cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Salman Al Faris
Contact Email
maqasid@um-surabaya.ac.id
Phone
+6289654453687
Journal Mail Official
maqasid@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/about/contact
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 2252 528     EISSN : 26155622     DOI : 10.30651
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, adalah jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian orisinal dengan edisi terbaru dalam Studi Hukum Islam. Ruang Lingkup Jurnal Maqasid adalah (1) Hukum Islam (Islamic Law), (2) Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law), (3) Hukum Perkawinan Islam (Munakahat), (4) Hukum Kewarisan Islam (Mawaris), (5) Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), (6) Ilmu Astronomi Islam (Falak), (7) Kajian Studi Hukum Islam.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 1 (2022)" : 12 Documents clear
Implementasi Pasal (15) Ayat 1 Huruf O Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Penelitian Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung) Pratama, Rahmat
MAQASID Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v11i1.11133

Abstract

Dinas sosial dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan dinas yang memiliki wewenang didalam penangan dan pendapingan terhadap anak ketika berhadapan dengan hukum seperti yang termaktub di dalam Pasal (4) ayat 2 huruf F Peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Orgaisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan memahami Implementasi Pasal (15) ayat 1 huruf O Peraturan daerah wali Kota Bandar Lampung Nomor. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Pasal (15) ayat 1 huruf O Peraturan daerah wali Kota Bandar Lampung Nomor. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Metode penelitian menggunakan normative  empiris. Implementasi Perda Kota Bandar Lampung terhadap perlindungan anak mengatur mengenai penanganan anak yang dilakukan secara rahasia terhadap korban kekerasan seksual, hal ini dikarenakan demi melindungi privasi anak sebagai korban pelecehan seksual. Faktor penghambat pelaksanaan Pasal 15 ayat 1 huruf O Peraturan daerah wali Kota Bandar Lampung Nomor. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.tersebut yaitu adanya faktor dari dalam dan luar seperti orangtua dan masyarakat, anak disabilitas, dan sarana prasarana.
Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam Senya, Isnaini Wieldatus; Fatahillah, Agis
MAQASID Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v11i1.11019

Abstract

Pembenahan dan restrukturisasi hukum nasional berimplikasi pada reformasi hukum pidana di Indonesia dimana dalam perkembangannya perubahan juga mempengaruhi pembaharuan konsep pidana tanggung jawab yang harus mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai amanah Bab IV MPR No.IV/MPR/1999 butir a.2. bertindak sebagai wujud nyata dari suatu niat dan kesadaran yang dimiliki pelaku akan dihasilkan dari perbuatan pelaku yang diketahui merupakan syarat-syarat yang harus ada dalam hukum pidana dalam perspektif Islam tentang implikasinya Konsep KUHP Mendatang juga menganut asas yang sama yang dapat dikatakan bahwa Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam relevan dengan hukum di Indonesia pembangunan khususnya pembaruan KUHP yang akan datang. 
Hak Waris Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Kurniawan, Adit
MAQASID Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/.v11i1.6827

Abstract

Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).  Hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah belum adanya unifikasi yang mengatur tentang waris karena dalam kenyataannya masih terdapat pluralisme hukum waris, sehingga dalam menyelesaikan masalah  hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda yaitu berdasarkan hukum agama atau adat. Namun demikian berkaitan dengan hal tersebut, hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat diatasi dengan dikeluarkannya Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 yang menyatakan bahwa pemberian harta kepada orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, hadiah dan wasiat. Sehingga hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat teratasi.   
Pengaruh Pembaharuan Islam pada Pembaharuan Hukum Keluarga Mafaza, Akmalia Fitri
MAQASID Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v11i1.10166

Abstract

Tulisan ini membahas pembaharuan Islam dan bagaimana pengaruhnya pada bidang hukum keluarga dimana dalam kehidupan membutuhkan penyesuaian guna melengkapi kebutuhan hidup manusia. Permasalahan yang ada seperti penafsiran tekstual, fanatisme mazhab dan pola pikir yang belum terbuka menjadikan ijtihad tertutup, padahal persoalan hukum keluarga mempunyai posisi penting dalam agama Islam karena dianggap menjadi inti syariah sebagai pintu masuk penyempurnaan iman dan rangkaian ibadah lainya. Ayat mengenai perkawinan bisa dilihat dari Surah an-Nisaa’ ayat 22,23,24 dengan melihat tafsiran ayat bahwa tidak diperbolehkannya menikah dengan beberapa kalangan. Pembaharuan hukum Islam di bidang Hukum Keluarga dapat dilaksanakan dengan konsep bilateral. Hal ini dikarenakan ayat al-Quran mempunyai kandungan sistem kemasyarakatan yang sejajar. Bukti nyata bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan adalah adanya hak dan kewajiban yang sama dalam beribadah kepada Allah, sebagaimana yang yang tercantum dalam surah al-Mumin ayat 40. Penafsiran ayat ini melalui pendekatan sikap egaliter. Tujuan penulisan makalah ini adalah menelaah kajian pembaharuan di hukum keluarga dengan metode telaah pustaka diharapkan mampu untuk berkontribusi memberikan pemahaman terkait pembaharuan Islam yang tepat sasaran sehingga Islam yang rahmatan lil ‘alamin dapat dirasakan semua kalangan.
Perempuan Berkarir dalam Pandangan Hukum Islam waty, Fatma
MAQASID Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v11i1.7138

Abstract

This written Journal goal is for knowing how is Islamic view law, about career woman, where is this era a lot of woman choose double role as house wife as well a career woman. Method of this written is library reaserch by collecting material from same journal, scientific books and holy books, about Islamic law with expectation my this written can be one of woman reference for placing herself.Woman is one of human special being created by Allah, swt., which is destinea as a complementary in man life. As is Allah, swt., created Hawa for accompany Nabiullah Adam runs life and finally develop human being on earth. Woman in jahiliyah period just made it as a second group after men folk in ancient times, a father feith embarrased if he had a girl because there were presumption that a girl is family disgrace. Then Allah, swt., delegated Rasulullah, saw., to lift female degree. In the present, women are not longer censidered as a weak creatures, even women have been equal part with man in terms of work and ability, but it is not necessarily make women have to get out of her line nature. As a special human being who will get the title of mother and wife later, Islam is greatly appreciated women with no restriction if a woman wants to be a cereer, however Islam is not regulating everithing, so that there is a balance between obligation and right for a woman.
Studi Komparatif terhadap Larangan Perkawinan Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Nita, Marnita; Tahir, Muhammad; Djunastuti, Erni Djunastuti Erni
MAQASID Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v11i1.10849

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk pertama, Menjelaskan secara menyeluruh tentang Larangan Perkawinan Perspektif  Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. Kedua, Memaparkan penerapan sanksi dari pelanggaran terhadap Larangan Perkawinan menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. Ketiga, Menganalisa upaya pencegahan untuk menghindari terjadi pelanggaran terhadap Larangan Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif-analitik menerapkan pendekatan studi literatur dan kepustakaan disertai observasi atas aplikasi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Saat ini di Indonesia dapat dilihat banyak dimasyarakat kasus-kasus pernikahan  yang terjadi tanpa memperhatikan Larangan Perkawinan. Sebagai negara hukum yang menganut beberapa macam sistem hukum nasional diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warga negaranya. Oleh karena itu perlu adanya sinergisitas antara semua kebijakan yang berlaku di Indonesia terhadap Larangan Perkawinan.
Tinjauan Program Pelatihan Perkawinan di KUA Kecamatan Pameungpeuk Putri, Nadya Destiana; Rais, Yumna; Nuraisyah, Ai Nelti; Rahmawati, Rahmawati
MAQASID Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v11i1.7238

Abstract

Pelatihan dan pengembangan pada umumnya digunakan oleh perusahaan, organisasi, lembaga dan instansi-instansi lainnya. Sama halnya di dalam Kantor Urusan Agama diperlukan berbagai pelatihan dan pengembangan, termasuk pada pelatihan perkawinan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kaidah-kaidah Islam, tentang keluarga dan persiapan fisiologis serta psikologis mereka agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia perkawinan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan program pelatihan perkawinan di KUA kecamatan Pameungpeuk. Program pelatihan perkawinan ini diselenggarakan di KUA kecamatan Pameungpeuk bertujuan untuk meningkatkan hubungan sebelum memasuki dunia rumah tangga sehingga dapat menciptakan hubungan pernikahan yang stabil dan sesuai harapan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan kepustakaan untuk dilakukan analisis terhadap tinjauan program pelatihan perkawinan di KUA kecamatan Pameungpeuk. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pelatihan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mengurangi angka perceraian di Indonesia terutama di KUA Kecamatan Pameungpeuk. Terdapat dua jenis program yang dilaksanakan yaitu seminar umum dan konseling individu. Program pelatihan perkawinan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
Kewajiban Laki-Laki Pezina Menafkahi Anak Hasil Zinanya dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 (Analisis Berdasarkan Qawa’id Fiqhiyyah) Uddin, Azhar
MAQASID Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v11i1.10995

Abstract

Problematika anak di luar perkawinan merupakan suatu fenomena yang selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlindungan terhadap anak tersebut sebisa mungkin harus dilakukan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait kedudukan anak di luar perkawinan, untuk merespon keresahanan-keresahan yang terjadi pada masyarakat Islam Indonesia, pasca putusan Mahkama Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010. Di mana dalam Putusan MK tersebut menyatakan bahwa anak hasil zina mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya (bapak gennya). Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sehingga MUI mengeluarkan Fatwa terkait anak hasil zina yaitu dengan memberikan putusan bahwa anak tidak ada hubungan dengan bapak gennya, baik dari nasab, wali atau juga warisan, serta tidak menanggung beban dosa dari perbuatan orang yang menyebabkan kelahirannya. MUI memberikan sanksi kepada bapak gen berupa ta’zir melalui pemerintah yang berwenang yaitu untuk menafkahi anak hasil zinanya supaya tercukupi kebutuhan hidupnya dan juga memberikan sanksi supaya bapak gennya melakukan wasiat wajibah supaya hartanya bisa tersalurkan kepada si anak setelah dia meninggal nantinya. Kebijakaan putusan MUI tersebut tiada lain adalah untuk melindungi kepentingan anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak dan bapak gen nya, putusan ini juga sangat berkesesuaian dengan kebijakan negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang pada intinya mengatur untuk kepentingan anak.
Prespektif Fiqih Muamalah terhadap Fenomena Trading Akbar, Mohamad Afrizal Alif
MAQASID Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v11i1.8335

Abstract

Analisis Hukum Sistem Trading dalam Prespektif fiqih muamalah
PREMARITAL CHECK-UP DALAM PANDANGAN KEPALA KUA SEMAMPIR KOTA SURABAYA Panjalu, Gandhung Fajar
MAQASID Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Premarital health tests are a series of tests that couples must undergo before getting married. The procedures for carrying out pre-marital health checks in Surabaya were determined in 2017 according to a circular issued by the Mayor of Surabaya, Tri Rismaharini. This research aims to explore pre-marital health examinations in the KUA Semampir sub-district, Surabaya city, and how the KUA responds to the results of these pre-marital health tests. This research is field research. The results of this research show that (1) KUA does not have a maximum limit on when the test must be carried out. (2) The health test examination is carried out at the health center. (3) The prospective bride and groom will also receive reproductive counseling. (4) If the results of the test show that the prospective bride and groom are unhealthy, the KUA has no right to postpone the marriage. The decision is completely left to the bride and groom.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol 13 No 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol 13 No 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol 12 No 2 (2023) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol. 11 No. 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol. 11 No. 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol. 10 No. 2 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol. 10 No. 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol. 9 No. 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2012) More Issue