cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin
Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 20890109     EISSN : 25030922     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam (p-ISSN: 2089-0109 dan e-ISSN: 2503-0922) diterbitkan oleh Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan April 2011. Jurnal ini terbit setiap bulan April dan Oktober, dengan memuat kajian-kajian tentang tema hukum dan Perundangan Islam. Jurnal ini terakreditasi pada 1 Desember 2015 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KPT/2015.
Arjuna Subject : -
Articles 370 Documents
 16   17   18   19   20 
Konstruksi Historis Hukum Pidana Islam (Formulasi Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah) Sam'un Sam'un
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.585 KB) | DOI: 10.15642/ad.2011.1.2.159-180

Abstract

Abstrak: Pembaharuan hukum pidana Islam pada hakekatnya merupakan upaya ikhtiyar ijtihadiyah dalam melakukan rekontruksi, reorientarsi dan reformasi hukum pidana yang diharapkan terdapat sinergisitas dan kesesuaian antara tuntunan syari’at dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural ummat Islam yang secara faktual tersebar diberbagai belahan dunia dan senantiasa berkembang secara dinamis sesuai dengan gerak zaman dan laju peradaban sejarah kehidupan manusia. Artikulasi dan ekspresi ummat Islam dalam menerapkan hukum pidana Islam seringkali menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan ketentuan dhahir nash syari’at ketika bersentuhan dengan realitas sosial- faktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, hal tersebut dapat dilacak kesahehannya seperti yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Al-Khattab yang tidak memotong tangan pencuri karena kondisi masyarakat lagi paceklik. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai “ pembaharauan atau inovasi“ hukum pidana Islam dalam konteks reorientasi tafsir dan pemahaman hukum potong tangan bagi pencuri sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur’an. Dengan demikian lacakan historis penerapan hukum pidana Islam mulai zaman Rasulullah Muhammad SAW hingga sekarang khususnya penerapan hukum pidana Islam yang diberlakukan di Nusantara (Indonesia) merupakan keharusan ilmiyah yang harus dilakukan guna memahami karakteristik pembaharuan hukum pidana Islam dari masa ke masa.
Menggagas Fikih Anti Korupsi Syamsuri Syamsuri
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (662.589 KB) | DOI: 10.15642/ad.2011.1.2.181-206

Abstract

Abstrak: Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, korupsi bagi sebagian orang telah menjelma menjadi jalan pintas  untuk meraup harta yang bukan haknya sebanyak-banyaknya. Tetapi, sejarah bangsa ini juga mencatat bahwa semangat melawan korupsi tidak pernah mati. Korupsi selalu diposisikan sebagai public enemy dan menjadi kejahatan yang paling menakutkan mengalahkan kejahatan-kejahatan lainnya. Dilihat dari dampak yang diakibatkan, kejahatan yang bernama korupsi mempunyai dampak yang sistemis dibanding kejahatan lainnya. Islam diyakini mempunyai solusi mengatasi penyakit social ini. Islam menyebut korupsi sebagai sebuah jarimah, kejahatan yang pelakunya harus dikenai hukuman di dunia, di samping balasan kelak di akhirat. Kejahatan korupsi dikategorikan sebagai al-khiyanah yang berarti penyelewengan terhadap kepercayaan. Penyelewengan yang tentu saja immoral dan mencederai kemanusiaan.
Landscape Pemikiran Abu al-A'la al-Mawdudi (1903-1979) tentang Konsep Negara Islam Abu Dzarrin al-Hamidy
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (794.12 KB) | DOI: 10.15642/ad.2011.1.2.207-239

Abstract

Abstract: Sosok Mawdudi hadir dengan membawa semangat idealisme yang begitu kuat dalam segenap pemikiran maupun gerakan-gerakannya. Semangat untuk melakukan rintisan besar-besaran di Negara Pakistan—suatu negara di mana ia tinggal—tersebut didasarkan pada confidence yang kuat yang terpatri dalam kepribadiannya. Ia berpandangan, bahwa konsep segala sesuatu ada dalam norma ajaran agama Islam sehingga tidak perlu mengadopsi ajaran-ajaran di luar Islam termasuk dari Barat. Konsep negara Islam adalah salah satu aspek yang menjadi pusat perhatiannya. Baginya, Sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut “demokrasi” karena dalam sistem demokrasi kekuasaan negara itu sepenuhnya di tangan “rakyat”, dalam arti bahwa suatu undang-undang atau hukum itu diundangkan, diubah, dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Sistem politik Islam lebih tepat disebut “teokrasi”yang pengertian teokrasi di sini sama sekali berbeda dengan teokrasi di Eropa. Teokrasi Eropa adalah suatu sistem di mana kekuasaan negara berada pada kelas tertentu, kelas pendeta, yang dengan atas nama Tuhan menyusun dan mengundangkan suatu undang-undang atau hukum kepada rakyat sesuai dengan keinginan dan kepentingan kelas itu dan memerintah negara dengan berlindung di belakang “hukum-hukum Tuhan”. Sedangkan teokrasi dalam Islam, kekuasaan Tuhan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Atau mungkin dapat diciptakan istilah baru dalam hal ini, yaitu “teodemokrasi” karena dalam sistem ini umat Islam memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas.
Hukum Internasional tentang Genosida dalam Perspektif Fikih Dauly Miftahuddini Ashar, Nimas Masrullail
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.28 KB) | DOI: 10.15642/ad.2014.4.01.1-24

Abstract

Abstract: This article discusses about the genocide in international law on the dauliy jurisprudence perspective. International law governs the genocide crime in the Rome Statute which is applied for the state parties. The Rome Statute becomes the basis for the International Criminal Court (ICC) which is responsible for handling the case of genocide and other cases listed in the Rome Statute. Based on article 77 of the Rome Statute, genocide perpetrator will be liable to imprison of not more than 30 years, or a lifetime (under certain condition). In addition, the offender will be liable to fine and confiscation. Based on this, international law governing the genocide can be quite fair because there is no difference in the position of judge and imposing sanction, but when it is viewed from the dauliy jurisprudence perspective, sanction given to the perpetrator of genocide is considered not to be commensurate with the conducted crime. Keywords: Dauliy Jurisprudence, Genocide, International Law
Sanksi terhadap Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo di Mojokerto Zulaihah, Zulaihah
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.339 KB) | DOI: 10.15642/ad.2014.4.01.25-44

Abstract

Abstract: This paper focuses on the concept of criminal (jinayah) jurisprudence toward the sanction of the conservational violation of the Taman Hutan Raya R.Soerjo (TAHURA R.Soerjo) according to Undang-Undang No. 41 tahun 1999 on Forestry. This is a qualitative research and will be analyzed descriptively with deductive framework. Some of the conservational violations in the Taman Hutan Raya R.Soerjo are entering the forest, harvesting or collecting the forests product, shepherding cattle in the forest area, damaging forest, and logging which is conducted by the surrounding community. The violations are described in article 50 Undang-Undang No. 41 tahun1999 on forestry. Penalty for violation of TAHURA R.Soerjo in SKPPKH Mojokerto region given by the local officer is in the form of guidance, warning, making a statement not to repeat the action for the second offense. However, it will be directly handed over to the police if the evidence has been sufficient. Sanction for such violations will be given by the competent authority in accordance with the legislation. The sentence is in accordance with article 78 and 79 Undang-Undang No. 41 tahun 1999. The sanction of the conservational violation of the Taman Hutan Raya R.Soerjo, in Islamic criminal law, is a part of tazir because it has not reached a nishab of theft. Keywords: Jurisprudence, jinayah, sanction, violation, conservation
Kewenangan Jaksa dalam Memulihkan Kekayaan Negara Albatul, Fatimah
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.986 KB) | DOI: 10.15642/ad.2014.4.01.45-70

Abstract

Abstract: This article discusses about the authority of the prosecutor in restoring the states assets based on Undang-Undang Kejaksaan No. 16 tahun 2004. Such a constitusional authority is in the form of obtainning special authorization from the government agencies as defined in article 30 paragraph 2 of Undang-Undang Kejaksaan. The scope of the authority includes, law enforcement, legal aid, legal consideration, saving and restoring the states wealth. In accordance with restoring the states wealth, it can be done by filing a lawsuit in court or by offering peace outside of the court. The authority of prosecutor in restoring the states wealth, according to the political jurisprudence, is valid in accordance with the authority of hisbah as a government official supervisor to resolve the dispute in the case of administrative irregularities. So, the prosecutors attempt to resolve the dispute can be justified, either by the litigation or non-litigation way. Likewise, it is the hisbah which has the authority to do prosecution and call the parties to be peacefully resolved. Keywords: Prosecutor, recovery, wealth, state, political jurisprudence
Perbuatan Melawan Hukum Materiil menurut Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Arrozi, Fakhruddin
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.53 KB) | DOI: 10.15642/ad.2014.4.01.71-91

Abstract

Abstract: This paper describes the material tort against the decision of Pengadilan Negeri (PN) of Kepanjen No. 91/Pid.B/2008 / PN.KPJ on a post-verdict corruption of Constitutional Court of RI. No.003/PUU-IV/2006 and then analyzes from the standpoint of positive law and criminal (jinayah) Jurisprudence. The study concludes that although a tort is legally no longer valid in law of Indonesia after the Constitutional Courts decision but in the case of corruption, Pengadilan Negeri of Kepanjen still applies the rule of the material tort. The existence of obscurity formula of tort is caused by the interpretation of the law and jurisprudence on tort material conducted by PN Kepanjen. The action of Pengadilan Negeri of Kepanjen in performing legal discovery and referring to jurisprudence, according to the criminal jurisprudence perspective, is true because Islam encourages its followers to do ijtihad when the rules are silent on the case submitted to the judge. If the judge cannot do ijtihad, he should refer to the previous jurisprudence. Keywords: Law, material, corruption, jurisprudence
Potret Kekerasan dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Sosio-Yuridis Sukamto, Sukamto
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.771 KB) | DOI: 10.15642/ad.2014.4.01.92-111

Abstract

Abstract: Children are human beings who have not reached adulthood. They have right to live safely and comfortably and to avoid violence. In reality, it is often encountered a violence on children. There are several factors of violence against children, namely: first, a perception that sees the status of parents who occupy an important role in social life of children. The relationship between children and parents has a strong emotional bond; second, with regard to the above perception, of course, it has a very complex implication at all, including the unbalanced relationship between children and parents, the emergence of violence against children by their own parents; third, a system and tradition, that have been embraced by the paternalistic people, becomes the reason to put the childrens status under that of the parents. To provide protection for children, the Indonesian government has made Undang-Undang on children protection, as outlined in Undang-Undang No. 23 tahun 2002. It can generally be classified as follows: first, the right of survival; second, the right of growth and development; third, the right to get protection includes protection against discrimination, abuse and neglect, protection for children without family and protection for refugee children; and fourth, the right of participation which includes the right to express their opinion/view in all matters relating to the fate of the children. Keywords: Violence, protection, child, socio-juridical
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Warjiyati, Sri
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.206 KB) | DOI: 10.15642/ad.2014.4.01.112-135

Abstract

Abstract: This article discusses the individual candidate in the general election of regional head in political jurisprudence perspective. Before the Mahkamah Konstitusis decision No. 5/PUU-V/2007 pointed out, the individual candidate could have enter the two political institutions; first, in the 2004 general election, the individual candidate competed to get into the institution of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia; second, Undang-Undang No. 11 tahun 2006 regarding with the Government of Aceh where the individual candidate could compete with the candidates promoted by the national political party in electing the regional head in all over Aceh. The decision of Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/ means that the local head election held in various regions can include the individual independent candidate. In political jurisprudence perspective, mechanism of the individual candidacy in the election has already in accordance with the concept of maslahah al-âmmah ie. hifdz al-ummah. In this case, any of the individual independent candidates who nominate themselves as the regional head cannot be discriminated and they deserve the right to nominate to be in line with the Mahkamah Konstitusis decision. Keywords: Candidate, individual, local election, jurisprudence, siyasah
Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia Wijaya, Arif
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.679 KB) | DOI: 10.15642/ad.2014.4.01.136-158

Abstract

Abstract; this paper highlights democracy in the history of the constitution of the Republic of Indonesia. In the history of the nation, from independence to now, there are three kinds of democracy that once applied in the constitutional life of Indonesia, namely the liberal democracy, the guided democracy, and the Pancasila democracy. The liberal democracy leads to a failure of the Constituent establishing Undang-Undang Dasar 1945 as a replacement of Undang-Undang Dasar Sementara 1950. The Guided Democracy is under the reign of the old order and the Pancasila democracy is under the rule of the new order. Although the initial concept for the period intended as an implementation of the fourth principle of Pancasila, but the power was ultimately centralized on the hand of President. A failure of the old and the new order to uphold the values of democracy cause a reformation. In this reformation era, the values of democracy are expected to be enforced. Keywords: The liberal democracy, the guided democracy, the Pancasila democracy

Page 18 of 37 | Total Record : 370

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): April Vol. 14 No. 2 (2024): October Vol. 14 No. 1 (2024): April Vol. 13 No. 2 (2023): October Vol. 13 No. 1 (2023): April Vol. 12 No. 2 (2022): October Vol. 12 No. 1 (2022): April Vol. 11 No. 2 (2021): October Vol. 11 No. 1 (2021): April Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober Vol. 10 No. 1 (2020): April Vol 9 No 01 (2019): April Vol. 9 No. 2 (2019): Oktober Vol. 9 No. 1 (2019): April Vol. 8 No. 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 02 (2018): Oktober Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober Vol 7 No 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol 7 No 1 (2017): April 2017 Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017 Vol 6 No 2 (2016): Oktober 2016 Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016 Vol 6 No 1 (2016): April 2016 Vol. 6 No. 1 (2016): April 2016 Vol 5 No 2 (2015): Oktober 2015 Vol. 5 No. 2 (2015): Oktober 2015 Vol 5 No 1 (2015): April 2015 Vol. 5 No. 1 (2015): April 2015 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol. 4 No. 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol. 3 No. 1 (2013): April 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol. 2 No. 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol 1 No 01 (2011): April 2011 Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011 More Issue