Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

Justisia
Website

Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

ISSN : 25414682 EISSN : 26145642 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

he publication of Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial was based on the enthusiasm of lecturers of Law Department, UIN Ar-raniry to express their thought trhrough writing. However, at that time, the Law Department did not have a media to accommodate their enthusiasm. Hence the publication of this journal is very important. Interestingly, the presence of the journal is warmly welcome by Sharia and Law faculty's lecturers. In addition, the publication of the journal has contributed to the accreditation process of the Law Department as a new major in UIN Ar-raniry. The publication of the printed version of Journal Justisia in 2016 had a positive impact on the result of "B" level accreditation based on the assessment National Committe of Accreditation.

Arjuna Subject : -

Articles 110 Documents

1 2 3 4 5

FUNGSI KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT IBNU KALDUM Sitti Mawar; Tadjus Subqi
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v2i2.2651

Kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh berperan penting dalam mengalokasikan serta mendistribusikan sumber daya yang langka secara merata kepada masyarakat. Pasar sering kali gagal mengakomodasi kepentingan semua bagian masyarakat sehingga muncul pasar yang tidak stabil. Bagaimanapun juga, pemerintah memiliki pengaruh yang besar melalui mekanisme yang dimiliknya. Ketika terjadi kenaikan harga maka Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya terhadap mekanisme pasar dan produksi menggunakan sistem pengamatan harga yang dilakukan dengan pencatatan dan pelatihan untuk kebijakan produksinya. Pencatatan dilakukan setiap hari oleh pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pasar yang dipantau adalah pasar Peunayong, Ulee Kareng, dan Lambaro. Peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menstabilkan harga di pasar hanya sebatas memantau harga saja tetapi tidak melakukan intervensi harga. Apabila sudah mendapatkan keadaan pasar tidak stabil dan harga makanan pokok sangat mahal, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan langsung melakukan antisipasi berupa pasar murah dengan mensubsidi harganya. Kemudian untuk menigkatkan produksi maka dinas perindustrian dan perdagangan Kota Banda Aceh mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan ekonomi pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kesejahteraan masyarakat sudah sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun, di mana Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi pasar ini tidak membolehkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga kecuali dalam hal pengawasan. Berkaitan dengan produksi ia mengatakan tenaga kerja manusia dan keahlian menjadi faktor utamanya.

Pembangunan Hukum Perspektif Gender Melalui Kesetaraan Hak, Sumber Daya Dan Aspirasi Badri Badri
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v2i1.2646

Wacana diskriminasi gender merupakan suatu diskursus panjang yang tak pernah selesai pembahasannya. Diskriminasi gender terjadi di berbagai aspek Kehidupan di Seluruh dunia walaupun ditemukan banyak kemajuan. Kesenjangan gender terjadi begitu luas dalam hal akses terhadap dan kendali sumber daya, dalam kesempatan ekonomi, dalam kekuasaan, dan dalam hak bersuara politik. Oleh sebab itu, kesetaraan gender juga menjadi isu pembangunan yang paling mendasar, karena dengan adanya kesetaraan akan meningkatkan kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, kemandirian suatu bangsa, dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Dengan demikian meningkatkan kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan hukum Negara Hukum Indonesia, Penelitian pembangunan Hukum perspektif gender ini tidak mendefinisikan kesetaraan gender dalam hasil. Pembahsan ini didasarkan pada dua hal, yakni, (1). Bahwa setiap budaya dan masyarakat memiliki cara masing-masing dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan kedua, (2). Bahwa kesetaraan berarti perempuan dan laki-laki memiliki kebebasan di muka hukum untuk memilih peran yang berbeda (atau sama) dan hasil yang berbeda (atau sama) sesuai pilihan dan tujuannya. Hasil penemuan dan analisis berkaitan dengan isu-isu gender dilapangan. Mengukur dan menilai begitu banyak dimensi ketidaksetaraan gender, ini merupakan hal yang sangat sulit sekaligus rumit. Kendala utamanya terletak pada kurangnya data dan analisis mengenai sejumlah aspek penting kesetaraan gender yang telah dipilah berdasarkan gender Kata Kunci : Pembangunan Hukum, Perspektif Gender, Kesetaraan Hak

PERJANJIAN DAN JAMINAN FIDUSIA Nazla Khairina; Kamaruzaman Bustamam
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Terdapat sekurangnya dua orang” menunjukkan pada kita semua bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dibuat sendiri. Dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan untuk kepentingannya sendiri, tidaklah termasuk dalam kategori perjanjian. Pernyataan selanjutnya yang menyatakan bahwa “perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia, hal ini dapat terjadi karena semata-mata tergantung kepada pihak penerima fidusia. Biasanya pelepasan tersebut menjurus kepada alasan subjektif pemegang fidusia, misalnya debitur dalam membayar utang selalu tepat waktu, dan beriktikad baik untuk menghindari wanprestasi.

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN Suci Rahmadani; Misran Misran
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v3i1.5090

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Lembaga Kenoe Bo Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Rispalman Rispalman; Iklima Rita
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Keberadaan lembaga kenoe bo adat di dalam masyarakat adat Gampong Kampung Paya tidak bisa di pisahkan lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat Gampong kampung Paya, dalam halnya menyelesaikan dan memutuskan perkara. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penyelesaian perkara pencurian melalui lembaga kenoe bo adat di Gampong kampung Paya, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses penyelesaian pencurian melalui lembaga kenoe bo adat. Skripsi ini mengunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian di analisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (fiel research), dengan mengumpulkan data-data yang ada dilapangan berdasarkan wawancara penulis melalui informasi, selanjutnya mengunakan penelitian pustaka (library research). Kesimpulan yang dapat diambil adalah lembaga kenoe bo adat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yaitu penyelesaiannya menggunakan alat bukti berupa sumpah sedangkan dalam hukum Islam penyelesaiannya memerlukan alat bukti yang khusus membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pencurian tersebut, adapun alat buktinya yaitu sumpah, petunjuk, saksi dan pengakuan. Jadi, perbedaannya terletak pada proses penyelesaian pembuktiannya yang mana lembaga kenoe bo adat cukup dengan sumpah sedangkan hukum Islam memerlukan alat bukti lainnya. Namum persamaan antara keduannya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin membuat pelaku jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan, serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN SANKSI NYA Rizqy Rizqy; Syahrizal Syahrizal
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut dengan cara membatasi kepentingan lain pihak. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP pada pasal 1365 yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Pasal 1367 menyatakan bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atas disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Setiap perbuatan yang dianggap melanggar peraturan yang telah terdapat peraturannya dalam perundang-undangan maka perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi terhadap pelakunya. Hal ini diterapkan agar pelaku perbuatan melanggar hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah mengakibatkan kerugian kepada orang lain.

STANDAR EFEKTIF PENERAPAN RUBBER SPEED BUMP TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN KEMENHUB NO. 3 TAHUN 1994 (Study Kajian Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh). Dalilah Miranti Faat; Sitti Mawar Sitti Mawar
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli) Sitti Mawar
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Dalam proses penerapan serta pelaksanaan qanun Nomor 9 tahun 2008 di wilayah Kecamatan Kota Sigli, dalam menyelesaikan kasus adat jelas dinilai belum efektif. Dimana dalam penerapannya Qanun Nomor 9 tahun 2008 belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat Kecamatan Kota Sigli, khususnya menyangkut dengan perkara pidana adat. Terdapat beberapa kasus pidana adat yang diselesaikan namun belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam penyelesaiannya. Adapun kasus-kasusnya adalah kasus penganiayaan ringan, kasus pencurian dan kasus KDRT. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah, pertama: Bagaimana pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat di Kecamatan Kota Sigli. Kedua: Bagaimana efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaiakan perkara pidana adat di Kecamatan Kota Sigli. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai teks dan produksi cultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual. Berbagai bahan kajian empiris itu disajikan dalam rincian persoalan di berbagai momen dan berbagai pemaknaan dan berbagai kehidupan individualmetode deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa, Pertama: Pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat di Kecamatan Kota sigli belum sepenunya berpedoman kepada Qanun, sehingga belum memberikan kontribusi yang maksimal. Kedua: Efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana adat di Kecamatan Kota Sigli dilihat dari ukuran proses dan putusannya tidak efektif. Kesimpulannya, peradilan adat dalam menyelesaikan suatu perkara harus selalu berpedoman pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 guna untuk memperoleh suatu ketetapan hukum sehingga membuat masyarakat hidup dalam kenyamanan.

Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh) Sitti Mawar; Safrul Rizal
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan Instansi Negara yang memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyimpanan serta pemusnahan Benda Sitaan Narkotika. Secara aturan perundang-undangan, penyimpanan Benda Sitaan Narkotika semestinya disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHAP, dan pemusnahan terhadap Benda Sitaan Narkotika dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memperoleh utusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun faktanya aturan perundang-undangan tersebut tidak dijalankan dengan semestinya. Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika tidak sepenuhnya disimpan di Rupbasan melainkan disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, serta pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang telah memperoleh putusan pengadilan tidak langsung dimusnahkan dalam jangka waktu 7 (hari) setelah putusan pengadilan tersebut dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan: Pertama, bagaimana mekanisme penyimpanan dan pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh ; Kedua, pa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penyimpanan dan pemusnahan Benda Sitaan Narkotika serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Sarkotika yang dilakukan oleh kejaksaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi seperti kendala Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis, tempat penyimpanan yang kurang memadai, anggaran yang terbatas, prosedur pemusnahan yang rumit. Namun pihak Kejaksaan Tinggi Aceh telah berupaya mengatasi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Banda Aceh, mengajukan anggaran tambahan, mengefaluasi kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan.

PENETAPAN UPAH MINIMUM DI PROVINSI ACEH Nila Shintia; Syahrizal Abbas
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Page 3 of 11 | Total Record : 110

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota banda aceh, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA