Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam

aldaulah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

ISSN : 20890109 EISSN : 25030922 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam (p-ISSN: 2089-0109 dan e-ISSN: 2503-0922) diterbitkan oleh Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan April 2011. Jurnal ini terbit setiap bulan April dan Oktober, dengan memuat kajian-kajian tentang tema hukum dan Perundangan Islam. Jurnal ini terakreditasi pada 1 Desember 2015 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KPT/2015.

Arjuna Subject : -

Articles 370 Documents

23 24 25 26 27

Problematika Yuridis atas Kekerasan dalam Hukuman Mati Perspektif Fiqh JinÃ¢yah syamsuri, syamsuri
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: in the decision of National General Assembly No. XVII/MPR/1988 and Law No. 39/2009 it is stated that the right to live is granted to all human being. Therefore, the protection of human soul is an inevitability. On the other hand, Indonesian criminal code and other special criminal law, such as Law No 20/2001 on Corruption eradication still adopted capital punishment. Therefore, there is a conflict in the implementation between protection of human rights and implementation of the criminal law. In the study of Islamic criminal law, capital punishment which is imposed to certain crimes, such as homicide, burglary, and rebellion is justified. Keywords: Problems of juridical, fiqh jinayah, violence, death penalty Abstrak: Di dalam Tap. MPR No. XVII/MPR/1988 dan UU No. 39 Tahun 2009 disebutkan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang dianugerahkan kepada semua manusia. Karenanya perlindungan terhadap jiwa manusia menjadi sesuatu yang niscaya. Di sisi lain, undang-undang di Indonesia mengadopsi penerapan hukuman mati seperti tertulis di KUHP maupun undang-undang lainnya seperti dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diperkuat dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang anti korupsi yang memperkenalkan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi. Fakta tentang undang-undang yang memberikan peluang untuk melaksanakan hukuman mati tersebut telah menimbulkan konflik; apakah hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atau sebaliknya? Dalam Kajian fiqh jinÃ¢yah, hukuman mati diterapkan untuk tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, perampokan, pemberontakan dan lainâ€“lain. Melalui perspektif fiqh jinÃ¢yah, hukuman mati dalam pasal 2 (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah jenis hukuman yang dibenarkan dan tidak mempunyai potensi kekerasan. Kata Kunci: Problematika yuridis, fiqh jinÃ¢yah, kekerasan, hukuman mati.

Tindak Pidana Perkawinan Semu (Marriage Of Inconvenience) dalam Perspektif Hukum Islam Sinaulan, Ramlani Lina
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Among the forms of quasi marriage is a temporary marriage between an Indonesian citizen or a foreigner holding stay permit with a foreigner who does not have a stay permit. This marriage is not a true marriage because it is meant to get stay permit in Indonesia. From legal perspective, this is a legal fraud. According article 135 Law 6/2011 on Immigration, those performing this marriage are punishable with imprisonment of maximum 5 (five) years or fined of maximum IDR 500.000.000,00 (five hundred million rupiahs). From Islamic perspective, a marriage is a fortified knot with the purpose of obeying Godâ€™s command and it is considered a devotion to God. A marriage is supposed to be forever, not temporary. Thus, this quasi marriage is forbidden and those to breach is punishable with taâ€™zir. Keywords: foreigner quasi marriage, Islamic law, crime Abstrak: Artikel ini membahas tentang tindak pidana perkawinan semu dalam perspektif hukum Islam. Perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang izin tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum, perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum. Berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pelaku perkawinan semu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Menurut Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mÃ®tsÃ¢qan ghalÃ®zhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bahwa suatu perkawinan memiliki spektrum jangka panjang dan bukan sementara. Dengan demikian, perkawinan semu hukumnya haram dan pelakunya bisa dihukum taâ€™zÃ®r. Kata Kunci: Hukum Islam, tindak pidana, perkawinan semu.

Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Siri Mubarok, Nafi'
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: this article discusses disparity of court verdict in unregistered marriage cases. The abundance of unregistered marriage is caused by among other things by the obscurity of legal substance of unregistered marriage. Admittedly, unregistered marriage has cause negative impacts, especially to wives and children. The obscurity is located not only is norms, but also in of legal substance as passed by judges. This, in turn, causes legal contradiction. Therefore, there should be a uniformity of judge decree that will provides solution for this case, either consider unregistered marriage as legal or illegal. Looking at the centrality of court verdict as providing vacuum of law and a tool of social engineering. Therefore, there will be legal certainty on unregistered marriage. Keywords: judge verdict, unregistered marriage, legal certainty Abstrak: Artikel ini membahas tentang disparitas putusan hakim tentang kasus nikah siri. Banyaknya perilaku nikah siri, salah satunya disebabkan karena adanya kesamaran substansi hukum dari nikah siri, sedangkan nikah siri sendiri telah banyak menimbulkan dampak buruk, terutama bagi anak dan isteri. Kesamaran substansi hukum ini tidak hanya dalam tataran norma saja (hukum in abstracto), tetapi juga dalam tataran putusan hakim (hukum in concreto), dengan adanya ketidakseragaman putusan hakim dalam nikah siri, bahkan cenderung kontradiktif. Karena itu perlu adanya kondisi ideal berupa putusan hakim yang memberikan solusi dengan memberikan keseragaman putusan berupa â€œnikah siri merupakan nikah yang sahâ€, atau â€œnikah siri merupakan nikah yang tidak sahâ€. Hal ini dengan melihat posisi strategis dari putusan hakim yang berfungsi sebagai â€œpengisi kekosongan hukumâ€ dan â€œa tool of social engineeringâ€. Dengan demikian akan terwujud kepastian hukum dari nikah siri. Kata Kunci: putusan hakim, nikah siri, kepastian hukum

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam Arso, Arso
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses intellectual rights which intellectual rights have been recently acnowledged In indonesia. From the perspective of Islamic law intellectual rights can be considered as huqÃ»q mÃ¢liyyah (property rights). Even though they have no concrete forms, they have moral and economic values. In the context of separation between husband and wife, intellectual rights can be considered as marital property which should be divided upon divorce. Otherwise, it will create injustice and defiance from the principle of maslahah in Islamic law. This recent development on intellectual rights should be accommodated in legal framworks that regulate muslim marrriage in Indonesia, such as Kompilasi Hukum Islam. Abstrak: Artikel ini membahas tentang Hak atas Kekayaaan Intelektual sebagai Harta Bersama menurut Hukum Islam. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) merupakan hak eksklusif yang diakui oleh negara melalui peraturan perundang-undangan atas kreativitas intelektual yang bersangkutan. HAKI sebagai salah satu huqÃ»q mÃ¢liyyah (hak kekayaan), merupakan benda tidak berwujud yang mempunyai nilai hak moral dan hak ekonomi yang berguna bagi kehidupan masyarakat dan kehidupan rumah tangga. Meskipun peraturan perundang-undangan terhadap HAKI tidak memberi ketegasan dan penjelasan tentang status HAKI sebagai harta bersama suami istri, namun melalui teori maslahat dan rasa keadilan serta merujuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, inkonstitusional HAKI dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan masih relevan dengan pembagian hak masing-masing suami istri dengan bagian yang sama. Ketentuan pembagian harta bersama yang didasarkan KHI yang diberlakukan melalui Inpres No 1 tahun 1991, perlu ada penyempurnaan materi dan perubahan instrumen hukumnya, khususnya berkaitan dengan HAKI sebagai harta bersama .

Implikasi Pemekaran Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Pasca Reformasi Santoso, Lukman
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses implication of regional expansion of with the creation of Pesawaran Regency, the Province of Lampung, which was legally created based on the Law No. 33/2007 and officially promulgated on 2nd of November 2007. Before becoming a separate regency, Pesawaran was part of South Lampung Regency. There are both positive and negative implications of this expansion. Among positive implications are more effective control, available positions in bureaucracy for locals, better service delivery, fiscal distribution to newly created regency for development and infrastructures. Whereas negative implications include dispute in the site of regency office, shortage in budget allocation, infrastructure limitation, worsening public services and deteriorating relationship among key regional executives. Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang implikasi pemekaran daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung pasca reformasi. Terbentuknya Kabupaten Pesawaran berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2007 yang memekarkan diri dari Kabupaten Lampung Selatan, dan diresmikan pada 2 November 2007. Terdapat implikasi positif dan negatif yang timbul dari pemekaran kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Di antara implikasi positifnya adalah rentang kendali pemerintahan semakin dekat, terbukanya jabatan-jabatan (peluang kerja) baru untuk sebagian kecil masyarakat asli dan sekitar, terutama dalam sektor pemerintahan kabupaten, akses pelayanan publik semakin dekat, dan adanya distribusi fiskal ke daerah otonom baru sebagai upaya pembangunan dan penunjang struktur dan infrastruktur baru. Adapun implikasi negatifnya adalah terjadinya silang sengkarut lokasi kantor pemerintah kabupaten, keterbatasan anggaran sehingga terbengkalainya pemilukada perdana, keterbatasan infrastruktur, pelayanan publik yang semakin buruk, dan hubungan kerja yang kurang harmonis antar pimpinan dan pejabat daerah.

Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah dalam Operasional Perbankan Syariah di Indonesia Baehaqi, Ja'far
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses several aspects of sharia compliance framework in the operational of sharia banking in Indonesia. The aspects are institutional, banking products, liquidity management and financial instrument. From the perspective of legal history, it is discovered that sharia legal compliance evolved from speculative and simplistic to articulate and perfectionist. Institutionally, the arrangement is oriented on structural strengthening and display of sharia identity. There is a tension between the aspiration of institutional development and the decrease of sharia compliance into certain degrees. From the aspect of business activity, sharia compliance is comprehensive by formulating Islamic law which is a reference and transforms it to legal framework as well as elaborates supervisory institution. As to liquidity management and financial instrument, instruments which is compatible with sharia character is elaborated. Abstrak: Artikel ini membahas tentang kerangka yuridis kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia dari beberapa aspek, yaitu kelembagaan, kegiatan usaha dan pengelolaan likuiditas serta instrumen keuangan. Dengan pendekatan sejarah perundang-undangan ditemukan bahwa kerangka yuridis kepatuhan syariah mengalami perkembangan dari semula bersifat spekulatif dan simplistik menjadi bersifat artikulatif dan perfeksionis. Secara kelembagaan, pengaturan diorientasikan kepada penguatan struktur dan penampilan identitas kesyariahan. Di sini terdapat ketegangan antara tujuan pengembangan kelembagaan dan penurunan tingkat kepatuhan syariah hingga derajat tertentu. Dalam aspek kegiatan usaha, kepatuhan syariah telah komprehensif dengan memformulasikan hukum Islam yang menjadi acuan dan mentransformasikannya menjadi bagian peraturan perundang-undangan, serta mengelaborasi lembaga pengawasan. Sedangkan dalam aspek pengelolaan likuiditas dan instrumen keuangan, telah dielaborasi instrumen-instrumen yang kompatibel dengan karakter kesyariahan bank syariah.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Larangan Perceraian Bagi Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Hukum Islam Qulub, Siti Tatmainul; Munif, Ahmad
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Since 2015 the regency of Ponorogo planned to issue a bylaw which prevent indonesian migrant workers who work overseas to divorce. The plan included the prohibition against lawyers to represent migrant workers in divorce cases. The consideration of the bill is the prevalent cases of divorce among migrant workers in the regency. As a regency with a large number of migrant workers, the regulation is expected to mitigate social problems caused by high divorce rate. This is in accordance with the principle of maslahah (welfare) since it will guarantee the protection of family which is one of five basic protection in the concept of maqasid al-shariâ€™ah (the purpose of islamic law). Therefore, the plan should be supported and implemented. In addition, intensive family councelling should be initiated for workers prior and after working overseas. Abstrak: Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo berinisiatif mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Larangan Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri. Perda tersebut hingga saat ini masih belum disahkan dan ditetapkan, padahal Perda ini telah dibahas dan digodok dari sejak tahun 2015. Inisiasi dari Perda ini berangkat permasalahan tingginya kasus perceraian TKI di Kabupaten Ponorogo, di mana Ponorogo merupakan salah satu pemasok TKI yang besar di Jawa Timur. Dampak negatif dari profesi Tenaga Kerja Indonesia diantaranya adalah perceraian. Dengan mempertimbangkan urgensi dan kemaslahatan yang ditaksirkan dapat meminimalisasi terjadinya perceraian di Ponorogo, sebaiknya Perda tersebut segera disahkan dan ditetapkan agar dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang terumuskan dalam al-kulliyyÃ¢t al-khamsah, yaitu: hifzh al-dÃ®n, hifzh al-nafs, hifzh al-â€˜aql, hifzh al-nasab dan hifzh al-mÃ¢l. Di samping Perda, perlu peraturan lain tentang tidak diperbolehkannya mewakilkan proses perceraian kepada pengacara untuk meminimalisasi perceraian di Ponorogo. Selain itu, upaya penyuluhan juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi TKI, baik pra maupun pasca pemberangkatan TKI ke luar negeri.

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta Perspektif Hukum Islam Muwahid, Muwahid
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: There has been changes in the issue of land procurement for national development and public use in Indonesia. The article highlights the role of private sector in the process. While in some previous regulation private are not involved in the process, the Law No. 11/2012 states that private sectors can involve in innfrastructure construction for public facilities, whereas the procurement of land for the purpose is conducted by the govenrment. This has been in line with islamic law of property in which revocation of individualâ€™s propety, including land propert, by the state and its use for public goods is allowed. In so doing, the government should do the procurement, not private sectors. Abstrak: Dinamika pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang melibatkan swasta adalah bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, swasta terlibat penuh dalam pengadaan tanah, sementara dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, swasta tidak dapat terlibat dalam pengadaan tanah, sementara dalam UU. Nomor 2 Tahun 2012, swasta dapat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, sementara pengadaan tanahnya domain pemerintah. Formulasi pengaturan keterlibatan pihak swasta dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu melalui model kerjasama pemerintah swasta (Public Privat Partnership), di mana pemerintah melakukan pengadaan tanah sedangkan swasta melaksanakan pembangunan infrastrukturnya. Dalam perspektif hukum Islam, pembebasan dan pencabutan hak atas tanah diperbolehkan apabila peruntukannya untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan komersil, dan yang harus melakukan pembebasan atau pencabutan adalah pemerintah, bukan pihak swasta.

Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah Mufid, Moh.
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article is a study of mangrove management in eco-sharia perspective. Conservation efforts in the coastal areas must be constructed based on religious values â€‹â€‹so that it is expected to create a collective attitude of environmental awareness among coastal communities. Eco-sharia as an approach can provide a new paradigm related to the preservation of the coastal environment with anthropo-cosmic insights. The concept of eco-ecology and ecosystem can also provide a comprehensive understanding in the effort to support the existence of coastal environment jurisprudence. Normatively, the perspective of Islamic jurisprudence on mangroves preservation can be built through an in-depth understanding of Islamic recommendations in rehabilitating mangrove habitats in coastal area; Procedure of mangrove land conversion based on consideration of principle of benefit; Thus, it is urged that local governments to issue regulations to manage mangrove preservation in a sustainable manner. Abstrak: Artikel ini merupakan kajian pengelolaan mangrove dalam perspektif eko-syariah. Upaya pelestarian di wilayah pesisir harus dikonstruksi berbasis nilai-nilai religius sehingga diharapkan mampu melahirkan sikap kesadaran lingkungan secara kolektif di kalangan masyarakat pesisir. Eko-syariah sebagai suatu pendekatan dapat memberikan paradigma baru terkait pelestarian lingkungan pesisir dengan wawasan antropokosmis. Konsep ekoteologi dan ekosofi juga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dalam upaya mendukung eksistensi fikih lingkungan pesisir. Secara normatif, fikih mangrove dapat dibangun melalui pemahaman secara mendalam tentang anjuran Islam dalam merehabilitasi habitat mangrove di pesisir; prosedur alih fungsi lahan mangrove berdasarkan pertimbangan asas manfaat-mafsadat; keniscayaan pemerintah daerah menerbitkan regulasi untuk mengatur pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan Rohman, Moh. Faizur
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: this article discusses changes brought by the ruling of Constitutional Court No. 69/PUU/XIII/2015 which reviewed Marriage Law No. 1/1974, article 29 on pre nuptial agreement. The article previously stated that such an agreement must be done prior or at the eve of marriage contract was signed. The Constitutional Court decided upon a petition that nuptial agreement may be done prior the marriage or during the marriage. The implication of this reuling by Constitutional Court is the additional legal protection regime that women can have in marriage against misfortunes such as domestic violence and property loss. In doing so, married couples will be focused on the realization of islamic marriage of everlasting, peaceful and happy family. Abstrak: Salah satu tujuan utama pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal, penuh kasih sayang di antara suami istri. Namun di luar itu berkemungkinan terjadi permasalahan dalam perkawinan, sehingga butuh diadakan sebuah perjanjian perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus diadakan saat atau sebelum perkawinan dilaksanakan. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi pasangan terhadap tujuan utama perkawinan. Ditetapkannya putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015, menjadikan frasa â€œpada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkanâ€ dalam pasal 29 ayat (1) dimaknai dengan â€œpada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinanâ€. Jadi, perjanjian perkawinan yang semula harus diadakan sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, sekarang boleh diadakan setelah perkawinan dilangsungkan selama dalam ikatan perkawinan. Implikasi dari hal ini adalah adanya perlindungan hukum lebih, terutama bagi perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin perlindungan terhadap hak milik atau hak guna bangunan suatu harta, pasangan juga lebih fokus terhadap tujuan utama perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal, penuh kasih sayang bersama pasangan.

Page 25 of 37 | Total Record : 370

23 24 25 26 27

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): April Vol. 14 No. 2 (2024): October Vol. 14 No. 1 (2024): April Vol. 13 No. 2 (2023): October Vol. 13 No. 1 (2023): April Vol. 12 No. 2 (2022): October Vol. 12 No. 1 (2022): April Vol. 11 No. 2 (2021): October Vol. 11 No. 1 (2021): April Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober Vol. 10 No. 1 (2020): April Vol 9 No 01 (2019): April Vol. 9 No. 2 (2019): Oktober Vol. 9 No. 1 (2019): April Vol. 8 No. 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 02 (2018): Oktober Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober Vol 7 No 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol 7 No 1 (2017): April 2017 Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017 Vol 6 No 2 (2016): Oktober 2016 Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016 Vol 6 No 1 (2016): April 2016 Vol. 6 No. 1 (2016): April 2016 Vol 5 No 2 (2015): Oktober 2015 Vol. 5 No. 2 (2015): Oktober 2015 Vol 5 No 1 (2015): April 2015 Vol. 5 No. 1 (2015): April 2015 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol. 4 No. 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol. 3 No. 1 (2013): April 2013 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol. 2 No. 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol 1 No 01 (2011): April 2011 Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin

Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ikhsan Fatah Yasin

Contact Email jurnalaldaulah@gmail.com.

Phone -

Journal Mail Official jurnalaldaulah@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin

Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA