Articles
236 Documents
<![CDATA[Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Appludnopsanji Appludnopsanji]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (439.562 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v4i2.369
<![CDATA[Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang telah melebihi kapasitas (overcrowded) menjadi kekhawatiran pemerintah akan penularan COVID-19 di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji problematika kebijakan pembebasan narapidana sebagai bentuk upaya penanggulangan COVID-19. Spesifikasi pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan yang telah “overcrowded” adalah dengan mengambil kebijakan pembebasan narapidana melalui jalur asimilasi dan hak integrasi. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari adanya problematika yang hadir di tengah-tengah masyarakat, seperti pengulangan kembali tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana yang telah dibebaskan berdasarkan kebijakan ini.Kata Kunci: COVID-19; Indonesia; Kebijakan; Pembebasan Narapidana. AbstractThe condition of correctional institutions in Indonesia that has exceeded capacity (overcrowded) is a concern of the government about the transmission of COVID-19 in it. This research aims to identify and examine the problem of prisoner release policies as a form of an effort to tackle COVID-19. The specification in this research is descriptive with the type of normative legal research. This study uses secondary data that obtained through library research as a data collection technique, then analyzed with qualitative method. The results of study indicate that the government's effort to tackle COVID-19 in prisons that have been "overcrowded" is to adopt a policy of releasing prisoners through assimilation and integration rights. However, this policy cannot be separated from the problems that exist amid society, such as the repetition of criminal acts committed by ex-convicts who have been released under this policy.]]>
<![CDATA[Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (692.69 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v5i2.460
<![CDATA[Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum perlindungan data pribadi yang tersebar dan hanya menyesuaikan dengan muatan utama dari masing-masing undang-undang, sehingga perlindungan hukum yang diberikan masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan artificial intelligence (AI) sebagai alat bantu dalam melindungi data pribadi dan mengkaji urgensi sebuah regulasi khusus di Indonesia dalam menciptakan perlindungan terhadap data pribadi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia perlu untuk segera membentuk dan mengesahkan instrumen hukum khusus dalam mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Selain itu, upaya yang dapat dimaksimalkan dalam melindungi data pribadi adalah dengan memanfatkan potensi dari AI. Pemanfaatan AI dalam perlindungan data pribadi akan meminimalisir terjadinya human error sehingga perlindungan data pribadi dapat lebih terjamin.]]>
<![CDATA[Cyber Terrorism Countermeasures in Indonesia ]]>
<![CDATA[Saptaning Ruju Paminto]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 2 (2022): September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (624.311 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v6i2.464
<![CDATA[The crime of terrorism is classified as an extraordinary crime, along with various other forms of radicalism. Recent acts of terrorism are suspected to be the result of massive activism from cyberspace. The purpose of this study is to examine efforts to counter cyber terrorism. This research is descriptive with normative juridical research type, using literature studies through a theoretical approach, and then the data is analyzed qualitatively. The results of this study were coordinating actions by making agreements with other countries related to cyber terrorism crimes (including information exchange and creating data centres on Indonesia's servers to prevent cyber-terrorist operations), with efforts to prevent and eradicate cyber terrorism activities need a lot of cooperation, both with domestic and international stakeholders.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA BATAS“IMAJINER” NEGARA ]]>
<![CDATA[Caesar Ali Fahroy]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (586.201 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v1i1.127
<![CDATA[AbstrakKemajuan teknologi informasi dan transportasi menipiskan batas antar negara dewasa ini. Hal ini menjadi prinsip dalam tatanan hukum internasional, terutama mengenai konsepsi kedaulatan negara seringkali di abaikan bahkan disepelekan oleh masyarakat pada umumnya. Melalui batas negara inilah pembatasan kekuasaaan antar negara yang berdaulat dipisahkan satu sama lainnya. Kedaulatan merupakan suatu hal yang sangat mutlak (absolut) yang tidak boleh diabaikan, mengingat perannyasebagai tanda sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Artikel ini akan membahas mengenai prinsip kedaulatan di perbatasan, terutama pada batas buatan (imajiner) yang berada di pelabuhan udara internasional, termasuk fungsi keimigrasian sebagai peran pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan sebagai negara yang merdeka. Kata Kunci: Batas "Imajiner"; Kedaulatan Negara.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat di Daerah Perbatasan NKRI untuk Mencegah Anak Sebagai Objek Human Trafficking ]]>
<![CDATA[Laurensiusarliman S]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (599.942 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v2i1.162
<![CDATA[Anak adalah generasi penerus bangsa, hal ini tidak bisa dipungkiri. Hak anak di Negara manapun, selalu dilindungi dan selalu dijaga dengan baik. Indonesia sebagai sebuah Negara hukum, juga mengakui perlindungan dan jaminan hak anak. Pada hari ini perlindungan anak itu sepertinya diabaikan atau bahkan dilupakan. Anak-anak banyak dieksploitasi secara ekonomi, dimana anak diperdagangkan, yang menghilangkan hak-haknya sebagai anak, atas hal tersebut harus melibatka peran aktif masyarakat, termasuk di daerah perbatasan. Atas hal tersebut tulisan ini mencoba membahas: 1) bagaimana kondisi anak di Indonesia pada saat ini? 2) bagaimana partisipasi masyarakat daerah perbatasan di dalam mencegah penjualan anak? 3) serta menggagas perlindungan anak yang berkelanjutan, untuk mencegah penjualan anak ke luar negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Kondisi anak sekarang di Indonesia, dikategorikan golongan darurat perlindungan. Masyarakat daerah perbatasan harus berpartispasi aktif untuk mecegah penjualan anak, dengan membentuk lembaga yang aktif dan harus saling bekerjasama antar masyarakat. Gagasan perlindungan anak yang berkelanjutan merupakan tujuan kita bersama, tetapi harus diingat semua pihak harus aktif untuk mewujudkan perlindungan anak, hal ini menjadi sangat penting untuk membangun generasi penerus bangsa yang baik]]>
<![CDATA[Transformasi Akad Perbankan Syariah dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional ]]>
