cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Social and Political Science
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 26150964     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
JSPS menerima artikel orisinil (hasil penelitian atau tinjauan hasil penelitian, dan gagasan konseptual atau studi literatur bidang ilmu sosial dan politik), yang belum pernah dipublikasikan dalam media lain. Dewan Redaksi berwenang untuk menerima atau menolak artikel yang masuk, dan seluruh artikel tidak akan dikembalikan kepada pengirim. Dewan Redaksi juga berwenang mengubah artikel, sebatas tidak akan mengubah isi artikel. Artikel berupa karya mahasiswa (karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dsb.) harus menampilkan mahasiswa sebagai peneliti utama.
Arjuna Subject : -
Articles 51 Documents
 1   2   3   4   5 
Peran Pendampingan dalam Pelaksanaan Bansos Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Pramono, Dwi Roby
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). tujuan dari program ini guna terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan asumsi pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan keluarga miskin dapat ditempuh melalui intervensi pemberian bantuan. Sampai tahun 2018 target jumlah keluarga penerima manfaat (kpm) PKH hampir mencapai 10 juta kpm yang tersebar menyeluruh di semua provinsi. Keluarga penerima manfaat (kpm) PKH yang begitu majemuk dan unik di masing-masing wilayah sehingga diperlukan pendamping program yang berasal dari komunitas tersebut. Menurut Ife dalam Community Deveplopment, peran dan keterampilan yang harus dimiliki oleh community worker yaitu peran dan keterampilan fasilitatif, edukasional, perwakilan, dan teknis. Satu contoh, kpm PKH Kabupaten Jember dengan budaya lokal yaitu Jawa/ Madura, maka pendamping PKH Jember sebaiknya orang yang menguasai bahasa Jawa/ Madura sehingga komunikasi dan kedekatan emosional menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan program. Tidak hanya perubahan perilaku keluarga miskin tetapi peningkatan ekonomi juga mendapat perhatian pemerintah. Sehingga mulai tahun pertengahan 2016 pemerintah meluncurkan E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) Kelompok Usaha Bersama (Kube) PKH sebagai persiapan peralihan mekanisme bantuan sosial dari tunai ke non tunai berbasis digital untuk meningkatkan cakupan kebijakan ekonomi inklusif. Pelaksana E-warong Kube PKH adalah peserta PKH sehingga peran pendamping sangat penting guna mengarahkan dan memfasilitasi kebutuhan guna efektif dan tepat sasaran. Untuk mencapai keberhasilan program E-warong Kube PKH perlu dipersiapkan secara matang dan massif di semua titik project. Dalam Kajian oleh Smeru Research Institute tentang “Pelaksanaan Awal E-Warong Kube PKH” pada Februari 2017 di titik awal project menyebutkan bahwa persiapan pelaksanaannya belum matang, antara lain, karena belum adanya kelengkapan regulasi program seperti pedoman umum, petunjuk teknis operasional maupun kejelasan kerja sama antarpihak.
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi Sebagai Daya Dukung Pengelolaan Pariwisata Pamungkas, Tree Setiawan; Anwar, Anwar; Wicaksono, Galih
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis di tengah peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa di Kabupaten yang mencapai lebih dari Rp. 1 Milyar. Transparansi pengelolaan keuangan desa dibutuhkan dalam rangka menunjang Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah pariwisata. Transparansi merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini membahas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara transparan. Temuan lain menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ditujukan untuk pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal mampu dilaksanakan secara transparan, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Kata kunci : Pengelolaan keuangan Desa, transparansi,, pariwisata
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS ASET KOMUNITAS Widiowati, Didiet
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Masyarakat berbasis Aset Komunitas di  Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi”. Keluarga Miskin di Desa Gedepangrango berjumlah 68,53%. Masalah kemiskinan ini menyebabkan permasalahan sosial lainnya seperti BALITA terlantar, anak terlantar,  lansia terlantar, Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK), Orang Dengan Kedisabilitasan (ODK), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), dll. Disisi lain, Desa Gedepangrango kaya akan  asset komunitas yang dapat dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya mengatasi masaah kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan desain pemberdayaan masyarakat berbasis aset komunitas di Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif,  dengan jenis penelitian tindakan (Action Research). Sumber data adalah Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Gedepangrango, yang  dipilih secara purposive. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Wawancara mendalam, Observasi Partisipatif, Studi Dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Gedepangrango terdapat asset komunitas yang terdiri atas asset fisik, asset finansial, asset manusia, asset lingkungan, asset sosial, asset teknologi, dan asset spiritual. Melalui intervensi sosial  (bina fisik, bina ekonomi, dan bina sosial), pekerja sosial sebagai fasilitator mengoptimalkan asset komunitas dalam upaya pemberdayaan masyarakat  untuk mengatasi masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Penelitian ini juga menghasilkan desain pemberdayaan masyarakat berbasis asset komunitas.   Kata Kunci:     Aset Komunitas, Kemiskinan, Pemberdayaan masyarakat, Perspektif  Ekologi, Perspektif  Kekuatan,
INSTITUSIONALISASI INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM) PADA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) KEMENTERIAN LUAR NEGERI Maryani, Tyarlin
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to understanding of the institutionalization process of the Internal Audit Capabilty Model (IACM) conducted by the APIP Ministry of Foreign Affairs with emphasis on the implementation of institutionalization process and the implications of the organization. To achieve the research objectives, the approach used is descriptive qualitative by using case study strategy. The background of the institutionalization of IACM will be analyzed using New Institutionalism Theory (NIT), and the implications of the application are analyzed using Organizational Change based on the stages of movement The result of the research shows that the institutionalization of IACM in the APIP foreign ministry has the ability to perform its roles and functions optimally in order to add value to the organization. Strategy of level 3 APIP capability improvement consists of six elements. The first element is very important for APIP Ministry of Foreign Affairs to speed up the internal audit charter. The second element, the recruitment of competent human resources, the sustainability of human resource quality improvement. The third element needs to be implemented Quality assurance. The fourth element of APIP needs to have policies, systems and procedures for reporting the management of supervisory activities and supporting accountability, the fifth element of APIP needs to participate effectively by adding value to its organization. Element 6 APIP builds a transparent budgeting process to ensure the availability of resources in the performance of tasks responsibility. keywords:  IACM, APIP, Institutionalisasi, Changing organization
PENERAPAN POLITIK HIJAU SEBAGAI GERAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN LOKAL DI KABUPATEN TUBAN Musrifah, Sri; Munir, Mirtachul
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In addition to food security, the Government of Indonesia is a major program of economic development and political blue, which focuses on maritime as Indonesias natural advantages. As an island nation with the longest coastline in the world and 17,508 islands that stretches from Sabang to Merauke, Indonesia holds the potential of marine and coastal outstanding. In the last two decades, erosion and coastal erosion has led to a reduction in the shores shoreline Indonesia and threaten the lives of coastal communities. One is on the north coast of Tuban, which has suffered erosion and sedimentation with an area of ​​approximately 4200 m2. Based on RTRW Tuban known that all along the coast Tuban there are a lot of infrastructure and activity canters, such as ports, warehousing, industrial, residential, tourism and primary arterial road that connects the northern coast of East Java, West Java. One effort to save damage to the north coast of Tuban is the participation of civil society. Mangrove Center Tuban is one form of active participation of civil society in supporting the rescue of the northern coast of Tuban. This study uses the approach of political ecology and qualitative methods with methods of in-depth interviews to collect data from Tuban informants such as local government, management of the foundation, and local residents. This study aimed to describe the political ecology as a social movement performed by Mangrove Center Tuban to save the northern coast Jenu from abrasion. This research is expected to be input for local government policy Tuban in balancing between development and ecosystem.   Keywords: Political ecology, local policies, local development
Analisis Dampak Kebijakan Daerah Khusus Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Thailand Selatan (Studi Kasus di Desa Repel, Krongpinang, Thailand) Tehtae, Sareef
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan daerah khusus di Thailand Selatan merupakan kebijakan pemerintah pusat (Bangkok) dalam hal memberikan wewenang penuh kepada militer, untuk mengatasi konflik yang berada di Thailand Selatan. Kebijakan tersebut meliputi tiga hal, yaitu: 1) กฎอัยการศึกปี 2547 (peraturan dalam keadaan darurat tahun 2004);  2) พ.ร.ก ฉุกเฉินปี 2548 Po-Ro-Ko  (peraturan keamanan dalam keadaan darurat tahun 2005); dan  3) พ.ร.บ ปี  2551 Po-Ro-Bo (peraturan bertindak tentang keamanan dalam negara tahun 2008). Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan daerah khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Thailand selatan (studi kasus di desa Repel, Krongpinang, Thailand. Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut, yaitu: 1) Hilangnya fungsi eksekutif setempat; 2) Lembaga pemerintahan daerah tertekan oleh sistem militer; 3) Keharmonisan masyarakat terhadap pemerintahan daerah (kepala desa) menurun. Kata kunci: Patani, Konflik, Kebijakan Daerah Khusus, penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Konstruksi Peran Ganda Istri Buruh Tani Tebu Dalam Menunjang Perekonomian Keluarga Di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember Jati Arifiyanti; Elly Suhartini
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 1
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan perempuan di dalam rumah tangga sangat berperan penting dalam wujud pengelolaan kegiatan rumah tangga maupun pemeliharaan anak. Pada keluarga buruh tani tebu Semboro yang istrinya bekerja, tentunya peran istri akan lebih menunjang perekonomian keluarga. Peran istri yang baik sangat dibutuhkan untuk memperoleh kesejahteraan keluarga. Kegiatan istri buruh tani tebu Semboro pada sektor domestik atau reproduktif adalah identiknya dengan urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah, memelihara dan mendidik anak, melayani suami, dan mengelola keuangan. Sedangkan kegiatan istri buruh tani pada sektor publik atau produktif adalah bekerja di perkebunan Semboro, sebagai buruh tani. Adapun aktivitas yang dilakukan yaitu, menanam, memupuk, menyirami tanaman tebu, menyiangi rumput atau gulma, klentek/ menguliti daun tebu yang kering, hingga menebang tebu. Konstruksi peran ganda istri buruh tani tebu yang dibentuk berdasarkan sosial kultur dan perekonomian keluarganya. Kata Kunci: Konstruksi, Peran Ganda, Istri Buruh Tani Tebu
PRAKTEK PEKERJA SOSIAL KOMUNITAS TERHADAP PENGRAJIN BAMBU MELALUI PENGEMBANGAN INOVASI PENGELOLAAN BAMBU akhmad munif mubarok; Afifah Dewi Lestari; Isra Maulana Hapsari; Febriana Gurusinga; Aditya Dian Widyanta; Syaifuddin Zuhri; Aisah Aisah; Muhammad Rifki Efendi
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dusun Padasan cenderung memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Namun, hal tersebut tidak menjamin pengembangan Dusun. Itu terlihat dari persepsi masyarakat yang pesimis dan perekonomian masyarakat Dusun Padasan rendah. Hal tersebut karena penduduk usia produktif Dusun memilih untuk merantau dan bekerja di luar. Sehingga kurang adanya peran pemuda untuk mengembangkan potensi dusun. Alasan lain juga karena faktor pendidikan masyarakat di dusun Padasan sangat rendah. Padahal Dusun Padasan memiliki sumber daya alam atau potensi yang dapat dikembangkan. Terutama potensi dari tumbuhan bambu dan pekerjaan mayoritas masyarakat sebagai pengrajin bambu. Hal itu yang dipahami sebagai potensi lokal Dusun Padasan yang dapat dikembangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan inovasi masyarakat dalam pengelolaan bambu sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk bambu. Hasil dalam penelitian ini masyarakat tersadar akan potensi yang dimilikinya serta pentingnya inovasi dalam pengelolaan bambu khususnya dalam pembuatan kerajinan bambu. Sehingga masyarakat khususnya pengrajin bambu membentuk kelompok agar lebih mudah terorganisir dan mengembangkan inovasi bambu yang sesuai dengan pasar di era modern ini. Kata Kunci: Pekerja Sosial, Potensi lokal, Pengrajin Bambu
UPAYA UNOCHA DALAM PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN DI SUDAN SELATAN TAHUN 2013-2017 Yulianti Puspita Dewi; Sri Yuniati; Fuad Albayumi
Journal of Social and Political Science Vol 2 No 1
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

South Sudan became a separate country from Sudan in 2011. Soon after its independence, conflict broke out between the government and rebel forces in South Sudan in 2013. The concentration of attacks which often happended in the civilians’ production fields and houses area resulted in hyperinflation of food prices and civilian casualties. Food shortages and the threat of violence are felt by civilians in South Sudan, causing a humanitarian crisis that threatens the survival of civilians. The government which is supposed to protect civilians is indeed more focused on defeating rebel forces and was worsening the crisis due to prolonged conflict. The conditions of the widespread crisis and the suffering felt by civilians in South Sudan forced them to seek refuge in the bases of the United Nations and other countries around South Sudan. This article discusses the UNOCHA's efforts in resolving the humanitarian crisis in South Sudan in 2013-2017. This study used qualitative method by using secondary data obtained from books, print media, articles, journals, online news media to the official website of the relevant organizations which were then analyzed and explained descriptivelyqualitatively. The results of this study showed that as the representatives of the international community, UNOCHA had a responsibility to protect civilians in South Sudan by making various efforts, including making policy agendas, coordinating, providing information, conducting advocacy, and allocating humanitarian funding to resolve the humanitarian crisis in South Sudan. Keywords: humanitarian crisis, responsibility to protect, UNOCHA
Hubungan Pendidikan dengan Pendapatan Orang Tua pada Balita Berstatus Gizi Buruk di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Siska Pradina; Samai Samai
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 1
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Malnutrition is a condition in which a person is declared to be in threshold (Z-Score) below average standard of < -3 Standard Deviation. Cases of toddlers with malnutrition status in Maesan Health Center, District of Maesan, Bondowoso Regency in 2013 increased when compared to those in 2012 which were found only on 7 toddlers, while started from January-June 2013 District of Maesan was still belonged to data listed in malnutrition cases which were found on 10 toddlers with malnutrition (Health Department of Bondowoso Regency 2012-2013). This research aimed to identify the relation between parents education and income on toddlers with malnutrition status in District of Maesan, Bondowoso Regency. This research used saturated sampling technique since there were 10 parents who had toddlers suffering from severe malnutrition. Data were collected using questionnaire, and then were analyzed using Spearman Rank Correlation analysis method with two-tailed test on significance level of 5% by t test. The results of the statistical test gained a value of -0.166 and a two-tailed test of 0.647. It showed that the value of rhostatistic was lower than that of rhotable (-0.166<0.648); this means that Ho was accepted and Ha was rejected, meaning that there is no relationship between parents education and income on toddlers with malnutrition status in District of Maesan, Bondowoso Regency. Keywords: education, income, parents, toddlers, malnutrition status.

Page 2 of 6 | Total Record : 51

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2019) Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018 Vol 1 No 1 (2017): Juni - November 2017 Vol 3 No 1 Vol 2 No 2 Vol 2 No 1 Vol 1 No 2 Vol 1 No 1