Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial
he publication of Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial was based on the enthusiasm of lecturers of Law Department, UIN Ar-raniry to express their thought trhrough writing. However, at that time, the Law Department did not have a media to accommodate their enthusiasm. Hence the publication of this journal is very important. Interestingly, the presence of the journal is warmly welcome by Sharia and Law faculty's lecturers. In addition, the publication of the journal has contributed to the accreditation process of the Law Department as a new major in UIN Ar-raniry. The publication of the printed version of Journal Justisia in 2016 had a positive impact on the result of "B" level accreditation based on the assessment National Committe of Accreditation.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 2 (2022)"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[Dialectic of Caning Punishment in Aceh: Contestation Between Text and Context ]]>
<![CDATA[Faisal Yahya]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15369
<![CDATA[The field study was conducted to assess how the execution of caning punishment in prison or detention center has been implemented in Aceh based on Qur'an and hadith perspective. Responding to the aim of study, an interpretation and explanation of the verses of Qur'an and hadith was done related to the implementation of the caning punishment, while the field data obtained by interview and documentation. The result of the study indicated that the execution process of caning in prison or detention center does not meet the standards in Qur'an and hadith because the procession is carried out in a closed place (prison) and access to the prison is bounded by standard rules. So the caning punishment process should be carried out in public places that are accessible to the society.Keywords: Caning Punishment; Prison or Detention Center; Quranic, Hadith; Sharia Formal Application ]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh) ]]>
<![CDATA[Nurul Fitriah]]>;
<![CDATA[Ifana larasati]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15736
<![CDATA[Anak sering menjadi korban kekerasan seksual, sehingga pemerintah telah memberikan tugas pengawasan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Aceh disebut Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) sebagai lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak Aceh sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 74, walaupun lembaga pengawasan sudah dibentuk kasus kekerasan seksual terhadap anak tetap tinggi. Penulis melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan pengawasan perlindungan yang dilakukan oleh KPPAA terhadap anak korban kekerasan seksual dan bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KPPAA menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis-empiris yaitu mengkaji norma-norma atau peraturan yang menjadi landasan serta melihat penerapan peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KPPAA sudah berjalan dengan baik selama periode 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah instansi. Sesuai teori efektivitas pengawasan dengan praktik yang dilakukan oleh KPPAA belum sepenuhnya terlaksana, realitanya beberapa kebijakan terkait perlindungan anak belum seutuhnya mampu terealisasi. Ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan terhadap anak masih jauh dari rasa keadilan dengan menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pelaku diancam hukuman cambuk dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, tidak membuat efek jera. KPPAA dalam melaksanakan tugas hanya 5 tahun, kurangnya dukungan anggaran merupakan salah satu hambatan untuk melakukan pengawasan, sosialisasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Aceh, hanya daerah yang terdekat saja. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa pengawasan masih belum efektif.]]>
<![CDATA[LGBT RUU KUHP dan Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila ]]>
<![CDATA[Enggar Wijayanto]]>;
<![CDATA[Vivi Yulia Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/justisia.v7i2.14495
<![CDATA[Legalitas Kelompok LGBT di Indonesia masih menjadi perdebatan apakah sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas, atau dibolehkan menurut hukum positif. Pandangan untuk memasukkan LGBT ke dalam unsur tindak pidana kesusilaan di RUU KUHP menjadi polemik terutama menyangkut aspek Hak Asasi Manusia dan Prinsip Negara Hukum Pancasila. Dengan pendekatan filsafat dan politik hukum, tulisan ini berusaha memaparkan bagaimana persoalan LGBT dilihat dari perspektif HAM dan Hukum berbasis Pancasila sebagai cita hukum nasional atau Rechtssidee. Menggunakan studi literatur, tulisan ini disusun melalui data sekunder meliputi: bahan hukum primer dan sekunder.]]>
<![CDATA[Ambivalensi Energi Terbarukan : Kendaraan Listrik Untuk Penurunan Emisi Karbon dan Dampaknya Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muliana Mursalin , Agung Susanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15047
