Articles
187 Documents
<![CDATA[Mount Sinabung Eruption Collaboration Model in a Disaster Political Perspective ]]>
<![CDATA[Pasaribu, Ian]]>;
<![CDATA[Adela, Fernanda Putra]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2019): Politeia : Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v11i1.706
<![CDATA[This research, explained and analyzed the collaboration model of eruption of Mount Sinabung eruption in a disaster political perspective. Located in Karo District, North Sumatra Province in the last 6 years from 2010-2016 regularly experienced eruptions. There are still countermeasures problems considering there are still obstacles faced by (stakeholders). The formulation of this research is how the cooperation and coordination of stakeholders in the eruption prevention of Mount Sinabung. What is the policy of disaster disasters in North Sumatra that has not succeeded in completing the eruption of Mount Sinabung. The theoretical framework of this study using the concept of cooperation, good governance in disaster management, coordination and disaster management concepts then to analyze researchers has mapped the role of different stakeholders such as the central government, local government, employers, NGOs and the community. This research is a qualitative research with a critical paradigm to explain phenomena and find new models by placing an interview as primary data and books, international journals and national journals. The results of this study indicate that the collaborative model of Sinabung eruption cooperation is coordinating Mount Sinabung stakeholders, eruption disaster management, disaster management policy constraints in North Sumatra that have not succeeded in completing the Sinabung eruption, disaster management policy recommendations for the Mount Sinabung eruption. At the end of the results of this study, the scheme of the model for collaborative disaster management and also explaining the importance of Sinabung became a national disaster]]>
<![CDATA[SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN LURAH SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PELAYANAN AWAM : KES PERBANDINGAN DI KOTA JAMBI DAN MUARO JAMBI ]]>
<![CDATA[fauzan, indra fauzan]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2019): Politeia : Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v11i2.1072
<![CDATA[Pemilihan kepala desa secara langsung di satu sisi bersesuaian dengan sistem demokrasi, tetapi di sisi lainnya, sistem seperti ini menggunakan banyak dana serta seringkali terjadi konflik antara kedua pihak. Manakala lurah yang diangkat oleh pejabat di atasnya tidak banyak menimbulkan isu-isu konflik. Oleh itu, tulisan ini bertujuan untuk menguji tingkat pelayanan awam di desa dan kelurahan berasaskan sistem pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat dan lurah yang diangkat oleh pejabat di atasnya. Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik yang dijalankan di 60 desa dan kelurahan di kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Manakala untuk menganalisa data, kajian ini menggunakan tekhnik analisis data uji Tau-b dan Mann-Whitney. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pemilihan kepala desa dan lurah terhadap pelayanan awam, tetapi dari aspek pelayanan awam, perbezaan hanya terletak pada nilai pelayanan di desa sebesar 52,49, manakala di keluarahan sebesar 47,39. Oleh kerana itu, pemilihan maupun pengangkatan kepala desa atau lurah tidak membawa dampat langsung terhadap pelayawan awam. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelayanan tersebut. Kata Kunci: Kepala Desa, Lurah, Pemilihan Langsung, Pengangkatan]]>
<![CDATA[Analisis Penggunaan CCTV Kota Medan pada Aplikasi e-Government Sumut Smart Province ]]>
<![CDATA[Regif, Surya]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2019): Politeia : Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v11i2.1081
<![CDATA[Penelitian ini mengenai survey penggunaan terhadap pengelolaan aplikasi CCTV Online di Kota Medan yang dikelola oleh Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sistem berbasis Play Store pada gadget. Sistem aplikasi ini menyediakan informasi, fasilitas dan kategori layanan dalam pilihan menu pada dashboard aplikasi, bagi masyarakat Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara yang ingin mengetahui informasi mengenai situasi terkini mengenai keadaan lokasi di sekitarnya. Pengelolaan aplikasi CCTV Online yang dimuat dalam layanan Sumut Smart Province. Aplikasi Sumut Smart Province yang dimulai dari tahun 2018 diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang lampau dan serupa adalah melakukan tindakan analisis secara terukur mengenai penggunaan aplikasi CCTV Online yang dimuat didalam aplikasi Sumut Smart Province. Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi kualitatif dan kuantitatif yaitu berusaha memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti, menginterpresentasikan dan menjelaskan data yang ada secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode kombinasi atau biasa juga disebut dengan metode penelitian gabungan adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah mengunduh dan menggunakan aplikasi Sumut Smart Province. Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan survey keberadaan fasilitas sebagai salah satu alat pengumpul data, maka penelitian ini dapat melihat informasi secara langsung karena dapat di survei berbasis aplikasi Play Store yang menunjukkan jumlah sampel 21 CCTV.e-Government, Sistem Aplikasi CCTV Online, Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ]]>
<![CDATA[Prayogi, Irfan]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2019): Politeia : Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v11i2.1083
<![CDATA[Pilkada DKI Jakarta 2017 terbilang unik. Hal ini berkaitan dengan terbentuknya identitas dan keterbelahan sosial antarajinasi politik Islam secara spontan sehingga menghasilkan preferensi pilihan dalam kontestasi pesta demokrasi. Ucapan seorang Ahok menghasilkan konsekuensi kesadaran identitas kolektif yang ditandai dengan terbentuknya musuh bersama dalam wacana publik. Sehingga Aksi Bela Islam sebagai Aksi Simbolik kemarahan umat Islam menjadi penentu kemenangan Anies-Sandi dalam merebut kekuasaan di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Penelitian mengenai dua objek yakni Aksi Bela Islam dan Pilkada DKI Jakarta ini akan menggunakan data sekunder sebagai teknik pengumpulan data yaitu berupa surat kabar media cetak maupun kanal berita elektronik, serta bahan lain yang mendukung dan berkaitan dengan judul penelitian termasuk video yang bersumber dari youtube, serta menggunakan studi analisis teks kualitatif sebagai teknik analisis data.]]>
<![CDATA[INOVASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN Studi Kasus : (Siap Antar Jemput Izin Mudah Berbantuan (SAJI MUBA)) ]]>
<![CDATA[Anggraini, Tri]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2019): Politeia : Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v11i2.1122
<![CDATA[Penelitian ini akan menjelaskan mengenai Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu (DPSMPTSP) di Kabupaten Musi Banyuasin melalui Inovasi Siap Antar Jemput Izin Mudah Berbantuan atau disingkat SAJI MUBA. SAJI MUBA bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk Inovasi dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi SAJI MUBA dilatar belakangi oleh luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang mencapai 14.265,9 ㎢ yang tersebar di 15 kecamatan, SAJI MUBA memiliki 4 Keunggulan antara lain HALLO SAJI yaitu Kontak yang diberikan bagi masyarakat untuk dapat menanyakan terkait dengan mekanisme, syarat, prosedur dan tarif retribusi terkait dengan perizinan. SAJI MAN yaitu Petugas khusus dari DPMPTSP yang bertugas mengantar dan menjemput izin secara langsung di 3 (tiga) Kecamatan. KANTONG SAJI tempat yang disediakan khusus oleh DPMPTSP yang terletak di 9 kecamatan dengan letak geografis yang jauh dari Ibukota Kabupaten yang digunakan bagi masyarakat yang telah melengkapi berkas dan siap untuk diproses, dan yang terkahir adalah SAJI ON SITE yaitu kebijakan yang menggandeng stakeolder yang terlibat dalam pemrosesan perizinan dan diperuntukkan bila syarat perizinan masyarakat belum lengkap. Adapun faktor pendukung yang menentukan pelaksanaan inovasi SAJI MUBA ini adalah adanya dukungan Bupati Musi Banyuasin dan stakeholder terkait dengan Peizinan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.]]>
<![CDATA[Dampak Kebijakan Embargo Negara Arab Terhadap Ekonomi Qatar ]]>
<![CDATA[Anugrah, Fajar]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2019): Politeia : Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v11i2.1151
<![CDATA[Studi ini adalah studi tentang kebijakan embargo negara Arab terhadap ekonomi Qatar. Fokusnya membahas tentangbagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan embargo negara Arab terhadap ekonomi Qatar. Temuan studi ini antara lain ada dampak negatif dan positif yang ditimbulkan dari kebijakan ini. Negatif meliputi: Minyak dunia, penerbangan komersil, pelayaran, pangan, pasar, saham, keuangan, asuransi, dan bank. Sedangkan positif meliputi: transportasi, pangan, perdagangan, keuangan, dan penerbangan komersil. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif.]]>
<![CDATA[Friksi Politik-Agama Dalam Kontestasi Elektoral Pilkada DKI Jakarta 2017-2022 : Studi Atas Pembentukan Jejaring Konstituen Anies-Sandi ]]>
<![CDATA[Sofyan Sawri]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2020): Politeia : Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v12i1.2883
<![CDATA[Studi ini mempelajari mengenai friksi politik dan agama dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta menjadi momentum politik nasional yang mendeskripsikan fenomena menarik. Mempelajari tentang kemengan Anies-Sandi pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari faktor agama. Adapun permasalahan yang diteliti dalam studi ini, yang pertama adalah friksi politik yang melibatkan isu Agama dan kelompok-kelompok Agama Islam yang membawa dampak signifikan terhadap proses pemenangan Anies-Sandi. Kemudian pembentukan simpul dan jaringan akibat dari rentetan demonstrasi politik identitas dan menjadikan superioritas identitas Agama dalam politik praktis. Teori untuk menganalisis permasalahan tersebut ada dua yaitu teori jaringan politik dan teori strategi politik. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan sifat penelitian yang berbentuk deskriptif-analisis dan data-data bersumber dari data primer dan sekunder. Dari analisis data terlihat bahwa temuan yang pertama adalah kemenangan Anies-Sandi disebabkan oleh friksi aktor politik yang dibentuk oleh jejaring Anies-Sandi dan menguatnya populisme Islam. Kedua, yaitu kampanye Anies-Sandi yang menawarkan kebijakan pro rakyat seperti program Oke Oce dan penolakan reklamasi serta penggusuran rumah rakyat dan berhasil membuat hati pemilih milenial dan masyarakat bawah lebih tertarik. Dan Kemenangan Anies-Sandi pada putaran kedua tidak bisa dilepaskan dari adanya limpahan suara dari pasangan nomor urut satu yaitu Agus-Silvi.]]>
<![CDATA[Mencermati Populisme Prabowo Sebagai Bentuk Gaya Diskursif Saat Kampanye Politik Pada Pemilihan Presiden 2019 ]]>
<![CDATA[Ritonga, Alwi Dahlan]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2020): Politeia : Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v12i1.3170
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan populisme sebagai gaya diskursif salah satu calon presiden pada Pemilu 2019 di Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Fenomena global yang menunjukkan munculnya kemenangan pemimpin-pemimpin populis di hampir seluruh dunia ternyata membuat Prabowo juga tertarik untuk memainkan gaya kepemimpinan populis untuk meraup simpati masyarakat. Prabowo memainkan isu populis ketika melakukan kampanye politik sebagai gaya diskursif. Retorika yang dilakukan oleh Prabowo ketika berkampanye sangat sarat dengan isu-isu populistik. Penelitian ini membuktikan bahwa Prabowo Subianto menggunakan isu populisme sebagai gaya diskurif ketika berkampanye pada saat pemilu. Peneliti akan melakukan analisis dengan mengacu pada teori Cas Mudde (2007) yang mengemukakan karakteristik dari populisme terwujud dalam tiga ciri yaitu anti – kemapanan (anti-establishment) atau anti elit, otoriterisme, dan nativisme. Objek penelitian ini akan terfokus pada Prabowo sebagai aktor politik yang sedang memainkan isu populisme sebagai gaya diskursif dengan mencermati konten-konten yang ia sampaikan ketika berkampanye. Teknik pengumpulan data akan menggunakan data-data sekunder berupa surat kabar, media cetak maupun kanal berita elektronik serta bahan lain yang mendukung penelitian. Data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.]]>
<![CDATA[Dampak Dampak Kegagalan Kudeta Militer Turki Tahun 2016 Terdahap Politik di Turki ]]>
<![CDATA[Sri, Kurniasari]]>;
<![CDATA[Arifin, Adil]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2020): Politeia : Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v12i1.3270
<![CDATA[Pada 15 Juli 2016, terjadi sebuah peristiwa Kudeta Militer di Turki untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Walaupun kudeta tersebut gagal, tentu bukan suatu keuntungan bagi Turki, yang mana pemerintah tengah berupaya meningkatkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial di Turki. Tulisan ini mengkaji bagaimana dampak kudeta militer Turki tahun 2016 terhadap politik Turki dengan memusatkan kajian dampaknya terhadap politik domestik di Turki. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil analisis tulisan ini mendeskripsikan bahwa kudeta tersebut memberikan dampak pada: Pertama, hubungan Pemerintah dengan partai-partai oposisi. Kedua, budaya politik demokratis Turki. Ketiga, kebijakan politik dalam negeri dan Keempat, birokrasi militer]]>
<![CDATA[analisis Konflik dan Resolusi (Studi Kasus : Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Demak Tahun 2017-2018) ]]>
<![CDATA[bahri, Saipul]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2020): Politeia : Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v12i1.3301
<![CDATA[Studi ini adalah studi tentang resolusi konflik yang terjadi pada proses rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Demak dengan rentang waktu Tahun 2017-2018. Fokusnya membahas tentang bagaimana politik hukum dan implementasi kebijakan rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Demak, kemudian pada tataran konfliknya (sumber, manivestasi, dan durasi) Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Demak, serta Resolusi konflik yang sesuai terhadap persoalan yang dimunculkan dalam studi kasus ini. Temuan studi ini antara lain terdapat upaya penyalahgunaan wewenang pada saat perumusan dan implementasi kebijakan rekrutmen perangkat desa. Kemudian pada taran konflik pasca analisis muncul jika sebabnya karena penghilangan pasal dalam perda, dalam hal manivestasi muncul berbagai demonstrasi dan gugatan di PTUN terkait seleksi perangkat desa. Resolusi yang digunakan yang sesuai adalah 6 metode, seperti yang dikemukakan oleh Forsyth. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method dengan kualitatif lebih dominan.]]>
