitative approach with literature study method. The analysis results stated that creative economy is an idea that hopefully adding the economic value. Creative economy is an alternative solution for the economic problems. However, the implementation is constantly facing obstacles. It is highly recommended that central and local government must immediately build a commitment to improve regulations and to actualized creative economy so that the presence of creative economy can stimulate economic growth and enhance regional and even national competitiveness.
Dinamika Pemanfaatan Hutan oleh Suku Anak Dalam Bathin IX di Dusun Senami Kabupaten Batanghari Daulay, Asnelly Ridha
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 1 (2013): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.35-42

Abstract

AbstrakPenelitian bertujuan mengetahui kondisi terkini Suku Anak Dalam dari kelompok Bathin IX yang menetap di tengah kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Thaha Senami. Penelitian bersifat deskriptif eksploratif, pemilihan lokasi secara purposif, penetapan jumlah responden secara proporsional dan tehnik pengambilan sampel dengan metode non random-purposive sampling. Dapat disimpulkan warga SAD telah meninggalkan kegiatan eksploitasi hutan dan beralih menjadi petani kebun karet dan sawit. Mereka menyadari status Tahura sebagai hutan lindung dan mematuhinya, walaupun tak sepenuhnya setuju karena status tersebut membatasi pendapatan dari jual beli hasil hutan. Ancaman terbesar terhadap Tahura saat ini berasal dari warga pendatang yang terlibat pembalakan liar dan mendirikan pemukiman di kawasan Tahura. Ke depannya warga SAD menginginkan diberi pelatihan life skill serta izin mengolah lahan hutan yang gundul untuk ditanami karet dan sawit.AbstractThis study aims at updating the current condition of indigenious people of Suku Anak Dalam (SAD) from the tribe of Bathin IX, that live in the protected forest of Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Thaha Senami. It is a descriptive explorative research, the location chosen purposively, the number of respondents taken proporsionally using non random-purposive sampling. It can be concluded that the SAD had transformed their ways of earning living from forest exploitation to be a rubber or oil palm farmers. They are aware of TAHURA status as a protected forest and obidient, though not fully agree with that since it prohibits them from getting more income from selling of the forrest products. The real threats toward TAHURA may come from the migrants that get involved in illegal logging and establish residency inside TAHURA. The SAD is looking forward to having life skill training and permit from government to plan rubber or oil palm in the non-productive area of TAHURA.
Optimalisasi SIMDA dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kutai Kartanegara yang Lebih Berkualitas Pulungan, M. Soleh
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 4 (2013): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.301-316

Abstract

AbstrakTujuan kajian ini adalah untuk mengetahui: (1). Implementasi SIMDA terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. (2). Kesiapan sumber daya manusia yang bertugas mengelola keuangan daerah serta mengetahui permasalahan yang dihadapi. (3). Dukungan dan fungsi Infrastruktur terhadap implementasi SIMDA di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bersifat survey dengan pendekatan penelitian bersifat deskriptif evaluative. Populasi penelitian terdiri dari 18 kecamatan dengan sample penelitian berjumlah 15 kecamatan, yang ditetapkan secara purposive sampling. Hasil kajian Implementasi SIMDA di Kutai Kartanegara relatif telah cukup tinggi. Semua produk SIMDA dapat dilakukan diatas rata-rata standard yang ditetapkan regulasi. Kesiapan sumberdaya manusia terhadap implementasi SIMDA di relatif cukup baik. Dukungan jaringan terhadap implementasi SIMDA sudah cukup tinggi. Software SIMDA diakui cukup bagus, namun cukup rentan dengan serangan virus.AbstractThe purpose of this study was to determine (1) .SIMDA implementation of the financial management area in Kutai regency (2). Readiness of human resources in charge of managing local finances and knowing the problems faced (3) Infrastructure and support functions to the implementation SIMDA in Kutai regency. This study is a survey with a descriptive evaluative research approach. The study population consisted of 18 districts with a total study sample of 15 districts , which are set by purposive sampling. Implementation results of the study in Kutai Kartanegara SIMDA have relatively high. All products SIMDA can do above average standards set regulations. Readiness of human resources for the implementation SIMDA in relatively good. Network support for implementation SIMDA already high enough. Software SIMDA admittedly quite good, but is quite vulnerable to virus attacks .
Kemampuan Perangkat Desa dalam Menyusun Profil Potensi Desa Asrori, Asrori; Supratiawan, Agus
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 4 (2014): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.283-291

Abstract

AbstrakTujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi penyebab data-data potensi desa kurang akurat dan aktual; untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan dan penyusunan potensi desa; dan untuk menganalisis upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan dan penyusunan potensi desa. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pengisian data-data potensi/profil desa belum akurat dan tidak aktual, karena dalam pengisian profil desa belum sepenuhnya menggunakan sumber data dan prosedur yang benar. Tingkat kemampuan Perangkat Desa dalam mengisi potensi/profil desa di desa sampel belum memadai, karena yang mengerjakan hanya 1 orang dan tidak dibekali dengan Diklat pengumpulan data dan penyusunan profil desa; dan pengisian potensi/profil desa bukan menjadi tugas dan fungsi utama. Pemerintah Pusat dan Daerah kurang memperhatikan kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan profil desa. Perlunya kebijakan standar penggunaan sumber data dalam pengisian profil desa. Kebijakan pengisian potensi/profil desa oleh tenaga pembantu teknis lapangan yang dibekali dengan diklat dan pengumpalan data potensi/profil desa. Perlunya evaluasi implementasi pengisian profil desa untuk menyederhanakan format Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007. AbstractThe aims of this research are to identify those unaccurated data. Moreover, to identify the capabilities of village government stafs when they colect village resources data; and also to analise what efforts to conduct for improving village government staffs. Describtive analised with kuantitative approach are used in this research. Potential data filing and village profile are not accurately caused by incorrect data wrong procedure. Furthermore, village government staffs in these samples are not capable to collect and to fill data. Infact, to conduct that jobs, there only one person does it and he/ she have not been trained yet. National, regional governments do not have regard to the people who collecting village resource data for preparing village profile. Rules of the games are needed to make standard product. Filling village potential resource and village profile are conducted by technical field assistant who have been educated and trained to collect those data. Finally, evaluations are needed to simplify format in appendix II and III Home affair minister rules 12 Tahun 2007 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007).
[Back Cover] JURNAL BINA PRAJA V JBP, Editor
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 8 No 2 (2016): November
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

[Back Cover] JURNAL BINA PRAJA V
Identifikasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Putra, Imam Radianto Anwar Setia
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 2 (2014): Juni
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.157-166

Abstract

AbstrakKajian tentang identifikasi kerja sama daerah ini bertujuan melihat kemampuan kelembagaan pemerintah daerah yang meliputi pemahaman, kelembagaan dan tatalaksana dalam pelaksanaan kerja sama daerah. kerja sama daerah merupakan upaya untuk pengelolaan potensi daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat, selama ini daerah dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki belum dapat terkelola secara maksimal jika dilakukan secara sendiri oleh pemerintah daerah,kapasitas pemerintah daerah,  bentukan  organisasi  yang ada,  kemampuan  manajemen dan kebijakan menjadi dimensi yang sangat penting guna penciptaan kerja sama daerah. Penguatan peran perangkat daerah yang mengelolan kerja sama daerah menjadi upaya memecahkan permasalahan. AbstractStudies on the identification of cooperation is aimed at looking at the ability of local government institutions which include the understanding, institutional and management of the implementation of the regional cooperation. regional cooperation is an attempt to manage the potential to achieve the welfare of the community, this time in the area and the potential of utilizing the existing resources can not be managed to maximum effect if it is done by the local government, local government capacity, notching existing organizations, and policy management capabilities become a very important dimension to the creation of regional cooperation. Strengthening the role of regional cooperation mengelolan be an attempt to solve the problem.
PENGEMBANGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CIKAPUNDUNG: DIAGNOSTIK WILAYAH Bachrein, Saeful
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 4 (2012): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.227-236

Abstract

Diagnostik Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikapundung telah dilaksanakan pada tanggal 1-15 November 2011 melalui pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengkarakterisasi kondisi bio-fisik dan sosial ekonomi; (2) Mengidentifikasi masalah dan alternatif pemecahannya; dan (3) Merumuskan rencana kegiatan sesuai hasil PRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAS Cikapundung merupakan sungai yang berfungsi sebagai drainase utama di pusat Kota Bandung, meskipun kondisi saat sangat memprihatinkan sebagai akibat pencemaran yang relatif berat. Berdasarkan hasil identifikasi dan karakterisasi telah disepakati bahwa kegiatan dan alternatif teknologi yang akan dikembangkan, berturut-turut sesuai dengan prioritasnya adalah: (1) Penegakan hukum; (2) Penerapan teknologi pengolahan sampah dan limbah pertanian/peternakan untuk energi alternatif dan kompos; (3) Penerapan mikrohidro; (4) Penyediaan sarana sampah (bak dan pengangkutannya); (5) Pemberdayaan kelompok masyarakat; (6) Penguatan pelayanan penyuluhan dan informasi; (7) Penerapan teknologi sapi perah ramah lingkungan; (8) Penghijauan; (9) Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga; (10) Fasilitasi kemitraan antara masyarakat dengan Lembaga Penelitian dan swasta; (11) Pengembangan septic tank; dan (12) Revitalisasi pemukiman. Diagnostic area of Cikapundung river basin was conducted in November 1-15, 2012 by using Participatory Rural Appraisal (PRA) approach. The objective of the study were: (1) to characterize biophysic and social economy conditions; (2) to identify the problem and solving alternatives, and (3) to formulate activity plans based on PRA’s results. Research results indicated that Cikapundung river basin was consider as a river which having function of main drainage of the Bandung city, eventhough its condition was miserable due to heavily contamination. Based on the result of identification and characterization, it were agree that the activity and alternative technology to be developed included: (1)Law enforcement; (2) Technology implementation of garbage processing and agriculture/animal waste for alternative energy and compos; (3) Mycrohydro implementation; (4) Garbage processing facilities; (5)community group empowerment; (6) Improving extention and information services; (7) Implementation of environment friendly of cow technology; (8) Forestation; (9) Garbage processing training; (10)Facilitating of partnership between Research Institution and private sectors; and (11) Septic tanc development; and (12) Revitalization of reseltment.
Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Duadji, Noverman
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 3 (2013): September
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.197-204

Abstract

AbstrakRakyat sebagai pemilik APBD dan oleh karenanya partsipasi publik memiliki tempat penting dalam penyelenggaraan urusan publik dan tata-kelola pemerintah daerah, khususnya dalam pengambilan keputusan APBD. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah ada partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung dan pada tingkat apa partisipasi publik itu dilakukan berdasarkan tangga Arnstein?. Tujuan penelitian ini diarahkan pada: (1) penggambaran tentang partisipasi publik dalam perumusan keputusan APBD Provinsi Lampung; dan (2) pengkajian dengan penentuan derajad (kategorisasi) partisipasi publik berdasarkan tangga partisipasi Arnstein. Sementara metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung masih merupakan arena dan area elit formal di daerah yang lebih dimaknai sebagai proses politik, media transaksi dan bargaining para elit sebagai aktor yang terlibat. Hal-hal yang bersifat prosedural menjadi lebih penting dan utama, sementara aspek substansial yang merujuk pada persoalan isi sebagai pengejawantahan kepentingan publik belum menjadi prioritas. Bila dikaitkan dengan derajad dan tangga partisipasi Arnstein, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung berada pada derajad tanda partisipasi yang didominasi anak tangga pemberian informasi dan konsultasi (derajad ke 2 pada anak tangga ke 3 dan ke 4). Atas dasar simpulan diuraikan diatas, maka saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kualitas isi kebijakan publik perlu terus ditumbuh-kembangkannya partisipasi publik yang lebih konkrit dan lebih menguat dalam domain yang lebih luas. Untuk itu diperlukan komitmen kuat dari Pemerintah provinsi Lampung melaui: (1) perubahan mind set dari aktor formal kebijakan yang menempatkan partisipasi publik sebagai layanan dasar, bukan hanya sekedar terbukanya peluang dan akses berpartisipasi warga; (2) penyediaan perangkat legal formal sebagai payung yang mengatur partisipasi publik; dan (3) pembinaan organisasi kemasyarakat dan dukungan finansial yang dianggarkan melalui APBD.AbstractAs we know that the People own the provincial budget (APBD). Although the public participation lies on more important placement in operating the public affairs and local governance, especially in the decision making of the provincial budget. The research problem is stated: what is the public participation in operating the provincial budget and what is it’s category of the Aronstein’s participation ladder? The research aimed to: (1) description of the public participation in operating the provincial budget, and (2) analysis to classify the public participation of the Aronstein’s participation ladder. According to the reasons of the goal, the qualitative method is used.The research result indicated that the decision making of the provincial budget is the formal actor’s arena and area. It’s expressed as political process, transactional media and bargaining among the formal actors. The public participation is in signing of participation, such as give the information and consultative advices

Page 2 of 58 | Total Record : 579

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025): [In Progress] Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 1 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 2 (2013) Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol. 4 No. 3 (2012) Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 1 No 3 (2009) More Issue