cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Salman Al Faris
Contact Email
maqasid@um-surabaya.ac.id
Phone
+6289654453687
Journal Mail Official
maqasid@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/about/contact
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 2252 528     EISSN : 26155622     DOI : 10.30651
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, adalah jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian orisinal dengan edisi terbaru dalam Studi Hukum Islam. Ruang Lingkup Jurnal Maqasid adalah (1) Hukum Islam (Islamic Law), (2) Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law), (3) Hukum Perkawinan Islam (Munakahat), (4) Hukum Kewarisan Islam (Mawaris), (5) Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), (6) Ilmu Astronomi Islam (Falak), (7) Kajian Studi Hukum Islam.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 2 (2023)" : 11 Documents clear
Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti Dan Wasiat Wajibah Indonesia Nurdiansyah, Agus; Andaryuni, Lilik
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v12i2.18950

Abstract

Pembaruan atau reformasi hukum keluarga Islam adalah usaha Para Cendikiawan Islam untuk menjaga eksistensi Islam di dunia dan mampu menjawab tantangan kehidupan yang semakin hari semakin berkembang, selain itu juga untuk merealisasikan ajaran Islam yang baik di semua tempat dan zaman. Salah satu bidang yang mendapat reformasi adalah kewarisan yang bermula dari Mesir, yang pada akhirnya diadopsi oleh negara lain termasuk Indonesia. Konsep yang diadopsi dari Mesir kepada Indonesia ketika itu adalah wasiat wajibah, yang dalam konteks dibagi menjadi dua, yaitu ahli waris pengganti dan wasiat wajibah. Meskipun diambil dari wasiat wajibah Mesir, namun masih terdapat perbedaan dalam penerapannya. Oleh karena itu, penulis meneliti dan mengkaji tentang perbandingan ketiga konsep tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengkomparasikan wasiat wajibah di mesir dan Indonesia. Hasil penelitian ini adalah perbandingan wasiat wajibah Mesir dengan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah di Indonesia terletak pada aspek metode pembagian harta peninggalan, objek penerima harta, besaran bagian harta peninggalan dan faktor penyebab diterapkannya ketiga konsep tersebut. Dalam beberapa aspek, ketiganya memiliki persamaan dan perbedaan satu dengan yang lainnya.
Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Perpsektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif Herawati, Netti; Pancasilawati, Abnan; Rahmi, Maisyarah
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i2.18978

Abstract

This research discusses protecting children's rights in the context of sexual violence in boarding schools, using the perspective of Maqasid Syariah presented by Yasser Auda and integrating it with positive law. The research aims to analyze the relevance of the concepts of Maqasid Syariah in protecting the rights of children who are victims of sexual violence, as well as comparing it to positive law. This research uses a phenomenological approach and literature analysis methods by referring to Yasser Auda's works on Maqasid Syariah and positive legal studies on protecting children's rights and sexual violence in boarding schools. The research results show that; First, The background of the perpetrator, who is the Leader of the Islamic Boarding School, is only due to lust and conscious will by forcing the victim to marry ‘Sirri’ without the knowledge of other people; second, The form of legal protection given to victims of sexual violence is legally processed, providing health protection in the form of mental health through UPT Integrated Service Center for Empowerment of Women and Children (P2TP2A) Kutai Kartanegara, and offer legal assistance to victims to be accompanied, third, must include the role of religion, protect the victim's soul both physically and non-physically (mentally), provide guarantees for a good education, offspring obtained from marriage based on an agreement, protection in socio-economic terms, protection in the form of clearing the victim's good name.
Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaiakan Problematika Hukum Keluarga Islam Karmelia, Linda
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i2.19313

Abstract

Keberadaan qawa’id fiqhiyyah adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari nash asalnya yaitu al-Qur’an dan al-Hadits kepada masyarakat. Dengan qawa’id fiqhiyyah ini para ulama dan fuqaha dapat menyiapkan garis panduan hidup bagi umat Islam dalam lingkup yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Sebagaimana diketahui Islam memberi kesempatan kepada umatnya melalui mereka yang memiliki otoritas yaitu para ulama melakukan ijtihad dengan berbagai cara yang dituntunkan oleh Rasulullah, melalui ijma’, qiyas, istihsan, istishab, istislah (masalihul-mursalah) dan sebagainya untuk mencari kebenaran yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an maupun Hadits Rasulullah SAW. Demikian pula, dalam kehidupan keluarga serta penerapan qawa’id fiqhiyyah menjadi sesuatu yang amat penting.“Pulanglah kamu ke rumah orang tua mu”, kalimat ini apabila diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan niat untuk berpisah maka sudah jatuh talak. Namun dengan analisis qawa’id fiqhiyyah kita dapat memberi hukum atas kalimat tersebut tidak sebagai ucapan talak suami semata. Melainkan dengan tidak jatuh talak, apabila niat ucapan suami adalah memberikan arahan kepada istri untuk pulang kerumah orang tuanya untuk alasan menjenguk atau berlibur dengan bertemu kedua orang tuanya. Adapun tujuan paper ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi atau penerapan qawa’id fiqhiyyah dalam munakahat dalam menyelesaiakan problematika dalam hukum keluarga.Kata Kunci : Qawaid Fiqhiyyah; munakahat; problematika hukum keluarga
Gugatan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Gugat : Studi Kasus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl Dharmawan, Ilham Fathurrahman; Wijayanto, Enggar
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i2.19520

Abstract

Gugatan Nafkah Madliyah pada umumnya hanya diajukan istri pada gugatan rekonpensi pada perkara cerai talak. Akan tetapi berbeda pada perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl dimana pada perkara ini gugatan nafkah madliyah untuk istri dan untuk anak diajukan bersama dengan gugatan perceraian dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul. Fenomena tersebut menjadi unik dikarenakan menimbulkan pertanyaan tentang eksekusi nafkah yang berbeda dengan pada perkara cerai talak yang dilakukan sebelum ikrar talak. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dikabulkan gugatan nafkah madliyah dikelompokkan pada dua pertimbangan yaitu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan dan diajukannya gugatan nafkah madliyah. Sedangkan setidaknya terdapat dua syarat Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan yaitu adanya narasi nafkah madliyah dalam posita gugatan dan adanya narasi waktu pembayaran dalam petitum gugatan. Berkaitan dengan eksekusi nafkah madliyah masih terdapat problematika berkaitan batas waktu eksekusi yang berbeda dengan cerai talak yang selama suami tidak mengambil akta cerai maka nafkah madliyah tidak dapat dibayarkan dan istri dapat dikatakan hanya menang di atas kertas saja sehingga diperlukan upaya yang lebih menyeluruh dari istitusi pengadilan untuk eksekusi putusan nafkah madliyah.
Career Women In Achieving Samawa Family In The Post-Truth Era Islamic Legal Perspective Syaibani, Syaibani
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i2.19749

Abstract

Islamic history records that women have a meaningful role in various metamorphosis of society, customs, commerce and politics in the country. Gender balance is a social issue and is often a contentious topic. People assume that gender dimilarity can cause various forms of inequality, such as the unimportance of roles related to political policies, women are only in the three R's, namely kitchen, well, mattress. Injustice was hated by Allah. Almighty, he had put Adam and Eve in a dignified position. Islamic law provides solutions in solving family problems that occur. However, sometimes, existing laws cannot be understood regarding wisdom and philosophy, resulting in the assumption of Islamic law that is no longer representative in resolving Islamic family civil cases. The problems that occur in the post-truth era of women are often blamed for being career women. Even though there are some women who are able to break through thick walls and are able to have a career outside the home. This career did not prevent her from carrying out her duties, rights and obligations as a wife. But there are so many assumptions that by being a woman, family careers are not taken care of and families are not achieved.
Nalar Hukum Fiqih Syafi’iyyah Dalam Penentuan Status Nasab Anak Hasil Perselingkuhan Kurniawan, Rizki; Al Amin, Habibi
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i2.19893

Abstract

Divorce is one of kind things that led to break up the marriage relationship. One of these effects is the loss of a husband obligation to support a woman who become his ex-wife. Nevertheless, the obligation to provide for the child who born from the marriage should not to be extended to his dad. This is being weakened in practice, for making of a living rights depends to a large extent on someone’s understanding and ability. This study focuses on two things, namely how the legal reasoning of Syafi'iyyah fiqh in determining the lineage of children resulting from infidelity and how the consequences that will be obtained by children resulting from infidelity related to their rights as a child. The method used in this research is literature study with deductive analysis method. The primary sources in this study are several books of ushul fiqh and books of fiqh mu'tabaroh madzhab syafi'iyyah. The results of this study indicate that in the Syafi'iyyah madzhab, the lineage of children resulting from cheating is not attributed to their biological father, this is based on legal reasoning taken from the hadith about firasy and the implications it gets are the fall of the law and rights related to the child, i.e. both do not inherit each other, the father is not obliged to provide for him, if the child is a girl, then the father is not a mahram for the child and the father cannot be his guardian.
Pandemic 19 On Children's Rights In Abroad Families (Study in Pringtutul Hamlet , Kalisabuk Village, Kesugihan District, Cilacap District) Faroqi, Moh. Ingam
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i2.19968

Abstract

Corona virus or covid-19 is A spreading epidemic to several countries or continents and in general infected Lots human beings and impact on rights child in the family overseas, From the results his research that in Hamlet Pringtutul , it turns out Still There is right child who doesn't obtain her rights like right education , religious rights , rights social and rights health by parents consequence The Covid-19 pandemic , because factor economic , family , social or environmental , parents , schools , facilities , infrastructure and religion. As for effort family overseas to rights child For obtain religious rights , rights education , rights social and rights health that is First , parents role active to child related with matter formal and non - formal education as well as parents must help or direct child in study school so no wrong or wrong in learning . Third , nature love Darling or parental attention given to  child more priority under the circumstances like this, especially in terms of religion, education , social and health so that more effective in reciting at the mosque / prayer room / TPQ, effective in learning at school , effective in interaction social , effective in guarding health so no There is difficulties and obstacles for kids at the moment Full Covid-19 pandemic limitations learning and religious activities at the mosque / musholla / TPQ always improved
Gugat Cerai Wanita Karir Dalam Pandangan Ibnu Hazm Arifin, Syukron; Al Amin, Habibi
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i2.20006

Abstract

Istri yang bisa mencukupi kebutuhannya tanpa tergantung terhadap nafkah yang diberikan suami tentu lebih mudah untuk mengambil langkah menggugat suaminya jika terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dari pada istri yang tidak punya pendapatan sama sekali. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), menganalisis gugatan cerai pada wanita karir dengan menggunakan prespektif Ibnu Hazm. Hasil penelitian ini menunjukkan seorang istri tidak boleh meminta cerai terhadap suami dengan jalan khulu’ kecuali berdasarkan salah satu alasan. alasan yang pertama adalah karena istri khawatir tidak bisa memenuhi hak suaminya atau sebaliknya suami tidak bisa memenuhi haknya. Jika khulu’   dilakukan tidak berdasarkan alasan keduanya maka khulu’   tersebut dianggap batil oleh Ibnu Hazm.
Penyelesain Sengketa Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru) Purnama Sari, Almaida
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v12i2.20078

Abstract

Pada prekonomian yang semakin pesat, bayak minat masyarakat mengenai tuntutan kebutuhan kosumtif maupun produktif. Sehingga banyak perusahaan badan usaha lembaga pembiayaan yang bermunculan dengan metode transaksi perjanjian pembiayaan konvensional atau Syariah. Dalam kegiatan badan usaha pada pembiayaan banyak terjadinya sengketa wanprestasi antara perusahan dan nasabah, salah satunya perusahan PT. MayBank Indonesia Financing kantor cabang Pekanbaru dan nasabahnya. Maka permasalahan sengketa ekonomi syariah ini diperlukan Pengadilan Agama sebagai jalan penyelesainya.  Penelitain ini menggunakan metode yuridis normatife atau menggunakan penelitian libery risert. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sengketa pembiayaan Akad Murabahah putusan Pomor 407/pdt.G/2020/PA.PBr studi Pengadilan Agama Pekanbaru penyelesain melalui litigasi dan pada sengketa ini seharusnya dilakuan di Badan Abitrase syariah. Sebab dalam kontrak perjanjian kedua belahpihak sepakat apabila terjadinya perselisihan maka diselesaikan di Basyarnas.
Marriage Registration As a Form Of Maṣlaḥah Mursalah Rahman, Fadhly Kharisma
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v12i2.20242

Abstract

Registration of marriages can be categorized as a new phenomenon because in its history during the time of the Prophet there had never been registration and bookkeeping of marriages, divorces and reconciliation. Bookkeeping during the time of the Prophet was only a matter of bookkeeping in the Qur'an, whereas explicitly in the text there is an order to record and record books in the aspect of muamalah or selling buying and selling transactions. This article attempts to explore more deeply the issue of marriage registration within the framework of maslahah murlah. The author's findings are that marriage registration is in line with sharia provisions , namely creating benefits and preventing harm. The first dharuriy need is the benefit of maintaining religion. Marriage registration is seen as able to protect and maintain religious benefits. Second , benefit in protecting and guarding the soul. This can be seen from the psychological condition of the wife and children who are calmer, because without a marriage book a child cannot make a birth certificate. Third , benefit in maintaining reason. Marriage registration is very important for children's psychology, because with a marriage book, the child will feel calm because he is the legitimate child of both parents, so he will be confident in developing his mind to the maximum. Fourth , maintaining offspring. By registering a marriage, mixing between two people of different sexes is considered not adultery, so that children born from this relationship are considered valid and have clear identities and can be proven by law. Fifth, maintain property. By recording a marriage, the identity of the child born has clarity, so that when the parents die, the child will get his inheritance rights, so that the assets from the marriage can be maintained.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol 13 No 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol 13 No 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol. 12 No. 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11, No 2 (2022) Vol. 11 No. 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol. 11 No. 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol. 10 No. 2 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol. 10 No. 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol. 9 No. 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2012) More Issue