Articles
<![CDATA[ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PENERBIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU ]]>
<![CDATA[Uswatun Khasanah, Siti]]>;
<![CDATA[Tjatur Iswanto, Bambang]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[HaKI atau Hak atas Kekayaan Intellektual, yang dalam istilah asingnya disebut âIntellectual Property Rightsâ adalah hak yang diberikan oleh negara kepada seseorang atas hasil ciptaannya. Pemegang HaKI berhak melarang pihak lain menikmati secara ekonomis hasil ciptaan atau penemuannya tanpa ijin selama periode waktu tertentu. Hak yang diberikan tidak semua sama, tergantung pada jenis kekayaan intellektual yang dimintakan perlindungannya. Ruang lingkup perlindungan HaKI salah satunya adalah Hak Cipta yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya cipta buku merupakan ilmu pengetahuan, sehingga pengarang buku memerlukan perlindungan. Berkenaan dengan hal tersebut penulis melakukan penelitian berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PENERBIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta dan penerbit dalam perjanjian penerbitan buku.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder sebagai bahan penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan mengambil sampel penerbit Pustaka Puitika Yogyakarta. Alat penelitian menggunakan studi kepustakaan dan wawancara menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisa data.
Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta dan penerbit dalam perjanjian penerbitan buku, yaitu pencipta akan memperoleh hak moral dan hak ekonomi sesuai Pasal 57 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral akan melekat pada diri pencipta sampai kapanpun untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam karya ciptaannya. Adapun masa berlakunya hak ekonomi untuk mengekploitasi karya ciptaanya sesuai Pasal 58 yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun sejak dia meninggal dunia. Selain sesuai dengan undang-undang, maka perlindungan hukumnya juga berdasarkan isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak karena suatu perjanjian yang telah ditandatangani para pihak akan berlaku seperti undang-undang.
Namun kenyataannya dalam pelaksanaan di lapangan pencipta tidak mendapat perlindungan hukum yang baik. Hal ini dikarenakan saat pencipta melakukan perjanjian penerbitan buku terhadap penerbit, penerbit meminta hak untuk melakukan insheet dengan jumlah yang telah penerbit tentukan sendiri sehingga hal tersebut akan mengurangi hak ekonomi pencipta. ]]>
<![CDATA[ KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERBANKAN SYARIâAH (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012) ]]>
<![CDATA[Hasbi, Ghassan Niko]]>;
<![CDATA[Iswanto, Bambang Tjatur]]>;
<![CDATA[Mulyadi, Mulyadi]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.454 KB)
<![CDATA[The provisions on dispute settlement Islamic banking has been laid down in Chapter IX of the settlement of disputes of Article 55 (1), (2), (3) of Law No. 21 of 2008 mentioned that the dispute settlement Islamic Banking is done by the court within the religious court, in case the parties have foretell dispute resolution other than as referred to in paragraph (1), the settlement of disputes in accordance with the contents of the contract, settlement of disputes referred to in paragraph (2 ) must not conflict with Islamic principles. The elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 mentioned that the reference to the settlement of disputes in accordance with the contents of the contract are as follows efforts of deliberation, banking mediation, through the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) or other arbitration institution and / or through the courts within the General Court. The polemic is about the authority to resolve disputes in Islamic banking because there is no dualism of litigation, the Court of religion (Article 55 paragraph (1) of Law No. 21 of 2008) and the District Court stated in the elucidation of Article 55 paragraph (2) of the Act No. 21 of 2008), so in this study took the title of Absolute Authority of Religious Court Case Against Islamic Banking Solution (Analysis Juridical Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012).
This study aims to know the legal implications arising from the decision of the Constitutional Court regarding the absolute authority of the Religious, and the competence of the Religious Islamic Banking in resolving disputes after the publication of the decision of the Constitutional Court for the No. 93 / PUU-X / 2012.
The method used in this research is the method of juridical-normative research focus to apply the rules or norms of positive law by finding the law that encourages research, such as looking for the source of various litelatur, interviews with respondents also focused on how the legal aspects and principles of law against the decision of the Constitutional court, and the legal implications of this decision are equipped with primary data (Field research), as well as secondary data which supports research.
In this study, there are two principal issues examined is about authority Absolut religious court after the Constitutional Court ruling No. 93 / PUU-X / 2012 as well as the implications of the issuance of the verdict in the world economy, especially sharia Islamic microfinance institutions and Islamic banking. The findings of this research is the decision of the Constitutional Court are legally absolute magnitude against all things Islamic economy both litigation and non-litigation to force the execution of the decision in the case or a decision which is final.]]>
<![CDATA[ Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan ]]>
<![CDATA[Heniyatun, Heniyatun]]>;
<![CDATA[Iswanto, Bambang Tjatur]]>;
<![CDATA[Sulistyaningsih, Puji]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.281 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v14i1.2047
<![CDATA[Perkembangan teknologi dan perkembangan Informasi Elektronik yang semakin pesat saat ini sangat memudahkan untuk memperoleh akses informasi relatif lebih cepat, misalnya sekarang ini orang berkirim surat tidak lagi menggunakan jasa pos, akan tetapi sudah melalui e-mail, karena penggunaan e-mail dianggap lebih murah dan cepat. Informasi Elektronik juga berperan dalam berbagai kegiatan misalnya dalam bidang pendidikan, bisnis, sosial dan berbagai kegiatan lainnya. Elektronik Data Interchange (EDI) sudah sejak lama digunakan. Persoalan mulai timbul ketika salah satu pihak dianggap merugikan pihak lain dengan penggunaan Informasi Elektronik tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu jika persoalan tersebut berakhir di pengadilan apakah Informasi Elektronik tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti, dan bagaimana cara membuktikannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, dan bagaimana cara melakukan pembuktian dengan menggunakan Informasi Elektronik tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu data utama dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sedangkan data pendukung dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada para responden. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata karena dikatagorikan sebagai alat bukti tertulis. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Dokumen Elektronik (termasuk Informasi Elektronik) sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Adapun cara melakukan pembuktian dengan mengunakan alat bukti Informasi Elektronik dalam perkara perdata yaitu dengan menampilkan Informasi Elektronik di sidang pengadilan agar Informasi Elektronik tersebut dapat dianggap sebagai bukti digital dengan format yang dapat terbaca dan masih dalam format asli. Informasi Elektronik dapat digolongkan ke dalam alat bukti tertulis, sehingga cara pembuktiannya yaitu dengan mencetak atau menampilkannya pada saat persidangan, dan harus cocok/ sesuai dengan aslinya, namun untuk memastikan kebenarannya hakim dapat meminta keterangan dari saksi ahli.]]>
<![CDATA[ PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI SISTEM MULTI LEVEL MARKETING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Dewi Utami, Ayu]]>;
<![CDATA[Maghfiroh, Nurul]]>;
<![CDATA[Tjatur Iswanto, Bambang]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.517 KB)
<![CDATA[Bisnis Multi Level Marketing (MLM) cukup berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dalam sejumlah kasus, Multi Level Marketing (MLM) kerap dijadikan kedok dari bisnis money game dan mendewakan passive income. Bertolak dari kasus kasus seperti itulah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menggodok prinsip-prinsip bisnis ini secara syariah termasuk marketing plannya. Tujuannya untuk melindungi pengusaha dan mitra bisnisnya (masyarakat) dari praktik bisnis yang haram atau syubhat. Dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme bisnis Multi Level Marketing (MLM), serta untuk mengetahui bagaimana bisnis Multi Level Marketing (MLM) menurut hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode Non Random sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.
Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis Multi Level Marketing (MLM) itu sesuai dengan syariah atau tidak, yaitu aspek produk atau jasa yang dijual dan sistem dari Multi Level Marketing (MLM) itu sendiri. Bagaimana sistem pemberian bonus yang terdapat dalam perusahaan Multi Level Marketing (MLM) apakah terbebas dari unsus garar maupun maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang Multi Level Marketing (MLM) khususnya dalam Hukum Islam. Sisi negatif yang terdapat pada sistem Multi Level Marketing (MLM) tidak mewakili keharaman secara keseluruhan terhadap bisnis yang berbasis Multi Level Marketing (MLM) lainnya. ]]>
<![CDATA[ ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS RUKO DI PASAR REJOAMERTANI TEMANGGUNG ]]>
<![CDATA[Herman Saputra, Rifki]]>;
<![CDATA[Nurwati, Nurwati]]>;
<![CDATA[Tjatur Iswanto, Bambang]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 12 No 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.895 KB)
<![CDATA[ Starting from a land swap between the Temanggung district government and PT Puri Sakti Perkasa. Based on the letter of the Minister of Home Affairs on December 4, 1991 No. 593/4707 / PUOD concerning the approval of the principle of exchange of land and building of the District Government Dati II Temanggung by land and buildings owned by PT Puri Sakti Perkasa and the Decree of the Regional Representatives Council of the Regency of Temanggung , dated December 24, 1991 Number: parliament. 043/7-III / 91 -92 on Land Rights Asset Disposal Local Government District Level II Temanggung PT Puri Sakti Perkasa. After the swap (ruislag) Regency woken Bumipala sports stadium, while the PT Puri Sakti Perkasa granted land near the market precisely on Jalan Kol. Sugoyono, Jalan S. Parman and Jalan Gunung Prau petitioned be Broking then built shophouses and sold to traders with a deed of sale before the issuance of the certificate Broking Broking fraction of PT Puri Sakti Perkasa. Over time and the passing of Regional Head, a new problem the district government did not allow ownership of shophouses with Broking and does not allow for an extension of the time period that is almost gone past 20 years but must renew replaced by Broking above Rights management, because the local government considers that the land is built shophouses in the market is a management right. Based on this research with the title authors take ownership of juridical analysis on commercial Broking Market RejoAmertani Temanggung. The formulation of the problem in this research is included Which type of certificate Broking on the commercial market RejoAmertani, extension Certificate Broking on the commercial, When extended to the type Broking Which origin by land.
The method used in this research is using normative juridical approach, the specification of the research is descriptive, whereas the determination of the sample using purposive sampling method. Research tools include literature studies and interviews. Methods of data analysis done by qualitative analysis. Based on the research that has historically been the object of land in Jalan Colonel Sugiono, Jalan S. Parman, and Jalan Gunung Prau then type certificate Rejoamertani office market is Broking Land Property Rights. Regarding the extension of HGB can,with which HGB types based on its origin soil authors conclude result Hak Guna Bangunan (HGB) on Properties. Because this happens with the HGB granting by the holders of Rights Owned by deed made by a land deed official (PPAT). HGB is said because it is clear that once was the exchange between the district government and PT. This means that the object and the status of the exchange rights also switched. Puri Sakti Perkasa PT can not gain Properties for Legal Entities.]]>
<![CDATA[POLICY OF REGIONAL GOVERNMENT OF MAGELANG REGENCY ON FOREIGN INVESTMENT OF TOURISM ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Febri Rizki]]>;
<![CDATA[Sintha Dewi, Dyah Adriantini]]>;
<![CDATA[Iswanto, Bambang Tjatur]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 1 (2019): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v14i1.18533
<![CDATA[Tourism is one of the sources of Original Regional Revenue that is quite promising, when it is managed professionally. With regard to funds, the presence of foreign investment is a very possible solution. From the collected data, in the Regency of Magelang, the presence of foreign investors in tourism is still very little, while such potential is wide open for development. For this reason, this research is entitled "The Policy of the Regional Government of Magelang Regency towards Foreign Investment in Tourism". This study aims to find out how the Regional Government Policy of Magelang Regency in regulating foreign investment in the tourism sector as well as knowing its implementation and also the driving factors and obstacles in the implementation of foreign investment cooperation in tourism.This study is a normative juridical study that uses primary data, secondary data and tertiary data. Data collection is done using library research techniques, observation, interviews and online data search.Based on the results of this study indicate that the Regional Government Policy of Magelang Regency to increase foreign investment, especially in the tourism sector, is still very lacking because there are few foreign investors who invest in Magelang Regency. Based on the driving factors and constraints that exist, the prospect of foreign investment manifested by Magelang Regency Tourism towards the labor sector is very promising because it can open opportunities for employment opportunities for the people of Magelang Regency, and improve the economy in Magelang Regency. However, there are limitations to the Policy of the Regional Government of Magelang District in certain areas regulated by Presidential Regulation Number 58 Year 2014 concerning the Spatial Planning for Borobudur and Surrounding Areas and also the issuance of Regents Regulations governing Foreign InvestmentKeywords: Policy, Foreign Investment, Tourism]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PENERBIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU ]]>
<![CDATA[Uswatun Khasanah, Siti]]>;
<![CDATA[Tjatur Iswanto, Bambang]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[HaKI atau Hak atas Kekayaan Intellektual, yang dalam istilah asingnya disebut ?Intellectual Property Rights? adalah hak yang diberikan oleh negara kepada seseorang atas hasil ciptaannya. Pemegang HaKI berhak melarang pihak lain menikmati secara ekonomis hasil ciptaan atau penemuannya tanpa ijin selama periode waktu tertentu. Hak yang diberikan tidak semua sama, tergantung pada jenis kekayaan intellektual yang dimintakan perlindungannya. Ruang lingkup perlindungan HaKI salah satunya adalah Hak Cipta yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya cipta buku merupakan ilmu pengetahuan, sehingga pengarang buku memerlukan perlindungan. Berkenaan dengan hal tersebut penulis melakukan penelitian berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PENERBIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta dan penerbit dalam perjanjian penerbitan buku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder sebagai bahan penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan mengambil sampel penerbit Pustaka Puitika Yogyakarta. Alat penelitian menggunakan studi kepustakaan dan wawancara menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisa data. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta dan penerbit dalam perjanjian penerbitan buku, yaitu pencipta akan memperoleh hak moral dan hak ekonomi sesuai Pasal 57 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral akan melekat pada diri pencipta sampai kapanpun untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam karya ciptaannya. Adapun masa berlakunya hak ekonomi untuk mengekploitasi karya ciptaanya sesuai Pasal 58 yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun sejak dia meninggal dunia. Selain sesuai dengan undang-undang, maka perlindungan hukumnya juga berdasarkan isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak karena suatu perjanjian yang telah ditandatangani para pihak akan berlaku seperti undang-undang. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan di lapangan pencipta tidak mendapat perlindungan hukum yang baik. Hal ini dikarenakan saat pencipta melakukan perjanjian penerbitan buku terhadap penerbit, penerbit meminta hak untuk melakukan insheet dengan jumlah yang telah penerbit tentukan sendiri sehingga hal tersebut akan mengurangi hak ekonomi pencipta.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI SISTEM MULTI LEVEL MARKETING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Dewi Utami, Ayu]]>;
<![CDATA[Maghfiroh, Nurul]]>;
<![CDATA[Tjatur Iswanto, Bambang]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.517 KB)
<![CDATA[Bisnis Multi Level Marketing (MLM) cukup berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dalam sejumlah kasus, Multi Level Marketing (MLM) kerap dijadikan kedok dari bisnis money game dan mendewakan passive income. Bertolak dari kasus kasus seperti itulah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menggodok prinsip-prinsip bisnis ini secara syariah termasuk marketing plannya. Tujuannya untuk melindungi pengusaha dan mitra bisnisnya (masyarakat) dari praktik bisnis yang haram atau syubhat. Dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme bisnis Multi Level Marketing (MLM), serta untuk mengetahui bagaimana bisnis Multi Level Marketing (MLM) menurut hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode Non Random sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis Multi Level Marketing (MLM) itu sesuai dengan syariah atau tidak, yaitu aspek produk atau jasa yang dijual dan sistem dari Multi Level Marketing (MLM) itu sendiri. Bagaimana sistem pemberian bonus yang terdapat dalam perusahaan Multi Level Marketing (MLM) apakah terbebas dari unsus garar maupun maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang Multi Level Marketing (MLM) khususnya dalam Hukum Islam. Sisi negatif yang terdapat pada sistem Multi Level Marketing (MLM) tidak mewakili keharaman secara keseluruhan terhadap bisnis yang berbasis Multi Level Marketing (MLM) lainnya.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS RUKO DI PASAR REJOAMERTANI TEMANGGUNG ]]>
<![CDATA[Herman Saputra, Rifki]]>;
<![CDATA[Nurwati, Nurwati]]>;
<![CDATA[Tjatur Iswanto, Bambang]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 12 No 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.895 KB)
<![CDATA[ Starting from a land swap between the Temanggung district government and PT Puri Sakti Perkasa. Based on the letter of the Minister of Home Affairs on December 4, 1991 No. 593/4707 / PUOD concerning the approval of the principle of exchange of land and building of the District Government Dati II Temanggung by land and buildings owned by PT Puri Sakti Perkasa and the Decree of the Regional Representatives Council of the Regency of Temanggung , dated December 24, 1991 Number: parliament. 043/7-III / '91 -'92 on Land Rights Asset Disposal Local Government District Level II Temanggung PT Puri Sakti Perkasa. After the swap (ruislag) Regency woken Bumipala sports stadium, while the PT Puri Sakti Perkasa granted land near the market precisely on Jalan Kol. Sugoyono, Jalan S. Parman and Jalan Gunung Prau petitioned be Broking then built shophouses and sold to traders with a deed of sale before the issuance of the certificate Broking Broking fraction of PT Puri Sakti Perkasa. Over time and the passing of Regional Head, a new problem the district government did not allow ownership of shophouses with Broking and does not allow for an extension of the time period that is almost gone past 20 years but must renew replaced by Broking above Rights management, because the local government considers that the land is built shophouses in the market is a management right. Based on this research with the title authors take ownership of juridical analysis on commercial Broking Market RejoAmertani Temanggung. The formulation of the problem in this research is included Which type of certificate Broking on the commercial market RejoAmertani, extension Certificate Broking on the commercial, When extended to the type Broking Which origin by land. The method used in this research is using normative juridical approach, the specification of the research is descriptive, whereas the determination of the sample using purposive sampling method. Research tools include literature studies and interviews. Methods of data analysis done by qualitative analysis. Based on the research that has historically been the object of land in Jalan Colonel Sugiono, Jalan S. Parman, and Jalan Gunung Prau then type certificate Rejoamertani office market is Broking Land Property Rights. Regarding the extension of HGB can,with which HGB types based on its origin soil authors conclude result Hak Guna Bangunan (HGB) on Properties. Because this happens with the HGB granting by the holders of Rights Owned by deed made by a land deed official (PPAT). HGB is said because it is clear that once was the exchange between the district government and PT. This means that the object and the status of the exchange rights also switched. Puri Sakti Perkasa PT can not gain Properties for Legal Entities.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERBANKAN SYARI’AH (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012) ]]>
<![CDATA[Hasbi, Ghassan Niko]]>;
<![CDATA[Iswanto, Bambang Tjatur]]>;
<![CDATA[Mulyadi, Mulyadi]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.454 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v13i1.1862
<![CDATA[The provisions on dispute settlement Islamic banking has been laid down in Chapter IX of the settlement of disputes of Article 55 (1), (2), (3) of Law No. 21 of 2008 mentioned that the dispute settlement Islamic Banking is done by the court within the religious court, in case the parties have foretell dispute resolution other than as referred to in paragraph (1), the settlement of disputes in accordance with the contents of the contract, settlement of disputes referred to in paragraph (2 ) must not conflict with Islamic principles. The elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 mentioned that the reference to the settlement of disputes in accordance with the contents of the contract are as follows efforts of deliberation, banking mediation, through the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) or other arbitration institution and / or through the courts within the General Court. The polemic is about the authority to resolve disputes in Islamic banking because there is no dualism of litigation, the Court of religion (Article 55 paragraph (1) of Law No. 21 of 2008) and the District Court stated in the elucidation of Article 55 paragraph (2) of the Act No. 21 of 2008), so in this study took the title of Absolute Authority of Religious Court Case Against Islamic Banking Solution (Analysis Juridical Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012). This study aims to know the legal implications arising from the decision of the Constitutional Court regarding the absolute authority of the Religious, and the competence of the Religious Islamic Banking in resolving disputes after the publication of the decision of the Constitutional Court for the No. 93 / PUU-X / 2012. The method used in this research is the method of juridical-normative research focus to apply the rules or norms of positive law by finding the law that encourages research, such as looking for the source of various litelatur, interviews with respondents also focused on how the legal aspects and principles of law against the decision of the Constitutional court, and the legal implications of this decision are equipped with primary data (Field research), as well as secondary data which supports research. In this study, there are two principal issues examined is about authority Absolut religious court after the Constitutional Court ruling No. 93 / PUU-X / 2012 as well as the implications of the issuance of the verdict in the world economy, especially sharia Islamic microfinance institutions and Islamic banking. The findings of this research is the decision of the Constitutional Court are legally absolute magnitude against all things Islamic economy both litigation and non-litigation to force the execution of the decision in the case or a decision which is final.]]>
