Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia.
The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.
Articles
170 Documents
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP PASAL 81 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIKIH HADLANAH ]]>
<![CDATA[wahidullah wahidullah]]>;
<![CDATA[Athi’ Nihayatur Ruhmi]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 3, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/istidal.v3i2.1377
<![CDATA[Tinjauan Fikih Hadlanah terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan perlindungan anak Pasal 81 PERPPU Nomor 1 tahun 2016 dalam Perspektif Fikih Hadlanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan penellitian yang digunakan yaitu yuridis normative dan pendekatan hukum Islam, dengan menggunakan teori fikih yaitu teori Hadlanah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, pertama upaya pemerintah mengatasi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yaitu menerbitkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak dengan memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Kedua pelaksanaan kebiri ditinjau dari kajian Fikih Hadlanah yaitu dengan tidak meninggalkan prinsip pokok dalam maqashid al-syariah merupakan dasar penetapan hukuman yang bertujuan mencapai kemaslahatan bersama.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Melalui Media Online ]]>
<![CDATA[Abdul Wakhid]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/istidal.v6i1.1372
<![CDATA[Payung hukum perkawinan di Indonesia secara legal hanya ada dua yaitu UU No.1 tahun 1974 dan pasal-pasal tentang perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, pada awal tahun 2015 sekitar bulan Maret, media tanah air marak mengangkat pemberitaan tentang fenomena nikah di bawah tangan melalui media online. Faktanya, ada pihak yang menawarkan jasa melalui media online dengan tarif tertentu untuk menikahkan kedua pasang manusia, tanpa harus menyertakan kehadiran wali nikah. Praktik pernikahan tersebut sudah seharusnya ditelisik status hukumnya dalam perspektif hukum Islam, mengingat tidak ada persyaratan kehadiran wali bahkan calon pengantin. Kajian ini secara kualitatif menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Dan jenis kajiannya adalah kajian pustaka. Data yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dengan teknik dokumentasi dari situs-situs penyedia jasa pernikahan online sebagai data primer. Dan juga menggunakan referensi terkait sebagai sumber data sekunder. Hasil dari kajian ini bahwa status hukum pernikahan tersebut tidak sah baik dalam sudut pandang hukum agama maupun perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain Dan Kitab Manba’ Al-Sa‘Ādah. ]]>
<![CDATA[Imron Choeri]]>;
<![CDATA[Dliyaul Adlha]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/istidal.v6i1.1367
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk menentukan titik singgung antara kitab ‘Uqūd al-Lujjain fī Bayani Huquqi az-Zaujain dan kitab Manba’ as-Sa’ādah fī Ususi Husni al-Mu’āsyarah wa Ahammiyyati al-Ta'āwuni wa al-Musyārakah al-Hayāti al-Zaujiyyati, terkait adanya ketimpangan dalam konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, sehingga penelitian ini difokuskan untuk menemukan jawaban persoalan tentang konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kedua kitab tersebut, berikut perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian ini difokuskan pada kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bersifat fleksibel. Persamaan keduanya dalam hal mahar, hakikat pernikahan, mu’āsyarah bi al-Ma’rūf, hasrat biologis, nafkah, dan kekerasan dalam rumah tangga.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat Di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara ]]>
<![CDATA[Ardi Iksan]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/istidal.v5i2.1317
<![CDATA[Di Indonesia, proses peminangan menjadi bagian dari rangkaian proses pernikahan seseorang. Praktik peminangan semestinya sudah diatur dalam hukum Islam yakni dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dan hukum adat di desa Surodadi Jepara. Kajian ini dimaksudkan untuk mendedahkan perihal praktik peminangan yang berlaku di desa Surodadi Jepara yang mendasarakan pada ketentuan hukum adat setempat, dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Metode yang digunakan dalam kajian menggabungkan dua jenis, pertama, studi lapangan. Kedua, studi pustaka. Hasil kajian ini menegaskan bahwa dalam KHI pasal 11 dan 12 peminang dapat langsung dilakukan oleh orang yang berhak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dpat dipercaya, peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya, serta untuk melangsungkan perkawinan calon suami sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan calon istri sekurang-kuragnya berusia 19 tahun. Adapun hukum adat setempat memprasyaratkan adanya faktor kemapanan dari kedua belah pihak sebelum melangsungkan peminangan dan pernikahan.]]>
<![CDATA[Kesepakatan Para Pihak Sebagai Upaya Mencapai Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Study Kasus di LBH SAKTI Purworejo) ]]>
<![CDATA[sudarmaji waluyo]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/istidal.v6i2.1613
<![CDATA[Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, dikenal dua istilah yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Yang dimaksud Cerai Talak ialah gugatan perceraian dalam bentuk permohonan yang diajukan oleh suami terhadap istri untuk memperoleh ijin menjatuhkan talak. Adapun Cerai Gugat ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami agar hakim Pengadilan Agama menjatuhkan talak suami terhadap istri. Tidak semua perdamaian dalam perkara perceraian selalu bisa menyatukan kembali keutuhan keluarga. Perdamaian biasanya terjadi dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang terjadi seringkali dilakukan diluar pengadilan, sebelum perkara perceraian diajukan ke pengadilan.Lokasi penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sakti Purworejo dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan kesepakatan dari para pihak sebagai upaya mencapai putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dan faktor yang melatarbelakanginya. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis empiris. Berdasarkan data dilapangan, menunjukkan bahwa kesepakatan dilakukan diluar pengadilan dengan pihak Tergugat/Termohon tidak hadir dipersidangan agar persidangan berjalan lancar karena tidak ada perlawanan sehingga proses perkaranya berjalan cepat dan beban biaya menjadi lebih ringan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Praktik Zakat Produktif Di Lazismu Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Umi Latifah]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/istidal.v6i1.1373
<![CDATA[Kajian ini dimaksudkan untuk menelaah lebih dalam terkait praktik zakat produktif di LAZISMU dalam perspektif hukum Islam. Sebab praktik tersebut dipandang sebagai mekanisme alternatif yang lebih efektif dalam pendistribusian zakat, dibanding konvensional. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, peneliti berupaya menelisik lebih dalam fakta terkait praktik zakat produktif tersebut, dan menyajikannya secara sistematis. Dan jenis kajian ini adalah studi lapangan, sehingga perolehan data lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil dari kajian ini dinyatakan praktik zakat produktif di LAZISMU menerapkan sistem qarḍul hasan kepada mustahiq dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan jumlah modal yang berbeda berdasarkan skala prioritas. Dalam praktik tersebut mustahiq mengembalikan jumlah modal itu sesuai/sama dengan jumlah awal yang diberikan tanpa adanya bunga. Dan ketika mustahiq tidak dapat mengembalikan pinjaman modal tersebut, maka selain menjadi penyedia dana zakat, LAZISMU Jepara juga menanggung pinjaman tersebut.]]>
<![CDATA[Kritik & Rekonstruksi Tafsir Hadits Misoginis (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi di Bidang Hadits) ]]>
<![CDATA[Mayadina Rohmi Musfiroh]]>;
<![CDATA[Nur Naila Izza]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/istidal.v6i1.1368
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menggali pemikiran Fatima Mernissi (selanjutnya disebut Mernissi) di bidang hadits sebagaimana tertuang dalam karya monumentalnya Women and Islam:An Historical and Theological Enquiry, mengetahui pandangan Mernissi dalam memahami hadits – hadits misoginis serta urgensinya pada kajian hadits kontemporer. Artikel ini merupakan hasil penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan tehnik pengambilan data secara kualitatif dan pendekatan sosio-historis. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa, pertama, Mernissi memiliki pandangan yang tajam dan kritis dalam disiplin ilmu hadits, kedua, sikap Mernissi terhadap hadits misoginis yakni dengan cara melakukan kritik hadits, baik sanad maupun matan disertai dengan pendekatan sosio-historis-kritis. Kritik Sanad tersebut dilakukan tidak saja menggunakan pisau analisis sosiologi dan sejarah namun juga menggunakan literatur klasik di bidang ‘Ilm Rijal al Hadits dan Ilm al Jarh wa al ta’dil. Hal ini dilakukan sebagai upaya reinterpretasi dan rekonstruksi pemahaman terhadap hadits-hadits misoginis, sehingga muncul pemahaman baru yang lebih kontekstual dan sesuai dengan pesan moral Al Qur’an.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN HARTA WAKAF (Analisis Komparatif UU No 41 Tahun 2004 dengan KHI Pasal 215 dalam Perspektif Hukum Islam) ]]>
<![CDATA[Muhammad Husni Arafat]]>;
<![CDATA[Irvan Nur Fauzan]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/istidal.v5i2.1316
<![CDATA[Pembahasan ini dimaksud untuk menelisik titik singgung ketentuan jangka waktu pemanfaatan harta wakaf dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan dua opsi yakni jangka waktu tertentu dan selamanya, sementara dalam KHI pasal 215 yang menentukan selamanya, berikut tinjauannya dalam disiplin Fiqh dalam empat mazhab. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana penelitian ini menitikberatkan kepada penelitian kepustakaan (library research) yang merujuk pada data-data yang tersedia dalam kepustakaan, untuk selanjutnya dilakukan analisis secara komparatif. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa UU No. 41 Tahun 2004 memberikan dua opsi sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan pendapat dalam mazhab Maliki dan Hanafi, yakni wakaf dalam jangka tertentu, sementara KHI pasal 215 menetapkan wakaf untuk selamanya, sesuai dengan pendapat dalam mazhab Syafi‘i dan Hanbali yang menetapkan bahwa wakaf bersifat muabbad (selamanya).]]>
<![CDATA[Studi Penetapan Wali Adhal Terkait Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr Menurut Madzhab Syafi’i ]]>
<![CDATA[Tiyas Alviani]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/istidal.v6i2.1642
<![CDATA[Keberadaan kafaah dalam pernikahan diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan aib dalam keluarga. Menurut Madzhab Syafi’i dalam penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr keharusan adanya wali dalam pernikahan baik gadis ataupun janda. Jika wali nasab masih enggan untuk menikahkan anaknya dengan alasan hanya melihat calon menantunya berkelakuan kurang baik dan pendidikannya tidak seimbang, tentu alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan. Maka perwalian akan berpindah kepada penguasa atau Qadli dan tidak berpindah kepada wali yang jauh. Karena penolakan yang demikian, maka wali keluar dari keadaannya sebagai wali dan wali tersebut menjadi orang yang zalim. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan tersebut alasan yang digunakan oleh wali hanya beralasan calon menantunya berkelakuan kurang baik dan pendidikannya tidak seimbang dengan anaknya. sehingga alasan tersebut tidak syar’i dan tidak berdasarkan Hukum Islam. Sehingga jika wali nasab yang adhal dengan alasan yang tidak syar’i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon suaminya yang menggunakan wali Hakim sebagai pengganti wali adhal adalah hukumnya sah.]]>
<![CDATA[PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE “MEUBEL” DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Imron Choeri]]>;
<![CDATA[Muhammad Zidni Niam]]>
<![CDATA[ Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/istidal.v4i2.1374
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, dengan perkembangan internet, yakni mulai bermunculan transaksi jual beli online. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli online? 2. Bagaimana analisis tinjauan hukum islam terhadap praktek transakasi jual beli meubel online? Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Transaksi jual beli online adalah dengan menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Dalam transaksi e-commerce melalui internet perintah pembayaran (payment instruction) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (cardholder) dan penjual (merchant).Para pihak itu adalah payment ghateway, acquirer dan issuer.Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut. 2. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek transakasi jual beli meubel online di Tokopedia dan Bukalapak, adalah sama dengan jual beli Salam dalam konteks muamalah]]>
