cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrisna Bagus Edhita Praja
Contact Email
chrisnabagus@ummgl.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
variajusticia@ummgl.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Varia Justicia
Published by Universitas Muhammadiyah Magelang
ISSN : 19073216     EISSN : 25795198     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Varia Justicia (ISSN 2579-5198) is a peer-reviewed Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes biannually (March and October). The scopes of Varia Justicia, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. Varia Justicia has been indexed by Google Scholar, Directory of Open Access Journal (DOAJ), Sinta, IPI, Worldcat and others.
Arjuna Subject : -
Articles 165 Documents
 7   8   9   10   11 
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Arum Septianingsih, Vera; Maghfiroh, Nurul
Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.101 KB)

Abstract

Kewarisan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perkawinan. Islam mengenal dua asas perkawinan yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Kedua asas perkawinan tersebut erat kaitannya dengan kewarisan karena di dalam sebuah perkawinan terdapat harta bersama, pewaris, dan ahli waris. Baik dalam perkawinan monogami dan perkawinan poligami terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta warisan yang sering kurang dimengerti oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul : ?PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM?       Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang cara menentukan harta tirkah yang beralih kepada ahli waris, siapa yang menjadi ahli waris, dan besar bagian masing-masing ahli waris.       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan penelitian sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.       Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa cara menentukan harta tirkah yang beralih kepada ahli waris dalam perkawinan poligami adalah dengan terlebih dahulu memisahkan harta bersama dari masing-masing perkawinan poligami (bila tidak ada perjanjian untuk pemisahan harta bersama sebelum perkawinan dilaksanakan). Bila ada perjanjian pemisahan harta bersama maka menjadi lebih mudah dalam menentukan harta mana yang menjadi hak suami (pewaris) dan harta mana yang menjadi hak masing-masing istri. Bagi pasangan suami dan istri yang tidak melakukan perjanjian pemisahan harta bersama sebelum perkawinan maka harta bersama dari masing-masing perkawinan dibagi menjadi dua bagian, separuh menjadi hak suami (pewaris) dan separuh menjadi hak istri (istri pertama atau kedua atau ketiga atau keempat). Kemudian separuh bagian yang menjadi hak suami (pewaris) dari masing-masing perkawinan terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pemeliharaan jenazah, pembayaraan hutang, pemberian wasiat. Hasilnya lalu dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris seperti saudara-saudara pewaris, anak, istri, orang tua pewaris. Besar bagian untuk masing-masing ahli waris telah ditentukan oleh Al Qur?an Surah An Nisaa? ayat 11, 12, 176; Al Hadits; dan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 176-182. Pada dasarnya tidak ada perbedaan besarnya porsi atau bagian bagi ahli waris dalam perkawinan monogami maupun dalam masing-masing perkawinan poligami namun yang berbeda adalah besarnya nominal harta warisan yang diperoleh ahli waris karena adanya perbedaan besarnya harta bersama antara masing-masing perkawinan poligami yang dipengaruhi keadaan ekonomi pada saat perkawinan, keadilan dari suami (pewaris) kepada istri-istri dan anak-anaknya, dan durasi perkawinan.
URGENSI PENGUKURAN ULANG BATAS KEPEMILIKAN TANAH DI BPN KAB MAGELANG Sari Risnawati, Ayu; Nurwati, Nurwati
Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.772 KB)

Abstract

Hak dasar dari setiap orang adalah kepemilikan atas tanah. Jaminan mengenaitanah ini, dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentangpengesahan International Convenant On Economic, Sosial and Cultural Rights(Konvensi Internasional tentang Hak-Hak ekinomi, sosial dan BaudayaTanah mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia karena kehidupanmanusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Masalah tanah dapatmenimbulkan persengketaan karena masing-masing manusia mempunyai kepentinganyang berbeda atas tanah tersebut sehingga seringkali menimbulkan bentrokankepentingan. Sementara itu manusia yang memerlukan tanah terus bertambah denganpesat sedangkan luas tanah relative tetap. Hal ini menimbulkan benturan kepentinganantara orang yang satu dengan orang yang lainnya terhadap keberadaan tanah, baikitu yang menyangkut hak atas tanah maupun batas-batasnya. Dimana bergesernyapatok atau bahkan patok yang digunakan sebagai tanda batas tanah hilang. Sehinggasering diadakan pengukuran ulang batas tanah kepemilikan oleh pemiliknya.Patok merupakan sebuah alat yang digunakan untuk batas atas sebidang tanah,sehingga menjadi jelas luas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Pengukuran ulangbatas tanah apabila batas tanah bergeser/hilang. Petugas ukur BPN dalam melakukantugasnya harus berdasarkan surat tugas dari kepala Kantor Pertanahan. Dalam hal inipemohon ataupun kuasanya harus mengajukan permohonan ke BPN dengan membayarbiaya yang dikenakan baru kemudian pemohon atau kuasanya akan mendapatkanjadwal pengukuran oleh BPN. Pemohon tidak bisa menunjukkan batas-batas tanahnyatidak bisa dilakukan pengukuran ulang.. Selain itu yang menjadi kendala dalampengukuran ulang batas tanah adalah belum adanya kesepakatan terhadappemasangan tanda batas diantara para pihak yang bersangkutan di mana mereka yangmempunyai kepentingan dengan tanah tersebut. Tentunya hal tersebut akanmenyulitkan bagi petugas ukur BPN dalam melaksanakan tugasnya
IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI DOKTER/ DOKTER GIGI YANG TIDAK MEMBUAT REKAM MEDIK SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN Hariyono, Totok; Susila, Agna
Varia Justicia Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.451 KB)

Abstract

Dokter dan dokter gigi adalah dokter , dokter spesialis dokter gigi, dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban dokter/ dokter gigi diatur dalam UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, diantaranya tentang rekam medik. Salah satu kewajiban dokter/  dokter gigi adalah membuat Rekam Medik. Pasien mempunyai hak untuk memperoleh isi rekam medik. Mengabaikan rekam medik akan berakibat sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 79 UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Oleh karena itulah Penulis melakukan karya ilmiah dengan judul ? Implementasi pertanggungjawaban pidana bagi dokter/dokter gigi yang tidak membuat rekam medik sesuai UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran?. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini yang pertama Apakah  Rekam medik di Rumah Sakit Tingkat II dr Soedjono Magelang telah dilaksanakan sesuai UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ? kedua Bagaimana pertanggungjawaban  pidana bagi dokter / dokter gigi yang tidak membuat Rekam medik sesuai dengan UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ? yang ketiga Apa saja langkah yang telah dilakukan oleh kepala Rumah sakit tingkat II dr Soedjono Magelang agar Rekam medik berjalan sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ? Karya ilmiah ini menggunakan metode normative empiris untuk mengetahui apakah hukum positif masih sesuai atau tidak dalam pelayanan kedokteran. Spesifikasi karya ilmiah ini adalah deskriptif analitik. Data diperoleh dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dan obeservasi langsung di lapangan. Hasil karya ilmiah ini adalah sanksi pidana bagi dokter / dokter gigi yang tidak membuat rekam medik tidak bisa dilaksanakan karena syarat ? syarat untuk dapat dipidananya seseorang tidak terpenuhi. Dokter/dokter gigi melaksanakan ketentuan Undang-Undang, rumusan Pasal 79  UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran belum jelas maksudnya dan hubungan dokter /dokter gigi dengan pasien diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran khususnya Pasal 79 perlu direvisi agar tidak menimbulkan kekacauan pengaturan hukum dalam pelayanan kesehatan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PENERBIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU Uswatun Khasanah, Siti; Tjatur Iswanto, Bambang
Varia Justicia Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

HaKI atau Hak atas Kekayaan Intellektual, yang dalam istilah asingnya disebut ?Intellectual Property Rights? adalah hak yang diberikan oleh negara kepada seseorang atas hasil ciptaannya. Pemegang HaKI berhak melarang pihak lain menikmati secara ekonomis hasil ciptaan atau penemuannya tanpa ijin selama periode waktu tertentu. Hak yang diberikan tidak semua sama, tergantung pada jenis kekayaan intellektual yang dimintakan perlindungannya. Ruang lingkup perlindungan HaKI salah satunya adalah Hak Cipta yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya cipta buku merupakan ilmu pengetahuan, sehingga pengarang buku memerlukan perlindungan. Berkenaan dengan hal tersebut penulis melakukan penelitian berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PENERBIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta dan penerbit dalam perjanjian penerbitan buku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder sebagai bahan penelitian.  Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan mengambil sampel penerbit Pustaka Puitika Yogyakarta. Alat penelitian menggunakan studi kepustakaan dan wawancara menggunakan metode  kualitatif sebagai metode analisa data.                       Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta dan penerbit dalam perjanjian penerbitan buku, yaitu pencipta akan memperoleh hak moral dan hak ekonomi sesuai Pasal 57 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral akan melekat pada diri pencipta sampai kapanpun untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam karya ciptaannya. Adapun masa berlakunya hak ekonomi untuk mengekploitasi karya ciptaanya sesuai Pasal 58 yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun sejak dia meninggal dunia. Selain sesuai dengan undang-undang, maka perlindungan hukumnya juga berdasarkan isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak karena suatu perjanjian yang telah ditandatangani para pihak akan berlaku seperti undang-undang. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan di lapangan pencipta tidak mendapat perlindungan hukum yang baik. Hal ini dikarenakan saat pencipta melakukan perjanjian penerbitan buku terhadap penerbit, penerbit meminta hak untuk melakukan insheet dengan jumlah yang telah penerbit tentukan sendiri sehingga hal tersebut akan mengurangi hak ekonomi pencipta.
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI (PASCA AMANDEMEN UUD 1945) Himawan Kurnia, Feri; Budiharto, Budiharto
Varia Justicia Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.002 KB)

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan lembaga perwakilan baru yang dibentuk dalam rangka pembaharuan konstitusi oleh MPR RI,dibentuk karena terdapat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah,  secara adil dan serasi.Akan tetapi dalam perjalanannya DPD sendiri cenderung memiliki kewenangan yang Sumir dan terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut penulis melakukan penelitian berjudul DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI (PASCA AMANDEMEN UUD 1945)  dengan rumusan masalah bagaimanakah kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia dan bagaimanakah kedudukan Dewan Perwakilan Daerah yang ideal di indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data primer, sekunder dan data tersier sebagai bahan penelitian.  Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam perjalanannya DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang anggota-anggotanya dipilih langsung melalui pemilu ternyata di dalam konstitusi hanya diberi fungsi yang sangat sumir dan nyaris tidak berarti dibandingkan dengan biaya politik dan proses perekrutanya yang demokratis,DPD hanya diatur dalam dua pasal (pasal 22 C dan Pasal 22 D). Untuk menciptakan DPD yang ideal dalam sistem ketatanegaraan RI maka kita sebagai bangsa Indonesia bisa membuka khasanah atau wacana yang lain seperti negara Amerika Serikat, walaupun setiap negara itu mempunyai kultur masyarakat (warga negara yang berbeda-beda) mempunyai kekhasan masing-masing. negara Indonesia bisa melihat dari negara Amerika Serikat untuk menjadi acuan mengenai sistem parlemen yang menggunakan dua kamar. Dengan adanya peraturan perundang-undangan baik didalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 22 Tahun 2003 serta UU No 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang DPD, perlu adanya suatu konstruksi hukum dalam rangka revitalisasi peranan DPD, untuk menciptakan suatu Kedudukan dan peranan DPD yang Ideal dalm sistem parlemen di Indonesia. Adapun langkah-langkah yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan amandemen terhadap UUD Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen tersebut dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan pasal 37 UUD NKRI tahun 1945 yang mengatur tentang mekanisme perubahan terhadap UUD NKRI Tahun 1945.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN PADA KAWASAN GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN MAGELANG (STUDI KASUS DI DESA KENINGAR, BANYUDONO, DAN NGARGOMULYO) Nurhidayat, Nurhidayat; Adriantini Sintha Dewi, Dyah
Varia Justicia Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.952 KB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan pemerintahan, dibentuk pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, untuk menjalankan kewenangan dari pemerintah pusat, salah satunya yaitu tentang pembuatan kebijakan, untuk mengatur segala urusan dan wewenang daerah di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Kegiatan pertambangan di kawasan Gunung Merapi berdampak pada kerusakan alam, Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan kebijakan berupa PERBUB Magelang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang. Dari penelitian di Desa Keningar, Banyudono, dan Ngargomulyo, dengan metode Yuridis Sosiologis bahwa kegiatan pertambangan disana tidak memiliki izin. Faktor pendukung penegakannya yaitu masyarakat setuju pelarangan penggunaan alat berat sehingga masyarakat dapat bekerja sebagai penambang manual dan bisa menekan kerusakan alam. Faktor penghambatnya yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan sumber daya alam menjadi wewenang Pemerintah Provinsi, sehingga kedudukan PERBUB tidak mempunyai kekuatan hukum, perizinan menjadi wewenang Pemerintahan Provinsi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu Pemerintah Provinsi melakukan penyesuaian peraturan teknis pelaksanaannya, koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mengatur pertambangan, dan peran Pemerintah Desa untuk melakukan sosialisasi  menjaga kelestarian alam agar dapat mengendalikan kegiatan pertambangan.
PERJANJIAN BOT (BUILD OPERATE AND TRANSFER) ANTARA PT. SEAWORLD INDONESIA DENGAN PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK Chandra Adcha Mita, Arasina; Heniyatun, Heniyatun
Varia Justicia Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.451 KB)

Abstract

Cooperation Cooperation BOT build operate and transfer (BOT) is a form of cooperation agreements carried out between holders of land rights to the investor which holders of land rights would entitle the investor to erect a building for the duration of the agreement to transfer ownership of the building to holders of land rights after a period ofwake up in order to deliver an end. One form of the agreement made by PT. Jaya Ancol construction with vehicle manager of Sea World for 20 years ended 20 September 2014. This thesis entitled "Agreement Bot (Build Operate And Transfer) between PT.Seaworld Indonesia with PT Building Jaya Ancol Tbk ". The purpose of this study was to determine the problems that arise in the implementation of BOT agreement between PT. Sea Wold Indonesia with PT. Jaya Ancol Tbk development and how its completion. The research method using normative juridical approach. Materials research using primary and secondary data, specifications research using descriptive analytical research, libraries and research tools using interviews, interview techniques and research data analysis method by means of qualitative methods. Based on the research that the differences in perception by each of the parties to cause problems in the BOT agreement. PT. Jaya Ancol development assume that the clause 8 subsection 5 of the Agreement between PT. Development Jaya Ancol Tbk and Sea World considers that the current agreement expires, PT. Sea World Indonesia handing back land and building project to PT. Jaya Ancol Tbk development, including supporting infrastructure and its management rights. The guidelines are used as Sea World Indonesia is clause 8 subsection  6 which states PT. Sea World Indonesia, have a perception extend the management for a maximum of 20 years, and shall notify in writing the Jaya Ancol no later than one year agreement period expires. PT. Sea World is obliged to hand over the building and its assets to PT. Development Jaya Ancol Tbk because the agreement has expired according to the agreement specified in the agreement. The decision of Supreme Court of Supreme Court (MA) concerning a dispute between PT. Development Jaya Ancol Tbk and PT. Sea World Indonesia resulted in the decision that the Supreme Court granted the petition of the Petitioners stating that the extension does not apply immediately or automatic but conditional can be extended with a new agreement that was agreed Petitioner and Respondent Convention Convention.  Respondent punish the Convention to submit the building, including equipment, facilities and other inventory items.
KEKUATAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA Khairun Nisa, Yusup; Krisnan, Johny
Varia Justicia Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.662 KB)

Abstract

Pembuktian merupakan hal terpenting dalam proses peradilan, proses ini guna untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap ? lengkapnya dari suatu perkara pidana. Dalam hal pembuktian ada berbagai macam alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam tindak pidana penganiayaan, asusila, dan pembunuhan sering adanya visum et repertum yang dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktiannya. Berdasarkan uraian tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul ?KEKUATAN VISUM ET REPERTUM DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA?. Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah fungsi visum et repertum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dan bagaimanakah kekuatan hukum visum et repertum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris , bahan penelitian ini terdiri dari bahan primer bahan sekunder dan bahan non hukum, spesifikasi penelitian bersifat preskriptif dan terapan , tahap penelitiannya terdiri atas pendahuluan pelaksanaan dan akhir, menggunakan metode pendekatan Perundang Undangan (statute approach) dan metode pendekatan kasus (case approach), serta menggunakan analisa deduktif. Hasil penelitian yang didapat penulis menunjukkan bahwa fungsi visum et repertum adalah sebagai berikut, ditingkat penyidikan visum et repertum memiliki fungsi sebagai bahan untuk memperkuat dakwaan/sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dan sebagai bukti penahanan tersangka,ditingkat penuntutan yaitu sebagai alat untuk menentukan berat ringannya Pasal yang dipersangkakan terhadap terdakwa/pelaku,tingkat pengadilan yaitu salah satu pengganti alat bukti fisik dan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhi putusan kepada terdakwa. Dan kekuatan hukum visum et repertum yaitu sangat mutlak atau sempurna dalam kasus tertentu seperti kasus tindak pidana penganiayaan, asusila, maupun pembunuhan
PARTAI POLITIK LOKAL ACEH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Rasida, Asda; Suharso, Suharso; Muhsin Syafingi, Habib
Varia Justicia Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.634 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan partai politik lokal Aceh dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, secara objektif bagaimana peran partai politik local Aceh dalam mewujudkan demokrasi dan hambatan-hambatan yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu mengumpulkan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan yang menjadi sampel pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan partai politik local Aceh di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 18B UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan partai politik lokal di Aceh dan juga berlaku asas di dalam ilmu hukum yaitu Lex Specialis Derogate Lex General yang maksudnya hukum yang bersifat khusus dapat menyampingkan hukum yang bersifat umum, demikian di Aceh juga menerapkan UU yang bersifat khusus.
PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI SISTEM MULTI LEVEL MARKETING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dewi Utami, Ayu; Maghfiroh, Nurul; Tjatur Iswanto, Bambang
Varia Justicia Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.517 KB)

Abstract

Bisnis Multi Level Marketing (MLM) cukup berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dalam sejumlah kasus, Multi Level Marketing (MLM) kerap dijadikan kedok dari bisnis money game dan mendewakan passive income. Bertolak dari kasus kasus seperti itulah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menggodok prinsip-prinsip bisnis ini secara syariah termasuk marketing plannya. Tujuannya untuk melindungi pengusaha dan mitra bisnisnya (masyarakat) dari praktik bisnis yang haram atau syubhat. Dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme bisnis Multi Level Marketing (MLM), serta untuk mengetahui bagaimana bisnis Multi Level Marketing (MLM) menurut hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode Non Random sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis Multi Level Marketing (MLM) itu sesuai dengan syariah atau tidak, yaitu aspek produk atau jasa yang dijual dan sistem dari Multi Level Marketing (MLM) itu sendiri. Bagaimana sistem pemberian bonus yang terdapat dalam perusahaan Multi Level Marketing (MLM) apakah terbebas dari unsus garar maupun maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang Multi Level Marketing (MLM) khususnya dalam Hukum Islam. Sisi negatif yang terdapat pada sistem Multi Level Marketing (MLM) tidak mewakili keharaman secara keseluruhan terhadap bisnis yang berbasis Multi Level Marketing (MLM) lainnya.

Page 9 of 17 | Total Record : 165

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2014 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 1 (2023): Vol 19 No.1 (2023) Vol 18 No 3 (2022): Vol 18 No 3 (2022) Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022) Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022) Vol 17 No 3 (2021): Vol 17 No 3 (2021) Vol 17 No 2 (2021): Vol 17 No 2 (2021) Vol 17 No 1 (2021): Vol 17 No 1 (2021) Vol 16 No 2 (2020): Vol 16 No 2 (2020) Vol 16 No 1 (2020): Vol 16 No 1 (2020) Vol 15 No 2 (2019): Vol 15 No 2 (2019) Vol 15 No 1 (2019): Vol 15 No 1 (2019) Vol 14 No 2 (2018): Vol 14 No 2 (2018) Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018) Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018) Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017 Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017 Vol 12 No 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016 Vol 12 No 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016 Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016 Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016 Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015 Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015 Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 Vol 10 No 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014 Vol 10 No 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014 More Issue