cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Marli Candra
Contact Email
jurnaljinayah@uinsa.ac.id
Phone
081246912527
Journal Mail Official
jurnaljinayah@uinsa.ac.id
Editorial Address
Jl, Ahmad Yani 117 Kota Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 24605565     EISSN : 25031058     DOI : https://doi.org/10.15642/jinayah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 283 Documents
 17   18   19   20   21 
Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkungan Hidup Imaduddin, Ahmad
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 2 (2019): Desember 2019
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4586.72 KB) | DOI: 10.15642/aj.2019.5.2.265-288

Abstract

Corporate crime is indeed significant to discuss, because it cannot be denied that the role of the corporation is now very important. In this case there needs to be strict criminal liability, so that corporations do not pollute rivers, beaches or endanger the lives of workers or the public or others. Also so that the corporation does not become a fertile ground for corruption. This paper comes with the aim of wanting to know the review of Islamic criminal law against corporate crime. At the end of the paper, it is concluded that: (1) corporate crime in Law No. 23/1997 concerning Environmental Management is an action taken by a company, union, foundation or other organization that results in environmental pollution and / or damage, while sanctions for perpetrators of pollution and/or environmental damage are in the form of fines (ranging from Rp. 100,000. 000.00 to IDR 750,000,000.00) and / or imprisonment (ranging from 3 years to 15 years). And (2) that corporate crime and sanctions are in line and not in conflict with Islamic criminal law, which is included in the category jarimah ta'zir. Abstrak: Kejahatan korporasi memang signifikan untuk dibahas, karena tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting. Dalam hal ini perlu ada pertanggungjawaban pidana secara tegas, agar korporasi tidak mencemari sungai, pantai atau membahayakan jiwa pekerja atau publik atau lainnya. Juga agar korporasi tidak menjadi tempat tumbuh suburnya tempat korupsi. Tulisan ini hadir dengan tujuan ingin mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan korporasi. Di akhir tulisan disimpulkan, bahwa: (1) kejahatan korporasi dalam UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tindakan yang dilakukan oleh perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sedangkan sanksi bagi pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah berupa denda (berkisar antara Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 750.000.000,00) dan/atau pidana penjara (berkisar antara 3 tahunsampai dengan 15 tahun). Dan (2) bahwa kejahatan korporasi dan sanksinya tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, di mana termasuk dalam kategori jarimah ta'zir.
Tobat bagi Pelaku Tindak Pidana HIraBah dalam Alquran (Kajian Surat Al-Maidah: 33-34) Makinuddin, Makinuddin
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 2 (2019): Desember 2019
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5544.771 KB) | DOI: 10.15642/aj.2019.5.2.311-337

Abstract

QS. al-Ma idah (5): 33-34 specifically describes the crime of hirabah, which in the fatwa of the Indonesian Ulema Council is translated as an act of terrorism. The discussion of this writing is revolved around "What are the pronunciation instructions from al-Maidah (5): 33-34 related to repentance of the perpetrators of the crime hirabah if done after a permanent judge's decision?" After reviewing it using the Qur'anic interpretation rules (linguistic rules, and using descriptive analysis and inductive deductive mindset), it is concluded that: (1) Based on the theory of mantuq (explicit meaning), it is stated that repentance is carried out before being caught, not before a decision still a judge, can abort the sentence hirabah as the majority of writers interpret the Koran, except al-Maraghi who interpret the pronunciation "min qabl an taqdiru" with "except repentance committed by the perpetrator before there is a permanent judge's decision regarding his sentence (in kracht) ", and (2) that repentance committed by the perpetrators of the criminal offense after obtaining a permanent sentence from the judge cannot be accepted based on the theory of mukhum mukhalah (extra contra rio), but if using the theory of mafhum muwafaqah (analogy ), that repentance can abort the sentence hirabah even after there is a permanent decision of the judge (in kracht) based on the theory of mafhum muwafaqah, although not absolutely. Abstrak: QS. al-Maidah (5): 33-34 secara khusus menjelaskan tindak pidana hirabah, yang di dalam fatwa Majlis Ulama Indonesia diterjemahkan tindak pidana terorisme. Pembahasan dari penulisan ini adalah berkisar “Bagaimana petunjuk lafal dari al-Maidah (5): 33-34 terkait tobat pelaku tindak pidana hirabah jika dilakukan setelah ada keputusan hakim yang tetap?” setelah dikaji dengan menggunakan kaidah tafsir Alquran (kaidah kebahasaan, dan menggunakan analisis deskriptif serta pola pikir deduktif induktif), maka disimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan teori mantuq (makna tersurat), maka dinyatakan bahwa tobat yang dilakukan sebelum ditangkap, bukan sebelum ada keputusan tetap hakim, dapat menggugurkan hukuman hirabah sebagaimana pendapat mayoritas penulis tafsir Alquran, kecuali al-Maraghi yang menafsirkan lafal “min qabl an taqdiru “ dengan “kecuali tobat yang dilakukan pelaku sebelum ada keputusan hakim yang tetap tentang hukumannya (in kracht)”, dan (2) bahwa tobat yang dilakukan pelaku tindak pidana hirabah setelah mendapatkan keputusan hukuman tetap dari hakim tidak dapat diterima berdasarkan teori mafhum mukhalah (extra contra rio), namun jika menggunakan teori mafhum muwafaqah (analogi), bahwa tobat dapat menggugurkan hukuman hirabah walaupun sesudah ada keputusan tetap hakim (in kracht) berdasarkan teori mafhum muwafaqah walaupun tidak secara mutlak.
Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Prespektik Hukum Pidana Islam Nasrudin, Ahmad
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 2 (2019): Desember 2019
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6227.163 KB) | DOI: 10.15642/aj.2019.5.2.457-488

Abstract

In the Indonesian legal system, legal subjects are divided into two, namely human (person) and legal entity (rechtperson), commonly known as corporations. In its development many corporations contribute to the development of a country, which of course makes it has a strategic position. And this is directly proportional to the potential for crime to occur. One of them is corruption. This paper aims to examine comprehensively about corruption by Corporate Crime from the perspective of Islamic Criminal Law. At the end of the paper, it was concluded that the responsibility and criminalization of Corporate Crime in Article 20 of RI Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes is that corporations as legal entities are also subject to criminal acts. Whereas in the review of Islamic law regarding the responsibility of criminal punishment Corporate Crime that corporate crime is included in the category of rahmah ta'zir, the level of which is submitted to the policy of the judge concerned. For those who must be responsible for corruption in the corporation are those authorized and as policy makers, according to the level of "whether participating directly in corruption" or "whether only participated in doing but not directly". Abstrak: Dalam sistem hukum Indonesia, subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu manusia (person) dan badan hukum (rechtperson), yang biasa dikenal dengan korporasi. Dalam perkembangannya korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, yang tentunya menjadikannya mempunyai posisi yang strategis. Dan ini berbanding lurus dengan potensi timbulnya kejahatan yang dilakukannya. Salah satunya korupsi. Tulisan ini bertujuan untukmengkaji secara komperhensif menyangkut korupsi oleh Corporate Crime dari perspektif Hukum Pidana Islam. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dan pemidanaan Corporate Crime dalam Pasal 20 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah korporasi sebagai badan hukum juga dikenai tindak pidana. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pemidanaan Corporate Crime bahwa corporate crime adalah termasuk dalam kategori jarimah ta’zir, yang kadarnya diserahkan kepada kebijakan hakim yang bersangkutan untuk yang harus bertanggungjawab terhadap korupsi dalam korporasi adalah mereka yang berwenang dan sebagai pengambil kebijakan, sesuai kadar ”apakah turut serta langsung melakukan korupsi” atau ”apakah hanya turut berbuat tapi tidak langsung”.
Menakar Urgensi Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penegakan Kasus Terorisme Handoko, Priyo
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 2 (2019): Desember 2019
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3758.981 KB) | DOI: 10.15642/aj.2019.5.2.361-380

Abstract

This research aims to determine whether the Indonesian National Army can be involved in handling criminal acts of terrorism and when and to what extent the authority of the Indonesian National Army in handling criminal acts of terrorism. In order to answer these two problem formulations, the author divides it into two sub-chapters namely, First, TNI Anachronism in the Development of the Indonesian Legal System and Second, Implications of TNI Involvement in Law Enforcement in Terrorism Cases. The research method used in this study is normative juridical (normative legal research), through a statutory approach and a case approach, the author tries to provide a study based on relevant legislation and potential practice in the field. The results of the study said that the involvement of the TNI in a terrorism crime case had to meet at least three main requirements, namely (1) it must be based on the president's political decision together with the DPR. (2) there is a threat to the territorial integrity and sovereignty. (3) when the other components of the institution are unable to cope with criminal acts of terrorism. In order to safeguard the human rights values ??of the TNI, it must be positioned as the last resort, temporary and be given a clear proportional burden so as not to end up using the TNI force in a sustainable manner and to forget the main task of the TNI as the main tool of the state in maintaining security and defense. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Tentara Nasional Indonesia dapat terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme dan kapan serta sejauhmana kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan tindak pidana terorisme. Guna menjawab dua rumusan masalah tersebut, penulis membagai menjadi dua sub bab yaitu, Pertama, Anakronisme TNI dalam Perkembangan Sistem Hukum Indonesia dan Kedua, Implikasi Pelibatan TNI Dalam Penegakan Hukum Dalam Kasus Terorisme. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif (normative legal research), melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) penulis mencoba memberikan telaah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan potensi praktik dilapangan. Hasil penelitian mengatakan bahwa, pelibatan TNI dalam kasus tindak pidana terorisme setidaknya harus memenuhi tiga persyaratan utama, yakni (1) harus berdasarkan keputusan politik presiden bersama-sama dengan DPR. (2) adanya ancaman akan keutuhan dan kedaulatan wilayah territorial. (3) ketika komponen lembaga yang lain tidak mampu menanggulangi tindak pidana terorisme. Guna menjaga nilai-nilai hak asasi manusia TNI harus diposisikan sebagai upaya terakhir (the last resort), bersifat sementara dan diberikan beban proporsional yang jelas agar tidak berujung penggunaan kekuatan TNI secara berkelanjutan serta melupakan tugas utama TNI sebagai alat utama negara dalam menjaga keamanan dan pertahanan.
Pemberatan Pidana terdahap Residivis dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Azhar, Hanif
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 2 (2019): Desember 2019
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4711.092 KB) | DOI: 10.15642/aj.2019.5.2.381-405

Abstract

In criminal law theory the term repetition of a criminal act (recidive) is known. In the Criminal Code of Indonesia, recidive is a reason to increase the punishment for criminal offenders, in addition to the criminal act, the position as a civil servant and the crime of using a state flag. The concept of criminal prosecution is inseparable from the purpose of punishment itself, in general. However, the regulation in the Criminal Code of Indonesia is considered to be too complicated to make improvements. Unfortunately the Criminal Code Bill is still in the process of maturation and certainly has not been promulgated. The concept of punishment is also known in Islamic criminal law as ‘aud. This paper aims to compare the recidive concept and the ‘aud. From this study, it was concluded that first, from the aspect of equality in principle, both of them have more or less the same principles, namely: (1) the perpetrators of criminal acts must be punished based on a court decision that has permanent legal force, (2) if the criminal offender repeats the criminal act then the sentence against it can be aggravated. Second, from the aspect of the difference, for criminal offenders who have become "accustomed" to committing crimes, there is no longer a feeling of guilt when committing crimes, according to Islamic Criminal Law, perpetrators must be eliminated from people's lives with two punishment options: death sentence or imprisonment lifetime. While in positive criminal law, the provisions that apply are not always the case. However, because the principle of punishment for the ‘aud basically uses the principle of Jarimah Ta’zir, then Ulil Amri can regulate differently, according to the principle of the goal of punishment itself. Abstrak: Pengulangan tindak pidana atau recidive dalam KUHP merupakan alasan untuk memperberat hukuman bagi pelaku tindak pidana. Namun dalam pengaturannya di dalam KUHP dianggap terlalu rumit hingga perlu diadakan penyempurnaan, sedangkan R-KUHP masih terus dalam proses pematangan. Konsep pemberatan hukuman ini juga dikenal dalam hukum pidana islam dengan istilah ‘aud. Tulisan ini bertujuan membandingkan antara konsep recidive dan ‘aud tersebut. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa pertama, dari aspek persamaan, keduanya memiliki prinsip yang hamper sama, yaitu: (1) pelaku tindak pidana harus dihukum berdasarkan putusan pengadilan, (2) apabila pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya maka hukumannya dapat diperberat. Kedua, dari aspek perbedaannya, untuk pelaku tindak pidana yang “telah menjadi terbiasa” berbuat pidana, menurut Hukum Pidana Islam, pelaku harus dieliminasi dari kehidupan masyarakat dengan dua opsi hukuman: hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sedangkan dalam hukum pidana positif, ketentuan yang diberlakukan tidak selalu demikian. Namun demikian, karena prinsip pemidanaan atas ‘aud menggunakan prinsip jarimah ta’zir, maka ulil amri dapat mengatur berbeda sesuai dengan prinsip dari tujuan pemidanaan itu sendiri.
Esensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Farida, Anis
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 2 (2019): Desember 2019
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5943.788 KB) | DOI: 10.15642/aj.2019.5.2.425-456

Abstract

Most of the Criminal Laws implemented in Indonesia come from the provisions contained in the Penal Code inherited from the Netherlands with some amendments. Although its coverage, several criminal laws are regulated outside the Penal Code. It was often heard that there are efforts to revise the Penal Code through the Criminal Code Bill, however, Indonesia has not yet succeeded in passing the Criminal Code Bill. One input in the reform of the Criminal Code Bill is its adaptation to the development of the community, its adjustment with the norms of community that is derived from religious teachings. In the Criminal Code Bill aside from being a codification of all rules related to crime, it is also expected to further strengthen the existence of Islamic criminal law through the values ??of justice, equality, and utility. These values ??are the essence of Islamic Criminal Law through understanding the concept of "qat'iy and dhanny". Even though the guidelines and references used are a positive legal system, the essence contained is in accord with the values ??of Islamic Criminal Law. Abstrak: Sebagian besar Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari ketentuan yang ada di dalam KUHP yang merupakan hukum pidana warisan Belanda dengan beberapa perubahan ketentuannya, meskipun begitu ada beberapa ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia yang diatur diluar KUHP. Sering terdengar bagi kita bahwa terdapat upaya untuk merevisi KUHP melalui RUU KUHP, Akan tetapi Indonesia sampai saat ini belum berhasil mengesahkan RUU KUHP tersebut. Salah satu masukan dalam penyempurnaan RUU KUHP tersebut adalah dengan menyesuaikannya terhadap perkembangan kondisi masyarakat serta memasukkan norma-norma yang berkembang dan berlaku dimasyarakat, dimana sebagian besar norma-norma tersebut berasal dari nilai ajaran agama. Dalam RUU KUHP disamping sebagai kodifikasi seluruh aturan terkait dengan pidana juga diharapkan semakin memperkuat eksistensi hukum pidana Islam melalui nilai-nilai keadilan, kesetaraan, persamaan serta kemaslahatan. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi dari Hukum Pidana Islam melalui pemahaman konsep “qat’iy dan dhanny”. Sehingga meskipun pedoman/acuan yang dipakai dalam system hukum nasional di Indonesia merupakan hukum positif perundang-undangan, akan tetapi didalamnya terdapat esensi nilai-nilai Hukum Pidana Islam.
- Pembedaan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama : (Studi Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg) Tobroni, Faiq
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 2 (2019): Desember 2019
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4022.55 KB) | DOI: 10.15642/aj.2019.5.2.489-510

Abstract

In examining cases relating to blasphemy, one of challenges is to distinguish between blasphemy and religious freedom. Case Number 69/Pid.B/2012/PN.Spg provides an interesting story about the importance of legal reasoning by judges to distinguish it. This research has the following problem formulation. How do judges use their legal reasoning to distinguish between religious freedom and blasphemy? and how is the legal reasoning viewed from the perspective of Human Rights? By using qualitative research methods, this study finds the following conclusions. As long as the religious opinion does not touch to question the authenticity of something sacred in a religion (such as the Scriptures), it is still safe to say as a difference in interpretation. But when the opinion has been touched to assess the authenticity or falsity of something sacred in a religion (such as the Scriptures), this opinion is vulnerable to be categorized as blasphemy because it can be considered as an expression that deliberately brings hostility or blasphemy against religion. This reasoning is in accordance with the division of two forums on religious freedom, namely the internal and external forums. Abstrak: Dalam pemeriksaan perkara berkaitan dengan penodaan agama, salah satu tantangan terbesar adalah membedakan antara penodaan agama dengan kebebasan beragama. Perkara Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg menyediakan cerita yang menarik mengenai pentingnya penalaran hukum oleh hakim untuk membedakan kebebasan beragama dan penodaan agama. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana hakim menggunakan penalaran hukumnya untuk membedakan antara kebebasan beragama dan penodaan agama? serta bagaimana penalaran hukum tersebut ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menemukan kesimpulan sebagai berikut. Sepanjang pendapat keagamaan tersebut tidak sampai menyentuh untuk mempertanyakan keaslian sesuatu yang sakral dalam suatu gama (seperti kitab suci), pendapat keagamaan tersebut masih aman dikatakan sebagai perbedaan penafsiran. Tetapi ketika pendapat tersebut telah menyentuh untuk menilai keaslian atau kepalsuan sesuatu yang sakral dalam agama (seperti Kitab Suci), pendapat ini rentan dikategorikan sebagai penodaan agama karena bisa dianggap sebagai ungkapan yang sengaja membawa permusuhan atau penodaan terhadap agama. Penalaran seperti ini sesuai dengan pembagian dua forum kebebasan beragama, yakni forum internum dan eksternum.
Studi Komparatif Kewenangan Pengadilan TIPIKOR dan Wilayah Mazalim Huda, Ainul
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6 No. 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2020.6.2.498-530

Abstract

The paper aims to determine and compare the authority of the TIPIKOR court and Wilayah Mazalim Courts in the Islamic judicial system. The results of the study showed the similarity and differences in both judicial systems. The similarity is that they were established specifically to handle and resolve corruption cases. It is their authority, the TIPIKOR Court and Wilayah Mazalim, to settle and solve corruption cases. The differences are that the TIPIKOR Court has a lower level of institutional position than Wilayah Mazalim. It is because of Wilayah Mazalim is equated with the Supreme Court of today. Also, the TIPIKOR Court has a narrower scope of authority than Wilayah Mazalim. The TIPIKOR Court only wields power on corruption cases, whereas Wilayah Mazalim court, apart from handling and settling corruption cases, is also authorized to resolve other cases such as criminal acts.
Keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid.B/2018/Pn.Jth) Perdana, Andry Bhakti
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6 No. 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2020.6.2.369-396

Abstract

Penal Code is a material law applicable to any person who commits a crime in the state. Meanwhile, the criminal law of Aceh (Qanun Jinayat Aceh) is material law applies specifically to every person who is Muslim and who has committed a crime within the jurisdiction of the Aceh Province. In Decision Number 417 / Pid.B / 2018 / PN.Jth the defendant was sentenced by the judge to imprisonment for the indecent acts against the victim under Article 289 of the Criminal Code, the case also comes under Article 46 of the criminal law of Aceh (Qanun Jinayat Aceh). Thus, this paper aims to analyze the defendant's actions under Article 289 of the Penal Code of Indonesia and Article 46 of the criminal law of Aceh (Qanun Jinayat Aceh), as well as the court's decision. It concluded that: First, the defendant's actions are more under Article 46 of the criminal law of Aceh (Qanun Jinayat Aceh) regarding sexual harassment. Secondly, applying the case under the Penal Code is inappropriate because the public prosecutor overlook the principle of criminal law, namely; lex specialis derogate legi Generali in formulating a criminal act.
Tindak Pidana Penyuapan oleh Korporasi dari Sudut Pandang Teori Identifikasi Lie, Hendrik; Putri, Fadiyah Ramadhani; Tanlilessy, Inggrid Florencya
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2020.6.1.202-228

Abstract

Corporations can become legal subjects of criminal acts of corruption and be criminalized under the Law on the Eradication of Corruption in Indonesia. One of the theories that can be used to make corporations as perpetrators of criminal acts of corruption is the identification theory. It sees the actus reus and mens rea of ??the management as a reflection of the actus reus and mens rea of ??the corporation itself so that the actions of the management must be considered the actions of the corporation. As a result, it is interesting to analyze whether a corporation can be held responsible for the bribery crime committed by corporate management to benefit the corporation from the identification theory? This research is a normative juridical study using a statutory approach and a conceptual approach, to conclude that a corporation can be convicted if the corporation has fulfilled the elements of the criminal act of bribery, and has actus reus and mens rea in committing the act. Based on these results, the Corruption Eradication Commission should emphasize the form of criminal responsibility by corporations and managers for corporate actions and management in carrying out corruption cases committed in the interest of the corporation.

Page 19 of 29 | Total Record : 283

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Juni 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): Juni 2021 Vol. 6 No. 2 (2020): Desember 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Juni 2020 Vol. 5 No. 2 (2019): Desember 2019 Vol. 5 No. 1 (2019): Juni 2019 Vol 5 No 01 (2019): Juni Vol. 4 No. 2 (2018): Desember 2018 Vol. 4 No. 1 (2018): Juni 2018 Vol 4 No 02 (2018): Desember Vol 4 No 02 (2018): Desember Vol 4 No 1 (2018): Juni Vol. 3 No. 2 (2017): Desember 2017 Vol. 3 No. 1 (2017): Juni 2017 Vol 3 No 2 (2017): Desember Vol 3 No 1 (2017): Juni Vol. 2 No. 2 (2016): Desember 2016 Vol. 2 No. 1 (2016): Juni 2016 Vol 2 No 2 (2016): Desember Vol 2 No 1 (2016): Juni Vol. 1 No. 2 (2015): Desember 2015 Vol. 1 No. 1 (2015): Juni 2015 Vol 1 No 2 (2015): Desember Vol 1 No 2 (2015): Desember Vol 1 No 1 (2015): Juni More Issue