Varia Justicia
Varia Justicia (ISSN 2579-5198) is a peer-reviewed Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes biannually (March and October). The scopes of Varia Justicia, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. Varia Justicia has been indexed by Google Scholar, Directory of Open Access Journal (DOAJ), Sinta, IPI, Worldcat and others.
Articles
165 Documents
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS BADAN USAHA MILIK NEGARA ]]>
<![CDATA[Anggoro, Cahyo]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.857 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v14i1.2044
<![CDATA[Audit Board of Indonesia (BPK) performs audits on the management and accountability of state finances, including those implemented by State Owned Enterprises (SOE). This study aims to see the synchronization of various regulations related to the authority of BPK in conducting SOE audit, as well as audit practices conducted by BPK on SOEs in the period of 20012-2017. This research is conducted by using normative legal research method. Data collection is done through library research by perform a search regulations, scientific books, and other data relevant to the study. Based on the results of the analysis it is known that first, the Acts regulating the state finance, state financial audit, BPK and SOE have been in sync with each other related to the BPK audit of SOEs. BPK audit of SOEs is the authority of BPK's attribution derived from the 1945 Constitution and further regulated in Acts. Second, the implementation of BUMN audits by BPK period 2012-2017 is conduct with three types of audit, namely financial audit, performance audit and a specific purpose audit on state-owned companies in the form of Persero and Perum.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN DENGAN INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Heniyatun, Heniyatun]]>;
<![CDATA[Iswanto, Bambang Tjatur]]>;
<![CDATA[Sulistyaningsih, Puji]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.281 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v14i1.2047
<![CDATA[Perkembangan teknologi dan perkembangan Informasi Elektronik yang semakin pesat saat ini sangat memudahkan untuk memperoleh akses informasi relatif lebih cepat, misalnya sekarang ini orang berkirim surat tidak lagi menggunakan jasa pos, akan tetapi sudah melalui e-mail, karena penggunaan e-mail dianggap lebih murah dan cepat. Informasi Elektronik juga berperan dalam berbagai kegiatan misalnya dalam bidang pendidikan, bisnis, sosial dan berbagai kegiatan lainnya. Elektronik Data Interchange (EDI) sudah sejak lama digunakan. Persoalan mulai timbul ketika salah satu pihak dianggap merugikan pihak lain dengan penggunaan Informasi Elektronik tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu jika persoalan tersebut berakhir di pengadilan apakah Informasi Elektronik tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti, dan bagaimana cara membuktikannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, dan bagaimana cara melakukan pembuktian dengan menggunakan Informasi Elektronik tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu data utama dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sedangkan data pendukung dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada para responden. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata karena dikatagorikan sebagai alat bukti tertulis. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Dokumen Elektronik (termasuk Informasi Elektronik) sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Adapun cara melakukan pembuktian dengan mengunakan alat bukti Informasi Elektronik dalam perkara perdata yaitu dengan menampilkan Informasi Elektronik di sidang pengadilan agar Informasi Elektronik tersebut dapat dianggap sebagai bukti digital dengan format yang dapat terbaca dan masih dalam format asli. Informasi Elektronik dapat digolongkan ke dalam alat bukti tertulis, sehingga cara pembuktiannya yaitu dengan mencetak atau menampilkannya pada saat persidangan, dan harus cocok/ sesuai dengan aslinya, namun untuk memastikan kebenarannya hakim dapat meminta keterangan dari saksi ahli.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE 
YANG DIPEROLEH AKIBAT PEWARISAN ]]>
<![CDATA[Permatasari, Elfira]]>;
<![CDATA[Adjie, Habib]]>;
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.816 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v14i1.2052
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan tanah pertanian absentee yang diperoleh akibat pewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menganalisis fenomena objek kajian dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approcah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik hak atas tanah absentee yang bertempat tinggal di luar daerah dalam hal ini perlindungan hukum telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada ahli waris, apabila pewarisan telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan dalam artian ahli waris adalah benar-benar ahli waris dari pemilik tanah absentee, serta ahli waris tersebut pada kenyataannya menggarap tanah pertaniannya.]]>
<![CDATA[THE REGULATORY MODEL FOR ERADICATION CORRUPTION IN INFRASTRUCTURE FUNDING ]]>
<![CDATA[Arifin, Ridwan]]>;
<![CDATA[Fitriyaningrum, Julyatika]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 15 No 1 (2019): Vol 15 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.513 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v15i1.2421
<![CDATA[This study aims to identify the causes and formulate a regulatory model for the eradication of Corruption in regional infrastructure development funds in Indonesia. This research was conducted by examining cases and laws related to Corruption. Some of the causes of corruption in regional development funds are: 1)Historical Factors; 2)Economic Factors; 3)Cultural Factors and 4)Institutional Factors. Although all four factors have been identified, there are still many countries that have not succeeded in eradicating corruption. An extraordinary crime requires extraordinary effort. The Government of Indonesia needs to formulate legislative policies with those manifested in specific deviant provisions. In addition, there are four approaches that are needed, namely legal approach, moralistic-religious approach, socio-cultural approach, and educational approaches. Massive actions must also be taken in various regions to start an anti-corruption measure.]]>
<![CDATA[REGIONAL REGULATION CONCERNING SPORTS ORGANIZING: IS IT NECESSARY FOR REGENCY IN INDONESIA? ]]>
<![CDATA[Suharso, Suharso]]>;
<![CDATA[Budiharto, Budiharto]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 15 No 1 (2019): Vol 15 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.656 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v15i1.2465
<![CDATA[As regional autonomy, a Regency has an obligation to organize government affairs. In addition, it also has the option of attribution authority in accordance with the constitution. The Regional Government organizes the field of government affairs that can foster healthy human resources. One of its authorities is the provision of sports facilities. This study aims to analyze the urgency of the Regulations on Organizing Sports. This research method is Legal Research through a qualitative approach by examining regulations/laws related to the authority of regional autonomy in organizing sports facilities. The results show that the formation of a Regional Regulation on the Implementation of Sports is prepared by taking into account the rules for the formation of legislation mandated by Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation. Thus the regulations decided can be implemented and in accordance with applicable legal provisions.]]>
<![CDATA[LAW ENFORCEMENT OF STREET VENDORS BY THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT ]]>
<![CDATA[Fariza Tama, Fasa]]>;
<![CDATA[Sintha Dewi, Dyah Adriantini]]>;
<![CDATA[Syafingi, Habib Muhsin]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 15 No 1 (2019): Vol 15 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.623 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v15i1.2469
<![CDATA[This study aims to analyze the implementation and identify the obstacles to control of street vendors (PKL) by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Temanggung Regency. This research was conducted with a qualitative approach through in-depth interviews with Satpol PP Officers. Secondary data was obtained from legal materials consisting of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 54 of 2011 concerning Operational Standards for Civil Service Police Procedure and Regional Regulation of Temanggung District Number 12 of 2011 concerning Cleanliness, Beauty, Order, and Environmental Health. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative. The results showed that controlling the street vendors conducted by Satpol PP was carried out through several stages, namely 1) coaching and socialization; 2) issuing warning letters, and; 3) demolition of merchant stalls. This control effort has not been able to reduce the number of street vendors who break the rules. Constraints faced in the efforts to control street vendors, among others: 1) the rules which are used as the basis for control are still general in nature; 2) there is no specific location for the existence of street vendors; 3) sanctions are regulated only in the form of criminal sanctions; 4) human resources/personnel of Satpol PP are still lacking; 5) lack of coordination across Regional Apparatuses, and; 6) public awareness (PKL) is still low. Thus, Temanggung District Regulation Number 12 of 2011 concerning Cleanliness, Beauty, Order, and Environmental Health has not been effective in generating PKL compliance with regulations.]]>
<![CDATA[NALAR PERUMUSAN HUKUM BAGI KORUPTOR DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Triyanto, Andi]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.103 KB)
<![CDATA[Formulating the law of a case in the Islamic perspective must be supported on acomplete understanding of the problem being studied and appropriate legal basis of theQur'an and Sunnah, so that the resulting legal products benefit the world and thehereafter. This paper studies how to formulate the law raised the case of corruption inIndonesia. Corruption was chosen for being a latent danger and enemy with allreligions and nations of the world, including Indonesia. The negative impact ofcorruption does not only count the number of the nominal rate but also the socialimpacts that can not be counted. Unravel corruption in Indonesia which has beenwidespread become urgent and important to find the best solution eradication. The factthat Indonesia is a unitary state which based on Bhineka Tunggal Ika, the law requiresthe formulation of corruption cases using a comprehensive approach to obtainappropriate legal products. The author uses the approach of sociology, anthropology,religion, geography, and economics (SAAGE). The approach is based on the need tostrengthen synergies source which is base on ?unity on diversity? law that has becomethe foundation of the state, for Islam as the religion of the majority of this is expected tobe the direction and strategy of the renewal application of Islamic law in Indonesia]]>
<![CDATA[ASAS KESALAHAN DALAM STATUTA ROMA ]]>
<![CDATA[Basri, Basri]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.815 KB)
<![CDATA[Asas kesalahan adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.Pertanggungjawaban pidana (mens rea), adalah menunjuk kepada unsur-unsurpembuat delik, yaitu mengenai sikap batin pelaku perbuatan pidana. Jadi menyangkutsegi subjektif dari si pembuat. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah ?tidakdipidana jika tidak ada kesalahan?. Jadi, pokok persoalan dalam pertanggungjawabanpidana adalah kesalahan si pembuat. Tentang asas kesalahan dalam Statuta Romadapat dilihat pada rumusan Pasal 30 yang mengatur masalah kesalahan (mens rea),yaitu ?elemen mental?. Jadi berkaitan dengan unsur subjektif daripertanggungjawaban pidana. Dari Pasal 30 ini ada beberapa hal yang dapat diketahui,yaitu: (1) Seseorang akan dipertanggungjawabkan dan dapat jatuhi pidana untukkejahatan yang berada dalam jurisdiksi Pengadilan jika elemen mental telah dilakukandengan sengaja (intent) dan dengan sepengetahuan (knowledge). (2) Seseorangdikatakan sengaja apabila: (a), dalam hubungan dengan perbuatan orang itubermaksud untuk melakukan perbuatan tersebut, (b) dalam hubungan dengan akibat,orang itu bermaksud untuk menimbulkan akibat itu atau menyadari bahwa akibat akanterjadi dari kejadian tersebut, dan (3) Dengan sepengetahuan berarti kesadaran bahwaada keadaan atau konsekuensi akan terjadi dalam peristiwa itu.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN ]]>
<![CDATA[Yoga Prantyanto, Andrian]]>;
<![CDATA[Hendrawati, Heni]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.071 KB)
<![CDATA[Main hakim sendiri memang fenomena yang sering ditemui di tengah masyarakatsebagaimana pemberitaan media baik media cetak maupun media televisi. Tempattempat seperti di pasar-pasar, terminal, kampung atau di tempat-tempat lainnya kerapdiberitakan seorang pencopet, jambret atau perampok, luka-luka karena dihakimimassa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan massa yangmelakukan pengeroyokan. Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan 358 KUHP.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum untuk menentukanpertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan dan bentukpemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku pengeroyokan menurut Pasal 358 KUHPdan Pasal 170 KUHP.Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, Sumber-sumberpenelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder. Metode pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan danpendekatan kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknikwawancara. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakanmetode induktif.Pelaku tindak pidana pengeroyokan dikenakan ancaman pidana sesuai Pasal 170KUHP dan dapat dikenakan pasal lain yang berkaitan seperti Pasal 358 KUHP yangmenjadi dasar hukum bagi perbuatan agar dapat dikatakan sebagai tindak pidanapengeroyokan. Bentuk pemidaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidanapengeroyokan yaitu pidana penjara yang lamanya disesuaikan dengan akibat dariperbuatan tersebut.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID NOMOR PERKARA 0019/PDT.P/2012/PA. MKD TENTANG ITSBAT NIKAH DALAM MENENTUKAN SAHNYA STATUS PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Didik Hartono, Mochammad]]>;
<![CDATA[Mulyadi, Mulyadi]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.596 KB)
<![CDATA[Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakanperistiwa yang penting dan sakral dalam kehidupan mereka di masyarakat. akan tetapidari pandangan hukum dimana Pemohon I dan Pemohon II karena sesuatu halterkendala dalam pelaksanaan hak-hak keperdataannya yang disebabkan dalamperkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat/ dicatatkan di KUA setempatsementara berdasarkan dengan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinanharus di catatkan. Rumusan masalah penelitian adalah tentang bagaimana mekanismepengajuan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Mungkid dalam menentukan statusperkawinan, status anak dan status harta dan akibat hukum istbat nikah terhadap status anak,status harta.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodependekatan yuridis normatif dan bahan penelitiannya adalah data primer dan datasekunder, sedangkan Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptifanalitis.Metode pengambilan sample yang digunakan adalah metode PurposiveSampling yang artinya langsung berinteraksi dengan pihak responden/ narasumber dansebagai alat penelitiannya menggunakan studi kepustakaan dan interview langsunguntuk mendapatkan data yang akurat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan upaya yang dilakukan olehPemohon I dan Pemohon II untuk membuat kedudukan status perkawinannya, statusanak dan status hartanya merupakan prosedur yang sesusai dengan undang-undang.bagi semua masyarakat pada umumnya jika dalam setiap perkawinan itu harus tercatatdi KUA dan dibuktikan dengan diterbitkannya bukti otentik berupa buku nikah.]]>
