Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah

JIS
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Manado

ISSN : 16934202 EISSN : 25280368 DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.

Arjuna Subject : -

Articles 315 Documents

5 6 7 8 9

EKSISTENSI DAN PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA Edi Gunawan
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yangmembutuhkannya tidak membedakan agama, ras, budaya, keturunan, pangkat danjabatan, bahkan kaya atau miskin. Hal itu guna untuk mencapai kebenaran dankeadilan di depan hukum. Advokat dalam memberikan jasa hukum dapatberperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum, atau menjadi kuasa hukumatas nama kliennya. Advokat termasuk profesi yang mulia karena ia dapatmenjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baikyang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran danmenegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikanpembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Eksistensi dan peran seorangadvokat untuk beracara dan menggunakan jasanya di Pengadilan Agama samadengan eksistensi dan perannya di pengadilan umum. Walaupun perkara yangditangani berbeda dan masyarakat yang menggunakan jasa advokat diPengadilan Agama lebih sedikit. Tantangan seorang advokat untuk beracara danmenggunakan jasanya di Pengadilan Agama adalah tidak semua hukum acarayang berlaku di Pengadilan Agama diberlakukan juga di pengadilan umum,sehingga sebagian advokat yang menggunakan jasanya di Pengadilan Agamatidak menguasai sepenuhnya hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.Kata Kunci: Eksistensi, Peran, Advokat, Bantuan Hukum, Pengadilan Agama

PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq Di Pengadilan Agama Manado) Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 13, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Manado

Di dalam kehidupan rumah tangga sudah diatur berbagai macam hal terkait dengan kewajiban dan hak suami-isteri yang harus dipenuhi, namun pada prakteknya hak dan kewajiban yang sudah ditentukan itu sering luput dari perhatian baik itu suami maupun isteri, karenanya tidak bisa dihindari seringkali terjadi konflik didalam rumah tangga. dibanyak kasus perselisihan rumah tangga, kedua belah pihak (suami-isteri) tidak dapat dipertemukan (diselesaikan) untuk mencari jalan keluar bagaimana persoalan tersebut bisa terselesaikan, maka didalam fiqih munakahat diatur yang namanya Syiqaq. Tulisan ini akan fokus membahas tentang penyelesaian perkara gugat cerai yang didasarkan atas alasan Syiqaq, tulisan berbasis riset lapangan yakni mengambil studi kasus terhadap proses penyelesaian Syiqaq di pengadilan agama Manado. Riset ini menyuguhkan presentasi data kasus Syiqaq sejak tahun 2000 hingga 2003, lalu kemudian analisis kasus yang masuk di pengadilan agama Manado. hasil temuan adalah aplikasi penyelesaian perkara gugat cerai atas alasan syiqaq tetap mengacu jalur dan prosedur sistem hukum sebagai dasar pegangan. “penanganan perkara gugat cerai atas dasar syiqaq di Pengadilan Agama tetap mengacu pada sistem perundang-undangan berupa UU peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989, juga sistem syariat islam tentang masalah syiqaq”. Penanganan secara prosedural hukum dimaksudkan untuk “menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat islam.

KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dahlia H Ma'u
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

KKN adalah hal yang primitif dalam diri manusia dan akan selalu ada dan riil. Kelemahan iman dan tcrlalu meniper-turutkan hawa nalsu bisa mengakibatkan terpuruknya sikap moral dan mental yang baik. Untuk mengantisipasi tindakan korupsi, kolusi dan Nepotisme, diperlukan upaya-upaya konkrit berupa pendekatan preventif dan represif bagi kita semua komponen bangsa. Dan diperlukan upaya mereformasi iman dan akhlak pemimpin dan rakyatnya, serta penegakkan kebenaran dan keadilan demi terwujudnya masyarakat, bangsa yang baldatun thayyibatun warabbun ghofur

PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTANSI DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH Ridwan Ridwan
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Zakat, infaq dan shadaqah merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda yaitu transidental dan horizontal dalam pengertian bahwa yang terkait dengan peningkatan keimanan terhadap Allah SWT maupun peningkatan kualitas hubungan antar sesama manusia, serta dapat membantu dan membina kaum dhuafa maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Bila pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dititik beratkan pada peningkatan profesionalisme kerja, yang mengacu pada prinsip pengendalian intrn dimana rencana suatu organisasi dan semua metode dan tindakan yang dikoordinasi.Zakat merupakan sumber investasi jangka panjang dan sumber keuangan yang tidak pernah berhenti dan jumlahnya akan terus bertambah besar yang dapat meningkatkan ekonomi mustahiq. Oleh karena itu untuk menata pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah maka harus dikendalikan dengan system Akuntansi yang telah dirumuskan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No 45 tentang system akuntansi untuk organisasi non profit/nirlaba, yang secara umum pada prinsip akuntansi LAZ Baitul Maal yang memenuhi standar akuntansi, yakni Accountability, Auditable, Simplicity. Laporan keuangan yang harus disajikan oleh lembaga amil zakat meliputi: Neraca, Laporan sumber dan penggunaan dana, Laporan arus kas (cashflow), Laporan perubahan dana termanfaatkan, Catatan atas laporan keuangan.

GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (TINJAUAN USUL FIQIH) Rahmawati Rahmawati
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 2 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Good governance adalah istiah yang digunakan ditentukan dalam literatur pembangunan untuk menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga publik melakukan urusan publik dan mengelola sumber daya publik untuk menjamin realisasi hak asasi manusia. Pemerintahan menggambarkan "proses pengambilan keputusan dan proses dengan mana keputusan diimplementasikan (atau tulak diimplementasikan)'. Good Governance Ini dapat berlaku untuk perusahaan, internasional, nasional, pemerintahan lokal atau interaksi antara sektor-sektor lain dari masyarakat. Konsep "good governance' sering muncul sebagai model untuk membandingkan ekonomi (yang) tidak efektif atau lembaga politik dengan ekonomi yang layak dan juga lembaga politik. Karena pemerintah yang paling "sukses" dalam dunia kontemporer adalah negara demokrasi liberal yang terkonsentrasi di Eropa dan Amerika negara-negara 'lembaga senng menetapkan standar yang digunakan untuk membandingkan negara-negara lain institusi Karena pemerintahan yang baik panjang dapat difokuskan pada suatu bentuk pemerintahan, organisasi bantuan dan otoritas negara-negara maju sering akan fokus arti pemerintahan yang baik untuk satu sel persyaratan yang sesuai dengan agemla organisasi, membuat "good governance" menyiratkan banyak hal yang berbeda dalam konteks yang berbeda

JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN EKSISTENSI YURIDISNYA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN Hasyim Sofyan Lahilote
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 2 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Dalam dunia kedokteran terdapat dua penerapan aturan hukum yang mempunyai kekuatan yang sama dalam bentuk perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa antara pasien dan dokter, jika terjadi wanprestasi antara salah satu pihak. Yaitu uu no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan uu no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini dimungkinkan karena timbulnya berbagai penafsiran tentang hubungan antara pasien dan dokter itu sendiri apakah termasuk dalam hubungan bersifat untung rugi atau bersifat sosial.

PEMBIAYAAN GADAI EMAS KONVENSIONAL DAN SYARIAH Laily Nurhayati; Radjab Djamali
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 14, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Manado

Financing system used in gold pawn transactions in Indonesia are conventional and shar’i. Conventional system is employed only by pawnshops owned by the government, namely “Pegadaian”. Meanwhile,the sharia system is employed by sharia private banks, sharia business units, and sharia pawnshops. Gold mortgage finance at pawnshops is calculated based on the loan amount multiplied by interest multiplied the number of days. Meanwhile, gold mortgage finance at sharia pawnshops and sharia banks as well as Islamic business is calculated based on the estimated value (collateral/gold) multiplied by the interest multiplied by the number of days. The results obtained for the amount of financing (loans) is the same, but smaller nominal interest is obtained when it calculated using the Islamic system. However, the numberof shariadebtors is still very small compared to the conventional debtors.

KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG AT-TAS’IR AL-JABARI Evra Willya
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 11, No 2 (2013)
Publisher : IAIN Manado

At-tas’ir al-jabari adalah intervensi pemerintah dalam menetapkan harga komoditi barang yang beredar di pasar. Islam mengakui kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain, dimana setiap individu diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kehidupannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemashlahatan masyarakat. Karena tujuan utama perekonomian Islam adalah agar hubungan ekonomi manusia berdiri diatas landasan gotong royong, saling cinta kasih, kejujuran, keadilan, selain itu juga menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat. Menutup lubang-lubang yang akan menyebabkan kekayaan bertumpuk pada tangan beberapa individu saja. Semua itu harus berdasarkan syari’at Islam. Pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar apabila mereka melakukan ihtikar. Bahkan Pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditi, manfaat, dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat. Untuk itu pihak pemerintah sebaiknya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditi yang menyangkut keperluan orang banyak. Sistem pasar dalam ekonomi Islam adalah system pasar bebas yang di atur oleh hukum penawaran dan permintaan disertai system persaingan sempurna yang tidak membawa kepada kemudaratan dan kezhaliman. Ketika didapati kemudaratan dan kezhaliman, maka pemerintah dibolehkan untuk intervensi dalam pasar. Di kalangan Fukaha’, mekanisme pasar sudah dibicarakan walaupun masih dalam pola yang sederhana. Ulama Syafi’iyah dan Hanabalah melarang pematokan harga secara mutlak, sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan pematokan harga pada kasus-kasus tertentu

DIKOTOMI GENDER (Sebuah Tinjauan Sosiologis) Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Perempuan di arena publik maupun domestik, secara umum mengalami subordinasi, marginalisasi, dan kliminasi dalam berbagai variasi. Hal ini an tara lain inflasi bahkan nilai-nilai sosial budaya yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua, yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dibandingkan lakilaki. Dikotomi gender mengakibatkan posisi perempuan semakin terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Rekonstruksi peran gender perempuan dan laki-laki merupakan hal penting yang perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat, laki-Iaki dan perempuan. Persoalan subordinasi marginalisasi dan perempuan adalah persoalan masyarakat, persoalan bersama laki-Iaki dan perempuan. Mendiamkan ketidakadilan struktural dan penindasan perempuan berarti melanggengkan dehumanisasi laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggengkan ketidakadilan dan penindasan perempuan, sementara perempuan mengalami dehumanisasi karena terus-rnenerus tertindas.

HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy) Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Manado

Hadits bukanlah teks suci sebagaimana Al-Quran. Namun, hadits selalu menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran dan menempati posisi penting dalam kajian keislaman. Mengingat penulisan hadits yang dilakukan ratusan tahun setelah nabi Muhammad SAW wafat, maka banyak terjadi silang pendapat terhadap keabsahan sebuah hadits. sehingga hal tersebut memunculkan sebagian kelompok meragukan dan mengingkari akan kebenaran hadits sebagai sumber hukum. Tulisan ini akan fokus membahas tentang telaah terhadap penetapan kesahihan hadits sebagai sumber hukum menurut Imam Syafii. Tulisan ini menggunakan metode library research dengan studi analisa teks, karena itu penulis merujuk langsung kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi`I dan melakukan perbandingan dengan kitab yang ditulis oleh para muhadits. Temuan dalam riset ini bahwa tentang perdebatan soal keshahihan hadits sebagai sumber hukum dalam Islam, al-Syäfi'iy nampak beıpegang pada pendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam hadis berada dalam hukum-hukum Alquran; Dengan katalam, hadis Nabı dapat saja menambah hukum yang ada dalam Alquran. Ia mengatakan bahwa wujud perintah yang ada, baik dan alquran maupun hadis, adalah berpangkal dari sumber yang sama, meskipun melalui jalur yang berbeda.

Page 7 of 32 | Total Record : 315

5 6 7 8 9

Filter by Year

2003 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 23, No 2 (2025) Vol 23, No 1 (2025) Vol 22, No 2 (2024) Vol 22, No 1 (2024) Vol 21, No 2 (2023) Vol 21, No 1 (2023) Vol 20, No 2 (2022) Vol 20, No 1 (2022) Vol 19, No 2 (2021) Vol 19, No 1 (2021) Vol 18, No 2 (2020) Vol 18, No 1 (2020) Vol 17, No 2 (2019) Vol 17, No 1 (2019) Vol 16, No 2 (2018) Vol 16, No 1 (2018) Vol 15, No 2 (2017) Vol 15, No 1 (2017) Vol 14, No 2 (2016) Vol 14, No 1 (2016) Vol 13, No 2 (2015) Vol 13, No 1 (2015) Vol 12, No 2 (2014) Vol 12, No 1 (2014) Vol 11, No 2 (2013) Vol 11, No 1 (2013) Vol 10, No 2 (2012) Vol 10, No 1 (2012) Vol 9, No 2 (2011) Vol 9, No 1 (2011) Vol 8, No 2 (2010) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 2 (2009) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 2 (2008) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 2 (2007) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 2 (2005) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 2 (2004) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 2 (2003) Vol 1, No 1 (2003) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Faradila Hasan

Contact Email
Faradila Hasan

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Faradila Hasan

Contact Email Faradila Hasan

Phone -

Journal Mail Official jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id

Editorial Address -

Location Kota manado, Sulawesi utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Faradila Hasan

Contact Email
Faradila Hasan

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA