Articles
187 Documents
<![CDATA[From Electocracy to Democracy: Coalition, Cohesion, and Function ]]>
<![CDATA[Talib, Kartini]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2020): Politeia : Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v12i1.3302
<![CDATA[Generally, democracy composes the elements of election, rights and liberty, middle class, and the rules of law to govern the state and people. Malaysia had limited experience of a democracy that was absent from the elements above. It had its first election during the colonial era that dictates the function of an election. Later, the election becomes routine every five years that makes it an electocracy or a political culture lacks political literacy. The post-independence context of a strong leader and a dominant party alliance to rule the state and society resulted in making political analysts criticizing Malaysia as a state of the quasi, semi, and syncretic democracy. The recent power transition with no record of violence in Fourteen General Election (2018) proves that the previous label of democracy in Malaysia is obsolete. Therefore, the analysis tool of assessing Malaysian politics is still dormant with the Western perspective of the two-party system, the end of racial politics hence assuming the beginning of an ideology-based party and the belief that the new Malaysia will fit in the western mold of democracy. The robust information technology via social media harvesting new challenges for democracy in Malaysia. It cannot escape the spread of fake news or disinformation to influence voters. The game of fake news has put Malaysia as a state of electocracy full of unskilled politicians to govern the multiethnic nation.]]>
<![CDATA[Efektifitas Konten Iklan Viral Grace Natalie Di Youtube Dalam Meningkatkan Kesadaran Publik Pada Partai Solidaritas Indonesia ]]>
<![CDATA[Sahma Libriyanti, Nabila]]>;
<![CDATA[Wijayanti Sutjipto, Vera]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v13i1.3430
<![CDATA[Pada pemilu 2019, Partai Solidaritas Indonesia yang merupakan salah satu partai politik dengan ketua umum perempuan mencalonkan anggota-anggotanya ke pemilihan legislatif, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana iklan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperoleh kesadaran publik dengan menggunakan analisis menggunakan empat dimensi yaitu empathy, persuation, impact, dan communication. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner sebagai data primer kepada 35 sampel yang dilakukan pada mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Jakarta angkatan 2018. Hasil dari penelitian ini yaitu, iklan PSI berhasil mendapatkan empati audiens dengan menyampaikan pesan dalam iklan secara akrab dengan audiens yang target sasarannya merupakan generasi muda atau pemilih pemula, dan perempuan. Sehingga menciptakan kesadaran publik dan kesan yang ditampilkan dalam iklan juga bersifat kekinian sehingga sesuai dengan target sasarannya yang merupakan generasi muda. Tapi iklan PSI kurang dapat mengkomunikasikan kesan PSI sebagai partai politik yang tidak mengutamakan berkampanye dengan cara menyebarkan isu-isu politik yang belum pasti kebenarannya, apalagi menyebarkan hoaks.]]>
<![CDATA[Menggugat Hegemoni Demokrasi: Disciplinary Power Demokrasi di Negara Dunia Ketiga: Disciplinary Power, Democracy, Third World, Developing Countries ]]>
<![CDATA[Bagus Riadi]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2020): Politeia: Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v12i2.3695
<![CDATA[The emergence of the terms Third World, Developing Countries, and North-South seemed to be a concept to separate the good country and the bad country. The term is consumed by the Third World community and awakens to the body that we live in a country where conditions are not supposed to be this way. Disclosure of information and communication through globalization makes the Third World begin to recognize democracy. The poor Third World state economic conditions, the end of the Cold War, and the collapse of the Berlin Wall became a series of events that made democracy legitimate as a truth. So as to create a pro-democracy group in the Third World that forces the state to implement democracy. Coupled with the presence of democratic indicators to assess democratic and undemocratic countries, making Third World countries vying to take the indicator to become the most democratic country. This shows that democracy is already believed to be a truth regime. Democracy in the Third World is followed by capitalism which ultimately exacerbates conditions in Third World countries, so that Third World coutries are caught in global capitalism. Using the concept of Michel Foucault, the hegemony of democracy will be described as a discourse that creates disciplinary power for Third World societies to be able to accept democracy and believe in democracy as a truth.]]>
<![CDATA[Kesinambungan dan Perubahan dalam Diskursus Pembangunan Indonesia ]]>
<![CDATA[Ekayanta, Fredick Broven]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v13i1.3769
