cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Al-'Adl
ISSN : 19794916     EISSN : 26155540     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Al-'Adl merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Kendari. Al-'Adl secara spesifik mempublikasikan tulisan ilmiah baik naskah ilmiah maupun hasil penelitian yang berorientasi pada masalah hukum Islam dan pranata sosial serta kajian keislaman lainnya.
Arjuna Subject : -
Articles 290 Documents
ANALISIS PENGGUNAAN DALIL SEPUTAR LARANGAN NIKAH BEDA KEYAKINAN Muhammad Alifuddin
Al-'Adl Vol 6, No 2 (2013): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.862 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v6i2.201

Abstract

AbstrakDalam perspektif Qurani nikah adalah keniscayaan individual dan sosial gunamelangsungkan keberlanjutan hidup manusia. Secara umum disebutkan bahwaperkawinan bertujuan untuk menjaling kehidupan yang mawaddah wa al-rahmat.Berdasarkan tujuan di atas maka para pemerhati kehidupan keluarga khususnya yangberlatar religius, mensyaratkan perkawinan dilakukan oleh pasangan yang memiliki agamadan keyakinan yang sama. Dengan demikian pelarangan kawin beda agama lebih padaadanya latar faktor-faktor sosial budaya yang kurang mendukung terhadap terciptanyatujuan perkawinan yang mawaddah wa al-rahmat, sebagaimana pembolehannya pada masanabi juga karena ditunjang oleh faktor sosial dan kondisi kemapanan kaum muslimin padawaktu itu. Pandangan ini sesuai dengan fakta histories, bahwa Quran membolehkanperkawinan dengan wanita kitabiyah sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Maidahayat 5 adalah terjadi pada akhir tahun ke 9 H dan awal tahun ke 10 H. Pada waktu itu umatIslam dan Negara madinah telah kuat, baik secara politik maupun militer. Oleh karena itu,meletakkan ayat 221 surat al-Baqarah, sebagai justifikasi pelarangan kawin beda agama/terlebih khusus kepada wanita ahl al-kitab, kurang elegan untuk tidak menyatakan tidakadil.Kata kunci: dalil, larangan nikah, nikah beda keyakinan
Al-Isytiqaq dalam Bahasa Arab Beti Mulu
Al-'Adl Vol 2, No 1 (2009): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2025.297 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v2i1.847

Abstract

The title of this article is derivation (al-isytiqaq) in the Arabic. This article discusses the morphology which is one part linguistic it was known isytiqaq (derivation).Isytiqaq is derivation proses of a word from the native word to appropriate the meaning and the range of the letter but different in its form. This isytiqaq belong to the condition is the word self is native because derivation is the part was taken from the other word, is letter suitable with the native and belong the meaning appropriate.The derivation native according to the Muslim scholars of Basrah was a verbal noun (Masdar) and verb from the verbal noun, but the Muslim scholars of Kufi were contrary it. That the Ishtiaq was from the verb form.Isytiqaq in the Arabic consist of the little derivation (isytiqaq sagir) it essential who derivated from verb or noun, the big derivation (isytiqaq kabir) is the process of the word form with the change it letters position. The bigger derivation (isytiqaq akbar) is the formation of the word which the change essential of the balance word, but the letter range not change. The biggest derivation (isytiqaq kubbar) is the formulation of two words or more of them or one sentence  to one new expression which indicate the composition of its native meaning
MENGGALI POTENSI JIWA KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA PTAIN DI SUMATERA BARAT Harfandi Harfandi
Al-'Adl Vol 7, No 2 (2014): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.28 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v7i2.224

Abstract

AbstrakPotensi interprenership mahasiswa perguruan tinggi negeri di Sumatera Baratmenunjukkan bahwa potensi tersebut mencapai kategori menengah bahkan cenderungnaik. Sebagian karakter enterprenership yang kuat (berdasarkan persepsi mahasiswa)merupakan karakter kerja keras, penampilan baik, keimanan, kemampuan mengambilkeputusan, kemauan meningkatkan pengetahuan, ambisi maju, komunikatif, berkomitmenkerja, bertanggung jawab, ketertarikan terhadap enterprenership, kesempatan meraih citacitamasa depan, semangat, motivasi menjadi unggul, memiliki orientasi masa depan, danmau belajar dari kegagalan. Namun sebagian karakter yang tidak kuat adalah kemampuanbekerja sama dalam tim, mau cepat menerima hasil, kreatif, leluasa, kemampuanmemimpin, dan toleransi.Kata kunci: potensi, entrepreneurship, mahasiswa, PTAIN, Sumatera Barat
KONFLIK DAN KETEGANGAN DALAM HUKUM ISLAM Rusdin Muhalling
Al-'Adl Vol 6, No 1 (2013): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.371 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v6i1.192

Abstract

Secara keseluruhan umat Islam meyakini bahwa kitab Suci Alquran merupakan wahyu Allah yang sesuai dengan segala waktu dan tempat. Karenanya, umat Islam selalu menjadikan Alquran sebagai sumber/dasar dalam kehidupan dan mitra dialog dalam menjalani kehidupan, dan dalam rangka mengembangkan peradaban sosial dalam masyarakat. Sehingga sejak pertama al-Qur’am (wahyu) diturungkan hingga sampai saat ini dinamika perkembangan penafsiran Alquran sebagai wahyu Allah swt. mengalami kemajuan (tidak akan pernah mengalami kemadekan). Sedangkan jalan pembuktian akal, menghendaki renungan dan pemikiran tentang sesuatu, seperti bumi dan langit serta rahasia-rahasia yang tersimpan di dalamnya, susunan dan kekokohan bangunan yang terbina di atasnya, yang menjadikannya suatu mata rantai yang kuat menguatkan, persoalan ini dianggap mustahil di dalam pandangan akal, karena timbulnya alam ini dari dirinya sendiri.Kata Kunci: Anrara Wahyu dan Akal dalam Hukum Islam
Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender) Asni Asni
Al-'Adl Vol 1, No 2 (2008): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.798 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v1i2.836

Abstract

This research is motivated by the rise of gender discourse in the last two decades as a reaction to the reality of gender imbalances that have given birth to injustice to women in the form of marginalization, subordination, and violence against women which has also occurred in the family. The existing discourse among others voiced the importance of renewing the various rules of law that are considered gender biased.This study aims to reveal the position of women in family law through a study of the rules contained in the Compilation of Islamic Law as an applied law for the Religious Courts within the framework of gender equality perspectives.The study of the article by article relating to gender relations in the rules of family life, it appears that although some of these rules still have certain parts that seem biased gender, generally it can be concluded that KHI enough to show equality between men and women in family life. Gender equality perspectives include among others the rules on equality of positions of husbands and wives, restrictions on polygamy, common property, divorce, divorce, child domination and inheritance
Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana Asrianto Zainal
Al-'Adl Vol 9, No 1 (2016): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.909 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v9i1.668

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang tindakan pencemaran nama baik melalui teknologi informasi menurut tinjauan hukum pidana beserta Sanksi tindakan pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia telah diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Namun, seiring denganberkembangnya kemajuan di bidang teknologi maka cara untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pun semakin beragam. Salah satunya tindakan pencemaran nama baik seseorang yang ditampilkan melalui berbagai media. Unsur-unsur dari Pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan tersebut sehingga asas lex spesialis derogate legi generalis dapat berlaku. Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya yaitu dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut dikarenakan tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu media internet sebagai media untuk melakukan tindakannya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban pencemaran nama baik dapat melakukan gugatan baik perdata maupun tuntutan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pasal yang berlaku pasal 27 jo pasal 45 UU ITE tentang tindak pidana pencemaran nama baik.
Perjanjian Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Ashadi L Diab
Al-'Adl Vol 10, No 1 (2017): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.032 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v10i1.685

Abstract

An agreement is a legal relation of property between two parties, while the other party has the right to demand its implementation. In order for the agreement to have the force of law, it must meet the requirements of the validity of the agreement contained in article 1320 of the Civil Code. One of the most important things in the credit agreement of the bank is the guarantee for the lending party or the bank (Creditor) guarantee in relation to the credit is one of the conditions for the grant of credit application. The guarantee here is not only the property of the debtor, but also can be an immaterial guarantee. In forming credit there needs to be a guarantee, so there is certainty that the credit given to the debtor can be accepted again in accordance with the conditions that have been determined. Guarantee commonly used by BPR "Latunru Latinro" Makassar is a guarantee in the form of Fidusia that is motor vehicle, car also the right of dependents in the form of land by using notary deed. In solving the problem loans BPR "Latunru Latinro" Makassar as far as possible avoid the settlement through legal channels and seek settlement in a familial way.
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Rusdin Muhalling
Al-'Adl Vol 2, No 2 (2009): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5159.048 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v2i2.866

Abstract

Along with spirit of returning to Al-Qur’an and of sunnah, and assured by disappointment at economic system performance result that embraced, don’t know socialism and or capitalism, hence since two a decay lately, reappear, relatively intensively economic system discourse of Islam. Apparition return this discourse have generated a various reaction, good among Moslem people, and non Moslem, isn’t it to three group, different in staring at the economic system of Islam. First, they who is to see that economic system of Islam is the same with capitalism system meagrely change. Both/ second, they who tell that there is an important difference among/between the conventional system (Capitalism and socialism) and Islam economics, but this evidence that Islam teaching does not transformation become a consistent economic system of function in his structure. Third, they who have a notion that economic system of Islam doesn’t have an erudite base. On the basis of that, so that all Islam economics develop; build a model to prove the existence and at the same time place position relative economic system of Islam to economic system of capitalism and socialism, with confidence that economic system of that Islam it is true to exist, in all economic sector and level.
Konsep Tarjih dalam Ilmu Ushul Fiqih M Idris
Al-'Adl Vol 1, No 1 (2008): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.825 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v1i1.752

Abstract

Tarjih pada prinsipnya adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat diantaranya dalil-dalil yang tampak adanya perlawanan satu sama lainya. Munculnya upaya tarjih adalah karena adanya perlawanan diantara dalil-dalil hukum yang akan dijadikan hujjah atau alasan dalam menetapkan hukum, yang dalam hukum fiqhi dikenal dengan istilah ; (مسبا لك الترجيع) yakni langkah-langkah pentarjihan yang terbagi kepada dua bagian, yaitu tarjih terhadap dalil-dalil nash yang berlawanan dan tarjih terhadap qiyas. Para ulama sepakat bahwa pada dasarnya tidak terdapat perlawanan pada dalil nash. Terjadi perlawanan tersebut hanyalah didasarkan pandangan mujtahid dari segi zahirnya nash. Atau menurut pandangan al-Syaukani dan al-Qhazali bahwa perlawanan itu hanya pada nash yang zanny, bukan yang qath’iy. Jika terjadi perlawanan pada nash-nash yang zanny, maka jalan penyelesaiannya adalah lewat tarjih yakni dengan yang berpegang  kepada yang terkuat dan meninggalkan yang lainnya. Meskipun tetdapat perbedaan cara pentarjihan terhadap dalil nash yang berlawanan, namun pada prinsipnya ulama ushul sepakat bahwa yang diamalkan adalah yang lebih hemat (راجع). inilah prinsip dasar tarjih dengan meninjau segala-galanya.     
TANGGUNGJAWAB MANUSIA TERHADAP AL MASLAHAT (KAJIAN USHUL FIQHI) Ipandang Ipandang
Al-'Adl Vol 8, No 2 (2015): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.833 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v8i2.366

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tanggungjawab manusiaterhadap al maslahat. kemaslahatan dari masa ke masa selalu mengalami perubahandan perkembangan seiring dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.Berdasarkan rangkuman dari para ahli maslahat mengandung tiga syarat yaituPertama, ada keselarasan antara maslahah yang dijadikan sebagai dasarnya denganmaqasid syariah, dan tidak menegasikan dasar tersebut serta tidak bertentangandengan dalil qhat’i. Kedua, dapat diterima akal, terjadi pada sifat-sifat yang selarasdan rasional, serta dapat diterima oleh kelompok yang rasional. Ketiga, dalampenggunaan maslahah tersebut dapat menghilangkan kesusahan, sehingga jika tidakmenggunakannya manusia akan merasa kesusahan. Oleh karena itu dapat dikatakanhakekat dari maslahah adalah memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

Page 6 of 29 | Total Record : 290