<![CDATA[Asep Rozali]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (491.757 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v4i1.320
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengungkap karakteristik akad produk perbankan Syariah sehubungan dengan pembentukan hukum perikatan nasional. Narasi deskriptif dari jenis penelitian hukum normatif terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dianalisis secara kualitatif dengan teori transformasi cybernetics sistem paradigmatik. Hasil penelitian menunjukkan transformasi akad-akadproduk perbankan Syariah mempunyai karakteristik bersifat khusus, yakni berupa pemenuhan prinsip Syariah, rukun dan syarat, menghindari riba, maisir, gharar, dan zhalim yang dapat dijadikan sebagai suatu konsep dalam pembentukan hukum perikatan nasional.Kata Kunci: Akad; Hukum Perikatan; Transformasi.AbstractThis study aims to reveal the characteristics of Sharia banking product contracts in connection with the establishment of national contract law. Descriptive narrative of the type of normative legal research on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through library studies and document studies, with the legislative approach and conceptual approach, analyzed qualitatively with the Transformation of Cybernetics System Paradigmatic Theory. The results of the study show that the transformation of Islamic banking product contracts has special characteristics and can be used as a concept in the formation of national engagement law.]]>
<![CDATA[Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium ]]>
<![CDATA[Maya Shafira]]>;
<![CDATA[Firganefi Firganefi]]>;
<![CDATA[Diah Gustiniati]]>;
<![CDATA[Mashuril Anwar]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.197 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v5i1.391
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi dan implikasi fungsi hukum pidana sebagai primum remedium dalam penanggulangan illegal fishing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan kebijakan hukum, dengan data sekunder sebagai data utama yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi hukum pidana sebagai primum remedium menjadi urgen sifatnya karena illegal fishing tidak hanya merugikan negara, namun juga mengancam kepentingan nelayan lokal, iklim industri, usaha perikanan, dan ketersediaan ikan. Implikasi yuridis fungsi hukum pidana sebagai primum remedium, yaitu hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara illegal fishing. Selain itu, implikasi non-yuridis, yaitu tidak memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal, khususnya nelayan kecil.]]>
<![CDATA[Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi ]]>
<![CDATA[Alfin Irfanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (772.072 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v6i1.490
<![CDATA[Terorisme terjadi secara berkelanjutan dan tertangkapnya para pelaku teror bukan menjadi jaminan terorisme akan hilang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan deradikalisasi untuk meluruskan makna jihad yang menjadi alasan para pelaku terorisme melakukan tindak pidana. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan menggunakan studi dokumenter. Terorisme adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terorisme erat kaitannya dengan “jihad” alasannya adalah menegakkan hukum Allah SWT. Kata jihad mempunyai arti tenaga, usaha atau kekuatan untuk berjuang sekuat tenaga untuk menangkis serangan musuh. Prinsip-prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip yang sesuai dengan Al-Qur’an. Deradikalisasi merupakan bagian dari strategi kontra terorisme untuk mengubah ideologi kelompok teroris secara drastis, ditujukan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak radikal secara “soft approach” dan bertahap untuk meluruskan makna jihad yang keliru]]>
<![CDATA[Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah) ]]>
<![CDATA[Iqbal Martin]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017): September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (587.877 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v1i2.131
<![CDATA[Keberadaan pasar, khususnya pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media serta berdirinya pasar modern telah membuat pengaruh besar terhadap pasar tradisional, serta eksistensi pasar tradisional sedikit terusik karena banyaknya konsumen yang lebih memilih belanja di pasar modern.Zonasi pasar menjadi kebutuhan mendesak untuk segera dilakukan dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah. Pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern menjadi kewenangan pemerintah daerah dan merupakan materi muatan peraturan daerah. Oleh karena itu, pada dasarnya Perpres Penataan Pasar telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern, melalui pembentukan peraturan daerah.Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah, diarahkan untuk mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.]]>
<![CDATA[Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Antonius Dwicky Cahyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (650.335 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i1.203
<![CDATA[Kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan melalui media internet dapatmenembus batas yurisdiksi suatu negara tertentu. Para pihak perlu menyepakati hukum yang berlaku di dalam Kontrak Elektronik yang dibuat dalam Transaksi Elektronik Internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu meneliti hukum positif dari suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu. UU ITE menganut asas kebebasan berkontrak yang memberikan kewenangan bagi para pihak untuk menentukan Pilihan Hukum bagi Transaksi Elektronik Internasional yang dibuat. Jika para pihak tidak menentukan Pilihan Hukum dalam Transaksi Elektronik Internasional, maka hukum yang berlaku didasarkan pada Asas Hukum Perdata Internasional. Begitupula dengan penyelesaian sengketa, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa. Namun bila para pihak tidak menentukan forum penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa menggunakan Asas Hukum Perdata Internasional.AbstractElectronic Transaction activities conducted through the internet media can penetrate the boundaries of a country's jurisdiction. The parties need to agree on the applicable law in the Electronic Contracts made in International Electronic Commerce (E-Commerce). This study uses a normative juridical method, which examines the positive law of a particular thing, event or problem. The ITE Law adheres to the principle of freedom of contract which authorizes parties to determine the Choice of Law for International E-Commerce made. If the parties do not determine the Choice of Law in International E-Commerce, then the applicable law is based on The Principle of International Private Law. Likewise with the settlement of disputes, the parties are given the freedom to determine the dispute resolution forum. However, if the parties do not determine the dispute resolution forum, then the dispute resolution uses The Principle of International Civil Law.]]>
