Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 25, No 3 (2013)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[THE RECOGNITION OF THE LEGAL STANDING OF ENVIRONMENTAL ORGANIZATIONS IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fajar Winarni]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (312.179 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16082
<![CDATA[This study aims to identify and assess the recognition of the legal standing of environmental organizationsin Indonesia as well as to identify and assess the suitability of the use of legal standing environmental organizations with Article 92 of Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management (UUPPLH). This research is normative. Data were analysed by descriptive qualitative. Research showsthat environmental organizations are very effective push policy reforms and changes attitudes and behaviour of government and business. Legal standing not just filed to the court, but also to the Administrative Court and the Constitutional Court. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji diakuinya legal standing organisasi lingkungan hidup di Indonesia serta untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian penggunaan legal standing organisasi lingkungan hidup dengan Pasal 92 Undang-Undang Number 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi lingkungan hidup sangat efektif mendorong pembaruan kebijakan dan mengubah sikap serta perilaku Pemerintah dan pelaku usaha. Legal standing diajukan tidak hanya ke Pengadilan Negeri, namun juga ke PTUN dan Mahkamah Konstitusi.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN BP MIGAS ]]>
<![CDATA[Dian Aries Mujiburohman]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.841 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16073
<![CDATA[This paper discusses the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 concerning judicial review of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas, which contains the dissolution judgment Oil and Gas Executive Agency (BP Migas). This study focuses on meaning of the State Control over Oil and Natural as resources which is considered to be degraded by the presence of BP Migas and the legal consequences after the dissolution of BP Migas, the impact of the dissolution to institution of the above mentioned, BP Migas, the contract of cooperation and the status of their employees. Tulisan ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, putusan yang berisi pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), kajian ini menitikberatkan pada makna Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam Migas yang dianggap telah terdegradasi oleh keberadaan BP Migas dan apa akibat hukum pasca pembubaran BP Migas terhadap kelembagaan, kontrak kerja sama, status pengawas BP Migas.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA YOGYAKARTA SETELAH PENERAPAN OTONOMI LUAS ]]>
<![CDATA[Mailinda Eka Yuniza]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (549.206 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16078
<![CDATA[The Regional Autonomy Act 1999 started to give local government authority to regulate onhealth. This to be observed such as the implementation over local government’s authority toregulate over health’s issue and it’s positive implications as the result. This research shows thatimplementation of Yogyakarta City government’s authority to regulate over health’s area have gone well since many healthcare’s policies had been produced in accordance to society’s needs and capabilities. Moreover, those regulations has significantly improved the healthcare’s quality becausethe numbers of licensed health facilities and paramedics increased. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan mengatur tentang kesehatan kepadapemerintah daerah sehingga menimbulkan dua hal yang perlu diteliti, yakni tentang pelaksanaan kewenangan mengatur pemerintah di bidang kesehatan dan implikasi positif dari peraturan yang dikeluarkan tersebut khususnya di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menyatakan bahwa: Pertama,pelaksanaan wewenang mengatur Pemerintah Kota Yogyakarta telah berjalan baik dengan dibentuknya kebijakan-kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Kedua, pengaturan mengenai pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta memiliki dampak signifikan bagipeningkatan pelayanan kesehatan, yang ditunjukan dengan peningkatan jumlah sarana dan tenaga kesehatan berizin pasca dikeluarkannya Peraturan Daerah oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.]]>
<![CDATA[THE JUST DRUG DISTRIBUTION IN THE PERSPECTIVE OF WELFARE STATE ]]>
<![CDATA[Aktieva Tri Tjitrawati]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (585.731 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16083
<![CDATA[States have obligations to improve equitability of welfare and prosperity of the community. Pharmaceutical is one of the important and strategic industries because of its vital role to support the development of health sector. Lack of regulation on pricing-products, and diversion of social aspects in the drugs trade, either by government or industry, are associated with the paradigm that underlies regulation of the distributions. Prospective policy analysis and functional approach of law are used to find a level of balance of various interest related to the subject, and to find concepts as a basis to construct new paradigm on drugs distribution. Negara berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan. Industri farmasi merupakan salah satu industri penting dan strategis karena perannya yang vital menunjang pembangunan bidang kesehatan.Terdapat kecenderungan kurangnya peran Pemerintah dalam pricing policy obat, serta diabaikannya aspek sosial dalam perdagangan produk farmasi, baik oleh Pemerintah maupun industri farmasi. Carut marut ini berkaitan dengan ketidakjelasan paradigma yang berujung pada ketidakjelasan kebijakan yang melandasi tatanan distribusi obat. Makalah ini menggunakan analisis kebijakan prospektif dan pendekatan fungsional hukum untuk mengkaji kebijakan distribusi obat yang bersifat multi disiplin dan menemukan konsep baru untuk menemukan titik keseimbangan dari berbagai kepentingan terkait.]]>
<![CDATA[THE SIGNIFICANCE OF THE COMPLEMENTARITY PRINCIPLE WITHIN THE ROME STATUTE IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW ]]>
<![CDATA[Heribertus Jaka Triyana]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (566.823 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16074
<![CDATA[In practice, the application of the complementarity principle in the Rome Statute remains unclear, particularly with respect to the prioritization of national penal law jurisdiction. This paper willdiscuss the relevance of the complementarity principle to the development of a national criminal justice system and to the investigation and prosecution of the most serious crimes provided for in the Statute. It was concluded that the complementarity principle should be used to unravel the twisted development of the national criminal justice system in accordance with the provisions of international law. We need to establish our national criminal justice system as the main and foremost forum (hence, willing and able) in the process of investigating and prosecuting the most serious crimes on earth. Dalam praktik, aplikasi Asas Pelengkap (the complementarity principle) dalam Statuta Roma masihbelum jelas, khususnya terkait dengan pengutamaan (prioritization) yurisdiksi hukum pidana nasional. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas relevansi asas tersebut terhadap pembangunan sistem hukum pidana nasional dan terhadap penyelidikan dan penuntutan kejahatan paling serius yang diatur dalam Statuta. Disimpulkan bahwa Asas Pelengkap harus Mahkamah digunakan sebagai pengurai benang kusutpembangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum internasional supaya menjadi forum utama (mau dan mampu) dalam proses penyelidikan dan penuntutan kejahatan paling serius di muka bumi.]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS TERHADAP MODEL KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Janpatar Simamora]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.913 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16079
<![CDATA[One of the fundamental changes on judicial power in the third amendment of UUD 1945 is the distributionof judicial review power to Supreme Court and Constitutional Court. The Supreme Court has the highestjurisdiction to execute the cassation cases and authority to review inferior regulations under law. TheConstitutional Court has the power to review laws against UUD 1945. Unfortunately, the judicial reviewmodel has several potential problems which can ruin the implementation of legal principles. That is whysome changes have to be taken. Salah satu poin mendasar dari penataan kekuasaan kehakiman pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun1945 adalah dilakukannya pengaturan kewenangan judicial review atau hak menguji yang dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun ternyata model kewenangan judicial review semacam ini rentan melahirkan persoalan hukum yang dapat merusak pilar-pilar hukum, sehingga perlu dilakukan penataan ulang.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PRINSIP STRICT LIABILITY DAN PRECAUTIONARY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Mr. Imamulhadi]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.721 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16070
<![CDATA[The verdict of Bandung State Court No 49/Pdt.G/2003/PN.BDG about the application for compensation claim case of Dedi et.al, September 4, 2003 on the landslide of Mount Mandalawangi Kadungora Subdistrict Garut District, implemented the principle of strict liability and precautionary. The implementation of strict liability and precautionary principles has contradicted the laws, but has fulfilled the need of just in general. The judge’s verdict has given enlightenment to other judges on the duties of a judge in finding justice, and has offered a new understanding on the sources of law. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.BDG perihal Permohonan Gugatan Ganti Rugi perkara Dedi dkk, 4 September 2003 mengenai peristiwa longsor Gunung Mandalawangi Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, mengimplementasikan prinsip strict liability dan precautionaryprinciple. Implementasi prinsip strict liability dan precautionary telah bertentangan dengan Undang-Undang, namun berhasil memenuhi rasa keadilan secara umum. Putusan hakim telah memberikan pelajaran bagi hakim-hakim lainnya mengenai tugas hakim dalam menemukan keadilan, dan memberikanpemahaman baru mengenai sumber-sumber hukum.]]>
<![CDATA[EFFECTIVENESS OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION’S DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM ]]>
<![CDATA[Abdurrahman Alfaqiih]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (592.657 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16075
<![CDATA[Many WTO (World Trade Organization) member States have made use of the WTO dispute settlement mechanism. Nevertheless, the debate over the effectiveness of this mechanism is still happening and is animportant issue to be discussed. This article aims to explain the effectiveness of the WTO dispute settlement mechanism. Its time frame, participation (particularly developing countries) and its achievements areu sed to measure such effectiveness. This article concludes that the WTO dispute settlement mechanism effectively resolves the disputes among the members. Tidak sedikit negara-negara anggota WTO (World Trade Organization) memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa dagang internasional di WTO. Namun demikian, perdebatan tentang keefektifan mekanisme ini masih terus terjadi dan menjadi isu yang penting untuk dikaji. Tulisan ini bertujuan untukmenjelaskan argumentasi efektifitas mekanisme penyelesaian sengketa dagang internasional di WTO. Pendekatan waktu, partisipasi (khususnya negara berkembang) dan pencapaian menjadi tolak ukur pengukuran efektifitas mekanisme tersebut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dagang internasional di WTO berjalan secara efektif.]]>
<![CDATA[JUSTIFIKASI EFISIENSI SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ]]>
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.86 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16080
<![CDATA[Termination of employment by reason of efficiency without the enterprise has to be closed down is no tregulated in Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower. However, based on the Act, reason ofefficiency is not one of the prohibited reasons of termination. Through the interpretation of Article 151 and 153 of the Act, the employer may terminate the employment by reason of efficiency provided thatthe redundancy, the disclosure of information, efforts to prevent termination of employment, negotiation with workers’ representatives and based on good faith. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi tanpa tutupnya perusahaan tidak diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang tersebut, alasan efisiensi yang merupakan bentuk dari alasan ekonomi bukan merupakan salah satu alasan yang dilarang dalam pemutusan hubungan kerja. Melalui penafsiran Pasal 151 dan 153 UU No. 13 Tahun 2003, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja atas alasan efisiensi dengan syarat adanya kelebihan jumlah pekerja, adanya keterbukaan informasi, adanya upaya-upaya pencegahan agar pemutusan hubungan kerja tidak terjadi, dan musyawarah dengan perwakilan pekerja serta dilandasi oleh itikad baik.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS ADANYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Dian Ety Mayasari]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.237 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16071
<![CDATA[In marriage between husband and wife disputes often occur not infrequently accompanied by violence perpetrated by one party and led to divorce. One of the reasons that lead to divorce in Article 19 of Government Regulation No. 9 of 1975 was particularly severe cruelty or mistreatment to harm others. When one of the victims of domestic violence and can show strong evidence in the trial as well as husband and wife can not live together in a household, then the divorce petition can be granted court pursuant to Article 39 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974. Dalam perkawinan antara suami dan istri sering terjadi perselisihan yang tidak jarang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan mengakibatkan terjadinya perceraian. Salah satu alasan yang menyebabkan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain. Ketika salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menunjukkan bukti yang kuat dalam persidangan serta suami dan istri tidak bisa hidup bersama dalam sebuah rumah tangga, maka permohonan perceraian dapat diberikan sidang pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.]]>
