Jurna lAntropologi Indonesia
ANTROPOLOGI INDONESIA was published to develop and enrich scientific discussion for scholars who put interest on socio-cultural issues in Indonesia. These journals apply peer-reviewed process in selecting high quality article. Editors welcome theoretical or research based article submission. Author’s argument doesn’t need to be in line with editors. The criteria of the submitted article covers the following types of article: first, the article presents the results of an ethnographic/qualitative research in certain topic and is related with ethnic/social groups in Indonesia; second, the article is an elaborated discussion of applied and collaborative research with strong engagement between the author and the collaborator’s subject in implementing intervention program or any other development initiative that put emphasizes on social, political, and cultural issues; third, a theoretical writing that elaborates social and cultural theory linked with the theoretical discourse of anthropology, especially in Indonesia anthropology; last, the article is a critical review of anthropological reference and other ethnography books that must be published at least in the last 3 years.
Articles
579 Documents
Holding Back the Mountain: Historical Imagination and the Future of Toraja- Bugis Relations
Roxana Waterson
Antropologi Indonesia No 63 (2000): Jurnal Antropologi Indonesia
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tulisan ini mengkaji masa lalu dari sudut pandang 'ingatan sosial' (social memory) dan peranannya dalam mengonseptualisasi identitas serta hubungan-hubungan etnis dalam perubahan politik orang-orang Toraja dan Bugis di Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan sejarah, kedua pihak selalu menjalin hubungan. Terdapat pula hubungan yang erat dalam bahasa dan kebudayaan mereka. Walaupun penduduk di dataran tinggi memiliki status yang marjinal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di dataran rendah - yang secara politiklebih berkuasa - sepanjang sejarah mereka telah hidup bersama secara damai, dan dihubungkan oleh jaringan-jaringan perdagangan serta perkawinan campuran di antara kaum bangsawan kedua pihak. Tetapi, dalam ingatan sosial orang Toraja, beberapa kejadian memiliki signifikansi mitologis...[...] Dalam tulisan ini, perhatian penulisnya tertuju pada bagaimana dan mengapa cerita-cerita ini dan yang lain menjadi bagian dari 'ingatan' mereka, dan mengapa mereka tetap memanfaatkannya pada masa kini. Cerita telah menjadi bagian dari definisi orang Toraja tentang identitas, dan menyajikan suatu landasan untuk bertindak. Tindakan itu memperoleh kekuatan tambahan setiap kali cerita itu diaktifkan kembali. Dalam situasi masa kini dengan adanya ketegangan hubungan etnis, orang-orang Toraja merasakan kekhawatiran atas ancaman ekstrimis yang dapat membahayakan hubungan-hubungan baik dan masa depan yang damai.
Tragedi di Pulau ‘Seribu Mesjid’: Konflik Agama atau Perlawanan Budaya?
Mahsun Mahsun
Antropologi Indonesia No 63 (2000): Jurnal Antropologi Indonesia
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
There are a set of questions that needs to be answered in relation to the Mataram tragedy which has been known as the 'Tragedy One Seven One' (Tragedy Satu Tujuh Satu). One of the question is: if the tragedy has the basis of religious conflict, why did the conflict occur only between the Moslems and the Christians, and not between the Moslems and the Hindus which has a greater number of followers than the Christians? By looking at the main target of the tragedy, the churches, not the individuals, as well as its short duration, a cultural analysis is the most probable way to find relevant answers. The author argues that the Mataram tragedy was not staying apart from the development of an increasing number of churches. The building of Christian churches, their quantity, quality, and geographical distribution was seen as the emergence of the new opposed culture. The latter was perceived as threatening the culture of 'Thousand Mosques', the native ethnic identity, and the majority of the people of Pulau Lombok. In this article, the author examines the culture of 'Thousand Mosques', its relation to the Mataram tragedy.
