cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 187 Documents
 12   13   14   15   16 
Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Tantangan Utama Good Governance di India Permataningtyas, Winny
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v13i1.4376

Abstract

India merupakan negara di wilayah Asia dengan jumlah penduduk kedua terbanyak di dunia setelah Tiongkok. Pertumbuhan ekonominya mencapai 6 hingga 7 persen selama 10 tahun terakhir ini membuat India menjadi negara berkembang dengan perekonomiannya yang berkembang pesat. Namun sayangnya dibalik pertumbuhan perekonomian yang berkembang pesat itu, terdapat isu lama yakni isu kesetaraan gender dan korupsi yang terus menghantui di belakangnya. Ketidaksetaraan gender dan korupsi yang membayangi perpolitikan di India menyebabkan banyaknya isu kemiskinan, pengangguran, pemerintahan yang lemah hingga hilangnya hak-hak perempuan di negara dengan penduduk terbanyak kedua di dunia tersebut. Oleh karena itu, di dalam tulisan ini akan menguraikan bahwa indikator ketidaksetaraan gender dan indikator korupsi dapat menjadi suatu tantangan utama bagi India sebagai negara dalam mencapai suatu good governance. Pentingnya adanya kesetaraan gender dan ketegasan dalam mengatasi kasus korupsi akan dijelaskan di dalam tulisan sebagai suatu saran agar terciptanya good governance di dalam negara khususnya di India.
Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan India dan Nepal di Wilayah Kalapani Indah Meliana
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 2 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v13i2.5022

Abstract

Sengketa perbatasan wilayah Kalapani menjadi hambatan tersendiri bagi hubungan India dan Nepal. Sengketa ini berjalan sangat sengit dan panjang. Sejak 1814, Perang Anglo-Nepal telah dimulai dan berakhir pada 1816 dengan penandatangan perjanjian Sugauli. Perjanjian ini berisi bahwa Sungai Kali sebagai penentu perbatasan. Namun, kedua negara masih memiliki interpretasi yang berbeda mengenai perjanjian tersebut serta membenarkan bukti-bukti yang mereka miliki hingga saat ini. Hal ini tentunya sangat mengganggu hubungan bilateral kedua negara tersebut terutama pada bidang ekonomi dan keamanan lintas batas. Di sisi lain, keberadaan Tiongkok juga berpengaruh dalam perdebatan ini. Pasalnya, Tiongkok dan India merupakan dua kekuatan besar yang ada di Asia. Maka, jika India dan Nepal gagal untuk mencapai resolusi terkait dengan masalah ini, hal tersebut bisa memberikan peluang bagi Tiongkok seiring dengan aktivitasnya yang semakin agresif. Sehingga, Tiongkok dapat memperkeruh hubungan antara India dan Nepal. Ini jelas membuktikan bahwa terdapat banyak hambatan baik internal maupun eksternal dalam penyelesaian konflik perbatasan Kalapani. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder serta analisis konsep dari teori realisme. Kata kunci : Sengketa Kalapani, Perbatasan, Bilateral, Tiongkok
Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan Saemaul Undong di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979) Gultom, Yohansen Wyckliffe
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 2 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v13i2.6187

Abstract

UU Desa No. 6 Tahun 2014 membuka ruang bagi desa untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Pola pembangunan yang terdapat di desa secara nasional di Indonesia itu memiliki pola atau kemiripan dengan keadaan yang pernah terjadi di era Park Chung Hee, Presiden Korea Selatan (1961-1979), dengan program Saemaul Undong. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang program Saemaul Undong yang pernah dilakukan di era Chung Hee, dan memberikan gambaran soal pembangunan desa yang terjadi di Indonesia, memanfaatkan UU Desa No. 6 tahun 2014, sehingga dihasilkan sejumlah saran atau opsi yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan di tingkat desa di Indonesia. Pendekatan di dalam studi ini, memakai analisis kualitatif dengan melakukan studi pustaka terhadap data primer dan sekunder. Analisis yang digunakan di dalam studi ini, menggunakan analisis deskriptif sehingga setiap masalah bisa tergambarkan.   Kata Kunci: Pembangunan Desa, Saemaul Undong, UU Desa No. 6 tahun 2014   Abstrak Village Law No. 6/2014 opens space for villages to develop their respective potentials. The development pattern found in villages nationally in Indonesia has a pattern or similarity to the situation that happened in the era of Park Chung Hee, President of South Korea (1961-1979), with the Saemaul Undong program. This study tries to provide an overview of the Saemaul Undong program that was carried out in the Chung Hee era, and provides an overview of village development that has occurred in Indonesia, utilizing the Village Law No. 6 of 2014, resulting in a number of suggestions or options that can be adopted to be implemented at the village level in Indonesia. The approach in this research used qualitative analysis by conducting literature studies of primary and secondary data. The analysis used in this study uses descriptive analysis so that each problem can be described   Keywords: Rural Development, Saemaul Undong, Village Law No.6/2014
Kekuatan Politik & Hukum PT Freeport Indonesia atas Kasus Pemblokiran Jaminan Kesehatan Pekerja Tahun 2018 Soeharto, Dyah Nurnaningtyas
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 2 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v13i2.6189

Abstract

Abstrak Perusahaan multinasional di negara berkembang menciptakan hubungan ketergantungan. Secara ekonomi, korporasi memainkan peran penting bagi perkembangan negara tuan rumah tetapi tidak jarang terjadi penyimpangan yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia. Ketergantungan negara tuan rumah memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik yang terakumulasi menjadi kekuatan perusahaan. Ada dua aspek kekuatan korporasi, yaitu aliansi politik bisnis dengan elitis dan peran pembangunan daerah. Kekuatan ini memudahkan korporasi untuk bebas dari jeratan tuntutan hukum. Penelitian ini berupaya menjawab upaya perusahaan terhadap gugatan negara penerima  dan faktor-faktor yang mengindikasikan kekuatan korporasi dengan menggunakan indikator kekuatan korporasi menurut Ted Nace. Studi kasus yang penulis angkat adalah kasus PT Freeport Indonesia yang secara sepihak menerapkan kebijakan pencabutan status jaminan kesehatan BPJS pekerja. Namun dalam persidangan PTFI dinyatakan tidak bersalah. Penulis berpendapat bahwa lepasnya PTFI dari jerat hukum pelanggaran hak-hak pekerja karena adanya kedekatan dengan elitis politik dan dominasi pembangunan daerah yang membuat PTFI bebas dari tuntutan hukum. Kata Kunci : PT.Freeport Indonesia, BPJS, Kekuatan Korporasi, Hak Pekerja, Kebijakan Fulrough Abstrak    Multinational corporations in developing countries creates dependency relations. Economically, corporations play an important role for the development of host countries but it is not uncommon for corporate irregularities to intersect with human rights issues. The dependency of host country provides opportunities for corporations to gain profits and political interests accumulated into corporate power. There are two aspects of corporate power, namely business political alliances with elitists and the role of regional development. This corporate power makes it easy for corporations to be free from ensnaring legal charges. This study seeks to answer the company's efforts against the recipient's state lawsuit and factors indicating the strength of the corporation by using indicators of corporate power by Ted Nace. The case study that the author raised was a case of PT Freeport Indonesia unilaterally implemented a furlough policy and terminated BPJS health insurance status of workers. However, in the trial PTFI was found not guilty.  The author argues that PTFI's release from the legal snare of violations of workers' rights is due to proximity to political elitists and dominance in regional development that makes PTFI free from lawsuits. Keywords : PT.Freeport Indonesia,BPJS,Corporation Power, Worker Rights, Furlogh Policy
Quintuple Helix Analysis of ASEAN Human Securitization Against Covid-19 As Regional Health Insecurity Jose, Hino
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 2 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v13i2.6301

Abstract

The covid-19 pandemic that was started in March 2020 globally has impacted the mobility and regional interaction on all levels. This disruption managed to hinder regional trade and people-to-people mobility, causing economic fallout in all ASEAN member states. The contraction of the economy and its efforts to recover is dependent on the health policies in ASEAN as the virus remains a threat to human security. This article discussed the research through a qualitative analysis with the data gained from the internet-based and document-based research to explore the substances. The article analyzes through the framework of quintuple helix under the concept of human security agenda to construct the arguments in this paper. This paper concluded that the synergy of all stakeholders from the government, society, industry, academics, and the environment should be harmonized to achieve innovative solutions in regional health securitization. This research has shown that each helices’ role is important to curb the spread of Covid-19 and accelerating the best practices of regional policies with a concrete collaboration from all actors in achieving sustainable solutions.
Analisis Kebijakan Luar Negeri: Studi Kasus Kebijakan Operation Sovereign Borders Australia tahun 2013 Widyastuti, Paramita Asri
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 2 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v14i2.6314

Abstract

Tiap negara tentu memiliki hak otonomi dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, sesuai dengan kepentingan nasionalnya, tak terkecuali kebijakan yang terkait dengan migrasi internasional. Australia di tahun 2013 mencanangkan Operation Sovereign Borders (OSB) yang menghentikan kedatangan para irregular migrant, termasuk para pencari suaka. Kebijakan ini banyak disoroti karena dianggap melanggar prinsip non-refoulement Konvensi 1951 dan Protokol 1968, kebijakan ini juga dinilai melanggar kedaulatan perairan negara- negara tetangga sebab Australia mengembalikan lagi kapal ke perairan internasional. Pada penelitian ini, penulis menganalisis alasan dari diresmikannya kebijakan OSB oleh Australia. Penulis menggunakan konsep persepsi ancaman sebagai landasan dalam menganalisis persepsi Australia terhadap pencari suaka, serta konsep rational choice dengan variabel- variabel yang dapat menjawab alasan Australia meresmikan kebijakan ini. Hipotesis dari penelitian ini adalah Australia meresmikan OSB berdasarkan persepsinya terhadap para pencari suaka, yang dianggap dapat menjadi ancaman tersendiri di negaranya. Adapun, kebijakan OSB dianggap merupakan solusi paling rasional dalam menangani rombongan perahu yang memasuki perairan Australia.
Perkembangan Sistem Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi: - Makbull Rizki
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 1 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v14i1.6351

Abstract

The challenges in the world of defense and security are always dynamic, always changing in form, nature, and source of the threat itself. In the previous era, the challenges of defense and security were form by direct attacks with war equipment and involving more intense physical contact, while in the era of technology and information which is developing rapidly, security and defense challenges have created a new dimension, namely cyber security. This article will describe how cyber threats and attacks are a challenge for the world of defense in this current era, and how is the development of Indonesia's current cyber defense and security system.
Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Gerakan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) 1926-1927 Nami, Nami Irawan Batubara
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 1 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v14i1.6360

Abstract

Pemikiran sosialis-komunis diperkenalkan pertama kali di Indonesia oleh Henk Sneevliet pada tahun 1913. Ideologi tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat sosialis (masyarakat tanpa kelas). Pada saat itu, ideologi sosialis-komunis berkembang dan menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah Indonesia dan memiliki banyak simpatisan. Pada tahun 1920 Partai Komunis Indonesia (PKI) terbentuk. Sejak berdirinya PKI, partai ini kemudian banyak mendukung gerakan-gerakan buruh dan memimpin beragam gerakan sosial. Puncak dari gerakan PKI terjadi pada tahun 1926-1927 yang berujung gagal dan mengakibatkan kehancuran PKI. Tujuan penelitian ini adalah ingin mencari penyebab mengapa pemberontakan PKI, khususnya pada puncak pemberontakan yakni 1926-1927 mengalami kegagalan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber informasi berfokus pada penggunaan literatur dari beragam sumber, baik buku, jurnal, atau majalah yang memiliki hubungan dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penyebab kegagalan gerakan pemberontakan PKI 1926-1927 karena tidak memiliki pemimpin yang efektif, gerakan tersebut tidak memiliki citra yang baik, tidak memiliki taktik yang mapan, kesalahan dalam mengidentifikasi masalah yang berakibat kesalahan pada tujuan, watak revolusi, dan menentukan sekutu, serta tidak mendapat dukungan dari organisasi potensial.
Politik Pembangunan Desa dalam Program Saemaul Undong di Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Gultom, Yohansen Wyckliffe
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 1 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v14i1.6662

Abstract

Program Saemaul Undong yang pernah diterapkan di era Presiden Park Chung Hee 1963-1979, telah menjadi gerakan global di Asia dan Afrika. Melalui Saemaul Globalization Foundation (SGF) Korea Selatan, program Saemaul Undong telah diterapkan di beberapa desa di Indonesia, salah satunya Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Penerapannya dipadukan dengan Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014. Akibatnya, di desa Ponjong, peran BUMDes bergerak semakin optimal, dengan penguatan pengorganisasian desa, penentuan produk unggulan; kandang sapi komunal dan gedung serbaguna. UU Desa No. 6 pasal 91 sebenarnya membuka ruang bagi desa di Indonesia untuk meniru pola itu, dengan bekerja sama dengan pihak ke-3 dan strategi dalam program Saemaul Undong di Desa Ponjong bisa menjadi opsi bagi desa di Indonesia dalam memperluas kerjasamanya dengan pihak ke-3. Metodologi di dalam studi ini, dilakukan dengan pendekatan aktor dan sistem politik. Metode yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk menemukan gambaran yang utuh antara peran aktor dan sistem, serta untuk menemukan berbagai program yang terdapat di dalam pelaksanaan program Saemaul Undong di Desa Ponjong Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta tahun 2015-2019. Metode pengumpulan data, dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung ke lapangan, serta merujuk pada studi pustaka yang ditemukan dari referensi sekunder dan data yang ditemukan di Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kata Kunci: Pembangunan Desa, Saemaul Undong, UU Desa No. 6 tahun 2014
Demokrasi Radikal sebagai Alternatif Tatanan Politik Global dalam Konteks Multikulturalisme Dewi Setiyaningsih
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 1 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v14i1.6758

Abstract

This article discusses the relevancy of cosmopolitan democracy concept in multicultural world. It argues that cosmopolitan democracy concept is not enough in achieving a just and equal political order the context of plural world-citizenship, it showed by the practice of economic, social and political structure which prevails. Hence, this article tried to search an alternative in attempt to make the idea of cosmopolitan democracy become more realistic and inclusive by adopting radical democracy concept. Firstly, it discuss the critics of Kant’s cosmopolitan view using Spivak’s conception of Planetarity. Secondly, it discuss about the plural democracy by Mouffe’s in the context of planetarity. This combination that yields a plural democracy in the context of world-citizenship. Keywords: radical democracy, cosmopolitanism, world citizenship, global politics.

Page 14 of 19 | Total Record : 187

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2010 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 1 (2026): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 17 No. 2 (2025): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 17 No. 1 (2025): Politeia : Jurnal Ilmu Politik Vol. 16 No. 2 (2024): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 16 No. 1 (2024): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2023): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2023): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 2 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 1 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 2 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2020): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2020): Politeia : Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2019): Politeia : Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2019): Politeia : Jurnal Ilmu Politik Vol 10, No 2 (2018): VOLUME 10 NO 2 JULI 2018 Vol 10, No 1 (2018): VOLUME 10 NO 1 JANUARI 2018 Vol. 10 No. 2 (2018): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2017): Volume 9 No 2 Juli 2017 Vol 9, No 1 (2017): Volume 9 No 1 Tahun 2017 Vol 8, No 2 (2016): Volume 8 No 2 Juli 2016 Vol 8, No 1 (2016): Volume 8 No 1 Januari 2016 Vol 7, No 2 (2015): Volume 7 No 2 Juli 2015 Vol 7, No 1 (2015): Volume 7 No 1 Januari 2015 Vol 6, No 2 (2014): Volume 6 No 2 Juli 2014 Vol 6, No 1 (2014): Volume 6 No 1 Januari 2014 Vol 5, No 2 (2013): Volume 5 No 2 Juli 2013 Vol 5, No 1 (2013): Volume 5 No 1 Januari 2013 Vol 4, No 2 (2012): Volume 4 No 2 Juli 2012 Vol 4, No 1 (2012): Volume 4 No 1 Januari 2012 Vol 3, No 2 (2011): Volume 3 No 2 Juli 2011 Vol 3, No 1 (2011): Volume 3 No 1 Januari 2011 Vol 2, No 2 (2010): Volume 2 No 2 Juli 2010 Vol 2, No 1 (2010): Volume 2 No 1 Januari 2010 More Issue