<![CDATA[Setiap negara memiliki diskursus pembangunan yang berbeda-beda, bergantung pada dinamika ide dan gagasan yang berkembang. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana kesinambungan maupun perubahan dalam diskursus pembangunan di Indonesia. Diskursus pada tulisan ini mengacu pada definisi yang dikembangkan Michel Foucault, yakni sekumpulan pernyataan yang menyediakan satu tema khusus pada satu periode tertentu. Metode yang digunakan adalah analisis diskursus terhadap data-data yang berasal dari pidato, dokumen, laporan, artikel dan sebagainya. Tulisan ini menyimpulkan bahwa diskursus pembangunan di Indonesia selalu memiliki “tema khusus†di tiap “periode tertentuâ€. Diskursus pembangunan yang pernah mengambil tempat di Indonesia adalah diskursus mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, ekonomi terpimpin ala Soekarno, Widjojonomics, Habibienomics, hingga diskursus pembangunan ala neoliberal.]]>
<![CDATA[Rationality and Public Policy: Studi Kasus: Absennya Kebijakan Berperspektif Gender dalam Menangani Kebakaran Lahan Gambut Pada 2019 ]]>
<![CDATA[Shera]]>;
<![CDATA[Aldrin Pasha, Julian]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2020): Politeia: Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v12i2.3864
<![CDATA[Indonesia is a country with vast forest and peatland areas. However, this is in line with the destruction of the forest and peatlands. Peatland fires in Indonesia are quite alarming, which have a wide impact on various aspects of life, including the environment, health, social and economy, the impacts of which are specifically experienced by women. Various policies have been taken by the government. However, in reality these policies are more likely to attempt to extinguish forest and peat fires, not yet answering thoroughly about the problems and impacts behind them experienced by women. This happens because there are problems in the step of formulating the problems of these policies, also the rationality used is not yet fully gender perspective.]]>
<![CDATA[‘Aisyiyah dan Pergerakan Politik Muslimah: Studi di Kota Surakarta pada Pemilihan Umum 2019 ]]>
<![CDATA[Alauddin, Muhammad Alif]]>;
<![CDATA[Asyifani, Khalis]]>;
<![CDATA[Herlina]]>;
<![CDATA[P, Mustika Ayu]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v13i1.3915
<![CDATA[Aisyiyah merupakan salah satu organisasi otonom dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki peran aktif dalam pergerakan kelompok perempuan di Indonesia. Sebagai organisasi perempuan yang berusia hampir 100 tahun, Aisyiyah telah berkontribusi memajukan perempuan Indonesia dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraaan sosial, bahkan juga dalam bidang politik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran ‘Aisyiyah dalam penekanan angka golput pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Penelitian ini dilakukan di Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surakarta dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu Pimpinan Daerah Aisyiyah periode 2015 - 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam serta studi pustaka terkait pergerakan wanita. Hasil dari penelitian ini mencakup beberapa poin yaitu; (1) Aisyiyah memiliki peran penting dalam penekanan angka golput pada pemilihan umum tahun 2019, (2) Aisyiyah mendukung Partai Amanat Nasional (PAN) dan secara aktif terlibat dalam kampanye, (3) seluruh anggota kepengurusan Muhammadiyah beserta keluarganya merupakan bagian dari basis massa Aisyiyah. Penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan sosiologis dalam melihat penguatan keagamaan dalam praktik politik yang menjadi tren pada Pemilu 2019 di Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Kevin Rudd terkait Pencari Suaka di Australia dalam PNG Solutions ]]>
<![CDATA[Helmiyana, Nurlaily]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2020): Politeia: Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v12i2.3918
<![CDATA[Papua New Guinea Solution is a bilateral relationship between Australia under Prime Minister Kevin Rudd and Papua New Guinea regarding anti-resettlement conducted by people who want to access Australia and obtain refugee status by boat. This solution was taken after Kevin Rudd who came from the Australian Labor Party sent Pacific Solutions which had been used during Prime Minister Howard's administration. The difference in efforts to overcome the arrival of aid can be seen by using the Bureaucratic Model in its analysis. This effort was carried out with the aim of securing Australia. The problem is that Australia ratified the 1951 Refugees conference. The essence of PNG Solutions is individuals or groups who come to Australia who can pass Australia, and without a visa and a clear identity are not allowed into Australia and will be sent in Papua New Guinea. Australia's national interests can hurt ratified conventions. This study uses a qualitative method using secondary resources, and analysis uses the concept of securitization and uses Barry Buzan's research in his book People, State, and Fear. Then the policy analysis is taken by Prime Minister Rudd by using the Bureaucratic Model due to bargaining in Australia's domestic politics. Keywords: PNG Solutions, Asylum Seeker, Australia’s Foreign Policy]]>
<![CDATA[Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Nasution, Faiz Albar]]>;
<![CDATA[Thamrin, Muhammad Husni]]>;
<![CDATA[Ritonga, Alwi Dahlan]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2020): Politeia: Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v12i2.3955
<![CDATA[This study examines the political participation of the Medan City community to the Medan mayor elections. One indicator of the success of the elections, can be seen from the community participation in the exercise of the right of choice. However, voters ' participation in Medan city elections since reform to date, tends to have a low level of participation. The phenomenon, quite indicating that the community of the city of Medan has no orientation in using the right to select the regional head election. Therefore, the estimative participation of voters in the city elections in Medan year 2020 interesting to learn, to be a reference and reflection material in the press of the number of abstainers in Medan. This research is done by a qualitative method of descriptive. Data collection techniques using secondary data in the form of journals, documents, newspapers and primary data through in-depth interviews to the informant that originated from the agency of elections, political and social organisations. Data analysis using the Miles and Huberman techniques are: data reduction, data display and draw conclusions. The results of the study showed the community participation in Medan is dominated by participation in voting and total apathy. In addition, the factors that determine the level of participation in the upcoming elections 2020 are; Government, the party's role in political recruitment and the update of voters data.]]>
<![CDATA[Pengaruh Penggunaan Isu Lambang Bendera Aceh dalam Motivasi Mahasiswa Unsyiah Menentukan Pilihan Pemilu 2019 ]]>
<![CDATA[Pang, Gaby]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v13i1.4012
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh penggunaan isu lambang Bendera Aceh terhadap mahasiswa Unsyiah menentukan pilihan pada pemilu 2019. Penelitian ini dilatarbelakangi ketika Partai Aceh menggunakan isu lambang bendera Aceh untuk menarik suara dan simpati masyarakat aceh pada saat kampanye pemilu 2019. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian Ex Post Facto. Sampel dalam penelitian ini ialah mahasiswa unsyiah angkatan 18 dengan jumlah sampel 369 orang. Teknik analisis regresi linear sederhana digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan hasil koefisien determinasi sebesar 19,6% sehingga jika semakin tinggi penggunaan isu lambang Bendera Aceh yang hadir pada saat Pemilu 2019 maka semakin tinggi pula motivasi mahasiswa memilih. Kemudian diperoleh persamaan regresi yaitu Y = 11,135 + 0,309X. Persamaan ini berdasarkan rumus regresi linear sederhana Y = a+bX. Nilai positif 0,309 pada koefisien regresi variabel bebas (X) yang artinya jika isu lambang Bendera Aceh mengalami kenaikan satu maka variabel terikat (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,309. Dengan demikian dapat dibuat penarikan kesimpulan bahwa penggunaan isu lambang Bendera Aceh yang hadir pada pemilu 2019 mempengaruhi motivasi mahasiswa Unsyiah dalam menentukan pilihannya pada Pemilu 2019. Kata Kunci: Isu Lambang Bendera Aceh, Marketing Politik, Perilaku Pemilih, Pemilu]]>
<![CDATA[CIVIL SOCIETY DAN STABILITAS SOSIAL: Strategi Forum Lintas Ormas (FLO) dalam Penyelesaian Kasus Pendirian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan 2016 ]]>
<![CDATA[Sabhana, Ana]]>
<![CDATA[ Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2020): Politeia: Jurnal Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/politeia.v12i2.4183
<![CDATA[This paper discusses the problem of intolerance that still occurs in Indonesia, one of which is the rejection of the establishment of places of worship. The Karo Protestant Batak Church (GBKP) does not have a permit to build a house of worship, so the surrounding community rejects the building. This paper focus on the strategy undertaken by the Inter-Community Forum (FLO) in resolving the GBKP establishment case, as well as the obstacles that occurred in resolving the GBKP case in 2016 in Tanjung Barat, South Jakarta. This study uses qualitative research methods with analysis and in-depth understanding. Based on the results of the study, the Strategy of the Inter-Organization Forum (FLO) in resolving the Protestant Christian Batak Church (GBKP) case related to the establishment of houses of worship was successfully carried out, through a legal, public and also South Jakarta government approach. Conflicts between religious communities in the West Tanjung area can be avoided, although the Protestant Batak Church (GBKP) cannot establish a church in the region. However, the government has relocated the worship activities of the Protestant Christian Batak Church (GBKP) in the Balai Minggu Sports Hall (GOR) Pasar Rakyat.]]>
