cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putera Mustika
Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Lex Renaissance
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 26205386     EISSN : 26205394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Lex Renaissance adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Pascasarjana Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. terbit dua kali dalam satu tahun (Januari dan Juli). jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap semester.
Arjuna Subject : -
Articles 324 Documents
 20   21   22   23   24 
Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Andri Kristanto
Lex Renaissance Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art14

Abstract

The purpose of this study is to analyze: first, the study of the Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 on the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice in the perspective of restorative justice itself; second, the mechanism for stopping prosecution based on restorative justice based on the Prosecutor's Office Regulation No. 15 of 2020 has fulfilled the goal of protecting human rights. This legal research uses a normative juridical approach. The results of the study conclude that first, the findings of the data regarding the review of the Attorney General's Regulation No. 15 of 220 on the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice indicate that: a) Article 3 of the Regulation of the Indonesian Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 states that public prosecutors have the authority to close cases for legal purposes. b) Article 4 states that the termination of prosecution is carried out in the interests of the victim and other protected legal interests. c) Article 5 paragraph (5), which states for criminal acts in paragraphs (3) and (4) do not apply in the case of a casuistic situation which according to the consideration of the Public Prosecutor with the approval of the Head of the Branch Office of the District Attorney or the Head of the District Attorney's Office cannot be terminated. Second, the mechanism for implementing restorative justice in traffic accident cases consists of a) peace efforts. namely the peace process is carried out voluntarily, with deliberation for consensus, without pressure, coercion, and intimidation b) in the peace process there are two possible mechanisms, namely rejected or successful. The implementation of the peace agreement is divided into two ways, namely: 1) carried out by Payment of Compensation 2) carried out by doing something Key Words: Authority; attorney general's regulation; restorative justiceAbstrakTujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis: pertama, kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perspektif restoratif justice. Kedua, mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, temuan data mengenai kajian peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 220 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa: a) dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. b) Pasal 4 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. c) Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Kedua, mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas terdiri dari a) upaya perdamaian. yaitu proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi b) dalam proses perdamaian maka terdapat kemungkinan dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang terbagi dalam dua cara yaitu: 1) dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi 2) dilakukan dengan melakukan sesuatu.Kata-kata Kunci: Wewenang; kejaksaan agung; keadilan restoratif
Perlindungan Hukum Terhadap Bahasa Pemrograman Dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta Galih Dwi Ramadhan
Lex Renaissance Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art9

Abstract

Computer programs are ideally the object of protection under copyright law. One of the components or elements in making a computer program is an algorithm and a programming language. Because the programming language is the main component for a computer program, it creates a problem for copyrighted objects because copyright does not provide clarity on the protection of programming languages. This research is to examine whether Law no. 28 of 2014 concerning Copyright protects programming languages as objects of copyright? Research with normative juridical method. The results of the study concluded that Law no. 28 of 2014 concerning Copyright does not explicitly mention programming languages as objects protected by copyright law. The programming language itself in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright cannot be classified into literary works because there is no aspect of beauty in programming languages.Key Words: Programming language; computer program; copyrightAbstrakProgram komputer idealnya merupakan objek perlindungan di dalam hukum hak cipta. Salah satu komponen atau unsur dalam membuat suatu program komputer ialah alogaritma dan bahasa pemrograman. Karena bahasa pemrograman merupakan komponen utama untuk suatu program komputer, hal tersebut menimbulkan sebuah permasalahan terhadap objek yang dilindungi hak cipta dikarenakan hak cipta tidak memberikan kejelasan terhadap perlindungan bahasa pemograman. Penelitian ini untuk mengkaji apakah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi bahasa pemograman sebagai objek hak cipta? Penelitian dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menyebutkan secara eksplisit atas bahasa pemograman sebagai objek yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Bahasa pemograman sendiri dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dapat digolongkan ke dalam karya sastra karena tidak terdapat aspek keindahan didalam bahasa pemograman.Kata-kata Kunci: Bahasa pemrograman; program komputer; hak cipta
Problematika Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero Nelvia Roza
Lex Renaissance Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art4

Abstract

State-Owned Enterprises as one of the economic actors in the national economic system are represented by the director. In carrying out their duties, directors are often faced with the risk of loss experienced by State-Owned Enterprises. The problem that then arises is related to the meaning of state financial status which is included in State-Owned Enterprises. This normative research analyzes the intersection between several laws relating to the meaning of the state's financial status. This study concludes that firstly, the problems regarding the meaning of financial status in state finances occur because of the overlapping of several rules related to the meaning of state financial status which are included in State-Owned Enterprises, especially Law Number 17 of 2013 on State Finance and Law Number 19 of 2013 on State-Owned Enterprises which has a different perspective. Second, that the meaning of state financial status included in State-Owned Enterprises must be understood absolutely as state finances because the meaning of state finances must be understood broadly and comprehensively, so that large amounts of state finances can be saved and used for the greatest welfare of the Indonesian people.Key Words: State-owned enterprises; state financialAbstrakBadan Usaha Milik Negara sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional diwakili oleh direktur. Dalam menjalankan tugasnya, direktur seringkali dihadapkan dengan resiko kerugian yang dialami oleh Badan Usaha Milik Negara. Permasalahan yang kemudian muncul adalah terkait pemaknaan status keuangan negara yang disertakan dalam Badan Usaha Milik Negara. Penelitian normatif ini menganalisis persinggungan antara beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemaknaan status keuangan negara tersebut. Penelitian ini menyimpulkan, pertama bahwa problematika mengenai pemaknaan status keuangan yang berada di dalam keuangan negara ini terjadi karena adanya tumpang tindih beberapa aturan terkait pemaknaan status keuangan negara yang masuk ke dalam Badan Usaha Milik Negara khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai perspektif berbeda. Kedua, bahwa pemaknaan status keuangan negara yang disertakan dalam Badan Usaha Milik Negara harus dipahami mutlak sebagai keuangan negara karena pemaknaan terhadap keuangan negara harus dipahami secara luas dan komprehensif, agar keuangan negara yang besar jumlahnya dapat diselamatkan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.Kata-kata Kunci: Badan usaha milik negara; keuangan negara
Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan Ucha Widya
Lex Renaissance Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art15

Abstract

After the amendment to the 1945 Constitution, the president was no longer subject to and responsible to the MPR. The President cannot be dismissed by the People’s Consultative Assembly (MPR) during his term of office by reason of a vote of no confidence or political reasons. The president can only be dismissed through the process of impeachment as regulated in Article 7A and Article 7B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study examines 2 (two) issues, first, how is the mechanism for dismissing the president and/or vice president in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the amendment? Second, why is the dismissal of the president and/or vice president through the impeachment process referred to as a political decision? This research is normative, the approach taken includes a statutory approach. The results of the study conclude that first, the mechanism for dismissing the president and/or vice president after the amendment involves 3 institutions, namely the MPR, House of Representatives (DPR) and Constitutional Court (MK) with the basic reason of being a disgraceful act that is contrary to the principle of legality and the principle of legal certainty. Second, absolute authority in impeachment cases is the constitutional right of the MPR, because the Constitutional Court is only given the obligation of legal opinion to the DPR, this is a step by the state of law to decide political cases with valid evidence. The dismissal of the president and/or vice president through the impeachment process still dominates, considering that after the Constitutional Court decided the impeachment case was brought to the MPR, and the MPR consisted of the DPR.Key Words: Dismissal of the president and/or vice president; post-amendmentAbstrakSetelah amandemen UUD 1945, presiden tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh MPR selama masa jabatannya dengan alasan mosi tidak percaya atau alasan politik. Presiden hanya dapat diberhentikan dengan melalui proses pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945. Penelitian ini mengkaji 2 (dua) hal, pertama, bagaimana mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wapres dalam UUD NRI 1945 pasca perubahan? Kedua, mengapa pemberhentian presiden dan/atau wapres melalui proses impeachment disebut sebagai keputusan politik? Penelitian ini bersifat normatif, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menyimpulkan bahwa pertama, mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden pasca amandemen melibatkan 3 lembaga yaitu MPR, DPR dan MK dengan alasan mendasar karena perbuatan tercela yang bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum. Kedua, kewenangan mutlak dalam perkara pemakzulan adalah hak konstitusional MPR, karena MK hanya diberikan kewajiban pendapat hukum untuk DPR, ini merupakan langkah negara hukum yang memutus perkara politik dengan alat bukti yang sah. Pemberhentian presiden dan/atau wapres melalui proses impeachment masih mendominasi, mengingat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan kasus impeachment dibawa ke MPR, dan MPR terdiri dari DPR.Kata-kata Kunci: Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden; pasca perubahan
Analisis Yuridis Protokol Kesehatan Sebagai Bentuk Usaha Perlindungan Terhadap Kesehatan Masyarakat Aditya Candra Pratama Sutikno
Lex Renaissance Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art10

Abstract

The purpose of this study was to analyze the epidemiology of health protocol guidelines in the prevention and control of corona virus disease (Covid-19) related to the Health Act. This type of research is empirical juridical. The results of the study conclude that epidemiological investigations can provide results that can be used to provide input for policy making in the context of controlling or terminating transmission more quickly. Prevention activities or termination of transmission more quickly. These countermeasures include patient management, prevention, and extermination of the causes of disease. This goal is in accordance with Article 62, Article 152, and Article 174 of Law Number 36 of 2009 on Health, which in essence, that disease prevention is all forms of efforts made by the Government with the aim of protecting the community from contracting the disease. The community has a role, both individual and organized in all forms and stages of health development in order to help accelerate the achievement of the highest public health degree.Key Words: Health protocol, protection; covid-19 pandemic AbstrakTujuan penelitian ini adalah menganalisis epidemiologi dalam pedoman protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease (Covid-19) terkait dengan Undang-Undang Kesehatan. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelidikan epidemiologi dapat memberikan hasil yang dapat digunakan untuk memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan dalam rangka penanggulangan atau pemutusan penularan secara lebih cepat. Kegiatan penanggulangan atau pemutusan penularan secara lebih cepat. Kegiatan penaggulangan ini seperti tatalaksana penderita, pencegahan, pemusnahan penyebab penyakit. Tujuan tersebut sesuai dengan Pasal 62, Pasal 152, dan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang intinya,bahwa pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit. Masyarakat memiliki peran baik itu perorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu percepatan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.Kata-kata Kunci: Protokol kesehatan; perlindungan; pandemi covid-19
POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM PENINGKATAN INVESTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM Andrean Fernando
Lex Renaissance Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art5

Abstract

This study aims to analyze the influence of legal politics in the development of investment in Indonesia and its impact on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This research falls into the type of normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study conclude that first, the regulation on foreign investment regulated in Law Number 25 of 2007 on Investment is a political product that gives equal treatment to investment from any country, which invests in Indonesia. The regulation provides many facilities for foreign investors, including tax exemptions or relief, capital repatriation, and licensing facilities. Second, that the impact of the legal politics on MSMEs is contrary to the principle of economic democracy in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Because economic democracy requires the fulfillment of the basic rights of Indonesian citizens, which in this context are MSMEs without any individual who exception, while the provisions according to trade liberalization are based on the thought of capitalism limiting these basic rights and for those who are able to compete who can enjoy the benefits of international trade provisions. Meanwhile, MSMEs still need policy affirmations from the government.Key Words: Legal politics; investment; MSMEAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik hukum dalam perkembangan investasi di Indonesia dan dampaknya terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, bahwa regulasi tentang penanaman modal asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan produk politik yang memberikan perlakuan yang sama kepada penanaman modal yang berasal dari negara mana pun, yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Regulasi tersebut banyak memberikan fasilitas terhadap penanam modal asing antara lain yaitu pembebasan atau keringanan pajak, repatriasi modal, dan fasilitas perizinan. Kedua, bahwa dampak politik hukum tersebut terhadap UMKM adalah bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab demokrasi ekonomi menghendaki terpenuhnya hak-hak dasar warga negara Indonesia yang dalam konteks ini adalah UMKM tanpa ada individu yang terkecuali, sedangkan ketentuan-ketentuan menurut liberalisasi perdagangan tersebut dilandasi oleh pemikiran kapitalisme membatasi hak-hak dasar tersebut dan bagi mereka yang mampu bersaing yang dapat menikmati keuntungan dari ketentuan perdagangan internasional. Sedangkan UMKM masih memerlukan afirmasi kebijakan dari pemerintah.Kata-kata Kunci: Politik hukum; investasi; UMKM
PERSFEKTIF HAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM KASUS ALAT RAPID TEST BEKAS Dewi Nor Kholifah
Lex Renaissance Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art11

Abstract

In Indonesia, the spread of Covid-19 has reached all provinces, even including the remote cities or districts. Indonesia is a country with the highest incident rate of Covid-19 transmission cases. One of the government's efforts to suppress the spread of Covid-19 is by issuing regulations that require citizens to have a certificate indicating free of Covid-19 by using the Rapid Test method. However, a company found misuse of used rapid test equipment by recycling the equipment. This study aims to find out how the perspective of human rights on the government's responsibility in the case of used rapid test equipment is. This study uses a normative juridical method with a statutory approach. This study concludes that the use of used rapid test equipment violates the rights that should be accepted by the community, such as violating consumer rights and violating the right to health information. This incident also shows the government's negligence in supervising the use of medical devices. The government should apply strict and high standards as a form of state responsibility. Without such standard qualifications, the implementation and provision of health services and equipment poses a risk to human rights so that their rights are fulfilled for the community.Key Words: Covid-19; used rapid test, human rightsAbstrakDi Indonesia penyebaran Covid-19 sudah menyebar di seluruh provinsi yang ada termasuk kota atau kabupaten terpencil sekalipun. Indonesia merupakan negara yang laju incident tertinggi terhadap kasus penularan Covid-19. Salah satu upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan mengeluarkan aturan yang mewajibkan warganya untuk memiliki surat keterangan bebas Covid -19 dengan metode Rapid Test. Namun, ditemukan penyalahgunaan alat rapid test bekas oleh suatu perusahaan dengan cara mendaur ulang alat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab pemerintah dalam kasus alat rapid test bekas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan alat rapid test bekas melanggar hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat yaitu seperti melanggar hak-hak konsumen dan melanggar hak atas informasi kesehatan. Kejadian ini juga menunjukkan lalainya pemerintah dalam mengawasi penggunaan alat kesehatan. Pemerintah seharusnya menerapkan standar yang ketat dan tinggi sebagai bentuk tanggung jawab negara. Tanpa adanya kualifikasi standar yang demikian, penyelenggaraan dan penyediaan jasa layanan dan alat kesehatan tersebut berisiko terhadap HAM sehingga hak haknya terpenuhi kepada masyarakat.Kata-kata Kunci: Covid-19; rapid test bekas; HAM
Perlindungan hukum pidana terhadapa tindak kekerasan seksual di dalam institusi perguruan tinggi Riyan Alpian
Lex Renaissance Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art6

Abstract

This study aims to determine the types of sexual violence crimes that occur in universities and legal protection for victims of sexual violence crimes in universities. This is a normative legal research that uses statutory approach and case approaches. The results showed that there were 13 types of sexual harassment that occurred in educational institutions according to Dzeich and Weine, namely the 'Power Player' type, the 'Role as a Father or Mother Figure' type, the 'Group Member' type, the 'Harassment in Closed Places' type, the 'Groper' type, the 'Opportunist' type, the 'Confidante' type, the 'Situational Harassment' type, the 'Pest' type, the 'The Great Gallant’ type, the 'Intellectual Seducer' type, the 'Incompetent' type, the 'Sexualized Environment' type. Legal protection given to victims of sexual violence in universities is regulated in Article 12 of the Minister of Education and Culture Regulation (Permendikbudristek) Number 30 of 2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in Higher Education. In addition, Article 14 and Article 16 of the Permendikbudristek also regulate the provisions of administrative sanctions that can be imposed on perpetrators of sexual violence in universities. With regard to criminal sanctions, although the Criminal Code does not specifically regulate the crime of sexual violence, perpetrators of sexual harassment in universities can be subject to criminal sanctions as regulated in Articles 289 to 296 of the Criminal CodeKey Words: Sexual violence; victim; College; legal protectionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jenis-jenis pelecehan seksual yang terjadi di institusi pendidikan menurut Dzeich dan Weine ada 13, yaitu tipe ‘Pemain Kekuasaan’, tipe ‘Berperan sebagai Figur Ayah atau Ibu’, tipe ‘Anggota Kelompok’, tipe ‘Pelecehan di Tempat Tertutup’, tipe ‘Groper’, tipe ‘Oportunis’, ‘Confidante’, tipe ‘Pelecehan Situasional’, tipe ‘Pest’, tipe ‘The Great Gallant, tipe ‘Intellectual Seducer’, tipe ‘Incompetent’, tipe ‘Sexualized Environment’. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek tersebut juga mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berkaitan dengan sanksi pidana, meskipun KUHP belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP.Kata-kata Kunci: Kekerasan seksual; korban; perguruan tinggi; perlindungan hukum
Konflik Kepentingan Antara Direksi Dengan Perusahaan Terhadap Merek Terdaftar Dalam Perspektif Good Corporate Governance Ahmad Rifqi Hasbulloh
Lex Renaissance Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art1

Abstract

The conflict of interest on the registered trademark that occurred within PT. Santos Jaya Abadi between the Board of Directors and the shareholders is caused by the weakness in the implementation of the Good Corporate Governance principle. This is a normative legal research conducted with a qualitative descriptive analysis. The results of the study conclude that the form of a conflict against a registered trademark falls into the category of potential conflict of interest. This conflict of interest is a form of conflict originating from personal interests mixed with official duties/responsibilities in the future. In order to resolve the conflict of interest, two routes have been taken, namely litigation and non-litigation through arbitration. From the perspective of Good Corporate Governance, conflicts of interest should be avoided when there is transparency between the directors and shareholders.Key Words: Conflict of interest; registered trademark; good corporate governanceAbstrakKonflik kepentingan terhadap merek terdaftar yang terjadi pada PT. Santos Jaya Abadi antara Direksi dan pemegang saham disebabkan oleh kelemahan penerapan prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk konflik kepentingan terhadap merek terdaftar termasuk kategori potential conflict of interest. Konflik kepentingan ini merupakan bentuk konflik kepentingan yang berasal dari kepentingan pribadi bercampur dengan tugas/tanggung jawab resmi di masa mendatang. Dalam rangka mengatasi konflik kepentingan tersebut, telah ditempuh dua jalur yaitu jalur litigasi dan non litigasi melalui arbitrase. Dari perspektif Good Corporate Governance konflik kepentingan seharusnya dapat dihindari ketika dilakukan keterbukaan antara direksi dan pemegang saham.Kata-kata Kunci: Konflik kepentingan; merek terdaftar; good corporate governance
ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG KHILAFAH DALAM KITAB AL-AHKAM AS-SHULTHANIYYAH David Hanif
Lex Renaissance Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art12

Abstract

This study aims to determine the concept of Khilafah according to Al-Mawardi and Fiqh Siyasah's view of the concept of Khilafah proposed by Al-Mawardi. This research is a normative legal research that uses a historical approach. The results of the study conclude that according to Al-Mawardi, the Imamate or Khilafah system is ideal for administering a country and an imam or Caliph can take on the role of the Prophet's successor in leading the country, guarding religion and governing the world. Al-Mawardi provides a solution for the government system and attempts to create a more democratic political atmosphere by creating a procedure for the appointment of the head of state, namely first, by being elected by Ahlul-Halli Wal-Aqdi, second by granting a mandate from the previous head of state. Fiqh Siyasah's view regarding the idea of Al-Mawardi state administration now used by modern society is the idea of a social contract, namely the relationship between Ahlul-Halli Wal-Aqdi, Wazir and Khailfah or the head of state is a relationship between two parties participating in a social contract or agreement on a voluntary basis, a contract or agreement that gives birth to obligations and rights for both parties on a reciprocal basis.Key Words: Al-ahkam as-shulthaniyah; al-mawardi; fiqh siyasah; caliphateAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep Khilafah menurut Al-Mawardi dan pandangan Fiqh Siyasah terhadap konsep Khilafah yang dikemukakan oleh Al-Mawardi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan historis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Al-Mawardi, sistem Imamah atau Khilafah itu oyeksikan untuk menyelenggarakan sebuah negara dan seorang imam atau Khalifah dapat mengambil peran sebagai pengganti Nabi dalam memimpin negara, menjaga agama dan mengatur dunia. Al-Mawardi memberikan solusi untuk sistem pemerintahan dan upaya menciptakan nuansa politik yang lebih demokratis dengan menciptakan cara tentang prosedur pengangkatan kepala negara, yaitu pertama, dengan cara dipilih oleh Ahlul-Halli Wal-Aqdi, kedua dengan pemberian mandat dari kepala negara terdahulu. Pandangan Fiqh Siyasah terkait gagasan ketatanegaraan Al-Mawardi sekarang dipakai oleh masyarakat modern adalah ide tentang kontrak social, yakni hubungan antara Ahlul-Halli Wal-Aqdi, Wazir dan Khailfah atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.Kata-kata Kunci: Al-Ahkam as-shulthaniyah; al-mawardi; fiqh siyasah; khilafah

Page 22 of 33 | Total Record : 324

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2: DESEMBER 2025 Vol 10 No 1: JUNI 2025 Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024 Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023 Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022 Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022 Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022 Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021 Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021 Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021 Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021 Vol 5 No 4 (2020): OKTOBER 2020 Vol 5 No 3 (2020): JULI 2020 Vol 5 No 2 (2020): APRIL 2020 Vol 5 No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 4 No 2 (2019): JULI 2019 Vol 4 No 1 (2019): JANUARI 2019 Vol 3 No 2 (2018): JULI 2018 Vol 3 No 1 (2018): JANUARI 2018 Vol 2 No 2 (2017): JULI 2017 Vol 2 No 1 (2017): JANUARI 2017 Vol 1 No 2 (2016): JULI 2016 Vol 1 No 1 (2016): JANUARI 2016 More Issue