Garuda - Garba Rujukan Digital

Uang Kuliah Tunggal Berbasis Asuransi Sebagai Kebijakan Hukum Mengenai Hak Atas Pendidikan Adam Adi Prawira; Mochammad Ramadhan Saputra; Diky Riansyah
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art15

The community's economic difficulties during the COVID-19 pandemic have an impact on the education sector, especially the ability of students to pay the Single Tuition Fees (UKT). Seen from the perspective of human rights, the right to obtain education will hence be limited. The formulation of the problem in this research is first, how is the legal protection related to the payment of Single Tuition Fees (UKT) during the covid-19 pandemic as outlined in the form of regulation? Second, how is the responsive and fair concrete method related to the application of the Single Tuition Fee (UKT) in fulfilling the right to education during the handling of the COVID-19 pandemic in Indonesia? The research method used is juridical-normative analyzing through secondary legal materials and compiled in a descriptive-analytical manner. The results of this study are first, the legal protection contained in Permendikbud No. 25 of 2020, Decree of the Chancellor of UII No. 363/SK-REK/SP/VI/2020 in conjunction with the Regulation of the Chancellor of Universitas Islam Indonesia Number 10 of 2020, the Regulation of the Chancellor of the University of Brawijaya Number 40 of 2020, have not been responsive and equitable for the fulfillment of the right to education. Second, responsive and fair concrete methods in fulfilling the right to education during the COVID-19 pandemic by using the principle of indemnity, which is the principle that regulates the provision of insurance-based compensation.Keywords: Covid-19 pandemic; human rights; insurance; indemnity principle; single tuition feeAbstrakKesulitan ekonomi masyarakat selama masa pandemi covid-19 berdampak pada sektor pendidikan, khususnya kemampuan mahasiswa dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Apabila ditarik dari perspektif HAM, hak untuk memperoleh pendidikan yang dinikmati oleh mahasiswa akan merasa terbatasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana perlindungan hukum terkait dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama pandemi covid-19 yang dituangkan dalam bentuk regulasi? Kedua, bagaimana metode konkrit yang responsif dan berkeadilan terkait dengan pembebanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terapannya dalam pemenuhan hak atas pendidikan selama penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan dianalisa melalui bahan hukum sekunder dan disusun secara deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pertama, perlindungan hukum yang termuat dalam Permendikbud No. 25 Tahun 2020, SK Rektor UII No. 363/SK-REK/SP/VI/2020 juncto Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2020 secara implementatif belum responsif dan berkeadilan bagi pemenuhan hak atas pendidikan. Kedua, metode konkrit yang responsif dan berkeadilan dalam pemenuhan hak atas pendidikan selama pandemi covid-19 menggunakan asas indemnitas, yaitu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian berbasis asuransi.Kata Kunci: Hak asasi manusia; asuransi; uang kuliah tunggal; asas indemnitasl pandemi covid-19

Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia Fadillah Adkiras; Fatma Reza Zubarita; Zihan Tasha Maharani Fauzi
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art10

This paper is motivated by problems related to the legal settlement mechanism for Online Gender Based Violence (KBGO) in Indonesia. KBGO is violence that attacks gender and/or sexuality facilitated by internet technology. Basically KBGO is very close to people's lives today. However, as with sexual violence cases in the offline realm, the number of recorded and resolved KBGO cases is only a fraction of the total number of real cases. This is further exacerbated because the resolution of the KBGO case is only limited to the use of the ITE Law and the Pornography Law. Even today, there is still no specific regulation that regulates it. The formulation of the problems raised in this research are first, how are the obstacles and challenges in the legal settlement of KBGO in Indonesia; second, how is the legal settlement mechanism for KBGO in Indonesia. The research method used in this study is juridical normative by using a statutory, conceptual, and comparison approach with other countries. The results of the study conclude, first, the obstacles and challenges in the completion of the KBGO are the existence of a legal vacuum that results in inconsistencies in the application of judge's decisions. Second, there is a need for a legal settlement mechanism for KBGO in Indonesia by classifying penal and non-penal mechanisms.Keyword : Legal constructions; KBGO; vaccum of lawAbstrakTulisan ini dilatarbelakangi adanya permasalahan terkait mekanisme penyelesaian hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia. KBGO adalah kekerasan yang menyerang gender dan/atau seksualitas yang difasilitasi oleh teknologi internet. Pada dasarnya KBGO sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Namun, sebagaimana kasus kekerasan seksual di ranah offline jumlah kasus KBGO yang tercatat dan terselesaikan hanya sepersekian dari jumlah total realita kasus yang ada. Hal ini semakin diperparah dikarenakan penyelesaian kasus KBGO hanya terbatas pada penggunaan UU ITE dan UU Pornografi. Bahkan sampai saat ini, masih belum ada peraturan khusus yang mengaturnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana hambatan dan tantangan dalam penyelesaian hukum KBGO di Indonesia; kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian hukum KBGO di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan dengan negara lain. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, hambatan dan tantangan dalam penyelesaian KBGO adalah masih adanya kekosongan hukum yang mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan putusan hakim. Kedua, perlu adanya mekanisme penyelesaian hukum KBGO di Indonesia dengan cara mengklasifikasikan mekanisme penal dan non penal.Kata Kunci : KBGO; kekosongan hukum; konstruksi hukum

Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Kholilur Rahman
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art5

In the midst of a public health emergency, namely the Covid-19 Pandemic, it is not possible for the judiciary to conduct trials according to previously regulated standards. This is a big challenge for the Supreme Court to make all efforts to modernize the judiciary (judicial modernization) by deconstructing the judiciary and improving the quality of the judiciary for justice seekers. The formulation of the problem of this research, first, what is the ratio legis and the characteristics of electronic-based criminal trials (teleconference)? Second, the problem of implementing electronic criminal trials after the issuance of Perma Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. The research method used is normative, using a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results of the study conclude, first, philosophically, namely preventing the spread of Covid-19 in the judiciary, based on the principle of "Salus populi suprema lex esto". In addition, it is based on the principle stated in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 that "trials are carried out simply, quickly, and at low cost". Second, there are many problems in its implementation, namely in terms of network connections which have an impact on trial delays, witness issues, and evidentiary problems, especially evidence that in fact cannot be accessed online Keywords: Deconstruction; electronic-based criminal court; teleconferenceAbstrakDi tengah kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu masa Pandemi Covid-19, tidak memungkinkan bagi lembaga peradilan untuk melakukan persidangan sesuai standart yang diatur sebelumnya. Hal ini, menjadi tantangan besar bagi Mahkamah Agung untuk melakukan segala upaya modernisasi peradilan (judicial modernization) dengan mendekonstruksi peradilan serta meningkatkan kualitas lembaga peradilan bagi para pencari keadilan. Rumusan masalah penelitian ini, pertama, apakah Ratio legis dan karakteristik persidangan pidana berbasis elektronik (teleconference)? Kedua, problem pemberlakuan persidangan pidana elektronik pasca diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, secara filosofis yaitu mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan peradilan, berdasarkan asas “Salus populi suprema lex esto”. Selain itu, didasarkan pada asas yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Kedua, terdapat banyak problem dalam pelaksanaannya yaitu segi koneksi jaringan yang berdampak penundaan sidang, persoalan saksi, serta persoalan pembuktian khususnya barang bukti yang notabenenya tidak dapat diakses secara online.Kata Kunci: Dekonstruksi; peradilan pidana berbasis elektronik; teleconference

Politik Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi Terkait Kebocoran Data Pribadi Oleh Korporasi Berbasis Online Uni Sabadina
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art11

The development of computer-based information communication technology has grown very rapidly in society. The field of e-commerce is also experiencing rapid development. An online sales activity carried out on a large scale, crimes in the IT sector cannot be avoided, one of which is the theft of personal data. By referring to the formulation of the problem, how is the politics of criminal law related to the protection of personal electronic data in Indonesia? This research is a normative legal research that examines the rules of legislation, while the approach used is a statutory approach. This study concludes that in Indonesia there is no law that clearly regulates the protection of personal data, even though this law is very necessary considering the need for personal data protection along with the rapid development of information technology.Keywords: E-commerce; crimes of technology; personal dataAbstrakPerkembangan mengenai teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Dibidang e-commerce pun mengalami pekembangan yang pesat. Suatu kegiatan penjualan barang secara online yang dilakukan besar-besaran, kejahatan dibidang TI pun tidak dapat terelakkan, salah satunya adalah dengan pencurian data pribadi. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada mengenai bagaimana politik hukum pidana terkait perlindungan data elektronik pribadi di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji kaidah perundang-undangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan data pribadi, padahal Undang-Undang ini sangat diperlukan mengingat diperlukannya perlindungan data pribadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.Kata Kunci: E-commerce; data pribadi; kejahatan teknologi

Formulasi Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Masa Pandemi Covid-19 Luqman Hakim
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art6

During the COVID-19 pandemic, there were business competition legal issues that had broad implications for the public as consumers. The problems of business competition are found in various market sectors in Indonesia including medicines, food, medical devices, education and fuel oil and many more. This study aims to analyze the formulation and challenges of resolving unfair business competition disputes carried out by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) during the covid-19 pandemic. The research method used is a normative juridical method which examines secondary legal materials or literature related to the title of this research. This study concludes that the KPPU's formulation in resolving unfair business competition during the COVID-19 pandemic is the stipulation of KPPU's Regulation No. 1 of 2020 concerning Electronic Case Handling, so that KPPU can enforce the law during the COVID-19 pandemic by utilizing the electronic information system. The challenges faced by KPPU in resolving unfair business competition through electronic media are limited to finding evidence for investigation, investigation and trial. Currently, efforts to find such evidence only rely on the cooperative attitude of the reported party and the reporting party for further legal proceedings. This makes it difficult for KPPU to conduct face-to-face meetings with the reported and the reporting parties because the basis for law enforcement is only through electronic media.Keywords: KPPU; unfair business competition; covid-19 pandemic.AbstrakSelama pandemi covid-19 terdapat permasalahan hukum persaingan usaha yang berimplikasi luas kepada masyarakat selaku konsumen. Permasalahan persaingan usaha tersebut terdapat dalam berbagai sektor pasar di Indonesia diantaranya obat-obatan, pangan, alat kesehatan, pendidikan serta bahan bakar minyak dan masih banyak lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang mengkaji bahan hukum sekunder atau kepustakaan terkait dengan judul penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan, formulasi KPPU dalam menyelesaikan persaingan usaha tidak sehat dimasa pandemi covid-19 yaitu ditetapkannya Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik, sehingga KPPU dapat melakukan penegakan hukum di masa pandemi covid-19 dengan memanfaatkan sistem informasi elektronik. Tantangan yang dihadapi KPPU dalam menyelesaikan persaingan usaha tidak sehat melalui media elektronik yaitu terbatas dalam mencari alat bukti guna penyelidikan, penyidikan maupun untuk persidangan. Saat ini upaya untuk mencari alat bukti tersebut hanya mengandalkan sikap kooperatif terlapor maupun pelapor untuk proses hukum acara selanjutnya, Hal tersebut menyulitkan KPPU melaksanakan pertemuan tatap muka kepada terlapor maupun pelapor karena basis penegakan hukum tersebut hanya melalui media elektronik.Kata Kunci: KPPU; persaingan usaha tidak sehat; pandemi covid-19

Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Rahadian Diffaul Barraq Suwartono
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art1

Pressure from the international community after the disintegration and independence of Timor Leste has prompted the issuance of Law Number 26 of 2000 concerning the Court of Human Rights. However, far from being burnt, the a quo law has received a lot of criticism because it is considered incompatible with its original purpose. This article discusses the fate of regulating war crimes that are not included in the jurisdiction of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. Through the perspective of legal politics using a conceptual and historical approach, this research answers two problem formulations, first, how is the legal politics of the formation of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court? Second, why does Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court not accommodate war crimes? First, it can be concluded that, even though it was born during the reformation period, the a quo law is actually very New Order nuanced. There are inconsistencies in the political will for the formation of the a quo law and its substance. Second, there was the involvement of the TNI and Polri factions in the formulation of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, which at that time was suspected of being an actor in human rights crimes during the disintegration of Timor Leste after the popular consultation.Keywords: Legal policy; political will; war crimesAbstrakDesakan dari dunia internasional pasca disintegrasi dan kemerdekaan Timor Leste telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun, jauh api dari panggang, undang-undang a quo banyak mendapat kritik karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Artikel ini membahas mengenai nasib pengaturan tindak pidana kejahatan perang yang tidak dimasukkan dalam yurisdiksi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Melalui kaca mata politik hukum yang menggunakan pendekatan konseptual dan historis, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, pertama, bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia? Kedua, mengapa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mengakomodir tindak pidana kejahatan perang? Dapat disimpulkan pertama, meskipun lahir di masa reformasi, undang-undang a quo justru sangat bernuansa Orde Baru. Terdapat inkonsistensi pada political will pembentukan undang-undang a quo dengan hasil isi substansinya. Kedua, terdapat keterlibatan fraksi TNI dan Polri dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang saat itu diduga menjadi aktor kejahatan hak asasi manusia selama masa disintegrasi Timor Leste pasca jajak pendapat.Kata Kunci: Kejahatan perang; politik hukum; political will

Rekonstruksi Kebijakan Vaksinasi Warga Binaan Permasyarakatan Di Masa Pandemi: Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Rentan Christian Todo; Desak Putu Risma Widyantari
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art12

This study aims to analyze: first, the causes of the non-optimal implementation of vaccination for inmates (Warga Binaan Pemasyarakatan, WBP) during the pandemic. Second, the ratio of the importance of optimizing vaccination for WBP in Correctional Institutions (Lapas) during the pandemic. Third, the solution in optimizing vaccination for inmates during the pandemic. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this study conclude that first, that vaccination is not optimal for inmates due to: a) from the aspect of legal substance, the absence of a definition of vulnerable groups and the absence of regulations that regulate the flow of coordination and technical procedures for vaccination in prisons; b) from the aspect of legal structure, criminal penalties in prisons are still dominantly applied, which causes overcrowded problems; c) from the aspect of legal culture, the WBP's conservative paradigm is habitually. Second, regarding the significance of vaccination for inmates, it is actually the absolute responsibility of the state to respect, protect, and fulfill the implementation of the rights of inmates. Optimization of WBP vaccination is needed to create herd immunity holistically. Third, optimizing vaccination for inmates using preventive mechanisms that are oriented towards minimizing the inflow of prisoners to prisons as well as repressive mechanisms, revising or forming regulations that clarify the provisions of 'Vulnerable Communities' according to the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, removing the administrative requirements for National Identification Numbers and implement special outreach programs.Keywords: Covid-19; inmates; pandemic; vaccination; vulnerable societyAbstrakPenelitian ini bertujuan ingin menganalisis: pertama, penyebab ketidakoptimalan implementasi vaksinasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada masa pandemi. Kedua, ratio pentingnya optimalisasi vaksinasi bagi WBP di Lembaga Permasayarakatan (Lapas) pada masa pandemi. Ketiga, solusi dalam mengoptimalkan vaksinasi bagi WBP pada masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, ketidakoptimalan vaksinasi bagi WBP disebabkan atas: a) dari aspek legal legal substance, tidak adanya definisi kelompok rentan serta ketiadaan regulasi yang mengatur alur koordinasi dan prosedur teknis vaksinasi di Lapas; b) dari aspek legal structure, penjatuhan pidana di Lapas masih dominan diterapkan, yang menyebabkan persoalan overcrowded; c) dari aspek legal culture, menghabituasinya paradigma konservatif WBP. Kedua, mengenai signifikansi vaksinasi bagi WBP, sejatinya menjadi tanggung jawab absolut dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi penyelenggaraan hak WBP. Optomalisasi vaksinasi WBP diperlukan untuk menciptakan herd immunity secara holistik. Ketiga, optimalisasi vaksinasi bagi WBP menggunakan mekanisme preventif yang berorientasi untuk meminimalisir arus masuk narapidana ke Lapas serta mekanisme represif, merevisi maupun membentuk regulasi yang memperjelas ketentuan ‘Masyarakat Rentan’ sesuai Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, menghapus ketentuan syarat administratif Nomor Induk Kependudukan dan menerapkan program penjangkauan khusus.Kata Kunci: Pandemi; covid-19; vaksinasi; masyarakat rentan; warga binaan pemasyarakatan

Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 Rafi Aulia Ibrahim; Chairul Yaqin; Marthin James Simbolon
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art7

This study aims to compare crowdfunding with other methods of capital, namely the capital market, banking credit, and P2P lending, as well as assess changes to the Financial Services Authority Regulation (POJK) regarding crowdfunding in the context of the realization of responsive and fair laws during the COVID-19 pandemic. In addition, this study also aims to analyze how information technology-based crowdfunding arrangements encourage the digitization of MSMEs. The research method used is normative juridical using secondary data sourced from literature studies of books, journals, articles, and statutory regulations. The results of the study conclude that, first, crowdfunding provides an alternative method of capitalization for MSMEs in terms of requirements and costs that are easier, as well as secondary market orientation and investors. Second, the latest POJK on crowdfunding shows changes that are more accommodating to MSMEs. However, the POJK can still be refined, especially in the context of the limited authority of the Indonesian Crowdfunding Service Association (ALUDI) in crowdfunding supervision. Making ALUDI a Self-Regulatory Organization (SRO) is one solution to this problem.Keywords: Crowdfunding; digitalization; financial technology; MSME; OJK RegulationAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk membandingkan crowdfunding dengan metode permodalan lainnya, yakni pasar modal, kredit perbankan, dan P2P lending, serta menilai perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang crowdfunding dalam konteks perwujudan hukum yang responsif dan berkeadilan di masa pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis bagaimana pengaturan crowdfunding berbasis teknologi informasi mendorong digitalisasi UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan buku, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, crowdfunding menyediakan alternatif metode permodalan bagi UMKM dari segi persyaratan dan biaya yang lebih mudah, serta orientasi pasar sekunder dan pemodalnya. Kedua, POJK terbaru tentang crowdfunding menunjukkan perubahan yang lebih mengakomodasi UMKM. Namun, POJK tersebut masih dapat disempurnakan kembali, terutama dalam konteks keterbatasan kewenangan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) dalam pengawasan crowdfunding. Menjadikan ALUDI sebagai Self-Regulatory Organization (SRO) merupakan salah satu solusi dari masalah tersebut.Kata Kunci: Crowdfunding; digitalisasi; financial technology; POJK; UMKM

Tindak Pidana Pasar Modal yang Dilakukan Oleh Korporasi dalam Suatu Kejahatan Insider Trading Reva Amalia
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art2

As a modern economic instrument, the capital market is not free from abuse by certain parties to enrich themselves illegally, one of which is Insider Trading/insider trading related to the investment behavior of company employees in their own company securities. The implications and impacts of this activity include accounting, finance, law, management, human resources, and economic development. The purpose of this study is to find out about capital market crimes and insider trading, and to find out the process of resolving insider trading cases in capital market crimes committed by corporations. This research is normative in nature, the results of which conclude that: capital market crimes are acts that are prohibited within the scope of the capital market, and insider trading is securities trading; The insider trading settlement process begins with supervision carried out by OJK in accordance with Bapepam and the applicable law. Keywords: Capital market; corporations; crimes; insider tradingAbstrakSebagai instrumen ekonomi modern, pasar modal tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum, salah satunya yaitu Insider Trading/perdagangan orang dalam perusahaan berkaitan dengan perilaku investasi karyawan perusahaan di sekuritas perusahaan mereka sendiri. Implikasi dan dampak dari kegiatan ini meliputi akuntansi, finansial, hukum, manajemen, sumber daya manusia, dan perkembangan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai tindak pidana pasar modal dan insider trading, dan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara insider trading dalam tindak pidana pasar modal yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini bersifat normatif, yang mana hasilnya menyimpulkan bahwa: tindak pidana pasar modal adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam lingkup pasar modal, dan insider trading yaitu perdagangan efek; proses penyelesaian insider trading itu diawali dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK sesuai dengan Bapepam dengan UU yang berlaku.Kata Kunci: Tindak pidana; pasar modal; insider trading; korporasi

Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance Tazkiya Amalia Nasution
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art13

The ratification of the implementation of Law Number 4 of 2016 concerning the Implementation of Public Housing Savings or called the TAPERA Law on May 20, 2020, however caused pros and cons from the community. The objectives to be achieved in this research are, first, to find out the management of funds under the Tapera Law and the benefits of implementing the Act. Second, to find out the urgency of the ratification of the Tapera Law on affected legal subjects in terms of the achievement of Good Governance. This research is juridical normative with a statutory approach and a concept approach. The results of this study conclude that, first, the management of the Tapera Law begins with three stages, namely the mobilization of funds, the accumulation of funds, and the use of funds. Second, the lack of achievement of several principles in the realization of the implementation of Good Governance in the Tapera Law has resulted in the need for the implementation of the law.Keywords: Good governance; legal policy; public house savings lawAbstrakPengesahan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau disebut dengan UU TAPERA pada 20 Mei 2020 lalu, akan tetapi menyebabkan adanya pro dan kontra dari masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, pertama, untuk mengetahui pengelolaan dana UU Tapera diberlakukan dan manfaat dijalankannya UU tersebut. Kedua, untuk mengetahui urgensi pengesahan UU Tapera terhadap subjek hukum yang terdampak ditinjau dari tercapainya Good Governance. Penelitian ini bersifat yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, pengelolaan dana UU Tapera diawali dengan tiga tahapan yaitu pengerahan dana, pemupukan dana, serta pemanfaatan dana. Kedua, belum tercapainya beberapa asas dalam perwujudan pelaksanaan Good Governance dalam UU Tapera menyebabkan belum dirasa perlu penerapan undang-undang tersebut.Kata Kunci: Politik hukum; UU tapera; good governance

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Putera Mustika

Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Putera Mustika

Contact Email putera.mustika@uii.ac.id

Phone -

Journal Mail Official pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Putera Mustika

Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA