cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Endang Wahyati
Contact Email
endang_wahyati@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
soepra@unika.ac.id
Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang, 50234
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan
Published by Universitas Katolik Soegijapranata
ISSN : -     EISSN : 2548818X     DOI : https://doi.org/10.24167/shk
Core Subject : Health, Social,
Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Journal focuses on the development of health law in Indonesia: national, comparative and international. The exchange of views between health lawyers in Indonesia is encouraged. The Journal publishes information on the activities of European and other international organizations in the field of health law. Discussions about ethical questions with legal implications are welcome. National legislation, court decisions and other relevant national material with international implications are also dealt with.
Arjuna Subject : Profesi Kesehatan - Profesi Kesehatan (Lain-Lain)
Articles 227 Documents
 10   11   12   13   14 
Influential Factors in The Law Enforcement Process of Sexual Violence Cases in Children in The City of Semarang Liya Suwarni; Tuntas Dhanardhono; Bianti Hastuti Machroes
SOEPRA Vol 6, No 2: Desember 2020
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v6i2.2912

Abstract

Abstract:Background. Cases of sexual violence increase every year, victims ranging from adolescents, children to toddlers. Based on data from the Indonesian Child Protection Commission, abuse and violence against children in Indonesia in 2013 were 23 cases, in 2014 there were 53 cases, in 2015 there were 133 cases, 2017 reached 1,337 cases, and as of July 2018 there were 424 cases.Purpose. Knowing the factors that influence the law enforcement process of sexy violence cases in Semarang City.Method This study uses descriptive analytical methods for cases of violence against children, based on medical record data in hospitals, documents in Mapolrestabes, the District Attorney's Office and the Semarang City Court for the period of January 2015 to December 2018.Results. Based on research results obtained 213 experimental cases section from medical record data in hospitals in the city of Semarang. Most cases of child abuse occurred in 2018 with 72 cases. Most victims are 12-14 years old age group, female. Most types of cases are cases of intercourse. The majority of violations are persons known as victims, perpetrators not working, and most of the places of occurrence are in the defendant's house. At the time of prosecution and trial, the number of cases was significantly reduced to only 8 cases. Factors related to this include lack of evidence, difficulty in obtaining information from victims, convoluted statements of coverage, lack of election, and obtaining diversion rates.Conclusion Cases of sexual violence have increased from year to year. The process of law enforcement on this problem still has many difficulties in each manufacturing process which is still difficult to overcome.Keywords; sexual violence, children, law enforcement, Semarang City. AbstrakLatar belakang. Kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahun, korbannya mulai dari kalangan dewasa, remaja, anak-anak hingga balita. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 23 kasus, 2014 sebanyak 53 kasus, 2015 sebanyak 133 kasus, 2017 telah mencapai 1.337 kasus, dan hingga bulan Juli 2018 terdapat 424 kasus.Tujuan. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakkan hukum kasus kekerasan seksual di Kota Semarang.Metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik terhadap kasus kekerasan seksual pada anak, berdasarkan data rekam medis di Rumah Sakit, dokumen di Mapolrestabes, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Kota Semarang periode Januari 2015 hingga Desember 2018.Hasil. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 213 kasus kekerasan seksual dari data rekam medis di Rumah Sakit di Kota Semarang. Kasus kekerasan seksual pada anak terbanyak terjadi pada tahun 2018 sebanyak 72 kasus. Korban terbanyak adalah kelompok usia 12-14 tahun, berjenis kelamin perempuan. Jenis kasus terbanyak adalah kasus senggama. Mayoritas pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban, pelaku tidak bekerja, dan tempat kejadian terbanyak adalah di rumah terdakwa. Pada tahap penuntutan dan persidangan, jumlah kasus tersebut berkurang secara signifikan menjadi 8 kasus saja. Faktor-faktor yang terkait menyebabkan hal tersebut antara lain kurangnya alat bukti, sulitnya mendapatkan keterangan dari korban, keterangan pelaku yang berbelit-belit, tidak adanya saksi, dan tingginya angka diversi.Simpulan. Kasus kekerasan seksual meningkat dari tahun ke tahun. Proses penegakkan hukum terhadap kasus ini masih memiliki banyak kendala pada tiap tahap yng masih sulit diatasi.Kata kunci: kekerasan seksual, anak, penegakkan hukum, Kota Semarang.
Patient Legal Protection and Balance Principle Imelda Suryatama
SOEPRA Vol 6, No 2: Desember 2020
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v6i2.1632

Abstract

Perlindungan hukum pasien merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan, dalam bentuk diselenggaranya hak dan kewajiban dengan cara mengedepankan keselamatan pasien yang diatur dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien sebagai pemenuhan atas hak pasien untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal.Asas keseimbangan,  sebagai asas yang utama menghargai hak dan kewajiban yang seimbang dengan mendapat dukungan dari asas kepastian hukum yang intinya mengedepankan hukum positif sebagai dasar penyelenggaraan kepentingan, kemudian  asas kemanfaatan yang berupaya memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang, selanjutnya asas pengayoman sebagai asas yang menjadi landasan negara dengan cita hukum Pancasila.Penelitian dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif, melalui pendekatan Metode Penelitian Yuridis Normatif, dengan jenis metode penelitian Studi Kepustakaan, kemudian analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, untuk mendapatkan jawaban sementara berupa hipotesis kerja.Perlindungan hukum pasien yang mengedepankan keselamatan pasien sebagai norma-norma penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan dikaitkan dengan penghargaan terhadap pelaksanaan peraturan dengan hak dan kewajiban yang seimbang untuk pemenuhan terhadap nilai-nilai dari asas kemanfaatan, asas kepastian hukum dan asas pengayoman, memberikan jawaban sementara berupa hipotesis kerja: jika ditentukan tentang perlindungan hukum pasien, maka dipenuhi asas keseimbangan. KATA KUNCI: Perlindungan Hukum Pasien, Keselamatan Pasien, Asas Keseimbangan, Asas Kemanfaatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Pengayoman
Authority of Dental and Oral Therapists in Providing Prescriptions and Medicines and Legal Protection in Dental Health Services at Public Health Centers in Demak Regency Lira Wiet Jayanti; Endang Wahyati Yustina; Irma Haidar Siregar
SOEPRA Vol 6, No 2: Desember 2020
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v6i2.2662

Abstract

Abstract: Health services are one of the aspects of national development that is developed through health efforts. The form of health services is carried out through three main components, which are health efforts, health workers, and health facilities. Dental and mouth therapists are some of the health workers who work in government health service facilities, such as a public health center. Regulations on the licensing and operation of dental and oral therapist practices are listed in Minister of Health Regulation No. 20 of 2016, which mentions the authority of dental and oral therapists in prescribing and medication from the mandate of the dentist.This research was a Sociological Juridical study with descriptive-analytical research specifications. This study used primary and secondary data carried out with field studies and literature studies. The data analyzed with the qualitative data analysis method.The result showed different provisions in the regulation regarding prescription and medication by dental and oral therapists. According to Regulation of the Minister of Health No. 20 of 2016, dental and mouth therapists can provide prescribing and medication on the mandate of the dentist while in the Minister of Health Regulation No. 73 of 2016 states that the prescription can only be done by a doctor or dentist. In its implementation at a public health center which was the object of research, it was known that all dental and mouth therapists who were respondents in this study administered prescribing and medication. So, this does not fulfill the legal protection for patients. Factors that influence this are juridical factors related to conflicting regulations, sociological factors related to the behavior of patients and medical personnel, and technical factors related to the lack of human resources at the public health center.Keywords:   dental and mouth therapists, prescribing and medication, the authority of dental and mouth therapists Abstrak: Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan nasional yang dikembangkan melalui upaya kesehatan. Wujud pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui tiga komponen utama yang tidak dapat dipisahkan yaitu upaya kesehatan, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Untuk melaksanakan upaya kesehatan diperlukan tenaga kesehatan.  Terapis gigi dan mulut adalah salah satu tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah salah satunya puskesmas. Pengaturan tentang izin dan penyelenggaraan praktek terapis gigi dan mulut tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016, yang salah satu pasalnya menyebutkan tentang kewenangan terapis gigi dan mulut dalam pemberian resep dan obat atas mandat dari dokter gigi.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analis data kualitatif.Dari hasil penelitian terdapat ketentuan yang berbeda di dalam pengaturan mengenai pemberian resep dan obat oleh terapis gigi dan mulut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016, terapis gigi dan mulut dapat memberikan resep dan obat atas mandat dari dokter gigi sementara dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pemberian resep hanya dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Dalam pelaksanaanya di puskesmas yang menjadi objek penelitian, diketahui bahwa semua terapis gigi dan mulut yang menjadi responden dalam penelitian ini melakukan pemberian resep dan obat. Sehingga hal ini tidak memenuhi perlindungan hukum bagi pasien. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah faktor yuridis terkait dengan peraturan yang saling bertentangan, faktor sosiologis terkait perilaku pasien dan tenaga medis dan faktor teknis terkait dengan kurangnya jumlah sumber daya manusia di puskesmas.Kata kunci: terapis gigi dan mulut, pemberian resep dan obat, kewenangan terapis gigi dan mulut
The Discourse of Medical Malpractice Punishment In Criminology Perspective Lalu M. Guntur Payasan W.P.
SOEPRA Vol 6, No 2: Desember 2020
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v6i2.2568

Abstract

Abstract: Medical malpractice is a phenomenon that familiar case in Indonesia. However, the variety is based on intensity and attention that is missed in the academic study. The trends of medical malpractice also fluctuate, both through the Konsil Kedokteran (KKI) to the process at Majelis Kehormatan Dewan Kedokteran Indonesia (MKDKI). Firstly, the case was identified in 1923 until now with more ways, including negligence in drug receipt, abortion, surgery to anesthesia. This paper examines the implementation of medical malpractice punishment in criminological perspectives. There are 3 (three) issues, such as the perspective of medical malpractice as a crime, the neutralization of malpractice as a part of medical practice, and the proficiency gap in the judicial process. Medical malpractice punishments in constitutive penology studies are rooted in the provision of health services, the ratio of medical expertise, the effectiveness discourse of imprisonment, and non-capital punishment. The conclusion is so necessary to reconstruct discourse about the punishment of malpractice by focusing on the process of social reintegration. This can be done in the form of social work responsibilities.Keywords: criminology, medical malpractice, punishment Abstrak: Malapraktik medis merupakan fenomena yang kerap terjadi di Indonesia. Namun, dengan intensitas dan perhatian yang seringkali luput dalam kajian. Tren malapraktik medis di Indonesia pun mengalami fluktuasi, baik melalui Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) hingga proses di Majelis Kehormatan Dewan Kedokteran Indonesia (MKDKI). Salah satu kasus yang teridentifikasi sebagai malapraktik medis telah terjadi sejak 1923 hingga kini dengan ragam modus, meliputi kelalaian dalam pemberian obat, aborsi, bedah, hingga anestesi. Tulisan ini mengkaji implementasi penghukuman malapraktik medis dalam perspektif kriminologi. Hal ini dilakukan mengingat fenomena serupa seringkali hanya dilihat dari sudut pandang hukum. Terdapat 3 (tiga) isu yang diketengahkan, yakni perspesi malapraktik medis sebagai kejahatan, netralitas malapraktik medis sebagai bagian dari praktik kedokteran, dan celah kecapakan dalam proses peradilan. Penghukuman malapraktik medis dalam kajian penologi konstitutif berakar pada penyediaan layanan kesehatan, rasio kepakaran tenaga medis, diskursus efektifitas pemenjaraan, dan hukuman non kapital. Simpulannya bahwa perlu rekonstruksi pemikiran tentang penghukuman malapraktik dengan menitikberatkan pada proses reintegrasi sosial. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk tanggung jawab kerja sosial.Kata kunci: kriminologi, malapraktik medis, penghukuman
Health Social Policy in Facing the New Paradigm of Industrial Revolution 4.0 Endro Tri Susdarwono
SOEPRA Vol 6, No 2: Desember 2020
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v6i2.2277

Abstract

Abstract: Health is not a health un sick, since it is contextual, as society defines health differently, at least by four aspects: cultural pattern, the cultural standard of health changes over time, technology affecting people’s health, social inequality affecting people’s health. Poor and wealthy countries have their specific health issues. In poor countries, health problems are mostly famine, malaria, cholera/diaries, skin disease, and infection. Health problems are mostly caused by a bad environment, dirty water, and bad sanitation. Health problems in rich countries, especially in the US, are mostly heart attack stroke, and obesity. There are two approaches to health social policy: the prevention and the cure. Prevention is sometimes called the social well-being policy to increase people’s health conditions. Another understanding of prevention is social work, which has a broader meaning that social life does not only refer to health. While the cure is commonly understood as a “social health care system”, as noted by Johnson and Schwartz defined as a system generally responsible for sickness and disability. Why government shall develop health policy, create a mechanism for health care, and manage health prevention ?”. The first answer is that a healthy society is an assurance for national productivity, and therefore competitiveness. The second answer is that a healthy society generates additional disposable income. There is no single best way to develop health policy. There are many rooms and spaces to develop creative health policy.Keywords:       health, health social policy, healthy society, national productivity.  Abstrak: Kesehatan bukanlah kesehatan yang tidak sakit, karena itu bersifat kontekstual, sebagaimana masyarakat mendefinisikan kesehatan secara berbeda, setidaknya melalui empat aspek: pola budaya, standar budaya kesehatan yang berubah dari waktu ke waktu, teknologi mempengaruhi kesehatan masyarakat, ketimpangan sosial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Negara miskin dan kaya memiliki masalah kesehatan khusus mereka sendiri. Di negara-negara miskin, masalah kesehatan paling banyak terjadi pada kelaparan, malaria, kolera / buku harian, penyakit kulit dan infeksi. Masalah kesehatan sebagian besar disebabkan oleh lingkungan yang buruk, air kotor dan sanitasi yang buruk. Masalah kesehatan di negara kaya, terutama di AS, kebanyakan adalah serangan jantung, stroke, dan obesitas. Ada dua pendekatan kebijakan sosial kesehatan: pencegahan dan pengobatan. Pencegahan terkadang disebut sebagai kebijakan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat. Pengertian lain dari pencegahan adalah pekerjaan sosial, yang memiliki arti lebih luas bahwa kehidupan sosial tidak hanya mengacu pada kesehatan. Sementara penyembuhan umumnya dipahami sebagai “sistem perawatan kesehatan sosial”, sebagaimana dicatat oleh Johnson dan Schwartz didefinisikan sebagai sistem yang secara umum bertanggung jawab atas penyakit dan kecacatan. Mengapa pemerintah harus mengembangkan kebijakan kesehatan, membuat mekanisme perawatan kesehatan, dan mengelola pencegahan kesehatan? ”. Jawaban pertama, masyarakat yang sehat merupakan jaminan bagi produktivitas nasional, dan oleh karena itu berdaya saing. Jawaban kedua adalah bahwa masyarakat yang sehat menghasilkan pendapatan tambahan. Tidak ada satu cara terbaik untuk mengembangkan kebijakan kesehatan. Ada banyak ruang dan ruang untuk mengembangkan kebijakan kesehatan kreatif. Kata kunci: kesehatan, kebijakan sosial kesehatan, masyarakat sehat, produktivitas nasional.
Documentation of Childbirth Care as Legal Protection for Midwives' Independent Practices Istri Yuliani
SOEPRA Vol 6, No 2: Desember 2020
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v6i2.2664

Abstract

Abstract: Sixty-two point seven per cent (62.7%) childbirths in Indonesian were handled by midwives. Most of them were in the location of midwife independent practice. It is a critical period during labour. At this time complication may occur. Sometimes the complication is known long before the labour. The patients feel harmed by the complication. Sometimes they bring the cases before the law. One of the ways to prove whether the complication occurs because the process of labour is by analyzing the process of labour by examining the midwifery care documentation. This study aims to see whether the midwifery documentation can provide legal protection to midwives.Descriptive a qualitative study with a combination approach of normative and empirical legal study. The informants were independent practice midwives, Indonesian Midwives Association Committee, midwives in a community health centre. The samples were purposive. Data were collected with an in-depth interview, observation, and documentation study. Data were analyzed with qualitative technique.The record of subjective and objective data of the childbirth care is incomplete. It does not meet the standards of the midwifery documentation. It does not yet have a function as a legal responsibility and accountability.Midwifery documentation made by self-practice midwives has not provided legal protection.Keywords: documentation, midwife, labour, legal Abstrak: Di Indonsia 62,7% persalinan ditolong oleh bidan, tempat persalinan terbanyak (29%) adalah pada praktik mandiri bidan.  Masa sekitar persalinan merupakan puncak risiko mortalitas ibu, dimana pada masa ini secara tiba-tiba sering terjadi komplikasi. Kadang kala komplikasi diketahui jauh setelah masa persalinan. Akibat dari komplikasi dan pasien merasa dirugikan, tidak sedikit pasien yang menggugat bidan melalui jalur hukum. Salah satu cara untuk membuktikan apakah komplikasi itu timbul akibat proses persalinan, maka sumber ingatan yang paling tepat yang dapat digunakan untuk menganalisis proses persalinan adalah dengan melihat kembali dokumentasi asuhan kebidanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dokumentasi kebidanan dapat memberikan perlindungan hukum bagi bidan?Jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan kombinasi dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis empiris. Informan adalah :  bidan praktik mandiri, Pengurus IBI, bidan Puskesmas. Pengambilan sampel dengan purposive sampling. Pengumpulan data dengan in-depth interview, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif.Penulisan data subyektif dan obyektif pada asuhan persalinan masih kurang lengkap, belum memenuhi standar penulisan dokumentasi kebidanan, dan belum memiliki fungsi sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat secara hukum.  Dokumentasi kebidanan oleh praktik mandiri bidan belum dapat memberikan perlindungan hukum. Kata Kunci: dokumentasi, bidan, persalinan, hukum
Legal Responsibility for Negligence Performed by Doctors Specialist Education Doctors Programs Muhammad Rizaldy Hariansyah; Slamet Sampurno; Nur Azisah
SOEPRA Vol 6, No 2: Desember 2020
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v6i2.2480

Abstract

Abstract: This study aims to understand the legal position of PPDS doctors in health services in hospitals and to determine the legal responsibility to patients for medical negligence carried out by PPDS doctors. Research The legal material collection technique used in this writing is carried out with library research, namely the study of books, scientific papers, theses, dissertations, encyclopedias, the internet, and other sources. To complete the information needed, interviews were conducted with informants selected based on the capacity and authority carried out by the informants related to this writing.The results of this study indicate that (1) the resident doctor or the PPDS specialist doctor education program is a general practitioner who already has a registration certificate that continues to the specialist doctor program who has become a general practitioner to get a specialist doctor's degree. Based on Article 35 of Law Number 29 the Year 2004 Regarding Medical Practice, i.e. Interviewing patients; Physical and mental examination of the patient; Determine supporting examinations; Making a diagnosis; Determine the implementation and treatment of the patient; Carrying out medical measures, However, in carrying out these actions, PPDS doctors are limited by competence based on the levels that have been determined and based on the given guidebook. (2) The legal responsibilities of PPDS doctors consist of three responsibilities, namely civil liability, administration, and criminal liability, then the responsible person is supervision as a supervisor based on Article 1367 BW regarding superiors' responsibilities. Keyword: Doctor, Responsibility, Neglect, Education Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan hukum dokter PPDS dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum kepada pasien atas kelalaian medik yang dilakukan oleh dokter PPDS. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan pada penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), yaitu kajian terhadap buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Untuk melengkapi infomasi yang dibutuhkan dilakukan wawancara oleh para informan yang dipilih berdasarkan kapasitas dan otoritas yang dijalankan oleh para informan terkait dengan penulisan ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dokter residen atau Program Pendidikan Dokter spesialis PPDS yaitu dokter umum yang sudah mempunyai surat tanda registrasi yang melanjutkan ke Program Dokter spesialis yang sudah menjadi dokter umum untuk mendapatkan gelar dokter spesuialis. Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yaitu Mewawancarai pasien; Memeriksa fisik dan mental pasien; (2) Tanggung jawab hukum dokter PPDS terdiri dari tiga tanggung jawab yaitu tanggung jawab perdata, admnistrasi, dan tanggung jawab pidana. Pada tanggung jawab perdata, dokter PPDS adalah dokter yang dalam melakukan tindakan masih dalam pengawasan supervisinya, apabila terjadi kesalahan dan ada pihak yang meminta ganti kerugian maka yang bertanggung jawab adalah supervise sebagai pengawas berdasarkan Pasal 1367 BW mengenai tanggung jawab atasan. Sedangkan tanggung jawab administrasi berkaitan dengan surat izin praktek dan/atau surat tanda registasi yang harus dimiliki untuk melakukan tindakan medis, apabila dokter PPDS melakukan kesalahan dan tidak memenuhi syarat administrasi dapat dikenakan tanggung jawab secara administrasi (teguran tertulis) sampai dengan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana bagi dokter PPDS apabila mealakukan kesalahan dengan sengaja atau kesalahan yang tidak disengaha (kelapaan) yang merugikan pasien.Kata kunci: Dokter, Tanggung Jawab, Lalai, Pendidikan
Critical Review of the Authority of Oral Dental Therapists in Providing Medical Action Services Based on Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2016 Irma HY Siregar
SOEPRA Vol 6, No 2: Desember 2020
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v6i2.2915

Abstract

Abstract: There are thirteen kinds of health workers in Health Facility, and one of them is Dental Therapist which is categorized as a medical technician. Law Number 39/2014 has changed the allocation of Dental therapists from the nursing group to the medical technician group. But, their authority is the same as Dental Nurse. In the Minister of Health regulation Number 20/2016 about Licence and Practice of Dental Therapist, there is an authority to give limited medical service to the patient. The research’s approach was normative juridic by evaluating the laws with applicable laws and regulations. The result was there were three sources of Dental therapists’ authority which were Attribution, Delegation, and Mandate. These authorities should carry out in Health Facility and not in Independent PracticeKeyword: Dental Therapist, Authority, Medical Service Abstrak: Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di Fasilitas Kesehatan saat ini dikategorikan dalam 13 jenis dan salah satunya adalan tenaga Terapis Gigi dan Mulut yang termasuk dalam rumpun Keteknisian Medis. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 telah mengubah mengubah penempatan Terapis Gigi Mulut (dulu bernama Perawat Gigi) dari rumpun keperawatan menjadi rumpun keteknisian medis. Dalam hal ini terlihat bahwa kewenangan seorang terapis gigi dan mulut tidak berbeda seperti halnya kewenangan perawat gigi walaupun bukan lagi dapat dikategorikan sebagai seorang perawat. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut terdapat kewenangan dalam pemberian pelayanan tindakan medik terbatas kepada pasien. Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan kajian hukum melalui berbagai sistem peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada 3 sumber kewenangan yang dimiliki terapis gigi dan mulut yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi dan kewenangan mandat yang dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan bukan di Fasilitas Praktik Mandiri.Kata Kunci: Terapis Gigi dan Mulut, Kewenangan, Pelayanan Medik
Semarang City Government Policy on Medical Waste Management of Dental Clinics and Independent Practicing Dentists Pascalin Fiestarika Indraswari; C. Tjahjono Kuntjoro; Yovita Indrayati
SOEPRA Vol 7, No 1: Juni 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i1.3349

Abstract

Abstract: The number of dental clinics and dentist independent practices in Semarang city has increased every year. This also increases the potential production of the dental health care waste. They could potentially harm the health care personnel, patients, and also the environment because of their harzardous nature. Therefore, Semarang City Government’s role in regulating and making policies is crucial. This study will not just analyze Semarang City Government policies in managing health care waste in dental clinics and independent dentist practices, but also identify the factors that support or inhibit the implementations.This research was held in Semarang City using sociological juridical approach and presented descriptively and analytically. Primary data was collected through observation and interviews. Secondary legal data is obtained by collecting legal and non-legal theories. In addition, the authors also assess all regulations and policies from central to local governments that are relevant to this topic. The research sample was taken from clinics that run dental services and independent dentist pravtices in Semarang city. The sample was determined by purposive sampling and analyzed qualitatively through analytical naration, graphs and tables.The policies regarding dental health care waste managements in Semarang City are found in the standard operational procedure of licensing. The procedures are held in publishing the operational license for clinics and the professional license for dentists. From a juridical point of view, a legal vacuum regarding obligation of environmental document and overlapping guidelines in both of ministry’s regulation impact both of health care facilities carry out the procedure inappositely. The local government should publish the local guidelines, form letters, or decrees as a quick alternative way to suspend those juridical inhibitions. The licensing procedures act as a sociological support factor for clinic and independent dentist practices to renew their mou with the third parties every year. The lack of knowledge about health care waste ministry’s guidelines inhibit the implementations in those facilities. PDGI Semarang could tahe the role in educating their peers through local seminars or as a material to be discussed at their regular meeting. Technically, the absence of temporary storage and cold srorage make the health care waste unsave to be kept. It is also quite expensive for dentists having cooperation personally with legal third parties. Regarding to these factors, it is wise for local government start planning to build their own hazardous waste management center.Keyword: Policies, Health care waste, Dental service, Clinic, Dentists Abstrak: Potensi produksi limbah medis meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesgilut di kota Semarang. Jika tidak dikelola dengan benar, tentu akan berisiko menyebarkan infeksi dan mencemari lingkungan hidup. Pengelolaan limbah medis tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan teknis lingkungan, tetapi juga regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, peran Pemkot Semarang sebagai regulator menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan Pemerintah Kota Semarang, pelaksanaan pengelolaan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat di klinik dan dokter gigi praktik mandiri.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawacara. Data hukum sekunder diperoleh penulis melalui studi pustaka dengan mengumpulkan teori hokum, regulasi dan kebijakan pemerintah pusat hingga daerah yang relevan, sistem pelayanan kesehatan gigi mulut, serta teknis lingkungan. Sampel penelitian diambil secara purposive dari populasi klinik yang menjalankan pelayanan kesgilut serta dokter gigi praktik mandiri di Kota Semarang. Data penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan melalui narasi analitis, diagram, dan tabel.Secara umum, kebijakan Pemkot Semarang dalam pengelolaan limbah medis ditemukan di tingkat klinik maupun dokter gigi praktik mandiri. Kebijakan Pemkot Semarang ada dalam bentuk SPO penerbitan izin operasional klinik dan surat izin praktik dokter gigi. Namun, implementasinya terhambat karena terdapat overlapping dari isi pedoman KLHK dengan Kemenkes, serta adanya kekosongan hukum dalam perda lingkungan terkait kategori kepemilikan dokumen lingkungan. Diskresi yang diberikan untuk klinik menjadi tidak tepat karena ada amanah regulasi yang belum terpenuhi. Surat edaran atau surat keputusan Walikota dapat diterbitkan sebagai langkah cepat dalam menyelesaikan hambatan yuridis ini. Pemkot Semarang telah memberikan paksaan administratif bagi klinik berupa kewajiban memiliki dokumen lingkungan dan dokumen kerja sama dengan pihak ketiga. Namun implementasinya di klinik masih menemui hambatan yakni waktu pengangkutan limbah medis oleh pihak ketiga belum sesuai ketentuan. Ketersediaan TPS berizin dan cold srorage di klinik menjadi solusi praktis dari hambatan ini. Pemkot Semarang masih menghimbau dokter gigi praktik mandiri untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Biaya kerja sama dengan pihak ketiga yang relatif mahal menyebabkan dokter gigi enggan bekerja sama. Akan lebih baik jika Pemkot Semarang membangun fasilitas pengelolaan limbah medis untuk mengelola hasil limbah medis yang dihasilkan di wilayahnya.Kata kunci: Kebijakan, Limbah Medis, Kesgilut, Klinik Gigi, Dokter Gigi
Informed Choice and Informed Consent in Family Planning Services in Independent Practice Midwives Reni Tri Lestari; R.A. Antari Innaka T
SOEPRA Vol 7, No 1: Juni 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i1.3248

Abstract

Abstract: Midwife is very important to success in continuity of family planning program. This study aims to determine and analyze the Implementation of Informed Consent to Family Planning Service. The research is an empirical research. The research material consisted of primary and secondary data. Primary data obtained from research subjects, while secondary data obtained from document studies, this study was analyzed by quantitative methods and presented descriptively. The results showed that the implementation of informed consent in family planning services  was good category as much as 37 (78,7%), enough 10 (21,3%) and impelentasi less none (0%). The implementation informed consent is mostly good, it is supported by family planning counseling training and Contraceptives Technology Update (CTU). Keywords : Informed Choice, Informed Consent, Family Planning Abstrak: Bidan memegang peranan dalam kesinambungan keberhasilan program KB. Bidan sebagai tenaga professional, memikul tanggungjawab atas pelayanan yang diberikan dan berupaya secara optimal dengan mengutamakan keselamatan klien. Bidan harus dapat mempertahankan tanggungjawabnya bila terjadi gugatan terhadap tindakan yang dilakukannya. Pasien yang telah menentukan pilihan alat kontrasepsi yang dipilih, selanjutnya bidan berperan dalam proses pembuatan informed consent. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah informed choice dan informed consent dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB) Di Bidan Praktik Mandiri (BPM).Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Bahan penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari subyek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen, jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 47 BPM. Penelitian  dianalisis dengan metode kuantitatif dan dipaparkan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed choice dan informed consent dalam pelayanan KB di BPM kategori baik sebanyak 37 BPM (78,7%), kategori cukup sebanyak 10 BPM (21,3%) dan kategori kurang tidak ada (0%). Mayoritas informed choice dan informed consent dalam pelayanan KB di BPM kategori baik ini didukung oleh kegiatan bidan dalam meningkatkan pengetahuannya dengan mengikuti pelatihan konseling KB dan pelatihan Contraseptives Technology Update (CTU).Kata kunci: Informed Choice, Informed Consent, Keluarga Berencana.

Page 12 of 23 | Total Record : 227

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1: Juni 2025 Vol 10, No 2: Desember 2024 Vol 10, No 1: Juni 2024 Vol 9, No 2: Desember 2023, Terakreditasi Nasional Peringkat 3 Vol 9, No 1: Juni 2023 Vol 8, No 2: Desember 2022 Vol 8, No 1: Juni 2022 Vol 7, No 2: Desember 2021 (dalam proses Review) Vol 7, No 2: Desember 2021 Vol 7, No 1: Juni 2021 Vol 6, No 2: Desember 2020 Vol 6, No 1: Juni 2020 Vol 5, No 2: Desember 2019 Vol 5, No 1: Juni 2019 Vol 4, No 2: Desember 2018 Vol 4, No 1: Juni 2018 Vol 3, No 2: Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue