Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Wawasan Yuridika

jwy
Website

Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung

ISSN : 25490664 EISSN : 25490753 DOI : 10.25072

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a peer-reviewed journal published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a Journal published biannually in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Arjuna Subject : -

Articles 236 Documents

1 2 3 4 5

ANALISIS LINGUISTIK TERHADAP ISI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) YANG BERAKIBAT PELANGGARAN HUKUM Hartini, Lilis
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 27, No 2 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Short Message Service (SMS)is a kind of written text as a means of making a long distant communication by using a mobile phone. Communication through Short Message Service frequently causes miscommunication among senders and receivers as there is no face to face communication. This failure of communication can cause various individual and social problems. The problems appear because the receiver is not happy or being threatened by the texts sent through Short Message Service. This failure of communication also causes violation against the law. The theory used in this research is functional grammar analysis; that is to say a way to make a research on texts contained in Short Message Service (SMS). This linguisticanalytic approach is aimed at examining rationality which is related to ideas of message senders, and also examining how it is consistent with other ideas. By using grammar and logic, the researcher studies this concept by analyzing from a certain point of view.This linguisticanalytic approach examines logically concepts according to the needs of the texts which have been approached. The result of the research shows that communication for people from different social and culture backgrounds can cause misunderstanding, so it can have an impact on legal action. When we make verbal and written communication with the strangers, we are supposed to understand attentively both explicit and implicit meanings of the texts. It should be consulted with the experts or linguists in order to avoid legal action.Keywords: short message service; violation against the law

REFORMASI POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA Charda, Ujang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakÂ Paradigma pembangunan di bidang ketenagakerjaan perlu direformasi yang dulu cenderung melihat pekerja sebagai faktor produksi dan atau bagian dari komoditi, harus diubah kepada pekerja sebagai manusia Indonesia seutuhnya atau sebagai subjek/pelaku proses produksi dalam pembangunan dengan segala harkat dan martabatnya. Perubahan paradigma ini pada akhirnya akan mengarah dan menentukan politik hukum kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan melalui suatu perubahan yang resolutif â kompositif dengan memandang pekerja sebagai subjek dan secara proporsional memperhitungkan seluruh aspek dalam suatu kesatuan yang holistik. Agar kebijakan politik hukum yang reformatif ini tidak dipandang hanya bagus dimaterinya saja, maka perlu diimplementasikan melalui program yang titik beratnya bukan hanya sekedar instrumen tetapi akses yang mendorong kuantitatif dan mendidik kualitatif dalam membangun sistem keseimbangan antara yang seharusnya dengan kenyataan.Â Kata Kunci : Reformasi; paradigma; ketenagakerjaan; politik hukum; kebijakan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA Meliala, Aloina Sembiring
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 32, No 1 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless). Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce). Dengan adanya transaksi tersebut menghasilkan dokumen elektronik seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis yang sah berupa akta di bawah tangan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang tertulis di atas kertas dan dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di antara para pihak dalam hal pembuktian adanya suatu perjanjian.Kata Kunci: dokumen elektronik, legalitas, e-commerce

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN DI BIDANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN Budhiarti, Ina
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakPembangunan rumah susun di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, undang-undang tersebut mewajibkan juga apabila satuan rumah susun telah memiliki penghuni atau telah dihuni diwajibkan untuk membentuk perhimpunan penghuni rumah susun. Kewajiban tersebut wajib dilaksanakan oleh penghuni dan oleh penyelenggara pembangunan, yang artinya setiap pembangunan satuan rumah susun wajib membentuk Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPSRS) yang berbadan hukum. Peneliti menemukan permasalahan bahwa diperlukannya perlindungan hukum bagi penghuni satuan rumah susun dalam bidang pengelolaan rumah susun, terdapat pusat perbelanjaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang berbentuk satuan rumah susun, telah berdiri lama dan membentuk satuan rumah susun, tetapi belum juga membentuk perhimpunan yang berbadan hukum.Â Kata Kunci: Perlindungan hukum, rumah susun, asosiasi

Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah) Martin, Iqbal
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Keberadaan pasar, khususnya pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media serta berdirinya pasar modern telah membuat pengaruh besar terhadap pasar tradisional, serta eksistensi pasar tradisional sedikit terusik karena banyaknya konsumen yang lebih memilih belanja di pasar modern.Zonasi pasar menjadi kebutuhan mendesak untuk segera dilakukan dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah. Pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern menjadi kewenangan pemerintah daerah dan merupakan materi muatan peraturan daerah. Oleh karena itu, pada dasarnya Perpres Penataan Pasar telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern, melalui pembentukan peraturan daerah.Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah, diarahkan untuk mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

PELAKSANAAN ASAS KETERTIBAN UMUM DI PENGADILAN NASIONAL TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE ASING (LUAR NEGERI) Basarah, Mochamad
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

New York convention was designed to give international value to decision of arbitration and also has regulated two items in arbitration mechanism, that is to say recognition of arbitration clause, and also recognition and implementation of arbitration decision. National court of justice related to this mechanism will adapt itself to convention regulations. This case is possible to appear although every party has chosen substantive law from different countries to regulate their agreements, because court of justice can refuse arbitration decision if it is assumed to violate against public order.Keywords: New York Convention Â Principle of Public Order ÂÂ National Court of

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR MELALUI PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA Ahyani, Sri
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 24, No 1 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Legal protection for creditors in an agreement on fiduciary making Ata was born on fiduciary assignment made by a notary, and continues to be clarified with the registration of deed of agreement, UUJF has been attempted to provide a technical protection of the interests of creditors, the only pity is not applied with the system asserts concretes, in a system of protection through the implementation of the execution of fiduciary security, which ultimately provides options for creditors to pursue the way of peace, which means anadditional cost, and to give appreciation is bad and not related to a maximum of legal protection for creditors.Keywords: Legal Protection - Creditor - Fiduciary Guarantee Agreement

MASALAH PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Amalia, Mia
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 27, No 2 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

If penalty is formulated in the Criminal Code, it will be against the principle of equality. In Netherlands, death penalty has been abolished since 1980. Apart from principle of objection, death penalty occasionally is defended on behalf of religious principle, and moreover the death penalty in Netherlands is not regarded any more to keep and protect legal order. Keywords: principle of equality; death penalty

PERLINDUNGAN ANAK DARI MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Budhiarti, Ina
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 29, No 2 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakTelevisi adalah salah satu media untuk menyampaikan berbagai informasi, informasi tersebut tersampaikan kepada seluruh penonton. Ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi. Berita-berita terutama berita yang dikhususkan bagi orang dewasa. Perlindungan anak bukan saja tanggung jawab orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan juga media. Pemberitaan di televisi pada akhir-akhir ini tentang adanya pornografi dan berulang-ulang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi anak-anak.Kata kunci : anak, orang tua, perlindungan, televisi, pemerintah.

KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU II KITA UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN) Kamilah, Anita; Aridhayandi, Rendy
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 32, No 1 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakMengingat sensitifnya bidang hukum warisan ini, untuk menjaga perselisihan dikemudian hari, ada beberapa pewaris yang sudah mengamanatkan pembagian warisan tersebut sesuai dengan kehendaknya dan hal tersebut diamanatkan kepada ahli-ahli waris.Hasil analisis menunjukkan (1) munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan dapat berasal dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Proses pembagian warisan hak atas tanah dilandasi surat wasiat dapat dilakukan melalui cara testament, (2) proses pembagian warisan hak atas tanah yang dilandasi surat wasiat, sesuai aturan berlaku adalah menurut Kompilasi Hukum Islam, (3) Penyelesaian yang dapat dilakukan para ahli waris penerima wasiat sebagai akibat tidak dilaksanakannya surat wasiat adalah menggunakan cara penyelesaian di pengadilan atau di luar pengadilan.Kesimpulan, sebagai salah satu pewaris yang memberikan wasiat sebaiknya pelaksanaan pembagian warisan dapat dilaksanakan sebagaimana telah disepakati para ahli warisnya, dan pembagian warisan tersebut harus dilaksanakan sesuai amanat atau wasiat pewaris semasa hidupnya.Â Kata Kunci: Warisan, Sengketa, Wasiat.

Page 2 of 24 | Total Record : 236

1 2 3 4 5

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 1 (2025): 2025 Vol 8 No 2 (2024): 2024 Vol 8, No 1 (2024): 2024 Vol 8 No 1 (2024): 2024 Vol 7, No 2 (2023): September 2023 Vol 7 No 2 (2023): September 2023 Vol 7 No 1 (2023): March 2023 Vol 7, No 1 (2023): March 2023 Vol 6, No 2 (2022): September 2022 Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5, No 2 (2021): September 2021 Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irwan Sugiarto

Contact Email irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA