Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam

aldaulah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

ISSN : 20890109 EISSN : 25030922 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam (p-ISSN: 2089-0109 dan e-ISSN: 2503-0922) diterbitkan oleh Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan April 2011. Jurnal ini terbit setiap bulan April dan Oktober, dengan memuat kajian-kajian tentang tema hukum dan Perundangan Islam. Jurnal ini terakreditasi pada 1 Desember 2015 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KPT/2015.

Arjuna Subject : -

Articles 370 Documents

24 25 26 27 28

Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer Solikhudin, Muhammad
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article analyzes the concept of good governance from the perspective of contemporary thought of Islamic law. Good governance is a new concept in islamic legal discourse, but an important one for preventing abuse of power. Good governance is understood to be applied in government and bureaucracy. Clean government should be effective, efficient, transparent, honest and accountable. This can be executed by using all available resources (human, social, culture, politics and economy) for the welfare of the community. Because of this noble goal, good governance is a must, from the perspective of Islamic law. The effort to realize welfare for the community by the state is in line with Islamic law. On the other hand, there is arguably no corresponding textual references from al-Qurâ€™an or Hadith on the issue of good governance. Therefore the concept of mashlahah mursalah is employed since it highly built upon the accommodation of human welfare as it is the main mission of Islam. Abstrak: Tulisan ini menguraikan upaya good governance dengan sudut pandang hukum Islam kontemporer. Good governance merupakan gerakan ijtihÃ¢diyyah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik untuk menegasikan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Good governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab, sedangkan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan pada masyarakat. Berdasarkan hukum Islam kontemporer, penerapan good governance di Indonesia harus dilakukan. Metode pencapaian kesejahteraan dalam bernegara dengan berbagai pemasalahan kontemporer yang timbul menyertainya harus disikapi secara hukum. Di sisi lain, secara tekstual, nas-nas syariat tidak menyikapi semua permasalahan yang timbul tersebut secara spesifik, maka mashlahah mursalah dapat dipertimbangkan sebagai salah satu metode ijtihad kontemporer untuk mengakomodasi kemaslahatan manusia dalam penerapan good governance, karena Islam datang sebagai rahmat bagi alam semesta.

Hegemoni Sosial dan Politik Identitas Putra Daerah Jambi Ulum, Bahrul; Jannah, St. Raudhatul; Arifullah, Mohd.
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: The article describes social hegemony and political domination of local people identity in Jambi. As elsewhere in Indonesia, Jambi is composed of locals and migrants. There is apparent hegemonic contestation between locals and migrants in Jambi. Migrants seems well-fit in Jambi and play significant role in urban context. In contrast, with exception of people of Kerinci and Malayu Jambi, locals seems to be marginalized especially people from Anak Dalam tribe who still hold on their primordial tradition. In political realm, locality and primordial sentiments still play major role during regional political election. The structure and use of politics of identity in Jambi is manifested by the occurrence of conflict of interest and sectoral ego which employs three main power instruments; bureaucracy, religion ad law. Abstrak: Artikel ini menggambarkan hegemoni sosial dan dominasi politik identitas putra daerah di Provinsi Jambi. Masyarakat Jambi terdiri dari warga pribumi dan pendatang. Hegemoni di masyarakat Jambi antara penduduk pribumi dan pendatang, secara kasat mata, kalangan pendatang tidak mengalami masalah sosial, penduduk pendatang justru memainkan peran penting di pusat-pusat perkotaan, sementara kebanyakan penduduk pribumi, kecuali Suku Kerinci dan Suku Melayu Jambi, menempati posisi yang agak termarjinalkan, terutama Suku Anak Dalam yang masih terlihat enggan untuk mengakomodir kemajuan dalam kehidupan mereka yang lestari. Dalam dimensi politik, isu kedaerahan ataupun sentimen primordialisme dalam kehidupan masyarakat Jambi sangat kentara. Bangunan pola operasionalisasi politik identitas dapat ditemukan pada berbagai realitas yang terjadi pada masyarakat Jambi yang ditunjukkan dari banyaknya benturan kepentingan (conflic of interest) dan fenomena ego sektoral dengan menggunakan tiga instrumen kuasa utama, yaitu (a) kuasa pemerintahan; (b) kuasa agama; (c) kuasa hukum.

Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia Setiyanto, Danu Aris
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses the prohibition interreligious marriage as regulated in Kompilasi Hukum Islam from the perspective of human rights discourse. There are two perspectives of human rights discourse when applied to the issue of interreligious marriage. The first is those who believe that concept of human rights is anthropocentric. Thus, prohibition of interreligious marriage in Kompilasi Hukum Islam contravenes individual freedom because the only aspect that counts in Islamic marriage is intention to realize compassion and care (rahmah). The second is the group who believes that human rights should not be contradictory to religious principles. Since Indonesia by constitution acknowledge religion as mentioned in Pancasila and Constitution article 29, prohibiting interreligious marriage is justifiable. In Islamic perspective, the prohibition of interreligious marriage is in accordance with the concept of maslahah of protection oneâ€™s faith which is prioritized over individual wellbeing. Thus, theological basis of marriage comes first at the expense of human rights. Abstrak: Tulisan ini membahas tentang larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif hak asasi manusia. Berkaitan dengan hak asasi manusia, terdapat dua pandangan yang berbeda tentang larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam: Pertama, kelompok yang menekankan nilai-nilai HAM yang berpusat pada antroposentris, yang menganggap bahwa perkawinan beda agama yang diatur dalam KHI mengurangi kebebasan yang bersifat individual untuk membentuk keluarga, maka perkawinan beda agama seharusnya diperbolehkan karena searah dengan tujuan dan spirit kehadiran Islam yaitu rahmah. Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa HAM yang melingkup kawin beda agama harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Indonesia yang merupakan berdasarkan negara Ketuhanan tercantum dalam sila pancasila dan UUD 1945 Pasal 29, sehingga larangan perkawinan beda agama adalah hal yang benar karena sesuai dengan agama Islam bahwa kemaslahatan menjaga agama lebih diutamakan daripada maslahah kemanusiaan. Dalam hal ini, mereka lebih menekankan landasan teologis dalam sebuah perkawinan daripada antroposentris.

Menakar Ideologi Republik Islam Iran: Kontestasi Antara Ideologi dan Pragmatisme dalam Politik Riza, A. Kemal
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Iran declared as an Islamic state since its 1979 Islamic revolution. Since leadership of Ayatullah Khomeini, Islamic ideology has been carried out in all levels of the state. In politics, it was conducted by creating wilayah al-faqih, in which the ulama plays important and decisive role. Iran even tried to expand this ideology outside its border, especially in areas with considerable number of Shiâ€™i population. However, in its practice, the implementation of this Islamic ideology should also accommodate pragmatism and other aspects that contradict that ideology, namely nationalism and cultural pluralism. In politics, this is reflected by the emergence of ideologists and reformists-pragmatists. This dichotomy can be witnessed in presidential elections. While Ali Khamenei and Mahmoud Ahmadinejad are considered ideologists, Ali Akbar Rafsanjani, Muhammad Khatami and Hassan Rouhani are reformists-pragmatists. Ideological expansion which was proven backfired was also put on halt. In social-cultural expression of the society, there is growing trend to identify Iran using pre-Islamic symbols. This is happen mostly among younger generation who do not take part in the 1979 revolution. Abstrak: Iran adalah sebuah negara yang mengumumkan sebagai Negara Islam modern sejak revolusi Islam di tahun 1979. Di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini, ideologi Islam dilaksanakan dalam berbagai cara dan mekanisme, antara lain kepemimpinan ulama (wilÃ¢yah al-faqÃ®h) yang tercermin dalam peran sentral ulama dalam politik kenegaraan dan implementasi besar-besaran nilai-nilai keislaman dalam politik dan kehidupan sosial. Iran bahkan berusaha melakukan ekspansi ideologi Islam mereka ke wilayah-wilayah Islam lainnya, khususnya yang memiliki paham Syiâ€™ah yang sama. Akan tetapi, dalam praktiknya upaya ini tidak dapat dilaksanakan secara murni tanpa akomodasi terhadap pragmatisme politik. Dalam politik kenegaraan, hal ini tercermin dengan kemunculan kelompok ideologis dan pragmatis-reformis dalam politik, diantaranya dalam pemilihan presiden. Beberapa presiden Iran tergolong ideologis seperti Ali Khamenei dan Mahmoud Ahmadinejad, sedangkan Ali Akbar Rafsanjani, Muhammad Khatami dan presiden saat ini Hassan Rouhani termasuk reformis-pragmatis. Ekspansi ideologis yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali resistensi juga nampak dibatasi. Dalam kehidupan sosial, semakin banyak kecenderungan masyarakat Iran untuk menonjolkan identitas Persia pra-Islam, khususnya di kalangan generasi muda yang tidak berpartisipasi dalam revolusi Iran di tahun 1979.

Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Usia Dini Dan Perceraian di Jawa Timur Sukamto, Sukamto
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This study examines the dynamics of early marriage and divorce occurring in a strong Islamic cultural tradition. The results of the research show that there are significant factors on the early marriage and divorce rates as the influence of socio-cultural traditions of the societies. These symptoms can not be separated from the influence of social systems and values â€‹â€‹prevailing in society. Local cultural traditions that only take place in certain areas are often used as a foothold in early marriage as well as the prevailing social systems. Although both of the local cultural traditions and social systems have a significant role in influencing the cases, but in terms of nature, marriage and divorce are more individual and casuistic issues. It is found that in addition to these two factors, economic factor also become the main variable in motivating people to do early marriage and divorce . Abstrak: Studi ini mengkaji tentang dinamika pernikahan usia dini dan perceraian yang terjadi di wilayah Jawa Timur berbasis tradisi budaya Islam yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang cukup signifikan terhadap timbulnya gejala pernikahan usia dini serta meningkatnya angka perceraian, yakni pengaruh tradisi sosial budaya masyarakat. Gejala tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Tradisi budaya lokal yang hanya berlangsung di daerah tertentu sering dijadikan sebagai pijakan dalam pernikahan usia dini, begitu juga dengan sistem sosial yang berlaku di wilayah tersebut memberikan pengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian. Meskipun tradisi budaya lokal dan sistem sosial mempunyai peran dalam mempengaruhi peristiwa tersebut, tetapi dari segi sifatnya, pernikahan dan perceraian lebih individual dan persoalan kasusistik, maka ditemukan bahwa selain kedua faktor tersebut, faktor ekonomi menjadi variabel utama dalam menggerakan seseorang melakukan pernikahan usia dini dan perceraian.

Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris The, Felix; Kawuryan, Endang Sri
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: The need for authentic deed making is increasing year by year in line with the proportional to the need for notary services. In carrying out his profession, the notary is required to be thorough and careful, given the notaryâ€™s responsibility is very large and binding. Facts that currently occur in practice, it turns out not only the parties who become victim, but the notary is now often a victim of punishment. Therefore, a notary must obtain legal protection against him/her. Legal efforts must be pursued in order to achieve a truth and justice for a clean notary. Inconsistencies that occur in society and things that happen outside the rules of law becomes a gap to make a notary do a criminal act. The notary must play an active role as a good general official to anticipate and create an engagement in society especially in this globalization age. Therefore, the existence of applicable law must be able to provide a light for the notary profession. Abstrak: Kebutuhan dalam pembuatan akta autentik semakin meningkat tahun demi tahun, berbanding lurus dengan kebutuhan terhadap jasa notaris. Dalam menjalankan profesinya, notaris dituntut untuk teliti dan cermat, mengingat tanggung jawab notaris sangat besar dan bersifat mengikat. Fakta yang saat ini banyak terjadi di lapangan, ternyata tidak hanya para penghadap atau para pihak saja yang menjadi korban, akan tetapi notaris kini seringkali menjadi korban pemidanaan. Oleh karena itu, notaris harus mendapatkan perlindungan hukum atas dirinya. Upaya-upaya hukum harus ditempuh demi mencapai suatu kebenaran dan keadilan bagi notaris yang bersih. Inkonsistensi yang terjadi di masyarakat serta hal-hal yang terjadi di luar aturan hukum yang berlaku di masyarakat yang menjadi celah untuk menjadikan notaris melakukan perbuatan pidana. Notaris harus berperan aktif sebagai pejabat umum yang baik untuk mengantisipasi dan membuat suatu perikatan di masyarakat terutama di zaman globalisasi ini. Maka dari itu, eksistensi hukum yang berlaku harus dapat memberikan jalan terang bagi profesi notaris.

Implikasi Akta Nominee Sebagai Dasar Permohonan Pengampunan Pajak Agung, Imelda; Kawuryan, Endang Sri
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Tax forgiveness aims to attract repatriation funds belonging to Indonesian citizens who are abroad to be withdrawn to Indonesia. This tax forgiveness is also intended for th e taxpayers in Indonesia to acknowledge the truth of the real property owned. For the taxpayers who buy land or buildings who still use the nomineeâ€™s name can recognize the property again and reported as legitimate property, so that the taxpayer can report and pay the tax in accordance with the real circumstances. The tax forgiveness program is an opportunity for the abolition of tax payable, not subject to tax administration sanctions and criminal sanctions in taxation, by disclosing property by paying ransom as regulated in Law Number 11 on Tax Amnesty. The principle of composing the Tax Forgiveness Law is the principle of legal certainty, the principle of justice, the principle of expediency, and the principle of national interest. Taxpayers who already have assets or assets not yet certified must report it and pay the ransom. Abstrak: Pengampunan pajak bertujuan menarik dana repatriasi milik WNI yang berada di luar negeri agar dapat ditarik kembali ke Indonesia. Pengampunan pajak ini diperuntukkan juga bagi Wajib Pajak di Indonesia agar mau mengakui kebenaran harta yang dimiliki sesungguhnya. Bagi para Wajib Pajak yang membeli tanah atau dan bangunan masih memakai nama orang lain (nominee) dapat mengakui kembali harta tersebut dan dilaporkan sebagai harta sahnya, sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Program pengampunan pajak merupakan kesempatan untuk penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Adapun asas penyusunan Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepentingan nasional. Para Wajib Pajak yang telah mempunyai harta atau aset belum bersertifikat tetap harus melaporkannya dan membayar uang tebusan.

Pinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C Wanda, Hendry Dwicahyo; Sesung, Rusdianto
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Land Acquisition Officer (PPAT) is often required to make the transfer of land right Letter C. As an official making an authentic deed, PPAT must have a precautionary attitude and good precision so that the deed made can guarantee the right of land for the community. In handling the land transfer of Letter C, PPAT needs to apply prudential principles in order to avoid problems in the future. PPAT should pay attention to the management in the kelurahan (officer in the level of village) associated with checking Letter C objects, documents related to the object, the identity of the parties, and permit applications. PPAT also needs to be careful in the management of the National Land Agency. The precautionary principles of PPAT are in need in order to avoid some possible problems in the future. It can also clarify the status of the object of sale and purchase, to avoid errors in the deed of sale of land made by PPAT, to create suitability of the contents of the deed of sale and purchase of land with legal deed taking place. These principles will maintain the dignity of the PPAT position and support the quality of work in making the deed and public services. Abstrak: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali diminta melakukan pengurusan peralihan hak atas tanah Letter C. Sebagai pejabat yang membuat akta autentik, PPAT harus memiliki sikap kehati-hatian dan ketelitian yang baik agar akta yang dibuat dapat memberikan jaminan hak atas tanah bagi masyarakat. Dalam pengurusan peralihan hak atas tanah Letter C, PPAT perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. PPAT harus memperhatikan pengurusan di kelurahan/desa terkait dengan pengecekan obyek Letter C, dokumen terkait dengan objek, identitas para pihak, dan permohonan izin. PPAT juga perlu berhati-hati dalam pengurusan di Badan Pertanahan Nasional. Prinsip kehati-hatian perlu diterapkan dalam rangka menghindarkan PPAT dari permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari, memperjelas status obyek jual beli, menghindarkan kesalahan dalam akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT, dan menciptakan kesesuaian isi akta jual beli tanah dengan perbuatan hukum yang terjadi. Dengan prinsip kehati-hatian akan menjaga harkat dan martabat jabatan PPAT serta mendukung kualitas kerja dalam pembuatan akta dan pelayanan masyarakat.

Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Rosdalina, Rosdalina; Gunawan, Edi
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Court is a judicial institution, which has the authority to settle cases between the parties. In carrying out these duties and authorities, this institution adheres to the simple, quick, and low cost principles as mandated in the judicial power law. The application of simple and quick principles in terms of making lawsuits or petitions is as practiced in a Religious Court of Manado. One of the elements that helps is the existence of Legal Aid Post (POSBAKUM) based in the Religious Court of Manado. As for the settlement of cases, the application of the principle has not been implemented properly. This is because the parties are less seriously coming at the trial that has been determined and the judges often postpone the hearing by several argumentations. The cost of litigation in a Religious Court of Manado is determined based on the radius or distance of the domiciled party territory. If the Plaintiff is incompetent and has a poor card, it may incur a court fee waiver. Abstrak: Pengadilan merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara antar para pihak. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, lembaga ini menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Penerapan asas sederhana dan cepat dalam hal pembuatan gugatan ataupun permohonan di Pengadilan Agama yang diteliti yaitu Pengadilan Agama Manado dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu unsur yang membantu adalah adanya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang berkantor di Pengadilan Agama Manado. Adapun dalam hal penyelesaian perkara, penerapan asas tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan karena para pihak kurang bersungguh-sungguh hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim sering menunda sidang dengan alasan dinas luar atau cuti. Adapun biaya berperkara di Pengadilan Agama Manado ditentukan berdasarkan radius atau jarak wilayah pihak berdomisili. Jika Penggugat termasuk masyarakat tidak mampu dan memiliki kartu miskin, maka dapat dikenakan pembebasan biaya perkara.

Paradigma Filsafat Positivisme Hukum Di Indonesia Sinaulan, Ramlani Lina
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: The science of law has a unique and distinctive character where every country has its own peculiarities. The development of legal science is influenced by the views of the jurists. In issuing legal opinions, the jurists are often influenced by their education and scholarship that will always be subjective depending on the paradigm used. Nevertheless, Indonesia, through the fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution of RI affirmed that Pancasila is as a paradigm in all life of state and society. Pancasila is the only paradigm (philosophy) of law that is recognized in some legislations. Pancasila is one of the elements that characterize the uniqueness of the Indonesian state. As a positive science, the science of law contains a normative nature in practice based on social science strategy. So that, the science of law aims to providing alternative solutions to solve concrete social problems. The use of social science strategy is not intended to change the normative nature of the science of law, but adopts Pancasila as the legal paradigm (philosophy).Abstrak: Ilmu hukum memiliki sifat yang unik dan khas dimana setiap negara memiliki kekhasan sendiri yang mempengaruhi perkembangan ilmu hukumnya. Perkembangan ilmu hukum dipengaruhi oleh pandangan para ahli hukum di dalamnya. Ilmuwan hukum dalam mengeluarkan pendapat dipengaruhi oleh pendidikan dan keilmuannya dan akan selalu bersifat subjektif bergantung pada paradigma yang digunakan. Namun demikian, Indonesia melalui Alinea IV Pembukaan UUD RI 1945 menegaskan bahwa Pancasila sebagai paradigma dalam seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila merupakan satu-satunya paradigma (filsafat) hukum yang diakui dan dinormatifkan pengakuan tersebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pancasila adalah salah satu unsur yang mencirikan keunikan dan kekhasan dari negara Indonesia. Adapun ilmu hukum sebagai ilmu positif mengandung sifat normatif yang dalam pengembanan praktisnya bergerak berdasarkan strategi ilmu sosial, sehingga ilmu hukum memiliki tujuan memberikan solusi alternatif penyelesaian masalah konkret dalam masyarakat. Penggunaan strategi ilmu sosial tersebut bukan dimaksudkan untuk mengubah sifat normatif dari ilmu hukum, namun mengadopsi Pancasila sebagai paradigma (filsafat) hukum.

Page 26 of 37 | Total Record : 370

24 25 26 27 28

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): April Vol. 14 No. 2 (2024): October Vol. 14 No. 1 (2024): April Vol. 13 No. 2 (2023): October Vol. 13 No. 1 (2023): April Vol. 12 No. 2 (2022): October Vol. 12 No. 1 (2022): April Vol. 11 No. 2 (2021): October Vol. 11 No. 1 (2021): April Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober Vol. 10 No. 1 (2020): April Vol 9 No 01 (2019): April Vol. 9 No. 2 (2019): Oktober Vol. 9 No. 1 (2019): April Vol. 8 No. 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 02 (2018): Oktober Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober Vol 7 No 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol 7 No 1 (2017): April 2017 Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017 Vol 6 No 2 (2016): Oktober 2016 Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016 Vol 6 No 1 (2016): April 2016 Vol. 6 No. 1 (2016): April 2016 Vol 5 No 2 (2015): Oktober 2015 Vol. 5 No. 2 (2015): Oktober 2015 Vol 5 No 1 (2015): April 2015 Vol. 5 No. 1 (2015): April 2015 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol. 4 No. 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol. 3 No. 1 (2013): April 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol. 2 No. 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol 1 No 01 (2011): April 2011 Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin

Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ikhsan Fatah Yasin

Contact Email jurnalaldaulah@gmail.com.

Phone -

Journal Mail Official jurnalaldaulah@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin

Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA