cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin
Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 20890109     EISSN : 25030922     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam (p-ISSN: 2089-0109 dan e-ISSN: 2503-0922) diterbitkan oleh Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan April 2011. Jurnal ini terbit setiap bulan April dan Oktober, dengan memuat kajian-kajian tentang tema hukum dan Perundangan Islam. Jurnal ini terakreditasi pada 1 Desember 2015 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KPT/2015.
Arjuna Subject : -
Articles 370 Documents
 22   23   24   25   26 
Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam setiawan, iwan
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 1 (2016): April 2016
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.401 KB) | DOI: 10.15642/ad.2016.6.1.188-213

Abstract

Abstract: there is dualism collateral (rahn) institution in Indonesia; sharia collateral and sharia banking. Sharia collateral provides services for collateral objects other than gold, whereas sharia banking does not receive collateral except gold. The mechanism of product of gold collateral in sharia banking is by providing financing or loan using the principle of qardh (loan) with gold as collateral. The debtor is obliged to pay the cost of maintenance or rent to the bank using ijarah (leasing) principle. Gold collateral conducted in sharia bank. This mechanism is based on the fatwa of National Sharia Board No. 25/DSN-MUI/III/2002 on rahn which states that loan with collateral is allowed and Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 on gold collateral which states that the storage of collateral (marhun) is conducted using ijarah concept. In Islamic economic law, gold collateral in sharia bank has been in line with the concept of rahn, which all conditions and terms have to be fulfilled in this gold collateral in sharia banks. The components which include rahin, murtahin, the loan, and collateral should be in accordance with Encyclopedia of economics and sharia banking.Key words: Gold collateral, sharia bank, Islamic contract law Abstrak: Di Indonesia, terjadi dualisme institusi gadai syariah yaitu pada pegadaian syariah dan perbankan syariah. Pegadaian syariah melayani objek gadai selain emas dan sejenisnya, sedangkan bank syariah tidak menerima gadai selain emas. Produk gadai emas yang dijalankan bank syariah yaitu bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip qardh dalam rangka rahn dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/sewa kepada bank berdasarkan prinsip ijârah. Gadai emas yang dijalankan bank syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 mengenai rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan, dan Fatwa DSN Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas yang menyatakan bahwa penyimpanan barang (marhûn) dilakukan berdasarkan akad ijârah. Dalam hukum ekonomi Islam, gadai emas di bank syariah telah sesuai dengan konsep rahn, bahwa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan produk gadai emas syariah di bank syariah yaitu; nasabah (râhin), bank (murtahin), uang pembiayaan/pinjaman (marhûn bih), barang jaminan (marhûn) telah sesuai dengan konsep rahn seperti yang terdapat dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah.Kata Kunci: Gadai emas, bank syariah, fiqh muamalah.
IJTIHAD DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM DALAM HUKUM ISLAM Abbas, Rafid
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 1 (2016): April 2016
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.148 KB) | DOI: 10.15642/ad.2016.6.1.214-236

Abstract

Abstract: This article discusses the method of ijtihad (independent Islamic legal rasoning) practiced by Dewan Hisbah of Persatuan Islam from 1996-2009. Persatuan Islam (PERSIS – Islamic Unity) is an Islamic renewal movement in Indonesia that is established in 1923. Although it is relatively small Islamic mass organization compared to Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, PERSIS also perform as fatwa issuing body (mufti) that answer queries from its members and affiliates on Islamic legal issues. This role is performed by Dewan Hisbah (supervisory board) that performs supervision, research and fatwa issuance within the organization. In the span between 1996-2006, the board has issued many fatwas on some controversial legal issues, namely performing salat (prayer) in non-Arabic language, jum’ah (congregational) prayer for travelers, raising hands during do’a (supplication), the interplay between zakat (obligatory alms) and tax, cash waqf (endowment) and inheritance from non-Muslim family. As a reform movement, Dewan Hisbah performs ijtihad, in which it directly deals with primary sources (the Qur’an and Hadith) and other ijtihad mechanisms in formulating legal opinions. Key words: Ijtihad, Dewan Hisbah, PERSIS, Islamic Law  Abstrak: Tulisan ini membahas tentang Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam pada Periode tahun 1996-2009. Persatuan Islam (PERSIS) merupakan salah satu gerakan pembaharuan yang berdiri pada tahun 1923 M. PERSIS melakukan ijtihad melalui Majelis Ulama Persis yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Hisbah PERSIS. Dewan Hisbah adalah Lembaga Hukum Persatuan Islam yang berfungsi sebagai dewan pertimbangan, pengkajian syari’ah, dan fatwa dalam jam’iyyah Persatuan Islam. Kajian hukum Dewan Hisbah PERSIS dari tahun 1996-2009, telah banyak melahirkan berbagai pemikiran hukum Islam, di antaranya hukum salat dengan dua bahasa, hukum salat Jum’at bagi musafir, mengangkat tangan ketika berdoa, posisi zakat dan pajak, wakaf uang, dan waris dari non muslim. Metode Dewan Hisbah dalam mengambil keputusan hukum adalah dengan mendasarkan pada al-Qur’an dan Hadis shahih, sebagai sumber utama hukum Islam, dan berijtihad terhadap masalah yang tidak ada nasnya. Kata Kunci: Ijtihad, Dewan Hisbah, PERSIS, Hukum Islam
RADIKALISME ISLAM DI PERGURUAN TINGGI PERSPEKTIF POLITIK ISLAM Sahri, Sahri
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 1 (2016): April 2016
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2016.6.1.237-268