Religious Conflicts and a Culture of Tolerance: Paving the Way for Reconciliation in Indonesia
Philipus Tule
Antropologi Indonesia No 63 (2000): Jurnal Antropologi Indonesia
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Indonesia yang berideologi Pancasila, dikenal sebagai suatu bangsa yang toleran meski memiliki aneka sukubangsa, budaya dan agama. Akhir-akhir ini, isu dan realitas konflik antaragama dan antarsukubangsa semakin merebak. Simbol-simbol keagamaan acapkali dimanipulasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Manipulasi semacam itu yang melahirkan konflik-konflik agama turut menantang khasanah budaya Indonesia yang toleran, yang telah sekian lama diakui dan dijunjung tinggi. Semangat toleransi itu di antaranya dibangun diatas landasan ideologi nasional Pancasila dan khasanah budaya lokal seperti pela gandong dari Ambon atau budaya rumah adat dari Flores. Dalam artikel ini penulis berargumentasi bahwa manipulasi simbol-simbol agama tidak akan pernah dapat menyelesaikan konflik-konflik agama dan sukubangsa yang terjadi, baik di Ambon maupun tempat-tempat lain diIndonesia. Bertolak dari teori bandul toleransi antaragama (pendulum swing theory of religious tolerance), penulis berargumentasi bahwa pendekatan budaya sebagaimana dikaji dalam studi kasus tentang 'budaya rumah adat Keo' dari Flores Tengah dan peristiwa Kupang (1998) dapat menjadi acuan untuk belajar dari pengalaman. Lebih lanjut, otonomi agama,baik di tingkat institusi maupun personal, merupakan suatu kondisi mutlak untuk mempertahankan Indonesia sebagai suatu negara kesatuan. Agama tanpa otonomi, dan bahkan yang secara sengaja dipolitisasi oleh sejumlah elite politik dan kelompok-kelompok fanatik, akan secara mudah menyulut terjadinya konflik-konflik agama. Pemerintah Indonesia, pemimpin-pemimpin agama dan para penganut aneka agama seyogianya menyatakan rasa 'sesal dan tobat', bila mereka ingin membuka jalan ke arah rekonsiliai dan melanjutkan kehidupan yang harmonis sebagai suatu negara kesatuan.
A New Archipelago Concept for the Era Reformasi?
Tom Boellstorff
Antropologi Indonesia No 63 (2000): Jurnal Antropologi Indonesia
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Sejak awal berdirinya, Indonesia telah dibentuk berdasarkan gagasan bahwa 'kebudayaan nasional' dan 'identitas nasional' harus lebih diutamakan daripada identitas kesukubangsaan. Pemerintah Orde baru berusaha menciptakan 'kesatuan dalam keragaman' ini tidak hanya melalui Pancasila, tetapi juga melalui 'konsep kepulauan' (wawasan nusantara) dan 'azas kekeluargaan'. Dengan berakhirnya Orde baru, adakah cara untuk mengubah konsep-konsep ini, sehingga warga Indonesia dapat berpikir tentang diri mereka sebagai anggota suatu masyarakat nasional yang bersifat transethnic dan transreligious? Dalam tulisan ini, penulisnya berargumentasi bahwa jawaban untuk pertanyaan ini adalah 'ya'. Dengan mengilustrasikan kenyataan identitas gay dan lesbian berdasarkan penelitiandi Makassar, Surabaya dan Bali, penulisnya menunjukkan bahwa berbeda dari identitas seksual yang bersifat 'lokal' seperti bissu atau warok-gemblak, kaum gay dan lesbi Indonesia berpikir tentang diri mereka sebagai anggota dari suatu masyarakat yang tersebar luas keseluruh negeri 'gaya nusantara', termasuk laki-laki dan wanita dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Contoh-contoh etnografis dari kehidupan sehari-hari kaum laki-laki gay dan wanita lesbian memperlihatkan bahwa walaupun perilaku para individu ini seringkali dikatakan bertentangan dengan kebudayaan Indonesia, dalam kenyataannya, perspektif dan perilaku mereka merupakan contoh dari 'kebudayaan Indonesia'. Mereka memiliki perspektif 'wawasan nusantara' sesuai dengan konsep pemerintah dan menggunakannya dengan cara-cara yang sebenarnya tidak diharapkan oleh pemerintah. Konsep nasionalisme Indonesia telah ditransformasikan dengan cara-cara yang tidak direncanakan sejak masa Orde Baru, dan akan terus berlanjut pada era reformasi. Dalam tulisan ini diketengahkan juga cara kaum gay dan lesbi memodifikasi 'prinsip kekeluargaan' ciptaan Orde Baru yang memungkinkan mereka diterima sebagai anggota masyarakat nasional yang baru.
Kekerasan Militer di Indonesia
Andi Widjajanto
Antropologi Indonesia No 64 (2001): Jurnal Antropologi Indonesia
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
This paper points out that the state defense doctrine based on the military historical experience which is dominated by the Hobbesian paradigm is one of the roots of military violence in Indonesia. The ius ad bellum doctrine principle is not applied in the Indonesian state defense doctrine. Although the application of the ius ad bellum doctrine created a chance to develop a state defense strategy that considers morality as an important aspect, there is nevertheless no military actor in Indonesia paying attention to this matter. Consequently, there is a high tendency to use war instruments immorally. This reality is categorized as military violence. Undoubtedly, military violence can lead to a rise in human rights violations. The author argues that military violence in Indonesia can be minimized by developing a state defense strategy which 1) considers morality as an important aspect; 2) gives priority to exploring all conflict resolution alternatives before using military instruments; and 3) civil society is no longer included in the application of the Indonesian defense strategy.
Profesionalisme TNI di tengah Transisi Politik
J. Kristiadi
Antropologi Indonesia No 64 (2001): Jurnal Antropologi Indonesia
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
The Indonesian Armed Force (Tentara Nasional Indonesia, TNI) has for decades been the instrument used by those in power to endorse and hold their powerful positions. As a consequence, the Indonesian Armed Force has not only lost its professionalism, but also its quality and competence. A professional army can only be established in the condition of a democratic political life. In this article the author describes the situation in Indonesia nowadays, i.e. the transition towards democratization. In this process, the most important agenda is to return the main function of the Indonesian Armed Force in line with the need and the will of Indonesian people, i.e. to guard the nation sovereignty and territory. However, the author also recognizes the other functions the armed force has to carry out. In relation to this, the article examines how the professionalism of the Indonesian Armed Force can be formed in the midst of a political transition process. The author proposes several steps to be taken, i.e. to revise or replace the legislation about the state's defense policy; revise the armed force's doctrine so as to accommodate the people's needs; revise the legislation on the police force to enable the police to guard the civil order, strengthen the law, and avoid the outside intervention; as well as to allow the armed force's members to choose their representatives in the general election.
Land Conflict and Grassroots Democracy in South Sumatra: The Dynamics of Violence in South Sumatra
Jamilah Nuh;
Elizabeth Collins
Antropologi Indonesia No 64 (2001): Jurnal Antropologi Indonesia
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, wilayah Sumatera Selatan telah menjadi ajang meningkatnya protes-protes para petani desa dataran rendah sehubungan dengan hilangnya hak-hak menyangkut tanah dan akses sumberdaya hutan. Protes-protes ini menjelma dalam bentuk kekerasan fisik dan perusakan kepemilikan para pemegang konsesi hutan,perkebunan kelapa sawit, tambak udang, pulp dan kertas. Makalah ini memfokus pada dua kasus konflik. Pertama, antara penduduk desa di Kundi, Bangka dengan PT Gunung Sawit Bina Lestari, perusahaan pemegang konsesi sawit. Konflik kedua berlangsung antara PT Musi Hutan Persada yang menguasai hampir 300.000 hektar lahan hutan di Sumatera Selatan dengan penduduk desa di Kabupaten Muara Enim. Kasus-kasus di kantung permukiman ini memberikan pemahaman tentang dampak serta hambatan dalam proses demokratisasi dan transisi menuju otonomi daerah.
