cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial
ISSN : 25414682     EISSN : 26145642     DOI : -
Core Subject : Social,
he publication of Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial was based on the enthusiasm of lecturers of Law Department, UIN Ar-raniry to express their thought trhrough writing. However, at that time, the Law Department did not have a media to accommodate their enthusiasm. Hence the publication of this journal is very important. Interestingly, the presence of the journal is warmly welcome by Sharia and Law faculty's lecturers. In addition, the publication of the journal has contributed to the accreditation process of the Law Department as a new major in UIN Ar-raniry. The publication of the printed version of Journal Justisia in 2016 had a positive impact on the result of "B" level accreditation based on the assessment National Committe of Accreditation.
Arjuna Subject : -
Articles 110 Documents
Utilitas Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam Penerapan Ahli Waris Patah Titi (Ahli Waris Pengganti) Terhadap Perkara Kewarisan Edi saputra Syah Iskandar
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15085

Abstract

Utilitas Mahkamah Syar’iyah merupakan implementasi lembaga hukum yang berwenang menjalankan hukum Islam di Indonesia, kompetensi untuk memperoleh/menetapkan sesuatu hukum pada ranah keperdataan yang menjadi sengketa. Ranah hukum Mahkamah Syar’iyah tidak luput dari ketentuan sumber hukum kepada empat macam, yaitu: al-Qur’an, Hadits (Sunnah), ijma’ dan qiyas demi kemaslahatan hukum yang berkeadilan, terhadap penetapan hukum ahli waris patah titi (ahli waris pengganti) merupakan kewenangan Mahkamah Syar’iyah, dalam merealisasi Konsep ahli waris patah titi, yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kewarisan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI. Namun perjalanan praktik hukum di Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam menggimplementasikan konsep ahli waris patah titi seperti dalam pasal 185. Sehingga Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen serta peran utilitas Mahkamah Syar’iyah dalam penetapan ahli waris patah titi (ahli waris pengganti). Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen terhadap perkara yang terjadi sebelum adanya aturan KHI, penetapan kewarisan patah titi merujuk pada sistem hukum Islam. Terhadap kasus yang terjadi setelah adanya aturan KHI, ada yang diputuskan berdasarkan aturan KHI, dan ada yang tidak mengikuti aturan KHI dengan pertimbangan tertentu demi kemashlahatan ahli waris.
Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Dengan Konsep Tanggung Jawab Negara Bendera Andi Putra Sitorus; Suhaidi Suhaidi
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15690

Abstract

The  IUU Fishing law has not been effective so far. One of the reasons for the flag of the ship cannot be fully held accountable, let alone the involvement of the flag State in supporting or at least allowing its vessels to conduct IUU Fishing in other areas. The use of the principle of state responsibility can increase the optimization of fair law enforcement. Strict supervision of the flag state and the use of the principle of due dilligent became important to prevent boats and their fishermen from doing IUU Fishing.  Normative legal research is used to see whether the principles used are appropriate by collecting related legal data and looking at their application to existing cases.
Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum Yanti Fristikawati; Nugroho Adipradana
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15586

Abstract

The development of new city, as well as the development of the new capital city of the Indonesia, will certainly have both positive and negative impacts. Some experts and NGOs assess that the development of the State Capital (IKN) will have a negative impact on the local community and the environment, but the government has made various efforts to reduce this adverse impact. This paper will discuss the pro and contra of IKN development, and what efforts have been made by the government and the existing regulations. The research method is a normative juridical method, which is a method that uses analysis from secondary data in the form of regulations and also expert opinions from books and journals. The government has made various efforts to protect the environment in the development of IKN, including making Law number 3 of 2022 concerning IKN. In addition, several other rules related to environmental protection will also be applied. The local government of East Kalimantan also has several regional regulations that can be applied to protect the environment in the development of IKN. It is hoped that with the application of appropriate rules and the efforts made by the government to protect the environment in the development of IKN.Keywords : Environmental protection, New Indonesian Capital 
Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf’ Sitta Nur Karimah
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15114

Abstract

Abstrak Penelitian ini berkonsentrasi pada Praktek Babilangan pada tradisi Basasuluh suku Banjar. Basasuluh ialah proses peminangan dan terdapat berbagai macam tahapan yang dilakukan calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, salah satunya ialah tahapan Babilangan atau perhitungan nama antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kecocokan antara kedua calon mempelai, serta memprediksi bagaimana kehidupan rumah tangga mereka kelak jika diikat dalam ikatan pernikahan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tradisi Babilangan pada suku Banjar ini secara mendalam agar mengetahui praktek Babilangan pada tradisi Basasuluh dalam komposisi kaidah Islam menurut presfektif ‘urf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Babilangan pada tradisi Basasuluh suku Banjar ini tergolong dalam ‘urf  amali (fi’li) dari sudut pandang materi ‘urf , karena tradisi ini merupakan praktek dalam melaksanakan perhitungan nama calon pengantin yang berfokus pada sebuah praktek bukan perkataan, dan termasuk dalam ‘urf khaas (khusus) apabila ditinjau dari sudut pandang ruang lingkup ‘urf , hal ini karena tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat suku Banjar dan apabila dari segi keabsahan ‘urf  termasuk dalam’urf shahih. Hal ini karena mayoritas dalam pelaksanaan tradisi Basasuluh pada prosesi khitbah tidak bertentangan dengan hukum Islam, walaupun masih terdapat beberapa pengamalan dari tradisi ini yang sebaiknya ditinggalkan karena berpotensi menimbulkan syirk kepada Allah SWT.Kata Kunci : Babilangan; Basasuluh; Suku Banjar; Khitbah; ‘Urf;
Problems of Law Enforcement of Notary Code of Ethics in the Digital Era Achmad Shodiq
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15773

Abstract

The purpose of this study is to analyze the problems faced by Notaries in implementing the code of ethics in the digital era and what are the problems of law enforcement of the notary code of ethics in the digital era. This research is normative juridical research using statutory, conceptual, and case approaches and analyzed descriptively qualitatively. The results of the analysis show that the digitalization era which is dominated by social media platforms can be an opportunity for Notaries to simplify their performance, but on the other hand it also opens up new potential for Notaries to take actions that violate the Notary's code of ethics. That is why the existence of the Notary Supervisory Council is very necessary to really carry out supervision and action against notaries who violate the code of ethics. The problem that has been experienced in the context of law enforcement of the notary code of ethics is that so far MPM seems to work half-heartedly, so that many Notaries do not heed the warnings or sanctions given when they are found to have violated the Notary Code of Ethics. Keywords: Digital Era, Ethics Code, Law Enforcement Problems, Notary.
Sistem Perceraian Fast Track yang digunakan di Mahkamah Syariah Negeri Selangor membantu mempercepatkan penyelesaian permohonan cerai Norizan Binti Razali
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15694

Abstract

Sistem Perceraian Fast Track yang digunakan di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor di Malaysia telah dilaksanakan mulai tahun 2015 dapat memainkan peranan dalam  menjimatkan masa dan memudahkan pasangan suami isteri yang terpaksa mengambil keputusan bercerai kerana tidak perlu menunggu lama untuk proses perceraian. Sebelum ini proses perceraian menghabiskan masa sehingga 90 hari walaupun suami isteri bersetuju untuk bercerai secara baik. Dengan adanya proses ini, kes dapat diselesaikan dengan lebih cepat iaitu dalam masa 6 jam sahaja. Sistem Fast Track ini merupakan idea para Hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) demi untuk menyelesaikan kes-kes permohonan yang banyak tertumpuk kerana Negeri Selangor mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Justeru itu objektif kajian ini untuk menyoroti kajian lepas tentang keberkesanan sistem Fast Track ini. Kajian dibuat berbentuk kualitatif  dengan mengambil pendekatan analisis data statistik dan dianalisi secara deskriptif dengan teori-teori Undang-Undang yang menjadi objek penelitian. Tinjauan literature dilakukan secara tematik dan hasil analisis mendapati Sistem Perceraian Fast Track ini telah mencapai objektif yang diinginkan oleh JAKESS. 
Implementasi Keputusan Gubernur Aceh No. 560/1774/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Karyawan (Studi Penelitian pada Sejahtera Swalayan dan Disnaker Abdya) Soraya devy; putra yulaisa
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15740

Abstract

Kebijakan implementasi upah minimum Provinsi (UMP) merupakan kebijakan yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan di Indonesia, termasuk semua perusahaan di Kabupaten Aceh Barat daya. Pemberian upah minimum merupakan suatu hal yang paling penting dalam hubungan kerja karena sangat berdampak pada kesejahteraan para pekerja. Pada kenyataanya dari hasil penelitian penulis, kebijakan penetapan gaji karyawan Sejahtera Swalayan Abdya belum sepenuhnya terlaksanakan, hal ini disebabkan oleh pihak perusahaan yang belum mampu menerapkan keseluruhan amanat dan ketentuan yang terdapat pada diktum Kepgub Aceh tersebut secara maksimal. Secara faktual, belum terdapat relevansi antara Keputusan Gubernur Aceh dengan apa yang pihak perusahaan terapkan dalam manajemen kerja pada Sejahtera Swalayan dan para karyawan yang berkerja pada perusahaan tersebut. Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker Abdya mengenai pelaksanaan Kepgub terhadap karyawan Sejahtera Swalayan Abdya dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, upaya pembinaan (preventif educatif) yang dilakukan dengan cara menyurati perusahaan dan melakukan sosisalisasi. Tahapan Kedua meliputi tindakan represif non yustisial, dalam tahapan ini Disnaker Abdya memberikan peringatan tertulis melalui nota pemeriksaan kepada pimpinan perusahaan apabila terjadi pelanggaran mengenai pengupahan. Dan tahapan ketiga meliputi tindakan represif yustisial yaitu Tindakan yang dilakukan sebagai alternatif terakhir dan dilakukan melalui lembaga pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan peraturan parundangundangan tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Aceh No.560/1774/2019 tentang Penetapan UMP Aceh, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek hukum dilapangan. Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini melalui data kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan, setelah data diseleksi selanjutnya disimpulkan sehingga memperoleh jawaban permasalahan.Kata Kunci: Implementasi Keputusan Gubernur Aceh, Upah Minimum Provinsi.
PertanggungJawaban Pidana Suap Terhadap Tindak Pidana yang Melibatkan Sektor Swasta Muhammad Zulfikar Adhiguna; Ifahdah Pratama Haspsari; Dodi Jaya Wardana
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15200

Abstract

Kerugian yang ditimbulkan oleh pembayaran di sektor swasta tidak hanya berkaitan dengan berapa banyak uang, tetapi juga menyebabkan kegagalan, meningkatkan kesalahan, memutar balik pengembangan, dan menghancurkan citra dan lingkungan bisnis publik pada tingkat skala penuh. Tentu saja, karena keseriusan akibat yang ditimbulkan, akhirnya disarankan agar negara-negara mengutuk pembayaran di sektor swasta. Bagaimanapun, sampai saat ini Indonesia belum mengklasifikasikan pembayaran di daerah swasta sebagai demonstrasi penjahat kekotoran. Oleh karena itu, setiap penyuapan di sektor swasta tidak dapat dituduh dengan Undang-Undang Pemusnahan Kekotoran Diri. Orang-orang normal sering kali bingung tentang bagaimana hukum umum Indonesia dapat menjebak penyuap di sektor swasta. Semua hal yang sama, tidak berarti bahwa membayar di sektor swasta tidak dapat dituntut di bawah peraturan Indonesia. Perangkat berbagai informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah informasi sebagai studi catatan dan tampilan tulisan, yang menjadi bilah logika dalam pemeriksaan ini adalah kepolisian, hipotesis kewajiban pidana dan hipotesis antisipasi perbuatan salah. Kata Kunci: Tindak Pidana, Suap Sektor Swasta, Korupsi.
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Mohammad Firza Rokhmansyah; Nynda Fatmawati Octarina
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15789

Abstract

A lack of understanding of the importance of land registration for the first time that was issued, lead to a limited ownership of the land certificate of rights. Until now, the land owned by the society are largely uncertified. This study aims to know and analyze the role of the Land Deed Official in the performance of land registration, and also to analyze the importance of land registration in assigning legal theories of certainty. The research method uses empirical juridical, with a sociological juridical approach. The location of the research conducts in the National Land Agency of Kabupaten Mojokerto, using the primary and secondary types of data. The data analysis is qualitative. In the first phase of land registration, the roles of the Land Deed Official are particularly important when it comes to legal transitions of land rights, the imposition of land rights which are used as the basis for land rights registration. In the perspective of a legal certainty theory, listing land is essential in order to obtain legal certainty over land ownership. The land that has been listed will avoid any act of arbitrariness.Kata Kunci: Registration, Land, Legal Certainty.
Politics of Law Legislation of Qanun Sharia Islam in the Province of Aceh, Indonesia Hasnul Arifin Melayu; Md. Zawawi bin Abu Bakar; Norruzeyati binti Che Mohd Nasir
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v4i2.17008

Abstract

AbstractThis paper discusses the regulation in The Province of Aceh, which is related to the Islamic sharia law regarding the prohibition of seclusion, the so-called Qanun Khalwat. This writing looks at the initial socio-political conditions underlying the Qanun legal process as well as the effects of external pressure arising during this legislating process. This study aims to understand to what extent the Qanun Khalwat legislating process refers to the prevailing legal standards in Indonesia. The data in this paper were collected from interviews with several informants such as civil servants of the Aceh Islamic Sharia Department, Legal Bureau, and academics. Some information is also obtained through archive review. It found that the Qanun Khalwat legal process does not follow the standard formulation of national law because several conditions are not implemented in the legislating process, such as the lack of public participation during the process. Besides, there are still some texts in the qanun that are not standardized and are not suitable for use as formulations in qanuns.Keywords: Politics of law, Legisltaion, Qanun Khalwat, Aceh

Page 11 of 11 | Total Record : 110