Abstract

Abstract: this article analyzes Islamic radicalism in Indonesian Islamic universities. From time to time, there is always a radical group in the campus, either extreme left or extreme right. One of the causes is the conversion from an institution that merely focuses on Islamic studies to become a university that also teaches exact and social sciences. By this conversion, many students graduating from general high schools enter Islamic universities. They soon found the passion of learning Islam by joining Islamic study groups which are not supervised by the campus authority. Some of those study groups have tendency to radicalism which for students become their freedom to express their religious thirst. From the perspective of Islamic political concept, Islamic radicalism is contradictory to the concept of jihad. No single verse of the Holy Qur’an on the issue of jihad legalizes war and violence to resolve disagreement. In contrast, the concept of jihad is clearly intended to improve devotion to God almighty, using the ritual and social involvement.Keywords: Islamic radicalism, Islamic university Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang radikalisme Islam di Perguruan Tinggi melalui perspektif politik Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan komparasi, yaitu membandingkan radikalisme Islam yang terjadi pada era modern dengan radikalisme pada era klasik. Maraknya gerakan radikalisme Islam di kalangan kaum muda Islam sejak beberapa tahun terakhir ini menarik perhatian besar dari khalayak luas. Perguruan tinggi merupakan wadah bagi mahasiswa yang memiliki banyak keanekaragaman potensi yang dimiliki setiap perorangannya. Radikalisme menginfiltrasi kalangan akademisi di berbagai perguruan tinggi. Dari masa ke masa di lingkungan kampus hampir selalu ada kelompok radikal, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Perilaku radikalisme dalam Islam, umumnya terjadi berkaitan dengan persoalan politik saat dan pasca kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Sebutlah sebuah aliran dalam Islam, yaitu Khawarij adalah contoh aliran kalam yang paling terkenal dengan fahamnya yang radikal, dan tidak kenal kompromi. Hal ini dibuktikan dengan tindakan kekerasan dalam mencapai tujuannya, yaitu diantaranya melakukan pembunuhan terhadap sahabat nabi pasca Perjanjian atau Tahkim (arbitrase) yang dianggap telah menyeleweng dari ajaran Tuhan. Dapat diketahui bahwa cikal bakal lahirnya aliran atau kelompok maupun organisasi Islam radikal kontemporer, adalah bersumber dari sejarah Islam itu sendiri, yang mulanya dipelopori oleh kelompok Khawarij. Oleh karena itu, satu hal yang penting dilakukan oleh para ulama, guru agama di sekolah, kiai di pondok pesantren, dan para dosen agama di perguruan tinggi, sangat penting untuk menjelaskan tentang pengertian konsep jihad dalam Islam yang sebenarnya. Selain itu, umat Islam juga harus merevitalisasi dan meletakkan divinitas dan universalitas keimanan dan syariahnya dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, tidak benar bahwa Islam adalah agama kekerasan dan agama radikal. Pandangan dan tindakan radikal atas nama Tuhan dalam Islam sangat bertolak belakang dengan konsep rahmatan li al-‘alamin. Kata Kunci: Radikalisme Islam, Perguruan Tinggi, Mutakallimin
Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara DemokratisPIAGAM MADINAH: LANDASAN FILOSOFIS KONSTITUSI NEGARA DEMOKRATIS Jailani, Imam Amrusi
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.473 KB) | DOI: 10.15642/ad.2016.6.2.269-295

Abstract

Abstract: This article discusses Medina Charter as an alternative offer for the foundation of constitution of a democratic state. Medina charter is among the first written constitution in the world as it was formulated in 622 CE, about 15 centuries ago when written document was a luxury. The document was formulated by the Prophet Muhammad with tribal and religious leaders in Medina. It can be concluded that by that time the principle of democratic system already took place in pluralistic society of Medina. Prophet Muhammad showed a democratic leadership and tolerant toward everyone regardless of conviction and tribe. This contributed to the creation of harmonious and peaceful Medina. Keywords: Medina charter, constitution, democracy Abstrak: Artikel ini membahas tentang Piagam Madinah sebagai landasan konstitusi negara demokratis. Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia, yang lahir pada tahun pertama Hijrah (622 M), 15 abad yang lalu sebelum banyak masyarakat dunia mengenal konstitusi tertulis. Piagam Madinah atau Shahîfat al-Madînah, juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh nabi Muhammad saw, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasrib (Madinah). Hal tersebut menandakan bahwa sejak hijrah ke Madinah, nabi Muhammad saw telah mempraktikkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis di tengah masyarakat yang plural dengan aliran ideologi dan politik yang heterogen. Tipe kepemimpinan yang sangat demokratis dan toleran terhadap semua pihak, menjadikan semua penduduk merasa aman dan tenteram. Kata Kunci: Piagam Madinah, konstitusi, demokratis.
Konsep Islam dan Negara Menurut KH. Achmad Siddiq Mustofa, Muhammad
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2016.6.2.296-317

Abstract

Abstract: This article discusses the thought of KH. Achmad Siddiq (d. 1991) on the relationship between Islam and the state. He was the spiritual leader of Nahdlatul Ulama from 1984 to1991. He articulated Islam and Indonesia by actualizing the thought of Sunni Islam. He concludes that Islam and the state mutually beneficial. He (1) argues that Pancasila, the state philosophy, contains the principle of monotheism and humanism; (2) constructs pluralistic concept with trilogy of brotherhood, namely islamic brotherhood, national brotherhood, and humanistic brotherhood; (3) creates islam as rahmah li al-‘âlamîn (blessing for the worlds) and maintains the finality of unitary republic of Indonesia.he asserts that Islam and the state is mutually correlated, islam regulates norms and ethic whereas the state is responsible to actualizes those norms and ethic in form of regulatory framework. Thus, religion and the state fortifies each other’s function. Keywords: Islamic political thought, KH. Achmad Siddiq, Nahdlatul Ulama Abtrak: Artikel ini membahas tentang pemikiran KH. Achmad Siddiq tentang Islam dan negara. KH. Achmad Siddiq berusaha mengaktualisasikan Islam dan keindonesiaan dalam format ajaran ahl al-sunnah wa al-jamâ’ah dalam bentuk simbiosis mutualistik berupa: 1) Memaknai Pancasila dengan konsep tauhid yang berbasis humanis, 2) Membangun konsep pluralistik dengan konsep trilogi ukhuwwahnya, yaitu; ukhuwwah Islâmiyyah, ukhuwwah wathaniyyah, dan ukhuwwah basyariyyah, 3) Mewujudkan Islam rahmah li al-‘âlamîn dengan bingkai negara Indonesia berbentuk NKRI yang final dalam usaha merealisasikan mashlahah ‘âmmah. Menurut K.H. Achmad Siddiq, negara dan agama sejatinya ada korelasinya, agama mengatur nilai-nilai kehidupan, di mana agama berperan dalam membentuk nilai-nilai etik, sedangkan negara bertugas mengaktualisasikan nilai-nilai etik dan moral dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Agama dan negara saling menguatkan fungsi masing-masing. Kata Kunci: Islam, negara, KH. Achmad Siddiq.
Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah Kurniawan, Muchamad Mirsa
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2016.6.2.318-339

Abstract

Abstract: the role of village administration of Gagahwangi Sugihwaras Bojonegoro in implementing the village programs is discussed in this article from the perspective of Islamic political science. The performance of village administration is based on the Law 6/2014 on Village which distributes the village administration between village head and village consultative body. In Glagahwangi, it turns out that the role of village head is more dominant than Village consultative body. Villagers directly delivers their aspiration to village head who is proven to accommodate their aspiration. Whereas Village consultative body is only important in proposing the village head, forming village head election and formulating its statutes. From Islamic political science, the village administration of Glagahwangi has performed its duty to realize villagers’ good and to ensure the order for the profane and religious affairs, therefore it is similar to the concept of ahl al-hall wa al-‘aqd. Keywords: Village administration, village programs, Islamic political science. Abstrak: Artikel ini membahas tentang peran pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro dalam pelaksanaan pembangunan desa perspektif fiqh siyâsah. Kinerja pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, peran kepala desa masih lebih dominan dibanding Badan Permusyawaratan Desa. Kebanyakan masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada kepala desa yang dinilai proaktif dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat. Adapun Badan Permusyawaratan Desa Glagahwangi bertugas mengusulkan pengangkatan kepala desa ketika akan habis masa jabatannya, membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan menyusun tata tertib BPD. Dalam perspektif fiqh siyâsah, peran pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro telah menjalankan tugas untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama, sesuai dengan konsep imâmah dan ahl al-hall wa al-‘aqd. Kata Kunci: Pemerintah desa, pembangunan desa, fiqh siyâsah.
Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam Ismail, Moh. Sofyan
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2016.6.2.340-368

Abstract

Abstract: The existence of local political party is contradictory to the Law No. 2/2011 on Political Party in Article 2 (1a) and (3), but there are local political parties in the Special Province of Naggroe Aceh Darussalam. Likewise, all political parties must have national representative with office in the capital city. From the perspective of Islamic political science, local parties should be welcomed. Moreover, in the case the Special Province of Naggroe Aceh Darussalam the existence of local political parties is a solution to the armed rebellion in the province. Local parties will represent the interest of certain Acehnese, especially those who have strong ties with past rebellion and its goals. This assumption is based on the principle of Islamic political science of peace, consultation, brotherhood, unity, justice and commanding the good and preventing the evil. Key words: local political party, the Special Province of Naggroe Aceh Darussalam Abstrak: Partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam tidak diperkenankan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Amanah undang-undang tersebut sebagaimana tertera dalam pasal 2 huruf (1a) dan huruf (3) undang-undang tersebut. Namun, dalam pasal 3 ayat 2 huruf d dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga mengharuskan setiap partai politik untuk mempunyai kepengurusan di tingkat nasional yang berkedudukan di Ibu kota negara. Dalam fiqh siyâsah, pembentukan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam diperbolehkan, karena partai politik lokal tersebut menjadi sebuah solusi terhadap konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintahan Indonesia dalam perdamaian melalui Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki. Hal tersebut didasarkan pada prinsip fiqh siyâsah yaitu; perdamaian, musyawarah, persaudaraan dan persatuan, keadilan, dan amar ma‟ruf nahi munkar. Kata kunci: fiqh siyâsah, partai politik lokal, Nanggroe Aceh Darussalam.
Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Musyafaah, Nur Lailatul
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2016.6.2.369-395

Abstract

Abstract: in the article election of head of lcal governments that will be held all at once will be discussed from the perspective of maqâshid al-syarî’ah (the ultimate goals of Islamic law). The legal basis of the election is the Law NO. 8/2015 on the amendment of Law No. 1/2014 on the effectiveness of Government Regulation in Lieu of Law No. 1/2014 on the Election of Governors, District heads and Mayors. Based on the maqâshid al-syarî’ah, this all at once election relates to the preservation of community in realizing the five basic principle of Islamic law hifz al-dîn, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-‘ird, hifz al-mâl. Although this kind of election is unprecedented in Islamic history, its implementation in Indonesia complies with the ultimate goals of Islamic law to achieve the common good, justice, legal equality of rights and duties and accountability. Keywords: all at once local government election, maqâshid al-syarî’ah Abstrak: Artikel ini membahas tentang pemilihan umum kepala daerah serentak perspektif maqâshid al-syarî’ah. Pemilihan umum kepala daerah serentak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang P erubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan maqâshid al-syarî’ah pemilukada serentak berkaitan dengan hifz al-ummah untuk mempertanggungjawabkan lima hal: hifz al-dîn, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-‘ird, hifz al-mâl. Meskipun pemilukada secara langsung yang bersifat serentak belum ada dalam sejarah pemerintahan Islam, tetapi pelaksanaannya di Indonesia sesuai dengan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan hidup bagi diri sendiri maupun orang lain, tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban dalam hukum dan saling kontrol di dalam masyarakat. Kata kunci: pemilihan umum kepala daerah, serentak, maqâshid al-syarî’ah.
Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Perspektif Fiqh Dustûriy Sobiroh, Dwi Ayu
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2016.6.2.396-422

Abstract

the cases of electoral dispute is discussed in this article from the perspective of Islamic constitutional law. The article 23 C (1) of amended National Constitution 1945 gives the authority to the court to do this. In addition, Law no. 48 and 157, 2009 on Judicial Authority states that one of the authorities of Constitutional Court is to resolve electoral disputes, including presidential election. From the perspective of Islamic constitutional law, the authority of the Court is similar to that of wilayah al-mazalim that had the authority in deciding cases of injustice involving state officials or the breach of religious law by the caliph. Keywords: authority, Constitutional Court, the cases of electoral dispute, Islamic constitutional law Abstrak: Artikel ini membahas tentang tinjauan fiqh dustûriy terhadap tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden. Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam undang-undang No 48 tahun 2009 N0 157 tentang kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum di antaranya pemilihan presiden. Dalam fiqh dustûriy, penyelesaian sengketa hasil pilpres yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi sesuai dengan konsep wilâyah al-mazâlim yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara’ atau yang menyangkut ma’na salah satu teks perundang-undangan. Kata Kunci: Wewenang, Mahkamah Konstitusi, sengketa pemilihan Presiden, fiqh dustûriy.
Kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Perspektif Fiqh Siyasah Riwayadi, Untung
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2016.6.2.423-452

Abstract

Abstract: the office of Environment in Pasuruan district is appointed to assist the local government to in the issue of environment. Based on Law 32/2009, article 63 (3), the office determines the policy concerning environment-related permits, the enforcement of environmental regulation, facilitation of dispute resolution, management of environmental information, control of environmental impact in form of prevention, pollution rehabilitation and environmental damage. From the perspective of Islamic political science, the role of this office is similar to the role of wilâyah al-hisbah that had responsibility to al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy ‘an al-munkar (encourage community to do good and to avoid evil) Keywords: the office of environment, wilâyah al-hisbah. Abstrak: Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan berdasarkan Pasal 63 Ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009, berwenang untuk membantu kepala daerah dalam bidang lingkungan, yaitu menentukan kebijakan tingkat kabupaten/kota dalam hal memberikan izin lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup, memfasilitasi penyelesaian sengketa, mengelola informasi lingkungan hidup, pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam kajian fiqh siyâsah, Kewenangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh wilâyah al-hisbah dalam hal pengawasan masyarakat. Wilâyah al-hisbah memiliki tugas dan wewenang khusus mengajak kepada ummat melakukan al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy ‘an a-lmunkar bernama wilâyah al-hisbah. Tugas dab Wewenang Badan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari melakukan al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy ‘an al-munkar. Kata kunci: Kewenangan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Pasuruan, wilâyah al-hisbah.

Page 24 of 37 | Total Record : 370

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): April Vol. 14 No. 2 (2024): October Vol. 14 No. 1 (2024): April Vol. 13 No. 2 (2023): October Vol. 13 No. 1 (2023): April Vol. 12 No. 2 (2022): October Vol. 12 No. 1 (2022): April Vol. 11 No. 2 (2021): October Vol. 11 No. 1 (2021): April Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober Vol. 10 No. 1 (2020): April Vol 9 No 01 (2019): April Vol. 9 No. 2 (2019): Oktober Vol. 9 No. 1 (2019): April Vol. 8 No. 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 02 (2018): Oktober Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober Vol 7 No 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol 7 No 1 (2017): April 2017 Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017 Vol 6 No 2 (2016): Oktober 2016 Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016 Vol 6 No 1 (2016): April 2016 Vol. 6 No. 1 (2016): April 2016 Vol 5 No 2 (2015): Oktober 2015 Vol. 5 No. 2 (2015): Oktober 2015 Vol 5 No 1 (2015): April 2015 Vol. 5 No. 1 (2015): April 2015 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol. 4 No. 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol. 3 No. 1 (2013): April 2013 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol. 2 No. 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol 1 No 01 (2011): April 2011 Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011 More Issue