cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
civicus.ummat@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83115
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
ISSN : 23389680     EISSN : 2614509X     DOI : https://doi.org/10.31764/civicus.
Core Subject : Social,
Jurnal Civicus merupakan salah satu jurnal yang dikelola oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan e-ISSN 2614-509X dan p-ISSN 2338-9680. Adapun kajian publikasi jurnal Civicus yakni (1) Ilmu Social, Ilmu Hukum, Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) teori pembelajaran, pengembangan pembelajaran, Penerapan pembelajaran, model-model pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan; (3) hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2022): September 2022" : 5 Documents clear
Tradisi Patus Masyarakat Suku Sasak Lalu Muhammad Maqbul Alghifari; Dahlan Dahlan; Lalu Sumardi; Yuliatin Yuliatin
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v10i2.7663

Abstract

Tradisi Patus merupakan suatu kesepakatan dalam kelompok untuk saling memberi bantuan berupa barang atau materi dalam suatu kegiatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji proses pelaksanaan dan nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi patus di Desa Krama Jaya Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi yaitu pendekatan untuk menjelaskan tentang suatu kebudayaan dalam suatu individu/kelompok. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tradisi patus dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan. Dalam tahapan persiapan terdiri dari pembentukan kelompok dan musyawarah kelompok, sedangkan dalam pelaksanaan terdiri dari mengumpulkan barang dan penggunaan barang kesepakatan kelompok patus. Selain itu terdapat nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi patus yaitu nilai agama, nilai gotong royong, nilai drmokrasi. Penelitian ini dalam implikasinya ke masyarakat dapat dijadikan sebagai dokumen tertulis dalam menjaga dan melestarikan tradisi patus. Patus tradition is an agreement in groups to provide assistance in the form of goods or materials in an activity. This research was conducted to examine the implementation process and values contained in the patus tradition in Krama Jaya Village, Narmada Subdistrict, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. This research uses a type of qualitative research with ethnographic approach that is an approach to explain about a culture in an individual / group. Data collection techniques use observation and interview techniques. Based on the results of research shows that the patus tradition is carried out in two stages, namely preparation and implementation. In the preparatory stage consists of the formation of groups and group deliberation, while in implementation consists of collecting goods and the use of patus group agreement goods. In addition, there are values contained in the implementation of patus tradition, namely religious values, mutual cooperation values, democracy values. This research in its implications to the community can be used as a written document in maintaining patus tradition
PROSPEK MODERNISASI INDUSTRI PERKERETAAPIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL Dhina Setyo Oktaria
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v10i2.4977

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan juga penduduk yang banyak mempunyai beberapa permasalahan salah satunya adalah masalah penyediaan transportasi massal. Indonesia perlu melakukan modernisasi industri perkeretaapian dimana saat ini industri tersebut dilaksanakan oleh operator milik Kementerian BUMN yaitu PT INKA (Persero) untuk produksi sarana perkeretaapian. Walaupun saat ini dunia sedang mengalami pandemik covid-19 namun industri perkeretaapian Indonesia tidak terpengaruh hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan berupa metode deskriktif kualitatif dan yuridis normatif. Pendekatan astagrata dalam ketahanan nasional mempunyai peranan penting, dimana aspek alamiah (trigatra) terutama penduduk dan aspek sosial (pancagatra) terutama aspek ekonomi yang didalamnya berperan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga didukung aspek ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sifat-sifat ketahanan nasional yang berupa : mandiri, dinamis, wibawa, dan konsultasi dan kerjasama sangat berperan dalam modernisasi industri perkeretaapian. Selain itu adanya globalisasi bahwa hukum tidak semata-mata melindungi kepentingan nasional, tetapi juga harus melindungi kepentingan lintas negara juga harus dipertimbangkan perannya dalam perkembangan modernisasi industri perkeretaapian Indonesia. Selain itu peran dan dukungan dari pemerintah sebagai regulator dengan produk berupa regulasi pembangunan nasional jangka panjang nasional perkeretaapian juga berperan sangat penting.Kata kunci : modernisasi industri perkeretaapian, ketahanan nasional, rencana induk perkeretaapian nasional.
Metode Blended Learning pada Pendidikan Politik di Organisasi Intra Sekolah Dalam Menanamkan Sikap Tanggung Jawab Bagi Siswa SMA Di Kabupaten Tuban Dwi Wahyu Kartikasari; Hasanul Bulqiyah; Gufanta Hendryko Purba; Amar Zaki
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v10i2.10239

Abstract

Partisipasi politik yang rendah terkadang menunjukkan kurangnya kepedulian atau keterlibatan warga dengan urusan pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode blanded learning pada pendidikan politik di Organisasi Intra sekolah dalam menanamkan sikap tanggung jawab bagi siswa SMA di kabupaten Tuban. Penelitian ini dlatarbelakangi oleh peranan pemilih pemula dalam pemilu yang sebagian besar dilakukan oleh anak usia SMA. Penanaman sikap tanggung jawab dalam penggunaan hak pilih mereka dalam memilih pemimpin terbaik menurut mereka maupun menanmkan sikap tanggung jawab dalam berorganisasi sebagai bekal mereka untuk terjun ke masyarakat di kemudian hari perlu dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk  mencari data yang diperlukan. Dari hasil yang ditemukan di lapangan, ditemukan bahwa metode blended learning telah dilakukan di beberapa sekolah di kabupaten Tuban. Pendidikan politik dilakukan oleh semua lini, yakni dari segi teoritis oleh guru mata pelajaran PKn serta bimbingan dalam tanggung jawab berorganisasi yang dilakukan oleh pembina osis serta pembelajaran mandiri dari berbagai sumber yang dilakukan oleh siswa atau pengurus OSIS. Low political participation sometimes indicates a lack of concern or involvement of citizens with government affairs. The purpose of this study was to determine the application of blended learning methods in political education in intra-school organizations in instilling an attitude of responsibility for high school students in Tuban district. This research is motivated by the role of novice voters in elections which are mostly carried out by high school age children. Instilling an attitude of responsibility in the use of their voting rights in choosing the best leaders according to them and instilling an attitude of responsibility in organizing as a provision for them to enter society in the future needs to be done. This study uses a qualitative method with a case study approach to find the required data. From the results found in the field, it was found that the blended learning method had been carried out in several schools in the Tuban district. Political education is carried out by all lines, namely from a theoretical point of view by Civics subject teachers as well as guidance in organizational responsibilities carried out by student council supervisors as well as independent learning from various sources carried out by students or student council administrators.
Bentuk Marginalisasi Hak-Hak Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan (Kajian Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat) Muhammad Mabrur Haslan; Muhammad Ilyas
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v10i2.12795

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan bentuk marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pulau Lombok. Penentuan informan dengan menggunakan snowball sampling. Metode pengumpulan data yaitu: depth interview, observation dan documentation. Hasil penelitian ini telah dianalisis maka didapatkan: bentuk marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat sebagai berikut: kurangnya akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya hutan, pemerintah tidak mengakui pengetehauan unggul masyarakat lokal, adanya stigma terhadap masyarakat lokal sebagai perambah hutan dan masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam penentuan tata batas kawasan.the study aims (1) to describe marginalition form the rights of local community in management forest resources in Lombok Island West Nusa Tenggara Provinci. The method used in his research is a qualitative approach. The research location was carried out in Lombok island. Determination of informant using snowball sampling. Data collection methods are depth interview, observation, dan documentation. The Research result have been analyzed so that it is obtained: marginalition form the right local community in Lombok Island such as: less accesd local community to forest resources, government was not regocnized local community superior knowledge, there ara stigma to local community to be browser forest, and local community is not involved at determined forest area boundaries
Penerapan Peraturan Daerah untuk Pencegahan Perkawinan Usia Muda Bagi Masyarakat Suku Sasak di Lombok Tengah Maemunah Maemunah; Abdul Sakban; Hafsah Hafsah
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v10i2.13618

Abstract

Perkawinan usia muda dalam masyarakat sasak telah menjadi tradisi yang hingga kini masih terjadi kemudian berdampak adanya perceraiaan muda, kekerasan anak dan perempuan dan tingginya angka janda muda. Tujuan dalam artikel ini untuk menjelaskan penerapan peraturan daerah untuk pencegahan perkawinan usia muda bagi masyarakat suku sasak di Lombok Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif analitis. Subyek penelitian adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawainan pada usia anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lembaga perlindungan anak sepulau Lombok dan Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB). Data yang terkumpul baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis untuk menguraikan data lapangan dengan studi literatur dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan daerah untuk pencegahan perkawinan usia muda bagi masyarakat suku sasak di Lombok Tengah dilkaukan 3 hal yaitu melakukan sosialisasi peraturan PUP, menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan perkawinan usia muda dan pemerintah daerah menerapkan kota layak anak dengan mengedepankan perlindungan kepada anak. saran bagi pemerintah daerah agar terus melakukan sosialisasi pernikahan usia perkawinan.Young marriages in the Sasak community have become a tradition that is still happening today and has resulted in young divorces, violence against women and children and high rates of young widows. The purpose of this article is to explain the application of local regulations to prevent young marriages for the Sasak people in Central Lombok. The method used in this research is empirical juridical research. The research approach used is descriptive analytical approach. The research subjects were married couples who were married at a young age. Head of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, West Nusa Tenggara Province, Lombok island child protection agency, and West Nusa Tenggara Child Protection Agency (LPA NTB). The data collected, both in the form of library data and field data, will be analyzed using analytical descriptive to describe the field data with a literature study with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the application of regional regulations for the prevention of young marriages for the Sasak people in Central Lombok is carried out in 3 ways, namely socializing PUP regulations, being a pioneer and reporter in preventing young marriages and the local government implementing child-friendly cities by prioritizing child protection. . suggestions for local governments to continue to socialize marriage at the age of marriage.

Page 1 of 1 | Total Record : 5