<![CDATA[This article discusses the phenomenon of electric vehicles which are an alternative to reducing carbon emissions. This study discusses the intervention between the implementation of electric vehicles with interrelated dependent variables, one of which is nickel as raw material for battery emulsion. The phenomenon that occurs is that on the one hand electric vehicles can be used as an alternative to reducing carbon emissions, and on the other hand it hurts a negative impact on the environment related to nickel mining. In this case, ambivalence occurs between the text and the context in the field. Weak regulations make ambivalent phenomena ineffective in terms of application, especially to the environmental effects caused, so the author will focus on describing the ambivalence of the presence of electric vehicles in Indonesia, because, on the one hand, the presence of electric vehicles can reduce carbon emissions but on the other hand it can actually reduce carbon emissions. cause environmental damage. Therefore, to answer the above problems, the research method in this paper will use normative research methods with a focus on discussing and analyzing problem formulations related to how government policies regulate the use of renewable energy, especially regarding electric vehicles and their impact on environmental damage in Indonesia.]]>
<![CDATA[Etika Berpakaian di Dalam Iklan Menurut Perspektif Islam ]]>
<![CDATA[Nurul Najihah]]>;
<![CDATA[Norhoneydayatie Binti Abdul Manap]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15693
<![CDATA[Iklan secara hakikatnya merupakan salah satu strategi pemasaran untuk mendekatkan pengguna dengan penjual. Iklan juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menarik minat pelanggan agar barang dan produk yang dihasilkan penjual dapat dijual kepada pengguna. Namun, terdapat iklan yang dipaparkan tidak menepati syariat Islam dalam konteks berpakaian. Justeru, kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti etika dan peraturan berpakaian di dalam industri pengiklanan di Malaysia sama ada selari dengan perundangan Islam atau sebaliknya. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif menerusi instrument analisis kandungan dan ulasan literatur. Hasil kajian mendapati terdapat kelonggaran dalam kod etika dan peraturan pengiklanan berkaitan berpakaian di dalam pengiklanan. Oleh yang demikian, kajian mencadangkan agar dibuat penambahbaikan terhadap kod etika dan peraturan sedia ada.Kata kunci: Iklan, etika, berpakaian menutup aurat, peraturan garis panduan, industri pengiklanan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Wali Nanggroe di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe ]]>
<![CDATA[Aulia Rahma]]>;
<![CDATA[Jamhuri Ungel]]>;
<![CDATA[Rispalman Rispalman]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15607
<![CDATA[AbstrackLembaga Wali Nanggroe was formed with its function as a unifying forum for Aceh people. Undang-undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 explains the existence to acknowledge this institution. Lembaga Wali Nanggroe is a non-governmental institution which means it is neither an executive nor a legislative body. The authority stated in Undang Undang No 10 Tahun 2019 also includes executive and legislative branches so that the position of Lembaga Wali Nanggroe in the Aceh government is questionable. This study uses legal research methods. The position of the Wali Nanggroe in Indonesian government is limited to a costumary issues, Lembaga Wali Nanggroe is not allowed to take care of non customary issues such as politics. The authority of the Wali Nanggroe in the Aceh governance system is a customary institution that takes care of all Acehnese customary and specific interests, including providing input to the Aceh government because state life ini Aceh is inseparable from customary issues, including land, mining, accelerating development and related matters with the community that included in adat so Lembaga Wali Nanggroe takes care of the problem as parts of its authority.Keywords : Position, Lembaga Wali Nanggroe, Authority AbstrakLembaga Wali Nanggroe dibentuk dengan fungsinya sebagai wadah pemersatu masyarakat Aceh. Untuk mengakui keberadaan lembaga wali nanggore ini maka Undang- undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 menjelaskan keberadaan lembaga ini. Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga non pemerintahan yang berarti bukan lembaga eksekutif maupun legislatif. Tapi kewenangannya yang disebutkan dalam UU No.10 Tahun 2019 juga mencakup kewenangan pihak eksekutif dan legislatif, sehingga sehingga yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kedudukan lembaga wali nanggroe di pemerintahan Aceh? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Kedudukan Wali Nanggroe dalam pemerintahan Indonesia hanya sebatas lembaga adat yang mengurus permasalahan adat istiadat sehingga lembaga wali nanggroe tidak dibenarkan mengurus selain yang bukan masalah adat seperti politik. Kewenangan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh adalah lembaga adat yang mengurus segala kepentingan adat dan kekhususan Aceh, termasuk memberi masukan kepada pemerintah Aceh karena kehidupan bernegara di Aceh tidak terlepas dari permasalahan adat, termasuk pertanahan, pertambangan, dan percepatan pembangunan dan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, itu dimasukkan dalam adat sehingga lembaga wali nanggroe mengurus permasalahan itu sebagai suatu kewenangannya.Kata kunci: Kedudukan, Lembaga Wali Nanggoe, Kewenangan.]]>
<![CDATA[Hambatan Bpn Kota Banda Aceh Dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala ]]>
<![CDATA[Muhammad Syuib]]>;
<![CDATA[Nanda Elsa Safirah]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15876
<![CDATA[Pendaftaran tanah merupakan salah satu aspek penting untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. BPN Kota Banda Aceh merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengurusi pendaftaran tanah di wilayah Kota Banda Aceh. Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu daerah yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh yang tanahnya masih banyak yang belum didaftarkan dan belum bersertifikat. Kondisi seperti ini tentunya menimbulkan permasalahan mulai dari kerugian pemilik tanah serta kerugian bagi negara, dimana pemegang hak tidak memiliki kepastian hukum yang diperoleh terhadap tanah tersebut. Bagi negara, tidak didaftarnya mengakibatkan munculnya kekeliruan dalam menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkiaat mekanisme pendaftaran tanah oleh BPN Kota Banda Aceh serta hambatan apa yang dihadapi di lapangan, dan apa saja upaya BPN Kota Banda Aceh dalam mengajak warga Deah Raya untuk mendaftarkan tanahnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa mekanisme pendaftaran tanah oleh BPN Kota Banda Aceh tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Diantara hambatan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah ini. Maka dari itu, BPN Kota Banda Aceh melakukan upaya sosialisasi melalui media sosial dan terjun langsung ke masyarakat Gampong Deah raya.Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Hak Milik, BPN Kota Banda Aceh, Deah Raya]]>
<![CDATA[Utilitas Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam Penerapan Ahli Waris Patah Titi (Ahli Waris Pengganti) Terhadap Perkara Kewarisan ]]>
<![CDATA[Edi saputra Syah Iskandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15085
<![CDATA[Utilitas Mahkamah Syar’iyah merupakan implementasi lembaga hukum yang berwenang menjalankan hukum Islam di Indonesia, kompetensi untuk memperoleh/menetapkan sesuatu hukum pada ranah keperdataan yang menjadi sengketa. Ranah hukum Mahkamah Syar’iyah tidak luput dari ketentuan sumber hukum kepada empat macam, yaitu: al-Qur’an, Hadits (Sunnah), ijma’ dan qiyas demi kemaslahatan hukum yang berkeadilan, terhadap penetapan hukum ahli waris patah titi (ahli waris pengganti) merupakan kewenangan Mahkamah Syar’iyah, dalam merealisasi Konsep ahli waris patah titi, yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kewarisan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI. Namun perjalanan praktik hukum di Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam menggimplementasikan konsep ahli waris patah titi seperti dalam pasal 185. Sehingga Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen serta peran utilitas Mahkamah Syar’iyah dalam penetapan ahli waris patah titi (ahli waris pengganti). Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen terhadap perkara yang terjadi sebelum adanya aturan KHI, penetapan kewarisan patah titi merujuk pada sistem hukum Islam. Terhadap kasus yang terjadi setelah adanya aturan KHI, ada yang diputuskan berdasarkan aturan KHI, dan ada yang tidak mengikuti aturan KHI dengan pertimbangan tertentu demi kemashlahatan ahli waris.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Dengan Konsep Tanggung Jawab Negara Bendera ]]>
<![CDATA[Andi Putra Sitorus]]>;
<![CDATA[Suhaidi Suhaidi]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15690
<![CDATA[The IUU Fishing law has not been effective so far. One of the reasons for the flag of the ship cannot be fully held accountable, let alone the involvement of the flag State in supporting or at least allowing its vessels to conduct IUU Fishing in other areas. The use of the principle of state responsibility can increase the optimization of fair law enforcement. Strict supervision of the flag state and the use of the principle of due dilligent became important to prevent boats and their fishermen from doing IUU Fishing. Normative legal research is used to see whether the principles used are appropriate by collecting related legal data and looking at their application to existing cases.]]>
<![CDATA[Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum ]]>
<![CDATA[Yanti Fristikawati]]>;
<![CDATA[Nugroho Adipradana]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15586
<![CDATA[The development of new city, as well as the development of the new capital city of the Indonesia, will certainly have both positive and negative impacts. Some experts and NGOs assess that the development of the State Capital (IKN) will have a negative impact on the local community and the environment, but the government has made various efforts to reduce this adverse impact. This paper will discuss the pro and contra of IKN development, and what efforts have been made by the government and the existing regulations. The research method is a normative juridical method, which is a method that uses analysis from secondary data in the form of regulations and also expert opinions from books and journals. The government has made various efforts to protect the environment in the development of IKN, including making Law number 3 of 2022 concerning IKN. In addition, several other rules related to environmental protection will also be applied. The local government of East Kalimantan also has several regional regulations that can be applied to protect the environment in the development of IKN. It is hoped that with the application of appropriate rules and the efforts made by the government to protect the environment in the development of IKN.Keywords : Environmental protection, New Indonesian Capital ]]>
