cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irwan Sugiarto
Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id
Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Wawasan Yuridika
Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung
ISSN : 25490664     EISSN : 25490753     DOI : 10.25072
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a peer-reviewed journal published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a Journal published biannually in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : -
Articles 241 Documents
 1   2   3   4   5 
SITUS LAYANAN PEMBUNUH BAYARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Fadhilah, Dany
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 33, No 2 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.187 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v33i2.104

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penayangan situs pembunuh bayaran merupakan tindak pidana dan bagaimana upaya penanggulangan oleh penyidik Polri dalam proses penegakan hukum kasus situs layanan pembunuh bayaran dalam menghadapi kendala pembuktian teknologi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan diperkuat dengan studi kepustakaan. Penayangan situs layanan pembunuhan berencana sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Kata Kunci: Situs Layanan, Pembunuh Bayaran, Cyber Crime, Ketertiban Umum.
Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sinaga, Christine Juliana
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.522 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v1i2.134

Abstract

AbstrakTindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara. Pemerintah membentuk Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam undang – undang ini diatur mengenai pidana tambahan yaitu pembayaran uang penggantiuntuk mengembalikan kerugian negara, apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara. Namun pada kenyataannya pengaturan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan lama pidana penjara sebagai subsidair pembayaran uang pengganti juga tidak jelas dan detail.Harusdilakukan beberapa perubahan terhadap Undang – Undang tindak pidana korupsi ini agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum yang seimbang.
PENERAPAN FONETIK AKUSTIK DAN TEORI GRICE PADA REKAMAN PENYADAPAN TELEPON SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK TERHADAP PERCAKAPAN ANTARA ARTALYTA SURYANI DENGAN JAKSA URIP TRI GUNAWAN Hartini, Lilis
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 23, No 2 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.81 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v23i2.14

Abstract

Forensic linguistics is a field of applied linguistics that involves the relationship between language, law, and crime. Practices law in this study as one solution in uncovering a legal case. This study is related to the study of transcript of telephone wiretap recordings to reveal how the subject of public law to lie. The method used is a qualitative descriptive method, a method that describes a conversation conducted Artalyta Suryani when his cell phone tapped the prosecution, viewed from the perspective of the principles of cooperation Grice. In descriptive research was conducted solely based on the facts presented or the phenomenon that is the emperis done by native speakers, whereas a qualitative approach that is pragmatic approach that bases itself on the reaction or response according to the conversational partner. The study results in a bribery case that was tapped by mobile phone is terdaspat deceit committed by the defendant.  Pendingnya is they have to talk in riddles and use sign language.Keywords: Wiretapping - Forensic Linguistics - Law of Evidence
EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM RASIONAL - EMPIRIK (AQLIYAH - TAJRIBIYYAH) Somantri, Emma Dysmala
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 26, No 1 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.099 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v26i1.30

Abstract

The rational and empirical study is not separated from some methods to produce legal source of aqliyyah, that is to say a rational reasoning which becomes a legal source based on ijtihad which has a relative accuracy level. It should be noted that legal sources of aqliyyah generally are referring to practical laws in the field of muamalah, and the knowledge obtained through al Tajribah is knowledge on phenomenon which is obtained through mind and sense collectively. This phenomenon occurs because of being created and reached by human ability to create it, and it occurs out of human ability to create it. When someone knows something based on experience, so the knowledge can be an argument (istidlal) to other people who do not experience.Keywords: rational, empirical, aqliyyah, tajribah.
HARMONISASI HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN PAILIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PANCASILA SILA KE LIMA Kurniawan, Rian
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 28, No 1 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.79 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v28i1.64

Abstract

Harmonisasi hukum menjadi bagian penting hukum Indonesia terutama berkaitan dengan perlindungan pekerja yang berada dalam suatu perusahaan pailit, bagian ini menjadi penting karena ketidakharmonisan yang terjadi antara undang-undang menyebabkan hilangnya hak-hak yang seharusnya diterima pekerja, dasar hak ini dilekatkan kepada pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya demi kepentingan perusahaan, terutama bila keadilan dalam perspektif Pancasila Sila ke 5 menjadi rujukan dalam perlindungan hukum itu. Pendekatan normatif yuridis merupakan metode yang digunakan dalam tulisan ini dengan mengaitkan antara Pancasila sebagai staatfundamentalnorm dengan hak pekerja sebagai kewajiban perusahaan pailit untuk melakukan pemenuhan atas hak tersebut. Perlindungan hukum bagi pekerja melalui mekanisme hukum kepailitan yang tidak harmonis antara peraturan perundang-undangan terutama Pasal 39 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjadi jauh dari tujuan pemenuhan keadilan bila dipandang dan dilekatkan pada Pancasila Sila ke 5. Cara untuk menjembatani terciptanya perlindungan hukum bagi pekerja adalah dengan memahami konteks keadilan yang berada di dalam Pancasila Sila ke 5, dengan komprehensif terutama terkait dengan penggunaan undang-undang dalam ruang lingkup kepailitan.Kata Kunci : Pancasila, perlindungan hukum, pekerja, perusahaan, pailit.
POLITIK HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM MENGHADAPU ERA TEKNOLOGI INFORMASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Amalia, Mia
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.711 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v31i2.81

Abstract

Abstrak Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut  dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa. Kata Kunci : Politik hukum pidana nasional, informasi dan transaksi elektronik
PENETAPAN ASPEK HUKUM PIDANA MATERIEL DALAM RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Sujasmin, Sujasmin
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.829 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v1i1.128

Abstract

AbstrakTindak pidana terorisme (TPT) beraksi kembali dengan peledakan bom di kawasan Sarinah Jakarta, 14 Januari 2016, yang mengakibatkan korban sipil meninggal dunia, dan luka-luka. Aksi peledakan bom bunuh diri terhadap pelaku TPT, sebelumnya pemerintah mengaku sudah mendapat informasi adanya rencana aksi kelompok teroris. Namun, aparat tidak mengetahui kapan dan di mana lokasi serangan akan dilakukan. Dengan kejadian tersebut, pemerintah mengambil sikap untuk merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) perlu segera dilakukan. Penetapan aspek hukum pidana materiel dalam RUU PTPT memberikan perumusan TPT dapat ditempuh kebijakan formulasi sebagai tindak pidana tertentu dengan sanksi pidana pokok, yang mengenal ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus untuk pidana penjara atau pidana denda. Penetapan sanksi pidananya bersifat alternatif. Ajaran percobaan, pembantuan, pemudahan, dan permufakat jahat mengenal ajaran yang sempurna atau delik berdiri-sendiri, bahkan ditetapkannya sanksi pidana mati. Sistem pendanaan TPT diatur tersendiri dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum.Kata Kunci: Aspek Hukum Pidana Materiel; Penetapan; RUU Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme.
Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Manao, Disiplin F.
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.105 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v2i1.158

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya Pasal 21 ayat (1) UU AP yang pada pokoknya menyatakan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut, menggerus kewenangan yang diatur Pasal 3 UU Tipikor dalam mewujudkan good governance and clean government.Hasil penelitian ini memperlihatkan penyelesaian hukum penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan dari segi hukum administrasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam: (a) aspek materiil belum jelasnya substansi rumusan norma hukum administrasi dengan norma hukum pidana yang terintegrasi; dan (b) aspek formil: (i) mengenai tata caranya dilakukan terlebih dahulu berdasarkan hukum administrasi. Apabila terbukti, ditindak lanjuti dengan hukum pidana. Implikasinya, hukum pidana tidak lagi menjadi pilihan pertama (primum remedium); (ii) tidak adanya harmonisasi dalam penyusunan UU AP dengan UU Tipikor terkait Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU AP dengan rumusan Pasal 3 UU Tipikor mengenai perbedaan kriteria ”penyalahgunaan wewenang”.
KRIMINALISASI KEBIJAKAN Priyatno, Dwidja
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 23, No 2 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.303 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v23i2.9

Abstract

Legal protection, especially against the alleged criminalization policies, which apply to policy makers and implementers, should be explicitly included in the legislation, as an excuse criminal eraser, ie eliminate unlawful nature (justification). However, its implementation should be done with reference also to some general principles of state governance, namely: the principle of legal certainty, is a principle in law that gave priority to state the basis of legislation, decency and fairness in every policy of state officials, the principle of Orderly Operation of the State, is a principle that to order, harmony, and balance in the control of the state organization, the principle of public interest, is the principle of priority to public welfare by aspirational, accommodative and selective, the principle of openness, is the principle of opening up to the right of people to obtain correct, honest and not discriminatory on the administration of the state with due regard to protection of personal rights, class and state secrets, the principle of proportionality, is a principle that prioritizes a balance betweenrights and obligations of the state, the principle of professionalism, expertise is a principle that prioritizes based code of ethics and rules of law and regulations, and principles akuntabililas, is a principle which determines that each activity and the end result of the activities of stateadministration must be accountable to the community or the people as the supreme sovereign state in accordance with the provisions of the legislation in force, also refers to the principles unwritten law which is the propriety of living in society. During the signs are obeyed, then thecriminalization of policy, will not do.Keywords: Criminalization Policies - Public Policy - Crimes Against Public Interest
KEKERASAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL Amalia, Mia
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 25, No 2 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.349 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v25i2.25

Abstract

Every citizen of Indonesia deserves to obtain right to feel secured and free from violence according to the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution; that any violence, especially domestic violence is a kind of violence against human rights, and it is categorized as a crime against dignity of humanity and a discrimination that should be abolished; most of the victims of domestic violence are women, and they should obtain more serious attention and protection from the government, or society in order to avoid threat and violence, torture, or harrashment of dignity of humanity.Keywords: violence; humanity; human rights

Page 3 of 25 | Total Record : 241

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): 2025 Vol 9 No 1 (2025): 2025 Vol 8 No 2 (2024): 2024 Vol 8, No 1 (2024): 2024 Vol 8 No 1 (2024): 2024 Vol 7, No 2 (2023): September 2023 Vol 7 No 2 (2023): September 2023 Vol 7 No 1 (2023): March 2023 Vol 7, No 1 (2023): March 2023 Vol 6, No 2 (2022): September 2022 Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5, No 2 (2021): September 2021 Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue