Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Pandangan Masyarakat Giriroto Tentang Keluarga Berencana Di Tinjau Dari Fiqih Islam M.A. Nurfaizi Al Uzma; Khoirul Ahsan
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.17852

Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, kehidupan agamis identik dengan indonesia, baik di dalam pikiran, sikap, ataupun tindakan. Setiap ragam persoalan nasional sedikit banyak terkait dengan agama. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum keluarga berencana dalam fiqih islam, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian pendapat masyarakat Giriroto dengan fiqih islam. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami pada suatu konteks khusus yang alami dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hasil penelitiannya adalah KB di desa Giriroto merupakan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik di bidang agama, kesehatan, pendidikan, keturunan, dan ekonomi. Konsep tersebut sesuai dengan tujuan á¸¥ifáº“ al-mujtamaâ€™ atau á¸¥ifáº“ al-ummah dalam rangka melindungi hak warga yang berkaitan dengan á¸¥ifáº“ al-diÌ„n á¸¥ifáº“ al-nafs, á¸¥ifáº“ al-aql, á¸¥ifáº“ al-nasl, dan á¸¥ifáº“ al-maÌ„l. Pandangan Masyarakat Giriroto tentang Keluarga Berencana dengan Fikih Islamâ€ adalah bahwa Masyarakat WUS (Wanita Usia Subur) di desa Giriroto banyak melakukan KB, dengan alasan beberapa hal diantaranya; 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi, 2. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, 3. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, 4. Mencegah penyakit menular seksual, 5. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, 6. Membentuk keluarga yang berkualitas.

KAJIAN FIKIH TERHADAP PASAL 415 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERZINAAN Muhammad Sibghotulloh L A; Khoirul Ahsan
JURNAL HAKAM Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i1.5759

Merebaknya fenomena perzinaan sudah diisyaratkan oleh nabi Muhammad ﷺ sejak dahulu, bahwa tanda-tanda hari akhir itu nyata adanya. Maraknya praktik perzinaan ini memang harus mendapat perhatian ekstra baik dari pemerintah, ulama dan masyarakat. Apalagi, nampaknya perzinaan sudah menjadi tren kebiasaan. Padahal Allah Ta’ala telah memberi peringatan keras bagi pelaku zina. Bahkan mendekatinya saja sudah adalah keharaman. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan diperoleh dari literatur dianalisis melalui metode perbandingan hukum, kemudian diambil kesimpulannya. menurut KUHP pasal 415 zina adalah Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Sedangkan perzinaan menurut fiqih islam adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah dan halal, yaitu memasukan alat kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan minimal sampai batas kepala zakar. Sedangkan menurut Para Ulama mazhab fiqih dalam memberikan definisi zina dalam kata yang berbeda, namun memiliki arti kata yang hampir sama Zina dalam hukum islam terbagi menjadi dua macam yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan laki-laki atau wanita dengan status perkawinan sah, hukumannya adalah rajam sampai mati. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat perkawinan, hukumannya adalah cambuk seratus kali dan pengasingan setahun disuatu kawasan. Sedangkan zina dalam KUHP tidak ada kategori tertentu dan tidak ada perbedaan hukuman yang akan diterima oleh pelaku. Terdapat persamaan dan perbedaan tentang masalah pezinaan pada fiqih islam dan KUHP diantaranya adalah kriteria pelaku zina, jumlah saksi, jenis hukuman dan tujuan dari pelarangan tindakan zina tersebut.Kata Kunci : Perzinaan, Fiqih Islam, KUHP

Managemen Konflik Pembagian Waris Dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami di Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang) Khoirul Ahsan; Isa Muhammad Shofwan
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1063

ABSTRACT Provisions regarding inheritance in Islam are one of the provisions that have been explained clearly and in detail. This research aims to find out how to be able to manage inheritance distribution conflicts in polygamous families in the people of Lopait Village, Tuntang District, Semarang Regency so as not to have conflicts between the first wife and other wives, manage them by deliberating or visiting religious leaders or to religious courts. This field research is research on the sociology of Islamic law. Information was collected through interviews, observation, documentation, and taking several views of Islamic law regarding inheritance. After the information is collected, it is then analyzed using data collection methods, data presentation, and conclusions, and analyzed using Islamic law. The results of this research are that there are several factors that might be the cause of delays in the distribution of inheritance in polygamous families, and how to manage this conflict. This matter has clear instructions both in the Qur'an and As-Sunnah, namely the traditions of the Prophet shallallaahu alaihi wa sallam and in Article 174 KHI.Keywords: Mawaris Law; Inheritance in polygamous families; Inheritance. ABSTRAK Ketentuan tentang kewarisan dalam Islam ialah salah satu ketentuan yang sudah dijabarkan secara jelas dan rinci. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara agar bisa memanagemen konflik pembagian waris dalam keluarga poligami pada masyarakat Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang agar tidak menuai konflik antara istri pertama dengan istri lainnya, memanagemen dengan cara bermusyawarah maupun datang ke pemuka agama atau ke pengadilan agama. Riset lapangan ini ialah riset sosiologi hukum Islam. Informasi dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dokumentasi, serta mengambil beberapa tinjauan dari hukum Islam tentang pembagian waris. Setelah informasi terkumpul kemudian dianalisis memakai metode pengumpulan data, penyajian data, dan kesimpulan, serta dianalisi menggunakan hukum Islam. Hasil riset ini yakni ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab terhambatnya pembagian waris dalam keluarga poligami, dan bagaimana cara agar bisa memanagemen konflik tersebut. Perihal tersebut sudah jelas perintahnya baik di dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah yaitu hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan dalam Pasal 174 KHI.Kata Kunci: Hukum Mawaris; Waris dalam keluarga Poligami; Harta Warisan.

ANALISIS PENGUSAHA MENINGGALKAN MUAMALAH YANG HARAM: (Studi Fenomologi Pengusaha di Sumbersari Jember) Misbahuzzulam; Abd.Muthalib; Khoirul Ahsan
Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah Vol 10 No 2 (2023): AL-MAJAALIS : JURNAL DIRASAT ISLAMIYAH
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/amj.v10i2.305

Business/entrepreneurship is one of the muamalah practices that the community often engages in, but unfortunately many of them are still involved with the problem of usury for capital. Besides aiming to find out someone's life experience in business. This research was also carried out to explore the causes, namely starting a business, starting capital, constraints when running a business using usury money and the benefits of leaving usury. The research focused on small-scale businesses in Sumbersari, Jember Regency using a qualitative approach. This research uses a type of case study research. A case study is a process of examining, understanding, explaining and testing comprehensively, intensively and in detail about a natural setting of individuals, groups, organizations, institutions, certain cultures, parties, events, certain documents, and so on. Keywords: muamalah; unclean; usury.

INKONSISTENSI WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM: Menurut Perspektif Fikih Islam Muhammad Yassir; Akhmad Husaini; Khoirul Ahsan
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2023): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di antara hal-hal yang memerlukan kajian dalam era sekarang adalah masalah wasiat wajibah yang dari awal kemunculannya sebagai positif law dianggap sebagai penemuan dan ijtihad masa sekarang. Mesir melalui Undang-undang Nomor 71 tahun 1946 memberlakukan wasiat wajibah terhadap cucu dan atau ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Undang-undang tersebut menentukan bahwa cucu tidak mendapat warisan jika bersamanya ada anak laki-laki, dan kedudukan cucu di sini adalah sebagai z|awi al-arham. Sedangkan di Indonesia, materi Kompilasi Hukum Islam adalah tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat yang telah disebutkan di dalam pasal 209. Pasal 209 KHI membuat terobosan hukum dalam konteks keindonesiaan yang mengakui adanya hak harta bagi anak maupun orang tua angkat. Sehingga KHI telah memodifikasi wasiat wajibah yang asalnya diperuntukkan bagi kerabat yang memang mempunyai hubungan darah dengan mayit menjadi bercakupan luas kepada yang bukan ahli waris. Wasiat wajibah dari sudut pandang KHI merupakan hasil pertemuan dari dua sistem hukum yakni hukum Islam yang sama sekali tidak mengenal anak angkat dan hukum adat yang memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat wajibah versi KHI dinilai menabrak syariat dikarenakan memberi warisan kepada anak angkat yang notabene bukan ahli waris yang ditentukan dalam Islam. Solusi yang ditawarkan dalam hal ini adalah; wasiat ikhtiyariyyah, hibah, sedekah, takharuj, ijazat al-waratsah, dan rodkh. Ini semua berupaya untuk menjadikan hukum lebih tersegarkan dengan sentuhan solutif yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kata kunci: Inkosistensi wasiat wajibah, warisan anak angkat, wasiat wajibah KHI

INKONSISTENSI WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM: Menurut Perspektif Fikih Islam Yassir, Muhammad; Husaini, Akhmad; Ahsan, Khoirul
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2023): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v1i2.400

Di antara hal-hal yang memerlukan kajian dalam era sekarang adalah masalah wasiat wajibah yang dari awal kemunculannya sebagai positif law dianggap sebagai penemuan dan ijtihad masa sekarang. Mesir melalui Undang-undang Nomor 71 tahun 1946 memberlakukan wasiat wajibah terhadap cucu dan atau ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Undang-undang tersebut menentukan bahwa cucu tidak mendapat warisan jika bersamanya ada anak laki-laki, dan kedudukan cucu di sini adalah sebagai z|awi al-arham. Sedangkan di Indonesia, materi Kompilasi Hukum Islam adalah tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat yang telah disebutkan di dalam pasal 209. Pasal 209 KHI membuat terobosan hukum dalam konteks keindonesiaan yang mengakui adanya hak harta bagi anak maupun orang tua angkat. Sehingga KHI telah memodifikasi wasiat wajibah yang asalnya diperuntukkan bagi kerabat yang memang mempunyai hubungan darah dengan mayit menjadi bercakupan luas kepada yang bukan ahli waris. Wasiat wajibah dari sudut pandang KHI merupakan hasil pertemuan dari dua sistem hukum yakni hukum Islam yang sama sekali tidak mengenal anak angkat dan hukum adat yang memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat wajibah versi KHI dinilai menabrak syariat dikarenakan memberi warisan kepada anak angkat yang notabene bukan ahli waris yang ditentukan dalam Islam. Solusi yang ditawarkan dalam hal ini adalah; wasiat ikhtiyariyyah, hibah, sedekah, takharuj, ijazat al-waratsah, dan rodkh. Ini semua berupaya untuk menjadikan hukum lebih tersegarkan dengan sentuhan solutif yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kata kunci: Inkosistensi wasiat wajibah, warisan anak angkat, wasiat wajibah KHI

URGENSI PENDIDIKAN GENDER PADA KELUARGA MUSLIM DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH Ahsan, Khoirul; Rivai, M. Abu; Jauhar, Ghufran
Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2024): AL-USARIYAH: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/al-usariyah.v2i2.688

Suatu fenomena yang cukup menggelisahkan muncul belakangan ini yang mengganggu kehidupan keluarga muslim, yaitu liberalisme. Mereka berupaya untuk mengobrak-abrik tatanan keluarga dengan memunculkan beragam isu di antaranya adalah isu kesetaraan gender. Isu ini dimunculkan dalam rangka menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam urusan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pendidikan gender pada keluarga muslim ditinjau dari Maqa>sid Syariah. model penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggali sejumlah sumber dari berbagai jurnal dan buku-buku. Hasil penelitian ini adalah pendidikan gender yang sesuai fitrah di tengah keluarga muslim sangat penting karena menurut pandangan maqa>sid syariah pendidikan gender ini dapat menanamkan nilai-nilai ketuhanan, ketundukan dan kepatuhan seorang individu terhadap syariat Allah yang menyangkut aturan syariat terhadap masing-masing laki-laki dan wanita. Kata kunci: pendidikan gender, kesetaraan gender, maqasid syariah.

Implikasi KDRT Verbal Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum keluarga Islam) Syahid, Fahmi; Ahsan, Khoirul
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4461

Penelitian ini membahas implikasi kekerasan verbal dalam rumah tangga terhadap keharmonisan hubungan suami istri, dengan fokus pada persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang telah menikah. Kekerasan verbal meski tidak bersifat fisik tetapi dapat menyebabkan luka emosional mendalam yang berdampak pada komunikasi, rasa saling menghargai, hingga munculnya konflik berkepanjangan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap beberapa mahasiswa di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan verbal dapat menimbulkan pengabaian pasangan, trauma psikologis, bahkan berujung pada perceraian. Selain itu anak yang menyaksikan konflik tersebut juga terdampak secara psikis. seperti menjadi tertutup atau meniru perilaku agresif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa kekerasan verbal merupakan ancaman serius bagi stabilitas rumah tangga dan perkembangan anak. Maka dari itu penting adanya kesadaran serta upaya preventif untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Analisis Pandangan Masyarakat Giriroto Tentang Keluarga Berencana Di Tinjau Dari Fiqih Islam Al Uzma, M.A. Nurfaizi; Ahsan, Khoirul
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 1 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.17852

Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, kehidupan agamis identik dengan indonesia, baik di dalam pikiran, sikap, ataupun tindakan. Setiap ragam persoalan nasional sedikit banyak terkait dengan agama. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum keluarga berencana dalam fiqih islam, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian pendapat masyarakat Giriroto dengan fiqih islam. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami pada suatu konteks khusus yang alami dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hasil penelitiannya adalah KB di desa Giriroto merupakan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik di bidang agama, kesehatan, pendidikan, keturunan, dan ekonomi. Konsep tersebut sesuai dengan tujuan á¸¥ifáº“ al-mujtamaâ€™ atau á¸¥ifáº“ al-ummah dalam rangka melindungi hak warga yang berkaitan dengan á¸¥ifáº“ al-diÌ„n á¸¥ifáº“ al-nafs, á¸¥ifáº“ al-aql, á¸¥ifáº“ al-nasl, dan á¸¥ifáº“ al-maÌ„l. Pandangan Masyarakat Giriroto tentang Keluarga Berencana dengan Fikih Islamâ€ adalah bahwa Masyarakat WUS (Wanita Usia Subur) di desa Giriroto banyak melakukan KB, dengan alasan beberapa hal diantaranya; 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi, 2. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, 3. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, 4. Mencegah penyakit menular seksual, 5. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, 6. Membentuk keluarga yang berkualitas.

Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia Alfariszi, Maajid; Ahsan, Khoirul
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 10 No. 2 (2024): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v10i2.2881

This study aims to analyze violations of human rights within the household from the perspectives of Islamic family law and the Positive Law of Indonesia. The research methodology employed is a descriptive-analytical approach, involving data collection from various sources such as literature, legal documents, and case studies. The findings indicate that violations of human rights within the household often occur in various forms, including physical, psychological, and sexual violence, and neglect. In the context of Islamic family law, principles of justice, equality, and family welfare serve as guidelines for addressing cases of human rights violations within the household. On the other hand, the Positive Law of Indonesia provides a strong legal framework for protecting individual rights within the household, although its implementation may require further improvement. Therefore, collaborative efforts among legal institutions, civil society, and religious organizations are necessary to enhance awareness, protection, and enforcement of human rights within the context of the household.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search