Remaining Poor on Natural Riches: The Politics of Environment in West Papua
Leontine Visser
Antropologi Indonesia No 64 (2001): Jurnal Antropologi Indonesia
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Walau belum dilaksanakan, pengaruh dari perubahan administrasi pemerintahan di tahun 1999 telah mempengaruhi pemerintah daerah di Papua dalam pengelolaan sumberdaya alam, dan dampaknya pada perkembangan sosial-ekonomi di tingkat desa. Penelitian di Kabupaten Sorong menunjukkan bagaimana keputusan politik, seperti aturan-aturan pengelolaan hutan disertai dengan kebebasan politik yang lebih besar, menyajikan kesempatan-kesempatan baru bagi pemimpin-pemimpin lokal yang seringkali berasal dari keturunan raja atau bobot/nakohok untuk mengembangkan ketrampilan ekonomi dan kewirausahaannya. Tetapi, hal itu jelas bukan untuk kepentingan 'umum Papua'...[...] Kesenjangan terjadi di antara sesama elit,dan di antara elit dan penduduk. Sebagian besar penduduk pun semakin terpinggirkan. Kesenjangan ini dikategorikan mereka sebagai pelanggaran HAM yang ditujukan pada 'biropatologi' dari aparat pemerintahan propinsi. Bertolak dari hal ini, masa depan tanah Papua yang 'berkelanjutan' merupakan hal yang patut disimak secara seksama.
The Management of Wild and Domesticated Forest Resources on Siberut, West Sumatra
Gerard Persoon
Antropologi Indonesia No 64 (2001): Jurnal Antropologi Indonesia
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Selama ratusan tahun sumberdaya hutan di Siberut telah menjadi obyek persaingan antara pihak pelestari alam dan perusahaan penebangan kayu. Pada periode-periode yang berbeda, salah satu di antara keduanya mendominasi persaingan itu. Setelah lebih dari 20 tahun penebangan hutan terjadi, proyek pembentukan suatu Taman Nasional seluas 192.000 ha yang didanai oleh Asian Development Bank dimulai pada tahun 1994. Proyek itu kini telah berakhir, tetapi masa depan pulau ini tetap tidak menentu. Akankah sebagian lahan hutan tetap terkonservasi, ataukah konversi akan terjadi ke dalam bentuk lahan-lahan pertanian dalam skala yang lebih luas? Apakah implikasinya pada penduduk lokal dan kondisi pulaunya? ...[...] Tulisan ini - yang didasarkan pada penelitian bertahun-tahun di Siberut - akan mendeskripsikan secara singkat sejarah dari perkembangan aspirasi atas sumber-sumberdaya hutan yang alamiah dan yang dibudidayakan, dengan menaruh perhatian pada penduduk lokal dan pengaruh-pengaruh eksternal. Kajian difokuskan pada tujuan-tujuan dan cara-cara pengelolaan yang dilakukan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang ada. Pengalaman ini diulas dalam perspektif komparatif, dengan memperhatikan keterlibatan masa kini dari penduduk asli dan lokal dalam pengaturan-pengaturan secara ko-manajemen.
Orang Kamoro: Perubahan Kehidupan dan Lingkungannya
Parsudi Suparlan
Antropologi Indonesia No 64 (2001): Jurnal Antropologi Indonesia
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
In this article, the author describes the history of changes among the Kamoro in Mimika. Some of the changes-due to changes in their physical, social, and cultural environment-were unexpected and surprising, so that they were not ready to cope with. Consequently, there were two prominent implications in their life: the increase of consumerism behavior, and the occurrence of more frequent conflicts among themselves. In the final part, the author examines the Kamoro relationship with outsiders, of how they categorize the latter, and with whom they used to generate conflicts. Recently, conflicts mainly occur on the problems of land dispute with outsiders, and in the competition to get the 'one million-dollars' funds from PT Freeport.