Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-'Adl

al-adl
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari

ISSN : 19794916 EISSN : 26155540 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Al-'Adl merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Kendari. Al-'Adl secara spesifik mempublikasikan tulisan ilmiah baik naskah ilmiah maupun hasil penelitian yang berorientasi pada masalah hukum Islam dan pranata sosial serta kajian keislaman lainnya.

Arjuna Subject : -

Articles 290 Documents

6 7 8 9 10

RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat) Ummi Kalsum
Al-'Adl Vol 7, No 2 (2014): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

AbstrakArtikel ini menjelaskan tentang permasalahan riba dari segi hukum dan penafsirannyaserta bunga bank dari tinjauan hukum Islam serta menganalisis dampaknya terhadapperekonomian, baik yang dikemukan oleh para pakar hukum Islam, mufassirin dan paraekonom muslim. Ada perbedaan pendapat di antara fuqaha dalam memandang hukumbunga bank dan analisa para pakar terhadap dampaknya yang ditimbulkannya dalamperekonomian umat baik secara mikro maupun makro. Pertama, pendapat jumhur ulamaberpendapat bahwa bunga bank tidak boleh (haram) sementara, kedua, sebagian ulamadiantaranya Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad berpendapat bahwa bunga yangdiharamkan adalah riba yang berlipat ganda (tidak wajar), sementara bunga yang tidakberlipat ganda boleh, termasuk dalam kategori ini bunga bank yang dipraktekkan padasaat ini. Perbedaan pendapat ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran mufassirinterhadap ayat-ayat tentang riba. Pengharaman riba (usurios) dalam Islam berdasarkanpertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan sebab esensi pelarangan riba adalahpenghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman danketidakadilan. Dan dampak bunga terhadap perekomian akan menyebabkanterhambatnya pertumbuhan ekonomi. Metode penulisan artikel ini berdasarkan kajianpustaka dengan melakukan review secara mendalam terhadap buku-buku, tafsir dantulisan-tulisan tentang bunga bank, riba dan yang berkaitan dengannya. Tujuanpenulisan ini adalah untuk mengetahui tafsiran riba dan pendapat-pendapat ulamadalam memandang hukum bunga bank serta untuk menganalisis dampak negatif yangditimbulkan sistem bunga terhadap perekonomian.

HAK ASASI MANUSIA MENURUT ALQURAN Jahada Jahada
Al-'Adl Vol 6, No 1 (2013): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Hak asasi adalah hak yang paling mendasar yang dianugerahkan Allah Swt. terhadap manusia. Hak ini melekat pada diri manusia dan tidak dapat dihilangkan oleh manusia itu sendiri. Meskipun dalam Islam, HAM tidak secara khusus memiliki piagam, akan tetapi Alquran dan Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak yang diabaikan pada bangsa lain. Nash-nash ini sangat banyak, antara lain: Dalam Alquran terdapat sekitar 40 ayat yang berbicara mengenai paksaan dan kebencian. Lebih dari 10 ayat bicara larangan memaksa, untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Alquran telah mengetengahkan sikap menentang kezhaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam Alquran sekitar 320 ayat dan memerintahkan berbuat adil 54 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata; ’adl, dan qisht. Alquran menganjurkan sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana hidup. Alquran menjelaskan sekitar 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk serta persamaan penciptaan. Hak Asasi Manusia, mencakup banyak aspek di antaranya adalah hak hidup, hak kemerdekaan, hak berilmu, hak kehormatan diri dan hak memiliki. Kata kunci: Hak Asasi Manusia, alquran.

Aspek-Aspek Program Keluarga Berencana yang Berkaitan Dengan Hukum Pidana Sriwati Sakkirang
Al-'Adl Vol 1, No 1 (2008): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

The family planning program is an enterprise that regulates the number of births in such a way that for both mother and baby and for the father and his family or the community concerned will cause harm as a direct result of the birth. This national program, undertaken by the community with help, support and full protection by the government. Efforts to prevent pregnancy is one of the main activities undertaken in running the family planning program. Family planning is a deliberate human effort to organize or plan a pregnancy in a family unlawfully and morally for family welfare.

Kontriversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif Ahmadi Ahmadi
Al-'Adl Vol 9, No 1 (2016): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Kajian ini mengangkat tema “Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif”, fokus kajian pada karakter hukum masing – masing tipologi, dihubungkan dengan kemungkinan penyatuan hukum secara sintesis. Isi tulisan ini adalah Pertama, mengungkap karakter yang dimiliki oleh ketiga tipologi hukum dan penerapannya. Kedua,menganalisis kandungan Materiil tipologi hukum berbasis nilai – nilai hukum yang relevan dengan sistem negara demokrasi. Ketiga, menganalisis arah substansi hukum dari tipologi hukum serta mempertajam kemungkinan terjadinya sintesa. Hasil pengkajian ditemukan bahwa ketiga tipologi hukum represif, hukum otonom dan hukum responshif memiliki karakter yang berbeda atau saling bertentangan. Hukum represif merepresentasikan kekuasaan dan terikat pada status quo, sehingga kekuasaan cenderung efektif. Hukum otonom mencirikan diri dengan sistem rule of law dan merujuk pada aspirasi politik – hukum, serta menghendaki terbentuknya institusi hukum secara mandiri. Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap kehendak sosial dan aspirasi publik. Hukum responsif membawa visi hukum baru dengan misi adopsi terhadap paradigma baru yang mengutamakan moralitas hukum dan keadilan substansial. Oleh Kerena itu ketiga tipologi hukum yang berbeda karakter dan penerapan hukumnya dapat menjadi idealitas hukum, apabila tercipta sintesa positif secara fungsional dan proporsional dari ketiga tipologi hukum di atas, dengan tetap mempertimbangkan efektifitas karakternya masing–masing.

Pandangan Hukum Syara' (Hukum Islam) terhadap Hisab Ru'yah Rusdin Muhalling
Al-'Adl Vol 2, No 1 (2009): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

This article is a study with Science study of Hisab and of Ru’yah, utilized by Islam people in practice religious service one day, religious service especially of salat, fasting religious service, and religious service of Haji. With fundamental salution of execution of the science in determining early time of salat, instruct Qiblat, and early month; moon of Qamariyah precisely and research. Thereby, the writer tells in this article, ad for theoretically and practice of, how the ability of this science in determining the early time of salat, instruct Qiblat, and early month; moon of Qamariyah at one particular place. Truth and correctness of can be proved pursuant to the formula specified by pertinent science. Especially early time of salat, instruct Qiblat, and determination early month; moon of Ramadhan and early month; moon of Syawal, for the feast day of Ramadhan of Idul Fitri, the result of Ru’Yah and Hisab earn proved and justified scientifically.

Perkawinan Beda Agama Menakar nilai-Nilai Keadilan KHI Resensi Karya M. Karsayuda Husain Insawan
Al-'Adl Vol 1, No 1 (2008): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Perkawinan beda agama merupakan persoalan yang tidak kunjung usai diperdebatkan. Ada yang mengatakan setuju; adapula yang keras menentangnya, tetapi keduanya mendasarkan argumennya dengan bersandar pada teks Kitab Suci. Pendapat pertama dengan paradigma antropologisnya mengatakan bahwa apabila kawin beda agama dilarang, maka di mana letak penghargaan terhadap hak asasi manusia. Demikian pula dampak sosialnya dapat terjadi “kumpul kebo” dengan lahirnya bayi-bayi manusia yang tidak berdosa serta akibat lain yang bakal muncul. Pendapat lain yang berparadigma teologis menilai bahwa apapun alasannya, kawin beda agama tetap dilarang secara syar’i. Melihat masalah ini, pemerintah justru mengeluarkan INPRES No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang benar-benar tidak memberi ruang bagi pelaksanaan nikah beda agama. Karya M. Karsayuda ini mengasah wawasan akademis kita dengan memberikan kajian tentang takaran nilai keadilan yang terakomodir dalam KHI ketika merespons kawin beda agama, sekaligus menawarkan agar pemerintah melakukan reposisi terhadap KHI agar lebih luwes dan ”mengintip” peluang legislasinya.

PELUANG PERADILAN AGAMA MENGADILI PERKARA PIDANA TERTENTU Mohdar Yanlua
Al-'Adl Vol 8, No 2 (2015): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Tulisan ini membahas peluang Peradilan Agama mengadili perkara pidana Agamapada masa kerjaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam menyelesaikanperkara pidana tertentu. Kompetensi peradilan agama dibatasi di bidang-bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sedekah zakat dan ekonomi syariahhanya sebatas persoalan keperdataan, sedangkan persoalan kepidanaan dalambidang-bidang itu, menjadi kewenangan Peradilan Umum. Pendekatan yangdigunakan adalah pendektan perundang-undangan. Temuan penelitian inimenyatakan bahwa peradilan agama terdapat peluang dan berpotensi untukmengadili perkara pidana tertentu, yaitu pidana kekerasan rumah tangga.Berdasarkan pada keberlakuan hukum Islam dalam masyakarat muslim Indonesia,dan hal-hal baru yang menyentuh hajat hidaup mereka.Kata kunci : Peradilan Agama, mengadili, perkaran, pidana tertentu

KONSEP EKONOMI ISLAM M. UMER CHAPRA1 Abdul Jalil
Al-'Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v7i1.211

AbstrakTulisan ini hendak melihat lebih jauh seperti apa bangunan konsep yang ditawarkan Chapraterkait Ekonomi Islam. Sebagai sebuah model dan pendekatan dalam memahami berbagai aspek teoridan praktik ekonomi Islam dan keuangan, M Umer Chapra mampu memberikan gambaran yangsangat jelas, dia selalu mengedepankan bahwa ekonomi berbasis Islam jauh lebih adil danmensejahterakan. Tawaran Umer Chapra terkait pemikiran ekonomi Islam adalah hendaknyamemperhatikan paradigm Islam berupa Rational Economic Man, Positivisme, Keadilan, ParetoOptimum, serta peranan Negara.Kata kunci: Umer Chapra, konsep ekonomi, ekonomi Islam.

Upaya Hukum Pasien Melakukan Gugatan Keperdataan terhadap Kesalahan Rekam Medis (Diagnose) Dokter Siti Nurhayati
Al-'Adl Vol 10, No 2 (2017): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

The medical record is made by health personnel, but the ownership of the medical record is in the hands of the patient. among others; A) the patient may easily know his or her long-term health level on the basis of information provided by the health worker, b) the patient will be able to agree, allow (informid consent), or reject medical treatment, c) the patient can be critical and objective In the course of treatment if no suspicion of malpractice is suspected, d) because the medical record is made at the cost of the patient, it is appropriate that the patient's medical record, and e) with this medical record is expected to arise a partnership relationship between patient and health worker in order to improve health service. Compulsory medical record law to patients is a duty of health personnel in order to perform its duty to respect the patient's right to obtain medical information that is in him. The compulsory norm of medical record law is, in essence, a reciprocal health information information between the patient and the health worker who is the result of the work of a functional team who must obtain the protection of health law. Thus, there is clearly a principle of patient protection as well as health care workers on the principles of patient protection as well as health care workers on their legal principles, and this will be a complex issue if there is a duplication of legal knowledge that the patient is deemed to be the same as a consumer and the health worker is regarded as the perpetrator business. So the relationship between patient and health worker is a relationship having social function and social obligation approach that the relationship should be kept away from consumerism and commercialism

PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat) Muhamad Turmudi
Al-'Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Dikebanyakan Negara, pajak merupakan salah satu devisa utama dalam menunjangkeberhasilan pembangunan nasional sehingga menjadi pemungutan yang memilikikonsekwensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaipencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan. Pajak tersebut dibebankan kepadasetiap warga Negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Dalam ajaranIslam terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan sebagian kecilhartanya sebagai zakat yakni mereka yang sudah dikatagorikan mampu (sudahnishab) untuk berzakat. Zakat berarti mengeluarkan jumlah tertentu dari harta yangdimilikinya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahikzakat), secara material zakat dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orangorangmiskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untukmemperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagaikebajikan, zakat juga bisa menumbuhkan kebersihan dan keberkahan pada hartayang dimiliki. Pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepadapenduduk yang beragama Islam, sedang pajak (tax) dikenakan kepada penduduknon muslim, sehingga tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap(double duties) berupa zakat dan pajak. Tujuan pajak dan zakat pada dasarnyaadalah sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yangadil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan materialdan spiritual. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatankegiatandalam bidang dan sektor pembangunan, begitupun penyaluran zakatkepada mustahik terutama fakir dan miskin diharapkan dapat menunjang kehidupanekonominya sehingga dapat membantu bagi pembangunan ekonomi nasional.Kata Kunci: Pajak, Hukum Islam, Perbandingan, zakat

Page 8 of 29 | Total Record : 290

6 7 8 9 10

Filter by Year

2008 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): Al-'Adl Vol. 18 No. 1 (2025): Al-'Adl Vol 18, No 1 (2025): Al-'Adl Vol 17, No 2 (2024): Al-'Adl Vol. 17 No. 2 (2024): Al-'Adl Vol 17, No 1 (2024): Al-'Adl Vol. 17 No. 1 (2024): Al-'Adl Vol 16, No 2 (2023): Al-'Adl Vol 16, No 1 (2023): Al-'Adl Vol 15, No 2 (2022): Al-'Adl Vol 15, No 1 (2022): Al-'Adl Vol 14, No 2 (2021): Al-'Adl Vol 14, No 1 (2021): Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl Vol 12, No 1 (2019): Al-'Adl Vol 11, No 2 (2018): Al-'Adl Vol 11, No 2 (2018): Al-'Adl Vol 11, No 1 (2018): Al-Adl Vol 11, No 1 (2018): Al-'Adl Vol 10, No 2 (2017): Al-'Adl Vol 10, No 1 (2017): Al-'Adl Vol 9, No 2 (2016): Al-'Adl Vol 9, No 1 (2016): Al-'Adl Vol 8, No 2 (2015): Al-'Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-'Adl Vol 7, No 2 (2014): Al-'Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-'Adl Vol 6, No 2 (2013): Al-'Adl Vol 6, No 1 (2013): Al-'Adl Vol 4, No 1 (2011): Al-'Adl Vol 3, No 1 (2010): Al-'Adl Vol 2, No 2 (2009): Al-'Adl Vol 2, No 1 (2009): Al-'Adl Vol 1, No 2 (2008): Al-'Adl Vol 1, No 1 (2008): Al-'Adl More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota kendari,

Sulawesi tenggara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota kendari, Sulawesi tenggara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota kendari,

Sulawesi tenggara

INDONESIA