Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 24, No 3 (2012)" : 14 Documents clear

KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MELAKSANAKAN WEWENANG PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA Alum Simbolon
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The main discussion of this research is concerning the position of KPPU in conducting the task and obligation to overcome and figure out suspect of monopoly practice and unfairly business competition which violate Act Number 5 of 1999. Research results show that in enforcing business competition law and resolving allegation of monopolistic business practice, the KPPU assumes the role as a state auxiliary organ that is independent from government intervention. In practice, the KPPU is a quasi judicial entity because it has the authority to similar to a court’s, inter alia the authority to issue decrees and render judgments. Masalah pokok penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengatasi dan menyelesaikan dugaan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penegakan hukum persaingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menegakkan hukum persaingan usaha dan menyelesaikan dugaan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU bertindak sebagai lembaga negara komplementer (state auxiliary organ) yang terlepas dari pengaruh pemerintah. Dalam praktik, KPPU merupakan lembaga quasi judicial karena KPPU memiliki kewenangan yang serupa dengan badan peradilan, salah satunya kewenangan untuk mengeluarkan penetapan dan putusan.

HAKIKAT KEILMUAN ILMU HUKUM DITINJAU DARI SUDUT FILSAFAT ILMU DAN TEORI ILMU HUKUM Titik Triwulan Tutik
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The essence of jurisprudence can be seen from two perspectives; perspective of philosophy of science and legal theory. From philosophical point of view, the term of science has two meanings; that is as a product and as a process. As a product, science is knowledge which has been verified in certain disciplines and systemized. Legal theory sees that jurisprudence has a specific character (sui generis), which is normatif. Therefore, jurisprudence remains acceptable as a science while respecting the character of jurisprudence. Hakikat keilmuan ilmu hukum dapat ditinjau dari sudut filsafat ilmu dan teori hukum. Dari sudut filsafat, istilah ilmu (science) menyandang dua makna, yaitu sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Teori hukum memandang, bahwa ilmu hukum memiliki karakter yang khas (sui generis), yaitu sifatnya yang normatif. Berdasarkan kenyataan demikian, maka Ilmu Hukum tetap diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter ilmu hukum yang merupakan kepribadian ilmu hukum.

KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA DAN PENGUSAHA DALAM MOGOK KERJA Ari Hernawan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This juridical-normative research was conducted on the basis of secondary data as its primary source. We analysed the data using qualitative method and present our findings in a descriptive discussion. This research studies the balance of rights and obligations of workers and employers by analyzing Act Number 13 of 2004 on Manpower. In the same regulation, it was found that there was no balance in the rights of workers and employers in situation of a labour strike. The provisions in the regulation hinders strikes to be legally initiated, this is seen from the inbalance in strike and lock out provisions where procedures to initiate a strike is made to be more difficult. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, mendasarkan pada data sekunder sebagai sumber data utama. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif.Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah perimbangan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dari segi teks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan yang didapatkan bahwa memang ada ketidakseimbangan hak pekerja dan pengusaha dalam ketentuan mogok kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terdapat ketentuan yang dapat menyulitkan mogok berlangsung secara sah, ketidakseimbangan juga terlihat jika ketentuan mogok kerja dibandingkan dengan ketentuan lock out yang merupakan hak dasar pengusaha.

SOCIALISERING PROCESS HUKUM PERBURUHAN DALAM ASPEK KEBIJAKAN PENGUPAHAN Mr. Saprudin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The government’s intervention in wage policies started during the Old Order era with the enactment of Act Number 33 of 1947 on Accidents. During the New Order era the government expanded its intervention in wage policies by taking into effect Government Regulation Number 8 of 1981 on Wage Protection. Subsequently, during the Reformation era the government imposed further limitations to the administration of rules Private Law in matters of wage. As an impact of the socialisering process undertaken from period to period, the government has established various laws on wages intended to provide legal protection to workers. In other words, throughout those periods there has been a significant progress in terms of legal protection to workers in matters of wages. Campur tangan pemerintah di bidang pengupahan diawali pada era Orde Lama, yakni pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan. Di era Orde Baru, peran pemerintah di bidang pengupahan semakin besar yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Selanjutnya, di era reformasi pemerintah semakin membatasi ketentuan-ketentuan yang bersifat Hukum Privat di bidang pengupahan. Akibat socialisering process ialah di setiap periodisasi pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh. Dengan kata lain, di setiap periodisasi tersebut telah terjadi upaya peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja/ buruh di bidang pengupahan.

KONSEKUENSI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI TERHADAP KETERIKATAN PEMERINTAH INDONESIA PADA PERJANJIAN INTERNASIONAL Andi Sandi Ant.T.T.; Agustina Merdekawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research aims to analyse the legal consequences of the repeal of a ratification act by the Constitutional Court in relation with the Indonesian Government’s participation in the ratified or acceded international treaty. This normative legal research employs a collaborative method in data collecting process, viz. literature research to collect secondary data and field research to equip and support the data collected from literature research. The data is analysed using a qualitative descriptive method. We find that there is no correlation between the repeal of a ratification act and the participation of Indonesia in the international forum initiated by the repealed act. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi hukum atas pembatalan undang-undang ratifikasi perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi maupun diaksesi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kolaboratif antara metode penelitian kepustakaan (literature research) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum dan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan untuk melengkapi sekaligus menunjang data kepustakaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan undang-undang ratifikasi perjanjian internasional tidak memiliki korelasi langsung dengan keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional yang dibatalkan tersebut.

ALTERNATIF KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF GENDER BAGI BURUH MIGRAN PEREMPUAN DI MADURA Devi Rahayu; Mishbahul Munir
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Problems faced by Women Migrant Worker partly incurred in connection with the position of their woman role that have occurred since the time of recruitment process until departure and when returning back to their home areas. The presence of a legal loophole in the Law 39 of 2004 is one of the problems. The existence of a gender perspective of regional policy is an effort to guarantee the rights of migrant workers and as a solution to problems related to the position of migrant workers. Permasalahan yang dihadapi Buruh Migran Perempuan sebagian besar terjadi sehubungan dengan posisi keperempuanan mereka yang terjadi sejak saat proses rekrutmen sampai pemberangkatan dan ketika pulang kembali ke daerah asalnya. Terdapatnya celah hukum dalam UU No. 39 tahun 2004 merupakan salah satu persoalannya. Adanya kebijakan daerah yang berperspektif gender merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak buruh migran.

STATUS HUKUM ASET PERUSAHAAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL Mrs. Sefriani
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The immunity of state’s assets is one of the reason why it has not been easy for private companies to retrieve remedy in foreign disputes. Principles of international law has regulated that a state’s asset have immunity unless agreed upon by the state itself. Up until today, there has been no uniformity in determining the status of a state’s assets. The legal entity, the government’s intervention towards company policies, the nature of the transactions, also the asset’s purpose are crucial factors which influence the legal status of the assets in determining whether the assets could be executed or not. Tidak mudah bagi pihak swasta yang menang dalam suatu sengketa dengan perusahaan negara asing untuk mendapatkan ganti rugi. Imunitas aset negara menjadi salah satu hambatannya. Prinsip hukum internasional menetapkan bahwa aset negara adalah imun kecuali atas persetujuan dalam bentuk tertulis oleh negara yang bersangkutan. Sampai saat ini tidak ada keseragaman dalam pengaturan status hukum aset perusahaan negara. Namun demikian, bentuk badan hukum, campur tangan pemerintah dalam kebijakan perusahaan, sifat transaksi, peruntukan aset menjadi faktor-faktor yang akan mempengaruhi status hukum aset perusahaan negara sehingga dapat memutuskan apakah aset itu dapat dieksekusi atau tidak.

PENYELESAIAN SENGKETA TAMBANG: STUDI KASUS SENGKETA ANTARA MASYARAKAT SAMAWA DENGAN PT. NEWMONT NUSA TENGGARA H. Salim H.S.; Idrus Abdullah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Exploration activity in Batu Hijau and Elang Dodo has been conducted since contract of work was settled between PT. Newmont Nusa Tenggara and government of Indonesia. In practical level, dispute arose out between local people of Samawa ethnicity and the government Indonesia against PT. Newmont Nusa Tenggara. Research show, that the causing factors for the dispute are, among other things, the unresolved compensation, workforce issue, and an unexpected their party intervening into the contract. The society wishes to resolve this dispute through adat law by negotiating or mediating with adat leaders as the mediator. Kegiatan eksplorasi di Batu Hijau dan Elang Dodo dilakukan sejak kontrak karya disetujui antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia. Dalam praktiknya, kontrak ini menimbulkan sengketa antara masyarakat etnis Samawa dan pemerintah Indonesia melawan PT. Newmont Nusa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa antara lain adalah belum dipenuhinya permintaan ganti rugi, masalah ketenagakerjaan, serta adanya pihak ketiga yang masuk dalam kontrak. Masyarakat menginginkan penyelesaian secara adat melalui negosiasi atau mediasi tetua adat.

ACID SPLASH: QISAS PUNISHMENT TO BE IMPOSED AGAINST THE OFFENDER Mohammed Farid Huzaimi; Jasri Jamal
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

In Islamic countries, there are cases where a court has given punishment to an acid splasher to be punished by acid as well. In 2004, an Iranian woman was blinded with acid by her suitor for turning down his marriage proposal. Four years later, the Iranian court sentenced the offender to be blinded in both eyes for taking away the woman’s sight under the retribution principle permitted under Iran’s Islamic law. This case’s decision has regularly been objected as the punishment seems inhuman. This paper will discuss in detail the nature of the offence and the punishment imposed in Islamic perspective. Terdapat beberapa kasus di negara-negara Islam di mana pengadilan memberikan hukuman pembalasan terhadap terdakwa yang menyiram cairan asam ke tubuh orang lain. Pada tahun 2004, seorang perempuan Iran dibutakan dengan asam oleh peminangnya setelah si perempuan menolak lamaran pria tersebut. Empat tahun setelahnya, pengadilan di Iran memutuskan untuk menghukum pria tersebut dengan hukuman yang sama, yaitu dibutakan dengan asam. Hukuman ini dijatuhkan dengan dasar asas retribusi menurut hukum Islam di Iran. Putusan hakim dalam kasus ini telah menuai kritik karena hukuman tersebut dianggap tidak berperikemanusiaan. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang perbuatan menyiram cairan asam dan hukuman pembalasan menurut perspektif Islam.

STEM CELL RESEARCH DEVELOPMENT AND ITS PROTECTION IN INDONESIA Tomi Suryo Utomo
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research discusses the possibility of patenting stem cells under the Indonesian patent law by focusing on two essential issues: (a) what approaches should be chosen by the Indonesian government to protect stem cell research under the Indonesian Patent Act and non-patent regulations? and (b) what types of stem cells can be protected under the Indonesian Patent Act? In order to provide comparative perspectives, this paper discusses the experience and policies of the US, German and South Korean governments in protecting stem cell research under their patent acts. Penelitian ini mendiskusikan kemungkinan mematenkan sel punca dalam hukum paten di Indonesia dengan memfokuskan pada dua isu pokok: (a) Pendekatan apa yang sebaiknya dipilih oleh pemerintahan Indonesia untuk melindungi penelitian sel punca dalam hukum paten Indonesia dan peraturan non paten? (b) Tipe sel punca apa yang dapat dilindungi dalam hukum paten Indonesia? Untuk mencakupi pendekatan melalui perbandingan dengan luar negeri, penelitian ini membahas pengalaman dan kebijakan di pemerintahan AS, Jerman, dan Korea Selatan dalam melindungi penelitan sel punca dalam hukum paten masing-masing negara.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2012 2012

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA