Garuda - Garba Rujukan Digital

Mitos Pernikahan Bahu Laweyan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Spandan Desa Mindahan Kidul Kec. Bate Alit Kab. Jepara) Samsul Wahyudi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v6i2.2108

Perkawinan perempuan bahu laweyan dalam budaya Jawa sebagai suatu tradisi yang disakralkan. Hal itu dimaksudkan sebagai suatu perwujudan doa agar kedua mempelai dan juga keluarganya mendapatkan hal-hal yang terbaik dan jauh dari malapetaka yang tidak diinginkannya. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, untuk memunculkan aspek-aspek yang melingkupi tradisi tersebut. Dan jenis kajian ini adalah kajian pustaka, dengan yang merujuk pada referensi yang relevan. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan analisis secara deskriptif. Kajian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban terkait praktik mitos pernikahan bahu laweyan dan pandangan hukumnya dalam hukum Islam. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa tradisi pernikahan bahu laweyan bertentangan dengan nash.

Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam Rinda Setyowati
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v7i1.2110

Abstract This study is intended to understand more deeply related to the concept of dowry according to Imam Syafi'i and the Compilation of Islamic Law, for this reason this study was carried out using the library method, namely examining the subject matter by examining books and fiqh books that are related to the problems that the researcher is studying. do. From this discussion, it can be concluded that, firstly, the position of the dowry according to Imam Syafi'i is not included in the pillars of marriage. Second, regarding several dowry provisions in marriage, some of Imam Syafi'i's opinions are very influential in the Compilation of Islamic Law, as in Articles 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, and 38 except for the issue of adding a dowry. For the payment of the addition of a dowry, his opinion has no effect on the Compilation of Islamic Law which is not mentioned in it, on the grounds that the addition of a dowry only occurred during the time of the previous madhhab scholars. If at this time it can happen because it is motivated by several cultural factors or customary law, not the Marriage Law.AbstrakKajian ini dimaksudkan untuk memahami lebih dalam terkait konsep mahar menurut Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam, untuk itu kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yaitu meneliti pokok permasalahan dengan mengkaji buku-buku maupun kitab-kitab fiqih yang ada kaitannya dengan permasalahan yang peneliti lakukan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa, pertama mengenai kedudukan mahar menurut Imam Syafi’i bukan termasuk rukun dalam perkawinan. Kedua, mengenai beberapa ketentuan mahar dalam perkawinan sebagian pendapat Imam Syafi’I sangat berpengaruh dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dalam Pasal 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38 kecuali masalah penambahan mahar. Untuk pembayaran penambahan mahar pendapat beliau tidak berpengaruh dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak disebutkan didalamnya, dengan alasan bahwa penambahan mahar hanya terjadi pada zaman ulama madzhab terdahulu. Seandainya pada zaman sekarang dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor kebudayaan atau hukum adat bukan Undang-Undang Perkawinan.

Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi‘i Sobirin Sobirin
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v7i1.2111

AbstractThis study is intended to explore the provisions of Islamic law from Imam Syafi'i's point of view regarding the practice of the marriage contract carried out by using writing which is due to an obstacle for the groom to be present in person at the marriage contract assembly, and / or practice the marriage contract using sign language because the groom is not able to speak properly. This study is conducted qualitatively based on literature review which refers to the mu'tabar books of Imam Syafi'i. The results of this study explain that the majority of scholars, and specifically in the book al Umm by Imam Syafi'i, state that the marriage contract is permitted to use writing provided that the prospective bride is accompanied by a representative and evidence of the authentic information of the prospective groom. Likewise, it is permissible for the marriage contract to use a sign provided that there is no ability to write, then it may be with clear or sharih signs.AbstrakKajian ini dimaksudkan untuk mendalami ketentuan hukum Islam dalam sudut pandang Imam Syafi‘i tentang praktik akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan tulisan yang dikarenakan adanya halangan bagi pengantin pria untuk hadir secara langsung di majelis akad nikah, dan atau praktik akad nikah dengan menggunakan bahasa isyarat yang dikarenakan pengantin pria tidak mampu berbicara dengan baik. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan mendasarkan pada kajian kepustakaan yang merujuk pada kitab-kitab mu‘tabar dari Imam Syafi‘i. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa mayoritas ulama, dan secara khusus dalam kitab al-Umm karya Imam Syafi’i menyatakan diperbolehkannya akad nikah menggunakan tulisan dengan ketentuan calon pengantin wanita disertai wakil dan bukti tentang keterangan yang ontentik dari calon pengantin pria. Demikian pula diperbolehkan akad nikah menggunakan isyarat dengan ketentuan tidak ada kesanggupan untuk menulis, maka boleh dengan isyarat yang sharih atau jelas.

Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan Nur Hidayah
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v7i1.2149

The discussion on the substance of verses 32 and 33 of Surah an-Nur is intended to examine more deeply the suggestion to marry or to postpone it. The consideration is that when examined textually the verse tends to appear contradictory. Therefore, it is necessary to discuss the substance of the verse, which this time will be discussed qualitatively-descriptively to capture the strategic aspects underlying the verse. The discussion is carried out by referring to the related library data. The results of the discussion show that the verse holds the meaning of strengthening monotheism to Allah SWT in determining the fate of its servants. And also Allah SWT commands us to be patient from getting married, if we are unable to provide household groceries later.Pembahasan tentang substansi ayat 32 dan 33 surat an-Nur dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam tentang anjuran menikah atau menundanya. Pertimbangannya adalah bahwa ketika ayat tersebut dikaji secara tekstual cenderung tampak adanya kontradiksi. Oleh karena itu, perlu kiranya ada pembahasan substansi dari ayat tersebut, yang kali ini akan dibahas secara kualitatif-deskriptif untuk menangkap aspek-aspek strategis yang melatarbelakangi ayat tersebut. Pembahasan dilakukan dengan merujuk pada data pustaka yang terkait. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa ayat tersebut menyimpan makna penguatan ketauhidan kepada Allah Swt dalam menentukan nasib hambanya. Dan juga Allah Swt Swt memerintahkan kita untuk bersabar dari menikah, jika tidak mampu memberikan belanja keperluan rumah tangga nantinya.

TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK NGELANGKAHI DI DESA BAWU BATEALIT JEPARA Sri Puji Lestari
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v7i1.2596

This study aims to understand the tradition of ngestepi marriage carried out by the people of Bawu Village which is usually carried out every time a sister's marriage precedes her brother, in addition to understanding clearly from the perspective of 'urf whether the law of the tradition of skipping marriage is contrary to Islamic Shari'ah or not. This study uses a juridicalsociological approach, using a qualitative research type using field research methods. To obtain the data used the method of observation, interviews and documentation. The results of this study state that, first, the implementation of the marriage is carried out in the morning before the bride and groom carry out the qabul consent. Before the procession begins, the whole family and all family members perform prayers. After that, the bride-tobe sungkeman to her sister, then the bride-to-be's sister expresses her sincerity to be willing to be stepped over, and the bride-to-be (sister) hands over the money or goods to her sister. Then the older brother holds the wulung sugarcane tied with roasted ingkung while holding hands with the younger brother then both of them step over the tumpeng golong three times. After all the wedding processions are over, it is followed by eating with family and relatives. Second, based on the perspective of 'urf, the tradition of skipping marriage in Bawu Village has become a custom that applies in the community and has been in effect for a long time and has no conflict with the texts of the Qur'an and Hadith, then these customs are permissible and permissible. Can be done as long as it does not conflict with Islamic law Penelitian ini bertujuan untuk memahami tradisi pernikahan ngelangkahi yang dilaksanakan masyarakat Desa Bawu yang telah biasa dilaksanakan setiap ada pernikahan sang adik mendahului kakaknya, selain itu untuk memahami secara nyata berdasarkan perspektif ‘urf apakah hukum tradisi pernikahan ngelangkahi berlawanan dengan Syari’at Islam atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode lapagan (field research). Untuk memperoleh data digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pertama, pelaksanaan pernikahan ngelangkahi dilaksanakan pagi hari sebelum calon pengantin melaksanakan ijab qabul. Sebelum prosesi dimulai seluruh keluarga dan seluruh anggota keluarga melaksanakan do’a. Setelah itu, calon pengantin sungkeman kepada kakaknya, kemudian kakak calon pengantin mengutarakan keikhlasannya untuk bersedia dilangkahi, dan calon pengantin (adik) menyerahkan uang atau barang pelangkahan kepada sang kakak. Kemudian kakak memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung bakar sambil berpegangan tangan dengan adik kemudian keduanya melangkahi tumpeng golong sebanyak tiga kali. Setelah semua prosesi pernikahan ngelangkahi selesai, dilanjutkan makan bersama keluarga dan kerabat. Kedua, Berdasarkan perspektif ‘urf tradisi pernikahan ngelangkahi di Desa Bawu sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama serta tidak memiliki pertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Hadits, maka adat istiadat tersebut memiliki hukum mubah (boleh) dan boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

Pengaruh Tahun Duda Terhadap Pernikahan di KUA Kec. Pati Kab. Pati Shobri Asykur
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v8i1.2598

This research is to find out how much influence the Year of Widower has on the event of marriage at the KUA, Pati District, Pati Regency. This study uses a qualitative type of research with sociological juridical methods, namely research conducted in order to find out how the law runs (applies) in the Pati District area. In analyzing this research, the author uses an analytical approach that seeks to describe, analyze and assess the data related to the problem. Communities in the Pati District, Pati Regency, in carrying out wedding celebrations, some of the community still have an influence on the number of days, markets, months, and the Year of Widower. The impact of different types of education can almost certainly be their mindsets are also different. For people who still believe in these calculations, on average, it is caused by the teachings of their ancestors who passed down the science of counting. However, for people who are educated and understand the teachings of Islam, they begin to think ahead and use logic and Islamic teachings sourced from the Qur'an and hadith, thus they no longer use the calculation of days, markets, months and years of widowhood. So, whenever they want to carry out their wedding celebration, they are not affected by the calculation. The author wants to try to examine in more depth, how much influence the Year of Divorce has on marriage events in the KUA Pati District, Pati District, supported by data from the Pati District KUA and community participation in the Pati District, Pati District. Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tahun Duda terhadap peristiwa Nikah di KUA Kec. Pati Kab. Pati. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana hokum itu berjalan(berlaku) di wilayah Kecamatan Pati. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakanpendekatan – analisis yang berusaha menggambarkan, menganalisadan menilai data yang terkait dalam masalah. Dalam penelitin ini penulis berusaha mengidentifikasi aspek aspek yang terkait dengan fenomena yang terjadi ketika akan memasuki Tahun Duda dengan cara menggali informasi dari petugas yang ada di KUA Kec. Pati, perangkat Desa yang mengurusi tentang pernikahan (P3N) serta masyarakat di wilayah kecamatan Pati Kabupaten Pati secara luas. Menurut petugas terkait dalam praktek pelaksanaan pernikahan yang dilakukan pada Tahun Duda memang agak sedikit berkurang, bahkan sebagian ada yang tidak berani sama sekali untuk melaksanakan pernikahan pada Tahun Duda. Masyarakat di wilayah Kec. Pati Kab. Pati dalam melaksanakan hajatan pernikahan sebagian masyarakatnya masih ada yang berpengaruh hitungan hari, pasaran, bulan, dan tahun duda. Dampak aneka ragam pendidikan yang berbeda bisa hampir dipastikan pola pikir mereka juga berbeda. Bagi masyarakat yang masih percaya dengan perhitungan tersebut rata-rata disebabkan oleh ajaran leluhurnya yang mewariskan ilmu hitungan tersebut. Namun bagi masyarakat yang sudah berpendidikan dan memahami ajaran Agama Islam, mereka mulai berfikir maju dan menggunakan logika serta ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits, dengan demikian mereka sudah tidak menggunakan perhitungan hari, pasaran, bulan dan tahun duda. Sehingga, kapanpun mereka hendak melaksanakan hajatan pernikahan mereka tidak terpengaruh dengan hitungan tersebut. Penulis ingin mencoba mengkaji lebih mendalam, seberapa besar pengaruh tahun duda terhadap peristiwa nikah di KUA Kec. Pati Kab. Pati dengan didukung data dari KUA Kec. Pati dan partisipasi masyarakat di wilayah Kec. Pati Kab. Pati.

Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif MUI Jepara Asep Rojudin
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v7i2.2604

An analysis of article 53:pregnant marriages is reviewed by the Indonesian Ulama Council (MUI). Syariah and Law faculty of Nahdlatul Ulama Islamic University (UNISNU) Jepara. This study aims to determine the correlation between the Compilation of Islamic Law (KHI) of the Indonesian Ulama Council and how the views of the Indonesian Ulama Council (MUI) on article 53 KHI (marrying pregnant). This research includes into qualitative research. In analyzing this research, the author uses a juridical-normative method that is research on the principles of law carried out on legal norms which are the standards for behaving or doing appropriate deeds. The Indonesian Ulama Council, which has an important role and authority in arguing or giving legal opinions in the midst of society and its used as an influential consideration for the Islamic community, especially Jepara Regency, has a lot of marriage dispensations in the Jepara District Religion Court for various reasons, but one of them is the occurrence of pregnant marriages (pregnancy outside marriage) in Jepara district. So the writter intends to conduct an analysis of article 53 of the Compilation of Islamic Law which will be reviewed from the views of the Indonesian Ulama Council, especially in Jepara district. The Compilation of Islamic Law has been regulated, as a consideration of marriage dispensation which until now has been made a decision and an alternative to save the family's good and efforts to keep a child from being pregnant as a result. With Article 53 KHI and the opinion of the Jepara Regency MUI which has been written in the contents of a scientific work which consists of the correlation between KHI and MUI in establishing a law, and the MUI's view of article 53 KHI which discusses marriage intermarriage with the scope of Jepara district. Based on this research it can be concluded that pregnancy marriage in this thesis provides the view that the MUI explained: pregnant marriages should be legally married as soon as possible and written legally in KUA with men who doing the sex out of marriage with a duration of time before 6 months pregnancy, so the child gas a nasab from his father. Analisis pasal 53 KHI tentang kawin hamil di tinjau dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fakultas Syariah dan Hukum UniversitasIslam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui korelasi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Ulama Indonesia dan bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang KHI pasal 53 (kawin hamil). Penelitian ini termasuk Penelitian kualitatif. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Majelis Ulama Indonesia yang memiliki peran penting dan wewenang dalam berpendapat atau memberikan opini hukum di tengah-tengah masyarakat dan dijadikan suatu pertimbangan yang berpengaruh bagi masyarakat Islam khususnya Kabupaten Jepara, banyak sekali dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dengan berbagai alasan, namun salah satunya karena terjadinya kawin hamil (hamil di luar nikah) di kabupaten Jepara. Maka penulis bermaksud melakukan analisis terhadap pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang akan di tinjau dari pandangan Majelis Ulama Indonesia khususnya di kabupaten Jepara. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur, sebagai pertimbangan dispensasi nikah yang sampai saat ini dijadikan keputusan dan alternatif untuk menyelamatkan nama baik keluarga maupun upaya dalam menjaga nasab seorang anak hasil dari kawin hamil. Dengan pasal 53 KHI dan pendapat MUI kabupaten Jepara yang telah ditulis di dalam isi karya ilmiah yang terdiri dari korelasi KHI dengan MUI dalam menetapkan suatu hukum, dan pandangan MUI mengenai pasal 53 KHI yang membahas tentang kawin hamil dengan ruang lingkup wilayah kabupaten Jepara. Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya Kawin hamil pada skripsi ini memberikan pandangan bahwa MUI mejelaskan: kawin hamil harus sesegera mungkin dinikahkan secara sah dan tercatat di KUA dengan pria yang menghamilinya dengan durasi waktu sesbelum 6 bulan di dalam kandungan agar anak tersebut memiliki nasab dari ayahnya.

Tinjauan UU Wakaf Terhadap Peran BWI dalam Pelaksanaan Wakaf Uang di Jepara Imron Choeri; Syahrul Adhim
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v7i2.2606

This study aims to determine how the role of BWI in the implementation of cash waqf in Jepara, whether it is in accordance with the waqf law in Indonesia, especially cash waqf. This study uses a sociological juridical approach, the type of qualitative research, and descriptive analysis methods. Data collection methods used are primary and secondary legal data. The results of this study state that, First, cash waqf conducted by BWI Jepara is accordance with the legal system and regulations in force in Indonesia, namely in accordance with Law Number 41 of 2004 concerning waqf because it is still not optimal in the implementation of the Act. Second, cash waqf conducted by BWI Jepara is still limited to state civil servants and government officials in Jepara have not touched the wider community aspect due to the low public understanding of cash waqf. Third, BWI Jepara as a cash waqf nair which initially only placed cash waqf funds into Islamic banks with the concept of wadiah (deposit) needs to seek to empower cash waqf assets to a more productive sector.Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BWI dalam pelaksanaan wakaf uang di Jepara, apakah sudah sesuai dengan Undang-undang perwakafan di Indonesia khususnya wakaf uang. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis kajian kualitatif dan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data hukum primer dan sekunder. Hasil kajian ini menyatakan bahwa Pertama, wakaf uang yang dilakukan oleh BWI Jepara sesuai dengan sistem dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yakni sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebab masih belum maksimal dalam implementasi atas Undang-undang tersebut. Kedua wakaf uang yang dilakukan oleh BWI Jepara masih terbatas terhadap aparatur sipil negara dan pejabat pemerintahan yang ada di Jepara belum menyentuh aspek masyarakat secara luas disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang. Ketiga, BWI Jepara sebagai nażir wakaf uang yang semula hanya menempatkan dana wakaf uang ke bank syariah dengan konsep wadiah (titipan) perlu mengupayakan pemberdayaan harta wakaf uang ke sektor yang lebih produktif.

Analisis Yuridis Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah Jepara Muhammad Chabiburrahman
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v7i2.2610

The purpose of waqf is to promote the general welfare. The issue of cash waqf which includes its understanding, management and certification has been regulated in the Legislation. However, until now there are still Islamic financial institutions that are less aware of the importance of managing cash waqf. We need to know that cash waqf has benefits that can be obtained by the wider community and for the long term. In contrast to waqf in general, which is only in the form of immovable objects such as buildings and land or other immovable objects whose benefits are only felt by some people who are around the waqf land. Therefore, the authors are interested in examining the Juridical Analysis of the Implementation of Cash Waqf at BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara in 2018. The purpose of this study was to determine the management of cash waqf at BMT Mitra MU and also to find out whether the management of cash waqf at BMT Mitra MU was in accordance with the waqf law in Indonesia. This research belongs to the type of qualitative research, by collecting data from oral and written sources, oral sources obtained through observations and interviews by researchers with the BMT Funder Officer in analyzing this research, the authors use the Juridical-Sociological method which describes, analyzes and assesses data related to the problem. cash waqf management in 2018. The results of the research are that BMT Mitra Muamalah has been using cash waqf for approximately three years and has collected more than 100 million more waqf funds in two years but in 2018, BMT stopped accepting waqf on the grounds legality as an LKS in accordance with the provisions of the waqf law.Tujuan dari wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Persoalan tentang wakaf tunai yang meliputi pengertian, pengelolaan dan juga sertifikasinya telah diatur dalam Peraturan PerundangUndangan. Namun sampai sekarang masih ditemukan lembaga keuangan syariah yang kurang menyadari bahwa betapa pentingnya pengelolaan wakaf tunai. Perlu kita ketahui bahwa wakaf tunai mempunyai manfaat yang bisa diperoleh masyarakat luas dan untuk jangka panjang. Berbeda dengan wakaf pada umumnya yang hanya berupa benda tidak bergerak seperti bangunan dan tanah ataupun benda tidak bergerak lainnya yang manfaat nya hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat yang berada disekitar tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti Analisis Yuridis Pelaksanaan Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara Tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai di BMT Mitra MU dan juga untuk mengetahui apakah pengelolaan wakaf tunai di BMT Mitra MU sudah sesuai dengan Undang-Undang wakaf di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data dari sumber lisan dan tulisan, sumber lisan didapat melalui observasi dan wawancara oleh peneliti dengan Funder Officer BMT dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode Yuridis-Sosiologis yang menggambarkan, menganalisa dan menilai data terkait dengan masalah pengelolaan wakaf tunai tahun 2018. Hasil penelitian yang diperoleh ialah, bahwa BMT Mitra Muamalah ini sudah kurang lebih tiga tahun mengaplikasikan wakaf tunai dan telah menghimpun kurang lebih 100 juta lebih dana wakaf dalam dua tahun akan tetapi pada tahun 2018, BMT berhenti menerima wakaf dengan alasan legalitas sebagai LKS yang sesuai ketentuan Undang-Undang wakaf.

Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017 Suparno Suparno
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v8i1.2601

Underage marriage for women deals with a person's physical condition as a level of mental readiness that has not reached maturity including the formation of identity and social identity as a teenager who incidentally in the search period of identity. The objectives of this study were to identify divorce due to early marriage, early marriage and divorce factors, with two early preliminary variables, the second variable of divorce. To get the theoretical proposition and paradigm concerning divorce due to Early Marriage case study in KUA Keling Sub-district, Jepara District in 2017. Therefore, the thing that must be taken seriously by all KUA Keling Sub- district stakeholders is how to overcome the early marriage phenomenon that occurs with efforts to provide understanding to the community at that age. Directly why the case of divorce due to early marriage and divorce factors due to early marriage. The type of research used is field research with qualitative approach. The type of research the authors do is qualitative research using field research instruments. About what is experienced by the subject of research holistically and by way of description in the form of words and languages in a special context that is natural and by utilizing various scientific methods. (Tohirin, 2012: 30), namely: (1) Suspected of many early marriages, led to the divorce case study in KUA Keling Subdistrict (2) Suspected, early marriage factor became the main cause of divorce case study in KUA Kecamatan Keling. The results of research with qualitative approach based on the descriptions and research results, it can be concluded that the divorce in KUA subdistrict rivet of early marriage indicator factor. that most 29.30% of married couples who claim to be the reason they are divorced are economic factors and there is no responsibility resulting from the selfish attitudes of each marriage partner, mutual suspicion, disharmony in the household, disputes and infidelity and no hope of living in harmony in the household. Seeing the phenomenon that the number of divorce cases in Kecamatan Keling that has increased from year to year that early marriage is very vulnerable to divorce, it is appropriate and should be early marriage is minimized, or even banned.Pernikahan di bawah umur bagi wanita berhubungan dengan kondisi fisik seorang sebagai tingkatan kesiapan mental yang belum mencapai kematangan termasuk pembentukan identitas diri dan identitas sosial sebagai remaja yang notabene dalam masa pencarian identitas. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi perceraian akibat pernikahan dini, faktor-faktor pernikahan dini dan perceraian, dengan dua variabel faktor awal pernikan dini, variabel kedua perceraian. Untuk mendapatkan proposisi teoritis dan paradigma yang menyangkut perceraian akibat Pernikahan Dini studi kasus di KUA Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tahun 2017.Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan secara serius oleh seluruh stakeholders KUA Kecamatan Keling adalah bagaimana mengatasi fenomena pernikahan dini yang terjadi dengan upaya memberikan pemahaman pada masyarakat pada usia tersebut. Secara langsung mengapa kasus perceraian akibat pernikahan dini dan faktor perceraian akibat pernikahan dini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan. Tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkanberbagai metode ilmiah. (Tohirin, 2012 : 30), yaitu : (1) Diduga banyak pernikahan dini, menimbulkan terhadap perceraian studi kasus di KUA Kecamatan Keling (2) Diduga, faktor pernikahan dini menjadi penyebab utama perceraian studi kasus di KUA Kecamatan Keling. Hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif berdasarkan uraian-uraian dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian yang ada di KUA kecamatan keling dari faktor indikator pernikahan dini. bahwa 29.30 % pasangan perkawinan yang menyatakan alasan mereka bercerai adalah faktor ekonomi dan tidak ada tanggungjawab yang diakibatkan sikap egois dari masing-masing pasangan perkawinan, saling curiga, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perselisihan dan perselingkuhan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga. Melihat fenomena bahwa banyaknya kasus perceraian di Kecamatan Keling yang telah meningkat dari tahun ketahun bahwa pernikahan dini yang sangat rentan dengan perceraian, maka sudah selayaknya dan seharusnya pernikahan dini diminimalisir, atau bahkan di larang.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. jepara,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. jepara, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. jepara,

Jawa tengah

INDONESIA