cover
Contact Name
Salman Al Faris
Contact Email
maqasid@um-surabaya.ac.id
Phone
+6289654453687
Journal Mail Official
maqasid@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/about/contact
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
ISSN : 2252 528     EISSN : 26155622     DOI : 10.30651
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, adalah jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian orisinal dengan edisi terbaru dalam Studi Hukum Islam. Ruang Lingkup Jurnal Maqasid adalah (1) Hukum Islam (Islamic Law), (2) Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law), (3) Hukum Perkawinan Islam (Munakahat), (4) Hukum Kewarisan Islam (Mawaris), (5) Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), (6) Ilmu Astronomi Islam (Falak), (7) Kajian Studi Hukum Islam.
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 12 No 1 (2023)" : 9 Documents clear
Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Peralihan Hak Milik Atas Tanah Warisan Yang Dikuasai Oleh Mantan Istri Dari Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/Pn Bta) Erlina B; Okta Ainita; Nurul Aini
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.17454

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujun untuk mengetahui faktor penyebab peralihan hak atas tanah waris yang dikuasai oleh mantan istri dari salah satu ahli waris (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta) dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta). Karena penggugat yang telah menjadi mantan istri dari almarhum Saiman Kesuma Dharma masih merasa mempunyai hak atas ahli waris tanah dan tergugat selaku saudara kandung dari almarhum Saiman Kesuma Indra berdalih kepemilikan atas tanah tersebut masih menjadi milik penggugat karena penggugat dan almarhum telah bercerai saat hidup didasari dengan Putusan Pengadilan Agama OKU Timur No.748/Pdt.G/2020/PA/Mpr. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 174 Ayat 1 Lampiran Innstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dari ketentuan tersebut maka ketika suami istri telah bercerai dan telah habis masa idah (masa tunggu), maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya. Hal ini karena hubungan perkawinanya telah putus. Pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Karena gugatan pengugugat mengalami obscuur libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (oduidelijk), formulasi gugatan yang tidak jelas.
Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Di PA. Bangkalan Dan PA. Sampang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia Candra Dalilah
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.17779

Abstract

Marriage without a marriage certificate will bring many consequences related to the various rights of the wife and the rights of the children who are born, both material and immaterial which should be accepted in the marriage, as well as the rights to the wealth they have throughout the life of the marriage itself, as well as to matters relating to rights relating to third parties. Such a marriage situation will experience problems when dealing with marriage documents as authentic evidence of marriage.In this context, a legal breakthrough in Itsbat Marriage which was never found in Law Number 1 of 1974, was appreciated by the Compilation of Islamic Law (KHI) precisely in the provisions of Article 7 paragraphs (1), (2), (3) and technically formulated by the chapter of guidelines for proceedings in the PA/community, that the rules for ratification of marriage/itsbat marriage, are made based on a marriage which is held based on religion or is not recorded by the authorized VAT. Answering the legal needs of Muslims regarding the ownership of a marriage book, namely for married couples who have been married religiously but whose legal certainty is doubtful in the eyes of the law. Itsbat marriage in question is in this study the ratification of marriage by the Religious Courts according to their respective jurisdictions. The determination of itsbat marriage by the Bangkalan Religious Court and the Sampang Religious Court is very urgent for legal certainty of husband and wife marriages that have not been recorded at the Office of Religious Affairs
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Skema Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Rumah Mohammad Jamaludin
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.18117

Abstract

In recent years, many home buying and selling businesses have emerged that carry the sharia system (scheme) in various cities in Indonesia. This research was conducted to answer questions about how the concept of sharia schemes is in the sale and purchase transactions of houses at the Developer Property Syariah Palangka Raya and how is the review of sharia economic law against the concept of sharia schemes in the sale and purchase transactions of these houses. This study uses a qualitative descriptive method with an economic law approach.The results of this study indicate that the concept of sharia schemes in house buying and selling transactions is carried out by eliminating banks (third parties), eliminating confiscations, eliminating insurance, Bank Indonesia (BI) checking, eliminating fines, and eliminating problematic contract. Viewed from the perspective of sharia economic law, the concept of sharia schemes in house buying and selling transactions has fulfilled the pillars and conditions of sale and purchase, however there is one condition related to the object of sale and purchase that needs to be perfected, namely related to the ownership status of the land being traded.
Analisis Pandangan Masyarakat Giriroto Tentang Keluarga Berencana Di Tinjau Dari Fiqih Islam M.A. Nurfaizi Al Uzma; Khoirul Ahsan
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.17852

Abstract

Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, kehidupan agamis identik dengan indonesia, baik di dalam pikiran, sikap, ataupun tindakan. Setiap ragam persoalan nasional sedikit banyak terkait dengan agama. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum keluarga berencana dalam fiqih islam, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian pendapat masyarakat Giriroto dengan fiqih islam. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami pada suatu konteks khusus yang alami dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hasil penelitiannya adalah KB di desa Giriroto merupakan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik di bidang agama, kesehatan, pendidikan, keturunan, dan ekonomi. Konsep tersebut sesuai dengan tujuan ḥifẓ al-mujtama’ atau ḥifẓ al-ummah dalam rangka melindungi hak warga yang berkaitan dengan ḥifẓ al-dīn ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl. Pandangan Masyarakat Giriroto tentang Keluarga Berencana dengan Fikih Islam” adalah bahwa Masyarakat WUS (Wanita Usia Subur) di desa Giriroto banyak melakukan KB, dengan alasan beberapa hal diantaranya; 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi, 2. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, 3. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, 4. Mencegah penyakit menular seksual, 5. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, 6. Membentuk keluarga yang berkualitas.
The Concept Of Kafa'ah In Marriage According To The Views Of Ulama Of Amuntai Tengah District Ahmad Saifuddin Al Rosyid; Ahdiyatul Hidayah
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.18347

Abstract

Marriage is a bond of sacred and sacred rope that has been recommended to be carried out by people who have Muslim status. In marriage, there is a need for harmony between prospective husband and wife or commonly called kafa'ah, both in terms of belief and offspring. The balance of couples in the household is able to foster true happiness between the two, and it also determines whether or not a person will be able to build a household ark. Kafaah in the marriage bond is very important as a way to achieve the goal of a happy marriage based on sakinah, mawaddah and warahmah. So that with the achievement of this goal, a harmonious family can be easily formed. Therefore, before marriage, prospective wives and husbands are encouraged to know each other, so as to understand each other's life status both from their personal, religious, social status and the condition of their daily lives.
Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Muhammad Ichsan; Erna Dewi
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v12i1.15885

Abstract

Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang dikenal mampu menjawab setiap problematika zaman, termasuk di dalamnya problematika pemindahan kekayaan yang dikenal dengan wasiat harta kepada anak angkat. Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa anak angkat berhak menerima harta warisan melalui wasiat wajibah.  Walaupun secara teorinya, Islam beranggapan bahwa anak angkat tidak memiliki ikatan nasab/keturunan dengan orang tua angkatnya, akan tetapi dalam peralihan harta peninggalan, stockholder atau pemangku kebijakan hukum di Indonesia telah memberikan kontribusi baru dalam permasalahan pengalihan estafet harta peninggalan orangtua angkat terhadap anak angkat. Penelitian ini mencoba untuk mengetengahkan dihadapan pembaca tentang reformulasi baru yang diproduksikan oleh pembuat hukum di Indonesia sehingga memberikan solusi konkrit kepada pencari keadilan dalam hal ini adalah suami istri yang tidak memiliki keturunan. Setidaknya dengan hadirnya putusan wasiat wajibah ini akan dapat meneruskan estafet harta peninggalannya kepada anak angkatnya. Hemat penulis, penelitian ini perlu dilakukan secara lebih konfrehensif dalam rangka memberikan analisa akademik terhadap permasalahan yang muncul. 
Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah Di Indonesia Gandhung Fajar Panjalu
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.18481

Abstract

This study aims to explore a model for measuring the sakinah level of a family. The research method used in this research is library research. literature study is an activity related to the steps of collecting data by means of the library or based on existing data, reading and recording and processing research materials. The results of this study are the proposed form of the method used to measure the level of sakinah families in Indonesia based on the applicable laws and regulations. The results of this study indicate that there are 4 aspects that must be used to measure based on indicators from the Ministry of Religion regarding the Sakinah Family Movement, namely aspects of legality of marriage, spiritual aspects, physiological aspects and aspects of affection.
Kajian Yuridis Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Dalam Hukum Waris Di Indonesia Zainab .; Sudirman .
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.17799

Abstract

Dewasa ini di Indonesia terjadi dinamika kemajuan terkait isu kewarisan non-muslim. Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah membentuk inovasi terhadap kewarisan berlainan agama yang memberikan prospek terhadap pihak non-muslim untuk memperoleh jatah dari warisan dari muslim. Adanya celah seperti itu bukan berbentuk pada kewarisan murni, melainkan metode wasiat wajibah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji dan menaganalisa peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan kedudukan hukum bagi ahli waris non muslim dalam mendapatkan wasiat wajibah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan kaidah wasiat yang diatur KHI dilakukan dengan 2 (dua) alasan yaitu: alasan pertama adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Argumentasi ini dibangun atas dasar bahwa wasiat wajibah merupakan sistem pemberian wasiat yang diatur oleh negara dan memiliki dasar hukum melalui KHI, namun di saat yang sama KHI tidak mengatur secara rinci tentang wasiat wajibah itu sendiri. Alasan yang kedua terkait penerapan kaidah hukum wasiat pada wasiat wajibah adalah demi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat Sebelumnya sudah ada beberapa contoh putusan pengadilan dalam pemberian wasiat wajibah. Salah satu contohnya adalah  putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995.
Tinjauan Syariat, Fikih dan Sains Teknologi Astronomi Penentuan Arah Kiblat Suatu Tempat Saat Matahari Persis di Atas Ka'bah Masjidil Haram Mekah Sriyatin Shodiq; M. Nasiruddin Darajat; M. Syamsu Alam Darajat
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.18629

Abstract

Persoalan penentuan arah kiblat adalah persoalan yang penting, serius, pelik, dan banyak perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Seperangkat ilmu yang dibutuhkan untuk menentukannya adalah ilmu syariat, fikih, sains teknologi ilmu falak/astronomi dan beberapa instrumen peralatan yang digunakan untuk menentukan kesahihan teori dan praktiknya. Para ulama sepakat bahwa menghadap arah kiblat dalam merupakan syarat sahnya salat. Sebenarnya, penentuan arah kiblat dalam salat adalah mudah, namun tata cara penentuannya tidak banyak diketahui oleh umat Islam, sehingga ditemukan banyak masjid, musala, kuburan Islam, dan tempat salat id tidak menghadap ke arah kiblat sebenarnya ke titik arah Kakbah Masjidil Haram Mekah. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan penelitiannya mengunakan deskriptif analisis kualitatif. Salah satu cara mudah, tepat dan praktis untuk menentukan arah kiblat adalah menggunakan fenomena alam ketika saat deklinasi matahari melintasi zona dan berada persis di atas Kakbah Masjidil Haram Mekah. Peristiwa matahari berada persis di atas Kakbah ini terjadi satu tahun dua kali, yaitu pada tanggal 27/28 Mei jam 16.18 WIB dan tanggal 15/16 Juli jam 16.27 WIB, dan peristiwa penting ini disebut “Hari Rusdul Kiblat”. Hari Rusdul Kiblat adalah waktu yang paling mudah, tepat dan praktis untuk menentukan dan mengecek arah kiblat masjid, musala, tempat salat ied, kuburan Islam, kiblat rumah-rumah muslim dan arah mata angin. Persiapan dan bahan yang dipersiapkan adalah jadwal jam rusdul kiblat, tongkat istiwak, jam waktu telah dicocokkan dengan siaran RRI, tempat lapang rata dan tidak terhalang oleh apapun, busur dan benang bila perlu. Saat momentum inilah waktu yang tepat untuk menentukan dan mengecek arah kiblat dan arah mata angin suatu tempat.

Page 1 of 1 | Total Record : 9