cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jepara,
Jawa tengah
INDONESIA
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
Published by Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
ISSN : 23560150     EISSN : 26146878     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia. The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.
Arjuna Subject : -
Articles 170 Documents
 7   8   9   10   11 
Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif Di BAZNAS Jepara nur kholis; Zain Kholisatul Ma’rufah
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v6i1.1369

Abstract

Langkah inovatif BAZNAS Jepara dalam pemberdayaan zakat produktif layak untuk dilakukan kajian secara mendalam, mengingat di tempat lain, dalam pengelolaannya tidak lebih dari sebatas pemenuhan kebutuhan konsumtif bagi mustahik zakat. Oleh karena itu kajian ini dimaksudkan untuk menjelaskan praktik pemberdayaan zakat produktif tersebut berikut tinjauannya dalam maqashid syariah. Jenis kajian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode kajian lapangan. Hasil dari kajian ini dapat dinyatakan bahwa langkah pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terlebih bagi para mustahik zakat, oleh karena itu langkah inovatif  tersebut sangat efektif dan beralasan secara syariat dalam rangka memastikan terwujudnya kemaslahatan.
Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kec. Tahunan Kab. Jepara) Alfa Syahriar; Arina Manasika
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v5i2.1318

Abstract

Kajian ini dimaksudkan untuk menelisik lebih dalam tentang praktik pembagian warisan bagi ahli waris dalam kondisi cacat mental di desa Mantingan, dan juga untuk mendedahkannya dalam pandangan hukum waris Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari kajian ini dapat dijelaskan bahwa proses pembagian warisan untuk ahli waris cacat mental di desa Mantingan yaitu dengan musyawarah keluarga dan adanya seorang pengampu untuk menjaga dan mengelola harta warisan ahli waris cacat mental.  Kedua ditinjau berdasarkan hukum waris Islam praktik tersebut mempunyai kesesuaian dengan ketentuan dalam kaidah hukum waris Islam yaitu dari sebab mendapatkan warisan yakni didahului meninggalnya seseorang. Selain itu mengenai sebab-sebab mewarisi. Dalam pembagian warisan ahli waris cacat mental di Desa Mantingan yaitu dengan adanya pengampu yang mengelola harta warisanya. Jumlah bagian warisan tidak sesuai dengan hukum waris Islam tidak dibagi menggunakan pola dua banding satu antara laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan hukum Islam.
Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr) Kolilah Kolilah
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v6i2.1643

Abstract

Penelitian ini mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama dalam putusan PA Nomor 900/Pdt.G/PA.Jpr. Pada perkara tersebut, yang menjadi alasan dibatalkannya pernikahan adalah tergugat I telah melakukan pernikahan yang kedua dengan tergugat II tanpa izin dari penggugat sebagai istri pertama. Tergugat I juga terbukti melakukan pemalsuan identitas untuk dapat menikah dengan tergugat II. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah. Hal ini sesuai dengan pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut tehadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 28 UU No.1 Tahun 1974. mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap pembagian harta bersama, penelitian ini tidak ada pembagian harta bersama antara suami istri yang dibatalkan perkawinannya tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 28 UU Nomor 1 tahun 1974, yang mana tidak ada pembagian harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan, jika ada perkawinan terdahulu.
KAJIAN MENGENAI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PEMAHAMAN HUKUM SANTRI (Studi Yuridis Sosiologis di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit) Mayadina Rohmi Musfiroh; Muhammad Idkholus Surur
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v4i2.1375

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan-ketimpangan tentang nikah sirri atau pentingnya pencatatan perkawinan di masyarakat awam, Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsepsi perkawinan di Indonesia ?, dan (2) Bagaimana pemahaman hukum santri Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang pencatatan perkawinan di Indonesia ?.Penelitian ini menggungakan metode Kualitatif yang bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Penelitian ini menyimpulkan hasil peneliti dapatkan dari sample yang peneliti ambil dari santri Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang pencatatan perkawinan dikategorikan menjadi dua, yaitu wajib muthlak tanpa alasan atau pengecualian dan hukum bisa berubah dalam keadaan khusus.Peneliti menyarankan bahwa perlunya penelitian lebih lanjut yang menjadi obyek penelitian sehingga hasil penelitian yang didapatkan akan semakin beragam.
Studi Tentang Tradisi Amongan Dalam Perspektif Al-‘Urf alfa syahriar; Soni Syamsul Hadi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v6i1.1370

Abstract

Kajian ini dimaksud untuk menelisik lebih dalam praktik tradisi Amongan dalam upacara pernikahan di Dusun Watusong Desa Sedayu Kecamatan Grobogan  Kabupaten Grobogan, yang memiliki karakteristik yang unik sebagai kearifan lokal penduduk setempat, berikut tinjauannya dari sudut pandang hukum Islam dengan menggunakan instrument al-‘Urf. Kajian ini termasuk dalam kajian kualitatif dengan pendekatan gabungan antara kajian pustaka dan lapangan. Analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari kajian bahwa praktik tradisi amongan merupakan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tergolong ke dalam al-‘Urf al-Fasid dengan pertimbangan adanya kepercayaan dan ritual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
ZAKAT HASIL TANGKAPAN LAUT BAGI PEMILIK KAPAL MINI PURSE SEINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jepara) hudi hudi; Rohmatul Muyassaroh
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v5i2.1319

Abstract

Di Kelurahan Jobokuto kecamatan Jepara ada sebagian pemilik kapal mini purse seine yang mengeluarkan zakat hasil tangkapan laut, dan zakat hasil tangkapan laut ini belum pernah dibahas dalam kajian-kajian fiqih . Lalu bagaimana pendapat ulama mengenai zakat hasil tangkapan laut dan bagaimana pelaksanaan zakat hasil tangkapan laut di Kelurahan Jobokuto .Hasil penelitian yang diperoleh ialah Praktek zakat hasil tangkapan laut yang dilakukan oleh pemilik kapal Mini Purse seine, mereka mengeluarkan zakat ketika menjelang hari raya idul fitri dan diberikan kepada fakir, miskin dan anak yatim,  dan ketika pada musim paceklik diberikan kepada anak buah kapal (ABK) secara sukarela tidak menggunakan kadar yang harus dikeluarkan karena belum ada pedoman tentang zakat hasil tangkapan laut di kelurahan Jobokuto tersebut.
Tinjauan Hukum Islam Atas Zakat Kerajinan Tenun Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Septiany - Vidiawati
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v5i2.1314

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam tentang praktik zakat atas kerajinan tenun, berikut tinjauannya dalam hukum Islam. Pertimbangannya adalah kerajinan tenun tersebut dapat digolongkan dalam objek zakat, karena dari kerajinan tenun tersebut ada potensi harta yang berkembang melalui profesi terkait kerajinan tangan. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Jenis kajian ini meliputi dua bidang kajian yaitu kajian pustaka dan kajian lapangan. Hasil dari kajian ini dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan zakat kerajinan tenun tersebut kurang tepat, dikarenakan adanya kesalahan dalam perhitungan nisab zakat sehingga berakibat jumlah zakat yang dikeluarkan pun tidak sesuai dengan hukum Islam.
IMPLEMENTASI BIMBINGAN KURSUS PRA NIKAH DI KABUPATEN JEPARA nur kholis; Muhammad Iklil
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v3i2.1376

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana sebuah hukum itu berjalan (berlaku) di masyarakat. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analisis yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah.
Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Musa Musa
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v7i1.2154

Abstract

This study is intended to find out more about the provisions in the Compilation of Islamic Law and Civil Law, regarding the status of a replacement heir. Because there is a slight difference, if in BW this replacement has no limits, then in the KHI it is explained that this replacement is only up to the grandchildren, therefore there is a contradiction between the provisions of the replacement heirs in the Compilation of Islamic Law and Civil Law (BW). This study was conducted qualitatively using a juridical-normative approach. The normative approach is carried out by examining library materials which include research on legal principles, legal systematics, comparative law and legal history. The data obtained with the documentation technique is then analyzed inductively, where after the data is collected, the next step is to analyze the data which is a way to systematically find and organize notes on the results of interviews, observations and others. The results of this study can be explained that the inheritance law according to the Islamic Law Compilation states that grandchildren have the right to replace the position of their parents who died earlier than the heirs, although the share of the grandchildren is not always as big as their parents. The share of the grandchildren must not exceed the share of other heirs which are equal to those they replace. There are provisions in the inheritance law according to civil law that not only grandchildren have the right to replace the position of their parents who pass away but also nephews and siblings can be replaced by their children.Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, tentang status ahli waris pengganti. Karena ada sedikit perbedaan, jika dalam BW penggantian ini tidak ada batasannya, maka dalam KHI dijelaskan bahwa penggantian ini hanya sampai pada cucu saja, oleh karena itu terjadi kontradiksi antara ketentuan ahli waris pengganti yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata (BW). Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi tersebut kemudian dilakukan analisis secara induktif, dimana setelah data terkumpul maka langkah berikutnya adalah menganalisis data yang merupakan cara untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya. Hasil dari kajian ini dapat dijelaskan bahwahukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa cucu berhak menggantikan kedudukan orang tuanya tersebut yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, meskipun bagian cucu tersebut tidak selalu sebesar orang tuanya. Bagian cucu tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sederajat dengan yang digantikannya. Adapun ketentuan dalam hukum kewarisan menurut hukum perdata bahwa tidak hanya cucu yang berhak menggantikan kedudukan orang tuanya tersebut yang meninggal dunia melainkan juga keponakan dan juga saudara kandung bisa digantikan oleh anak-anaknya
Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara Fadilatus Saidah
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v6i2.2109

Abstract

Syariat Islam tidak mengatur secara khusus tentang usia minimal bagi kedua calon mempelai, namun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur bahwa usia minimal untuk calon mempelai pria adalah 19 tahun dan calon mempelai wanita adalah 16 tahun. Pernikahan tetap dapat dilaksanakan oleh pasangan yang belum memenuhi syarat usia yang telah ditentukan, dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Kehidupan dalam rumah tangga setelah pernikahan tidak selamanya berjalan mulus, perbedaan pendapat pasutri dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan berujung pada perceraian. Tingginya kasus cerai gugat di Jepara, diperlukan penelitian mendalam mengenai penyebab tingginya angka tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis dokumen dan penelitian lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara adalah: hamil di luar nikah, pacaran melebihi batas, saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan dan pengaruh teknologi. Sedangkan faktor cerai gugat: ekonomi, tidak tanggung jawab, tidak harmonis, krisis moral, penganiayaan berat, cemburu, adanya pihak ketiga, kawin paksa, kawin di bawah umur, poligami dan cacat biologis.

Page 9 of 17 | Total Record : 170

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): Islamic Law Vol 11, No 2 (2024): Islamic Law Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW Vol 10, No 2 (2023): ISLAMIC LAW Vol 10, No 1 (2023): Islamic Law Vol 9, No 2 (2022): Islamic Law Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue