Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam

aldaulah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

ISSN : 20890109 EISSN : 25030922 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam (p-ISSN: 2089-0109 dan e-ISSN: 2503-0922) diterbitkan oleh Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan April 2011. Jurnal ini terbit setiap bulan April dan Oktober, dengan memuat kajian-kajian tentang tema hukum dan Perundangan Islam. Jurnal ini terakreditasi pada 1 Desember 2015 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KPT/2015.

Arjuna Subject : -

Articles 370 Documents

15 16 17 18 19

Urgensi Demokrasi dalam Upaya Pembentukan Negara Ideal Menurut Muhammad Syahrur Muwahhidin, M. Agus
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Democracy for Shahrur is a representation of the concept of shura in modern time. This is because the concept of shura is a part of the dialectic of life. Therefore, It is subject to change, depending on space and time. This is what Shahrur called as the term of value and technical point of shura. As for the pressure point of democracy is subject to shariâ€™ah. Such understanding is evidenced by a definition that democracy is the practice of freedom by a group of humans in accordance with the authority of knowledge, ethics, aesthetics, customs, and religious laws. The urgency of democracy in the efforts to establish the ideal state, which according to Shahrur isÂ called a â€œsecularâ€ countr is a state that bases its legitimacy from the people and not from the religious scholars. It is also a country that does not recognize the existence of the guards of the Godâ€™s laws. In addition to developing science, democracy can also minimize the potential of friction because it is not talking about primordialism but more about the common interest.

Konsep Pemerintahan Religius dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush dan Ayatullah Khomeini Fadoil, M. Heri
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abdul Karim Soroush judges that religious rule is incorrect assessment of the application of Islamic jurisprudence. In a religious society, Islamic jurisprudence obtains the right to govern. It is, of course, necessary to establish a kind of Islamic jurisprudence-based religious rule. Soroush firmly rejects it because such interpretation is too narrow. As for democracy, Soroush argues that the system used is not necessarily equal to that of the Western. On the contrary, Ayatollah Khomeiniâ€™s thoughts on religious rule are reflected in the so called wilayat al-faqih. It is a religious scholar-based government. Democracy, according to him, is the values of Islam itself, which is able to represent the level of a system to bring to the countryâ€™s progress. Principally, there are some similarities between the ideas of Ayatollah Khomeini and those of Abdul Karim Soroush in term of religiosity. They assume that it is able to sustain the religious system of government. The difference between both lies on the application of religiosity itself. Ayatollah Khomeini applies the concept of a religious scholar-based government, while Abdul Karim Soroush rejects the institutionalization of religion in the government or state.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Habibi, Habibi
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

This article discusses about a political shariâ€™ahâ€™s view on the implementation of the villageâ€™s head election in Daleman-Kedungdung-Sampang. The results of the research conclude that the mechanism of the villageâ€™s head election starting from the formation of the committee election, the candidates crawl, the campaign, the voice collecting and counting, and the announcement and the establishment of elected candidates. The election committee has done them according to the procedures and not in conflict with the political shariâ€™ah as well as the Regional Regulation of Sampang No. 5 year 2006 concerning the procedures for the nomination, election, appointment and dismissal of the head of the village. However, in its implementation, there was one of the candidates practiced money politics and intimidation where the money politics is banned by Islamic law, while intimidation violates the basic values of the political shariâ€™ah about welfare. It is not also justified under article 15 of Regional Regulation No. 5, article 15 year 2006 of Sampang. In addition to the money politics and intimidation practice, the villageâ€™s head election is also tinged with gambling which is obviously forbidden in Islam. However, the Regional Regulation has not clearly set those practices yet.

Problematika Politik Islam: Abtara Udealitas dan Realitas Perspektif Muhammad Said al-'Asmawi Suis Suis
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Diskusi mengenai hubungan agama dan politik adalah perbincangan yang sulit disudai. Ini terjadi disebabkan kedua term itu memiliki akar yang berbeda. Jika agama dianggap sakral sebab memang bersumber dari wahyu sementara politik adalah bersumber dari pikiran manusia yang mengutamakan kebutuhan yang dihadapi dalam realitas kemanusiaan. Bagi Muhammad Said al-Asmawi, hubungan politik dan Islam harus ditempatkan sebagaimana mestinya dengan tetap melihat kekhasan yang dimilikinya. Apapun yang dilakukan kelompok yang mendengungkan formulasi politik Islam yang ideal ternyata hanyalah jargon ideologis semata bukan menimbang kepentingan besar umat Islam. Hal ini. dalam kenyataannya perbedaan konsep politik Islam terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Faktor ideologi sebuah negara menjadi penentu perbedaan itu terjadi sehingga akan lebih baiknya kemudia hubungan formulasi hubungan Islam dan politik tidak hanya dilihat secara formil. Tapi, yang terpenting substansi nilai-nilai Islam hadir dalam setiap momentum-momentum politik. Kalau hal ini tidak diindahkan tegas Said al-Asmawi, dengan memaksakan agama hadir secara formil dalam ranah politik Islam dimungkinkan terjadi pengebirian Islam itu sendiri. Alih-alih Islam hadir untuk kebaikan semua, keberadaannya akan selalu dijadikan alat pembenar bagi setiap kebijakan politik sehingga tidak heran, misalnya yang dilakukan kelompok fundamentalis, kekerasan politik selalu dilegalkan oleh pesan-pesan keagamaan yang ditafsirkan kurang tepat sesuai dengan ideologinya. Karenanya, sekali lagi, Said al-Asmawi menolak keras pemaksaan Islam dalam ranah politik, demi kemaslahatan kemanusiaan sesuai dengan tujuan Islam itu hadir dalam ruang kemanusiaan.

Turas Al Siyasiy Partai Politik Islam di Indonesia Achmad Yasin
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Turas al siyasiy merupakan sesuatu yang hadir dan menyertai di masa kekinian kita dalam pola tindakan di ruang empiris kehidupan kita, yang berasal dari masa lalu (yang benar-benar terjadi dalam kurun sejarah perpolitikan bangsa Indonesia) berupa ideologi, pemikiran politik, fatsun politik, etika politik, birokrasi dan peradaban politik bangsa kita, apakah itu dari masa lalu kita, atau masa lalu orang lain, ataukah masa lalu tersebut di masa lalu yang jauh maupun yang dekat berupa tipologi politik, afiliasi politik, konstelasi politik, tradisi politik aliran partai politik Islam dalam kancah perpolitikan Indonesia.Tradisi politik aliran dari partai-partai Islam dalam usahaÂ menformulasikanÂ ideologi Islam dalam tradisi pertarunganÂ di dalam khazanah intelektual dan dalam ruang lingkup kebudayaanÂ dan perilaku politik umat Islam sejak zaman revolosi kemerdekaan hingga periode reformasi, dimana tradisi dan perilaku politik aliran berideologi Islam mengalami degradasi dalam perolehan suara yang sangat besar dibandingkan dengan perolehan suara partai yang berideologi kebangsaan dan pluralisme. Dalam konteks ini, Partai Islam dalam mainstream tradisi menformalisasikan ajaran dan doktrin Islam sebagai dasar negara dan memperjuangkan berdirinya negara Islam, ternyata tidak mendapatkan respon dari umat Islam. Sehingga pada tataran akhir, partai Islam beradaptasi menjadi partai politik yang berasaskan dan menerima Pancasila dan berdemensi partai kebangsaan dan tetap menjadikan Islam sebagai gerakan kultral, dimana Islam sebagaiÂ basis perjuangan dalam mewujudkan nilai-nilai etika politik (Islam) dan bukan sebagai Islam politik untuk menghadapi perkembangan realitas umat Islam dan tututan agarÂ wajah Islam yang bersifat akomodatif dengan relasi negara.

"Kuno" dan "Kini" dalam Pemikiran (Hukum) Islam Masdar Hilmy
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Artikel ini berusaha membahas pergulatan eksistensial yang dialami oleh hampir setiap ummat beragama dalam mengidentifikasi apa yang diyakini sebagai sebuah â€œotentisitasâ€ keberagamaan. Pergulatan ini biasanya berangkat dari proses mengenali yang â€œasaliâ€, sesuatu yang pertama kali muncul dan dianggap sebagai sebuah gambar ideal dalam perilaku keberagamaan. Namun proses pengenalan semacam ini menjadi sebuah dinamika yang tidak mudah, mengingat proses semacam ini selalu melibatkan dialektika relasi segitiga antara pembaca, obyek yang dibaca, dan konteks pembacaan yang selalu berubah. Selain itu, proses kognisi individual yang beraneka ragam semakin memperumit proses artikulasi keberagamaan yang ada.

Politik dalam Perspektif Islam Ismail Nawawi
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Politik dan kehidupan bernegara yang berdasarkan syariâ€™at Islam memberikan lapangan yang luas bagi kreativitas dan penciptaan hal-hal baru dalam bidang metoda yang kental dengan perubahan dan nilai-nilai besar yang transendental. Politik dan kehidupan bernegara yang berdasarkan pada syariâ€™at ini memberikan lapangan bagi ijtihad dan pembaharuan dalam masalah furuâ€™, masalah yang bersifat partikularistik masalah-masalah intrepertatif yang berbeda dalam cakupan dasar agama di bawah dalil yang bersifat universal dan pasti. Oleh karena itu prinsip-prinsip bagi tegaknya fiqh politik syarâ€™i dengan menggunakan lima pilar, yaitu fiqh maqashid, fiqh realitas, fiqh perbandingan, fiqh prioritas dan fiqh perubahan, satu dengan yang lain saling mendukung.

Disparitas Islam Indonesia: Antara Negara Islam dan Negara Bangsa Mahir Amin
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Diskursus negara Islam (Daulah Islamiayah ) di negara kita akhir-akhir ini boleh dibilang menjadi fenomena. Kecenderungan untuk menerapkan syariah Islam dalam negara atau pemerintahan merupakan gejala yang bukan hanya berkembang di indonesia tapi jugaÂ di banyak negara Muslim, seperti Pakistan, Yordania, Sudan, Mesir, Maroko, Kuwait,Â Iran, dan lain-lain. MunculnyaÂ fenomena gerakan Islam (harakah Islamiyah ) mulai dari yang berskala internasional seperti gerakan ikhwanul muslimun ,jamaah Murabitun, Tanzibul Jihad, Hizbut Tahrir, sampai yang berskala lokal seperti DI/TII,NII, Jamaâ€™ah Muslimun (Jamus) dan yang lainnya merupakan follow-up dari upaya meralisasikan aturan syariat dalam negara ( sebut saja negaraÂ Islam). Tulisan ini berusaha untuk mencari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dari pandangan para pendukung dan penentangÂ negaraÂ IslamÂ terkait dengan konsep negara syariah dalam sistem politik IslamÂ Â Â Â Â (Islamic State) , serta penerapannya dalam sistem negara-bangsa (nation state). Ada dua hal yang perlu digaris bawahi terkait hal ini yaitu (1) Apakah Islam memang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan (2) apakah politik Islam diarahkan untuk mencari dan mencapai konsesi kekuasaan, sehingga cita-cita Islam tercapai ?. Dalam upaya merelisasikan dan mewujudkan semangat politiknyaÂ tidak jarang terjadi â€œketeganganâ€ antara kelompok yang ingin menerapkan syariâ€™ah sebagai simbolisasi negara Islam dalam aturan-aturan pemerintahan dengan kelompok yang menentangnya. Dan tak jarang terjadi berbagai tindak kekerasan dan bahkan terjadiÂ kudeta terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Politik Negara dalam Pengupahan Buruh di Indonesia M. Ghufron
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstak: Indonesia, sebuah negara yang sistem ekonominya terhegemoni oleh kapitalisme, kebijakan perindustriannya, lebih khusus lagi tentang sistem perburuhannya, di set up sebagai bagian dari sistem produksi dengan metafora mesin. Upah yang diberikan kepada buruh dianggap sebagai cost (biaya) yang sepadan dengan produktivitas yang dihasilkan. Bahkan semakin rendah upah semakin baik dimata pengusaha, sebaliknya bila upah terus menggelembung, maka akan mengurangi laba perusahaan. Pemerintah sebenarnya menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh dengan menggunakan standar upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, upah buruh yang ditetapkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hanya untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Minimal (KHM), bukan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga seluruh potensinya habis untuk opportunity cost, tanpa pernah bisa menikmati economic rent. Hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya upah (ujrah) adalah salah satu bentuk kompensasi yang besarnya ditentukan oleh jasa atau nilai kerja (produktivitas) itu sendiri, bukan ditentukan oleh tenaga (ain al-`Amal) yang dicurahkan oleh seorang pekerja, maupun harga produk yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Bahkan besaran upah hendaknya juga dikaitkan dengan hak dasar untuk hidup (hifz al-nafs) secara layak. Upah dalam sistem ekonomi Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu al-Ajr al-Musamma, dan al-Ajr al-Mithli. al-Ajr al-Musamma adalah upah yang sebutkanÂ pada waktu akad dengan ada unsur kerelaan dari kedua belah pihak sedangkan al-Ajr al-al-Misthli adalah upah pengganti ketika dalam keadaan tidak diketahui atau ada paksaan atau penipuan. Kedua macam upah ini dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi disaat berlangsungnya proses pengupahan. Di antaranya, seorang buruh haruslah dijelaskan bentuk kerjanya (job description), batas waktunya (timing), besar gaji/upahnya (take home pay), serta berapa besar tenaga /ketrampilan (skill) harus dikeluarkan.

Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah) Muhakki Muhakki
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak; Studi ini ingin menjawab tiga permasalahan. Pertama, bagaimana pertimbangan yuridis dalam suara terbanyak?; Kedua, bagaimana implikasi yuridis suara terbanyak dalam Pemilu 2009?; Ketiga, bagaimana pandangan siyasah dusturiyah tentang mekanisme suara terbanyak?. Metode yang digunakan adalah pure legal, tipe yuridis normatif dengan pendekatan teori siyasah dusturiyah. Hasil temuan: Pertama, bahwa mekanisme nomor urut bertentangan dengan norma-norma atau dengan makna substantif kedaulatan dan persamaan hak bagi rakyat yang terkandung dalam UUD 1945, yang juga dibenarkan oleh prinsip-prinsip Syariat Islam; Kedua, mekanisme suara terbanyak dapat membatalkan sistem nomor urut (Pasal 214 UU 10/2008), suara terbanyak juga berpotensi memutus mata rantai oligarki, jual beli nomor urut dalam tubuh partai politik, membuka ruang ekspresi politik bagi warga negara, dan mendorong terjadinya pola hubungan timbal balik antara anggota legislatif dengan konstituenya, serta dapat meningkatkan kualitas keterwakilan anggota parlemen; Ketiga, mekanisme suara terbanyak memiliki efek positif yang lebih luas bukan orang perorangan ataupun kelompok, dan lebih mendekatkan pada Maslahah al-â€˜Ammah, serta relevan atau lebih sesuai dengan tujuan syariat dengan mewujudkan Hifd al-ummah dalam kategori Hifd al-Nafs yaitu, hurriyah al-syahsiyah berupa hurriyah al-raâ€˜y dan al-Musyawah, yaitu persamaan hak di muka hukum dan pemerintahan.

Page 17 of 37 | Total Record : 370

15 16 17 18 19

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): April Vol. 14 No. 2 (2024): October Vol. 14 No. 1 (2024): April Vol. 13 No. 2 (2023): October Vol. 13 No. 1 (2023): April Vol. 12 No. 2 (2022): October Vol. 12 No. 1 (2022): April Vol. 11 No. 2 (2021): October Vol. 11 No. 1 (2021): April Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober Vol. 10 No. 1 (2020): April Vol 9 No 01 (2019): April Vol. 9 No. 2 (2019): Oktober Vol. 9 No. 1 (2019): April Vol 8 No 1 (2018): April 2018 Vol. 8 No. 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 02 (2018): Oktober Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol 7 No 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017 Vol 7 No 1 (2017): April 2017 Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016 Vol 6 No 2 (2016): Oktober 2016 Vol. 6 No. 1 (2016): April 2016 Vol 6 No 1 (2016): April 2016 Vol 5 No 2 (2015): Oktober 2015 Vol. 5 No. 2 (2015): Oktober 2015 Vol 5 No 1 (2015): April 2015 Vol. 5 No. 1 (2015): April 2015 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol. 4 No. 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol. 3 No. 1 (2013): April 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol. 2 No. 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012 Vol 1 No 01 (2011): April 2011 Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin

Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ikhsan Fatah Yasin

Contact Email jurnalaldaulah@gmail.com.

Phone -

Journal Mail Official jurnalaldaulah@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin

Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA