cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Simposium II UNIID 2017
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science,
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management
Arjuna Subject : -
Articles 90 Documents
 5   6   7   8   9 
Search results for , issue "Vol 2 (2017)" : 90 Documents clear
STUDI SKEMA PENJAMINAN DANA INFRASTRUKTUR Peter F Kaming; Ferianto Rahajo; Charly A. P. Simatupang
Simposium II UNIID 2017 Vol 2 (2017)
Publisher : Simposium II UNIID 2017

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.912 KB)

Abstract

Pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan dana yang besar, dan pemerintah tidak dapat memenuhi seluruh pendanaan tersebut. Maka pemerintah mengajak swasta dan membuat skema Kerjasama Pemerintah Swasta. Proyek infrastruktur memiliki resiko besar, agar resiko ini dapat dikelola dengan baik, maka pemerintah menyelenggarakan penjaminan infrastruktur dengan mendirikan P.T. Penjaminan Infrastuktur Indonesia (Persero). PT PII (Persero) ini membuat sebuah skema penjaminan untuk mengelola resiko–resiko dalam pembangunan proyek infrastruktur. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana skema penjaminan dana infrastruktur dari PT. PII (Persero) dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan utama jasa konstruksi dalam menyikapinya. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara dengan dua pejabat dari pihak P.T. dan satu dari pihak pemerintah daerah Propinsi D.I. Yogyakarta. Data kemudian dianalisis dengan bantuan software NVivo. Hasil studi ini menunjukkan bahwa skema penjaminan oleh P.T. PII (Persero) mengacu pada model bisnis PII skema Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) dengan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) merupakan kepala daerah, kepala BUMN/BUMD, dan kepala Lembaga Negara lainnya. Terdapat empat tahapan yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan penjaminan tersebut, yaitu tahap konsultasi dan bimbingan, penyaringan, evaluasi, serta penstrukturan. Upaya para pemangku kepentingan dalam mengelola resiko infrastruktur juga disajikan dalam studi ini
MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR PADA AREA PROYEK INFRASTRUKTUR IPA DAN RESERVOAR Marsudi Marsudi
Simposium II UNIID 2017 Vol 2 (2017)
Publisher : Simposium II UNIID 2017

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (896.951 KB)

Abstract

Gerakan tanah atau longsoran tanah (land slide) adalah merupakan salah satu bencana alam geologi yang paling sering terjadi di berbagai daerah wilayah Indonesia yang menimbulkan kerugian pada insfrastruktur. Insfrastruktur seperti kerusakan jalan raya, kerusakan tata guna lahan, bangunan property (perumahan), dan bahkan sampai merenggut korban manusia sebagai korban bencana tersebut. Gerakan tanah merupakan bencana geologi yang dapat diartikan sebagai suatu produk dari proses gangguan kesetimbangan alam, yang menyebabkan massa tanah dan atau massa batuan bergerak ke daerah yang lebih rendah. Secara topografi lereng dengan kemiringan > 35o dan terdiri dari jenis lapisan tanah hasil proses pelapukan yang telah mengalami pergerakan tanah jenis longsoran (land sliding) ini berbahaya bagi insfrastruktur. Metode penelitian yang dilakukan untuk mitigasi dan mendeteksi gerakan tanah (longsoran) adalah survey geolistrik (resistivitas) pada umumnya bertujuan untuk mengetahui kondisi atau struktur geologi bawah permukaan berdasarkan variasi tahanan jenis batuannya (Grandis, 1986). Struktur geologi yang dapat dideteksi dengan metode ini terutama adalah yang mempunyai kontras tahanan jenis yang cukup jelas terhadap daerah sekitarnya, misalnya untuk keperluan eksplorasi air tanah, mineral, geothermal (panas bumi) dan daerah lemah (rawan longsor). Hasil longsoran secara geologi phisik terlihat pada longsoran tebing yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu yakni setelah dipotong bagian kaki bukit untuk ditambang sebagai tanah urug (bahan galian tanah dan batuan / bahan galian C). Pemotongan bukit hingga elevasi ± 22 m dpl setebal 10 m hingga 15 m, akibatnya hilangnya daya dukung di kaki bukit sehingga terjadi proses longsoran tanah mulai dari lereng hingga bagian atas pada elevasi 108 m dpl. Rekahan dan pecah-pecah di permukaan pada beberapa ketinggian mulai dari 22 m dpl hingga 108 m dpl, dengan dimensi bukaan 10 cm hingga 50 cm panjang antara 1 meter hingga 20 meter melintang tegak lurus terhadap kemiringan lereng
RESPONS MASYARAKAT DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN SISTEM RAINWATER HARVESTING UNTUK SKALA RUMAH TANGGA Imroatul C. Juliana; Taufik Ari Gunawan; Sakura Yulia Iryani
Simposium II UNIID 2017 Vol 2 (2017)
Publisher : Simposium II UNIID 2017

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.707 KB)

Abstract

Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat secara eksponensial menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan air bersih. Disisi lain, penyediaan air bersih merupakan masalah yang sering terjadi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Krisis air bersih sering terjadi terutama di kota-kota besar termasuk di Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan mencari sumber air bersih alternatif yang murah dan mudah didapat. Salah satu sumber air bersih yang sering terlupakan adalah air hujan. Volume air hujan yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai pengganti air bersih. Air hujan dapat ditangkap dan disimpan dengan suatu sistem sederhana yang biasa disebut dengan sistem rainwater harvesting (RWH). Penerapan sistem RWH di negara-negara berkembang dirasa masih kurang jika dibandingkan dengan penerapan di negara maju. Banyak paradigma dan asumsi masyarakat yang masih salah terhadap sistem tersebut. Peran pemerintah dianggap sangat penting dalam keberhasilan penerapan sistem RWH di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mempelajari respons masyarakat terhadap sistem tersebut. Suatu bentuk kuesioner dikembangkan untuk menganalisis ketertarikan masyarakat dalam penerapan sistem RWH sehingga dapat dijadikan gambaran dan masukan pemerintah agar keberhasilan penerapan sistem tersebut dapat lebih ditingkatkan. Dari hasil kuseioner dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat tertarik untuk menerapkan sistem RWH hanya saja dengan kesediaan untuk mengeluarkan biaya yang lebih kecil dari biaya yang seharusnya dikeluarkan.
PENGARUH GENANGAN AIR HUJAN TERHADAP LASTON WEARING COURSE MENGGUNAKAN MODIFIKASI ASBUTON LGA TIPE 50/30 Mirka Pataras; Aztri Yuli Kurnia; Yulia Hastuti; Rizki Prasetya Person; Nanda Putri Anindita
Simposium II UNIID 2017 Vol 2 (2017)
Publisher : Simposium II UNIID 2017

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.021 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh genangan air hujan terhadap laston ACWC dengan memanfaatkan modifikasi asbuton LGA tipe 50/30. Proporsi yang digunakan pada modifikasi LGA adalah 50% asbuton LGA tipe 50/30 dan 50% aspal penetrasi 80/100. Proporsi tersebut dipilih berdasarkan hasil pengujian karakteristik modifikasi LGA yang memenuhi untuk menggantikan aspal penetrasi 60/70. Berdasarkan pengujian Marshall yang telah dilakukan, didapatkan nilai KAO sebesar 5,8% untuk campuran laston AC-WC standar dan 6,2% untuk campuran laston AC-WC modifikasi. Dari nilai KAO tersebut didapatkan parameter Marshall untuk campuran laston AC-WC standar, yaitu nilai stabilitas senilai 1036,608 Kg dan flow sebesar 3,422 mm. Sedangkan campuran laston AC-WC modifikasi menghasilkan nilai stabilitas senilai 1045,183 Kg dan flow sebesar 3,358 mm. Setelah itu dilakukan perendaman benda uji dengan air hujan yang telah ditampung dengan durasi perendaman 0 jam, 4 jam, 8 jam, 24 jam, dan 48 jam, dan dilanjutkan dengan pengujian Marshall. Persentase perubahan karakteristik pada campuran laston AC-WC standar pada durasi perendaman akhir (48 jam) sebesar -23,12% pada stabilitas dan -4,01% pada flow serta campuran laston AC-WC modifikasi sebesar -21,35% pada stabilitas dan -3,43% pada flow. Sesuai hasil tersebut di atas, modifikasi asbuton LGA tipe 50/30 dapat menjadi alternatif pengganti aspal penetrasi 60/70 pada campuran laston AC-WC.
MANAJEMEN TRANSISI PADA TEKNOLOGI BANGUNAN APUNG (STUDI KASUS BALAI PERTEMUAN APUNG DI TAMBAKLOROK SEMARANG) Mahatma Sindu Suryo; Dimas Hastama Nugraha
Simposium II UNIID 2017 Vol 2 (2017)
Publisher : Simposium II UNIID 2017

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.838 KB)

Abstract

Persoalan landsubsidence atau penurunan muka tanah hampir pasti terjadi di kotakota pesisir tak terkecuali di Semarang khususnya di Tambaklorok, Tanjung Emas. Melihat persoalan ini, Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merancang dan membangun prototipe teknologi apung berupa Balai pertemuan apung yang mempunyai dua lantai, yang memiliki dua tahapan yaitu konstruksi dan manajemen transisi. Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana manajemen transisi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di lokasi yaitu Pemerintah Kota Semarang maupun Kelurahan Tanjung Emas serta aspek legal bangunan apung. Studi ini menggunakan lima variabel yaitu sponsor, organisasi, komunikasi, pelatihan serta manajemen dan monitoring, untuk legal menggunakan pendekatan eksplorasi komparasi studi kasus dalam dan luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif-kualitatif dengan metode olah analisis data menggunakan content analysis. Hasil studi menunjukkan bahwa peran pemerintah menjadi faktor utama. Ketegasan dan kesepakatan pemerintah dari tingkat lokal seperti RT/RW sampai pusat seperti pemerintah kabupaten/provinsi menjadi hal utama yang perlu dipegang teguh. Faktor lain yang juga penting dalam penyelenggaraan program di Tambak Lorok adalah tahapan sosialisasi, dimana sosialisasi program harus dilakukan bertahap dari pemerintah lokal (kelurahan) kemudian dilanjutkan kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh didampingi oleh RT/RW.
ANALISIS STRUKTUR GEDUNG BERTINGKAT MENGGUNAKAN KOMBINASI SISTEM STRUKTUR FRAME TUBE DAN WAFFLE SLAB Faiz Sulthan; Hanafiah Hanafiah; Yakni Idris
Simposium II UNIID 2017 Vol 2 (2017)
Publisher : Simposium II UNIID 2017

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (710.127 KB)

Abstract

Fungsi utama dari sistem struktur adalah untuk memikul secara aman dan efektif beban yang bekerja pada bangunan, baik itu beban vertikal ataupun beban horisontal. Untuk mengurangi lendutan vertikal akibat beban vertikal pada struktur gedung bentang lebar digunakanlah sistem struktur lantai dengan balok grid yang disebut juga dengan struktur lantai pelat berusuk (waffle slab), dan untuk mengurangi lendutan horisontal atau simpangan lateral pada struktur gedung bertingkat digunakan sistem struktur yang bekerja untuk menahan gaya lateral, salah satunya adalah sistem struktur rangka tabung (frame tube). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja struktur gedung bertingkat berdasarkan nilai simpangan lateral, dan story drift pada kombinasi sistem struktur frame tube dan waffle slab. Model gedung yang menjadi objek penelitian adalah gedung bertingkat dengan struktur beton bertulang yang memiliki 8 lantai dengan tinggi tiap lantai sama. Model gedung terdiri dari 4 model, yaitu model 1 adalah sistem rangka biasa dengan waffle slab tanpa balok pengikat, model 2 adalah sistem frame tube dengan waffle slab tanpa balok pengikat, model 3 adalah sistem rangka biasa dengan waffle slab dan balok pengikat, dan model 4 adalah sistem frame tube dengan waffle slab dan balok pengikat. Hasil penelitian ini antara lain; penggunaan frame tube dapat mengurangi nilai simpangan lateral pada sistem waffle slab yaitu dari nilai simpangan lateral maksimum sebesar 128,90 mm menjadi 81,53 mm dengan persentase pengurangan sebesar 36,7%. Penggunaan kombinasi frame tube dengan balok pengikat pada sistem waffle slab dapat mengurangi simpangan lateral maksimum sebesar 128,90 mm menjadi 61,54 mm dengan persentase pengurangan yaitu sebesar 52,3%.
PENGUPAHAN BURUH KONSTRUKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Dewi Yustiarini
Simposium II UNIID 2017 Vol 2 (2017)
Publisher : Simposium II UNIID 2017

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.384 KB)

Abstract

Upah atau imbalan atau penghargaan dalam bentuk uang merupakan hak dari tiap pekerja setelah tuntas menyelesaikan kewajiban. Pekerja pada jasa konstruksi dalam hal ini biasanya disebut sebagai buruh konstruksi. Ketika pekerjaan dirasakan berat atau memiliki tanggung jawab yang lebih besar maka upah yang diterima pun lebih tinggi. Namun fenomena yang terjadi ada dasar penetapan besar atau kecilnya upah dari pekerjaan yang membutuhkan tenaga ataupun fisik dan dibandingkan dengan pikiran. Penelitian ini diawali dengan membuat hipotesa atau dugaan-dugaan berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, buruh konstruksi atau biasa disebut tukang atau laden pada umumnya dibayar dengan upah harian oleh pemberi kerja dalam hal ini disebut dengan mandor. Tak jarang upah yang diberikan ini dipotong denda jika buruh konstruksi melanggar aturan keselamatan kerja di proyek. Bahkan angka pemberian upah perhari ini jika dihitung dalam satu bulan lebih rendah dari UMR/UMP. Penelitian pengupahan buruh konstruksi dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Mengumpulkan data sekunder kebijakan pengupahan dari mandor sebagai pemberi kerja dan data primer observasi ke lapangan serta melakukan wawancara ke buruh konstruksi sebagai penerima kerja. Materi wawancara meliputi kebijakan pengupahan mulai dari kewajiban membayar upah termasuk upah minim, upah lembur, waktu kerja, waktu istirahat, dan tunjangan hari raya. Hasil penelitian dibantu dengan FGD membentuk pola pengupahan buruh konstruksi dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan hipotesa dan analisis data yang diperoleh selama penelitian. Diperoleh temuan upah yang diterima buruh konstruksi masih belum layak memenuhi kesejahteraan.
PENGURANGAN GENANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 3-4 ULU DAN 5 ULU PALEMBANG Mega Yunanda
Simposium II UNIID 2017 Vol 2 (2017)
Publisher : Simposium II UNIID 2017

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (915.844 KB)

Abstract

Dengan mengetahui kondisi permukaan tanah Kota Palembang yang relatif datar serta berawa sehingga ketika hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama, maka pengaliran limpasan air membutuhkan waktu cukup lama untuk menuju tempat pembuangan, terutama bila terjadi bersamaan dengan air laut pasang yang mengakibatkan aliran balik. Penanggulangan kondisi tersebut adalah dengan membangun kolam retensi. Kapasitas kolam retensi diketahui dengan analisis penelusuran banjir menggunakan Metode Kolam Retensi. Analisis hidrologi menggunakan Metode Rasional dan HSS Nakayasu. Analisis tersebut diperoleh debit runoff yang terjadi pada sub sistim DAS Kedukan. Berdasarkan hasil analisis, diketahui volume kolam retensi sebesar 72.072 m3 dengan luas kolam 2,5 ha yang terletak di wilayah administratif 5 Ulu, untuk kolam retensi di wilayah 3-4 Ulu volume kolam retensi adalah sebesar 24.156 m3 dan luas kolam 2,0 ha. Dan debit runoff untuk periode ulang 10 tahun yang dihitung dengan Metode HSS Nakayasu sebesar 1,82 m3 /detik untuk sub DAS 1 dan sub DAS 2 sebesar 0,61 m3 /detik.
EFEKTIVITAS GARDU TOL OTOMATIS (GTO) BUAH BATU DITINJAU DARI KECEPATAN TRANSAKSI RATA-RATA Angga Marditama Sultan Sufanir
Simposium II UNIID 2017 Vol 2 (2017)
Publisher : Simposium II UNIID 2017

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.08 KB)

Abstract

Gardu Tol Otomatis (GTO) adalah gardu tol khusus kendaraan kecil dengan tinggi maksimum 2,1 meter yang mekanisme pembayarannya secara otomatis menggunakan e-Toll Card. Teknologi GTO dikembangkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kelancaran transaksi di gerbang tol sehingga akan meningkatkan pelayanan kepada pengguna. Modernisasi sistem pembayaran di gerbang tol ini diharapkan mampu mempercepat waktu transaksi sehingga menjadi solusi masalah antrian pada gerbang tol. Menurut Permen PU No. 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol tertulis bahwa kecepataan transaksi rata-rata GTO untuk gardu tol transaksi yaitu maksimal 5 detik untuk setiap kendaraan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas GTO Buah Batu ditinjau dari kecepatan transaksi rata-rata sesuai SPM Jalan Tol, dimana PT. Jasa Marga (Persero) Tbk telah menerapkan 1 GTO dari 4 gardu yang terpasang. Setelah dilakukan pengamatan, didapat hasil sebanyak 30% kendaraan memiliki waktu transaksi ≤ 5 detik dan 70% kendaraan memiliki waktu transaksi > 5 detik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa GTO Buah Batu masih belum efektif ditinjau dari indikator kecepatan transaksi rata-rata dengan tolak ukur waktu transaksi per-kendaraan melebihi waktu transaksi maksimal yang diijinkan dalam SPM Jalan Tol.
KARAKTERISTIK PEMIMPIN DAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR PADA PERBANKAN INDONESIA Wisudanto Mas Soeroto; Rima Melati Anggraeni
Simposium II UNIID 2017 Vol 2 (2017)
Publisher : Simposium II UNIID 2017

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.152 KB)

Abstract

Pendanaan infrastruktur dalam teori keuangan masuk dalam jenis pendanaan yang berisiko tinggi, sehingga dibutuhkan karakteristik pimpinan perbankan tertentu agar memiliki kemauan untuk menyalurkan kredit di bidang infrastruktur. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengesplorasi kondisi internal perbankan, karakteristik pemimpin perbankan, kemampuan mengelola risiko dan aset untuk menyalurkan pendanaan di bidang infrastruktur. Hasil studi menunjukkan bahwa kondisi internal perbankan Indonesia memiliki kemampuan dalam mendanai infrastruktur, karakteristik pemimpin bank berpengaruh terhadap toleransi risiko, sehingga cenderung untuk menghindari memberikan pendanaan infrastruktur. Perbankan perlu menggali sumber pendanaan jangka panjang sehingga risiko liquidity mismatch dapat berkurang, dan pendanaan invrastruktur meningkat.

Page 9 of 9 | Total Record : 90

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 (2017)