Garuda - Garba Rujukan Digital

The Role of Nurses in the Implementation of Puskesmas Accreditation to Improve the Quality of Health Services in Morowali District Muhamad Aswar; B. Resti Nurhayati; Suwandi Suwandi; Endang Wahyati Yustina
SOEPRA Vol 7, No 1: Juni 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i1.1998

Abstract: The role of nurses as health workers working at a Health Center (Puskesmas) is to provide health services through public and individual health efforts. The health services giving by the nurses are expected to increase the quality of health services in order to provide optimal services to communities conducted in integrated, comprehensive, and sustainable manners. The objective of this study was to see the nurses’ role in implementing Health Center accreditation in the efforts of improving the health services at Morowali District. This study used a socio-legal study approach having with analytical-descriptive specifications. It used primary and secondary data. The primary data gathering technique was through interviews with respondents and resource persons. The respondents consisted of nurses who worked in the Morowali District Health Centers while the resource persons were the heads of the Health Centers. The secondary data were obtained through related literature studies The role of nurses and the Health Centers accreditation at Morowali District were then qualitatively analyzed.In the accrediation process as regulated by The Minister of Health’s Regulation Nr. 46 of 2015 on Accreditation and The Minister of Health’s Regulation Nr. 75 of 2014 on Health Centers there were three types of assessment instruments, namely management administration, public health care efforts, and individual health care efforts. The role of nurses in the accreditation covered the three instruments. The nurses here played an important role in improving the quality of health services as the goal of accreditation. The supporting factors of the nurses’ role in the accreditation process dealt with legislations and human resources while the inhibiting factors dealt with the availability of health resources, the workload of the Health Center’s workers, lack of facilities and infrastructure.Keywords: role of nurses, health services quality, accreditation Abstrak: Peran perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan melalui upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. Pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat melalui upaya kesehatan tersebut diharapkan adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian bersifat deksriptif analitik. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Responden terdiri dari perawat yang bekerja di wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Morowali, sedangkan narasumber adalah Kepala Puskesmas. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang berhubungan Peran perawat dan akreditasi puskesmas di Kabupaten Morowali selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Dalam pelaksanaan akreditasi yang diselenggarakan oleh puskesmas sebagaimana di atur dalam Permenkes No 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi, Permenkes No 75 Tahun 2014 tentang Puskemas terdapat tiga jenis yang menjadi instrumen penilaian yaitu administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan peroorangan. Peran perawat dalam pelaksanaan akreditasi pada ketiga instrumen tersebut yakni administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Perawat dalam pelaksanaan akreditasi berperan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana tujuan dari akreditasi. Faktor pendukung terhadap peran perawat dalam pelaksanaan akeditasi yaitu faktor Perundang-undangan, dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambat yaitu ketersediaan sumber daya kesehatan, beban kerja petugas puskesmas, sarana dan prasarana.Kata Kunci : Peran Perawat, mutu pelayanan kesehatan, Akreditasi

Juridical Analysis of Illegal Information Access: Case Study on Sales of Data Patients Covid-19 Kessa Hendriyanto
SOEPRA Vol 7, No 1: Juni 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i1.2689

Abtract: Increasingly sophisticated technology and information systems provide their own risks, namely with the presence of cyber of cyberspace (cybercrime). The fundamental foundation of the emergence of crime, whatever its type and kind, is still largely based on the profit and personal gain motive.Information related to COVID-19 patients is sensitive information in the community lately. Some parties refuse to disseminate COVID-19 patient data due to privacy and security reasons, while those who support it reason that it needs to be done in the context of contact tracing in order to prevent the dissemination of the COVID-19 pandemic.With the case of selling COVID-19 patient data through an online forum, demanding a study in the aspect of the impact of COVID-19 patient data distribution. In addition, the study was also carried out related to arrangements in the field of health, the field of public information disclosure, and the field of information and electronic transactions to find out what was the basis of the Government in determining public policy.In this case, the Government implement public policy to disseminate data on COVID-19 patients on a limited basis, namely by not providing detailed information.Keywords: COVID-19 Patient Data, Public Information Disclosure, Privacy, Contact Tracing Abstrak: Semakin canggihnya sistem teknologi dan informasi memberikan risiko tersendiri, yaitu dengan adanya kejahatan siber atau dunia maya (cybercrime). Landasan fundamental timbulnya kejahatan, apapun jenis dan macamnya, sebagian besar masih didasarkan pada motif profit dan personal gain.Informasi terkait dengan pasien COVID-19 merupakan informasi yang sensitif di masyarakat akhir-akhir ini. Beberapa pihak menolak untuk menyebarluaskan data pasien COVID-19 dengan alasan privasi dan keamanan, sedangkan pihak yang mendukungnya beralasan hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka contact tracing demi mencegah penyebarluasan pandemi COVID-19.Dengan adanya kasus penjualan data pasien COVID-19 melalui forum online, menuntut akan adanya kajian terkait dampak tersebarnya data paseien COVID-19. Selain itu, kajian juga dilakukan terkait dengan pengaturan di bidang kesehatan, bidang keterbukaan informasi publik, dan bidang informasi dan transaksi elektronik untuk mengetahui apa yang dijadikan landasan Pemerintah dalam menentukan kebijakan publik.Dalam hal ini, Pemerintah melaksanakan kebijakan publik untuk melakukan penyebarluasan data pasien COVID-19 secara terbatas, yaitu dengan tidak memberikan informasi detail.Kata Kunci: Data Pasien COVID-19, Keterbukaan Informasi Publik, Privasi, Contact Tracing

Analysis of Out of Court Medical Dispute Resolution According to the Laws and Regulations Applicable in Indonesia Ariko Rahmat Putra; Noormartany Noormartany; Dony Septriana Rosady
SOEPRA Vol 7, No 1: Juni 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i1.3266

Abstract: The medical profession is a noble profession because it upholds human values. In carrying out the medical profession, there is a legal relationship between doctors and patients, both civil, criminal and state administration. In civil terms, if one of the parties defaults, it will cause a medical dispute. Medical dispute resolution is not only done in court but can also be done outside the court.The purpose of this research is to find out alternative medical dispute resolution outside the court in accordance with the prevailing laws and regulations.This research is juridical-normative research. This research describes medical dispute resolution in Indonesia based on the prevailing laws and regulations in Indonesia. Then, analyze each medical dispute resolution option contained in statutory regulations.The doctor-patient relationship in terms of civil law is a therapeutic agreement. If in the agreement one of the parties is in default, such as a doctor who has committed an act that is detrimental to the patient, it can lead to a medical dispute. Civil medical dispute resolution is not only resolved in court but can also be carried out outside the court through several mechanisms, namely consultation, negotiation, mediation, conciliation and expert opinion.Keyword: The Settlement, Medical Dispute, Outside the Court Abstrak: Profesi dokter merupakan profesi yang mulia karena menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam melaksanakan profesi kedokteran terdapat hubungan hukum antara dokter dan pasien, baik secara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Secara perdata, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi maka menimbulkan sengketa medik. Penyelesaian sengketa medik tidak hanya di dalam pengadilan, tetapi juga dapat dilakukan di luar pengadilan.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa medik di luar pengadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini mendeskripsikan penyelesaian sengketa medik di Indonesia berdasar atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, menganalisis setiap pilihan penyelesaian sengketa medik yang terdapat di peraturan perundang-undangan.Hubungan dokter-pasien ditinjau dari hukum perdata merupakan perjanjian terapeutik. Jika dalam perjanjian salah satu pihak melakukan wanprestasi seperti dokter yang melakukan tindakan yang merugikan pasien maka dapat menimbulkan sengketa medik. Penyelesaian sengketa medik secara perdata tidak hanya diselesaikan dipengadilan saja, tetapi juga dapat dilakukan di luar pengadilan melalui beberapa mekanisme, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli.Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa Medik, Luar Pengadilan

Application of the Principle of Portability for Participants of National Health Insurance outside the Domicile Area in Gaining Access to Health Services in the City of Semarang Marni Dominika Oenunu; Yohanes Budi Sarwo; Daniel B. Wibowo; Endang Wahyati Yustina
SOEPRA Vol 7, No 1: Juni 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i1.2017

Abstract: The portability principles in the National Health Insurance Program (JKN) implementation are principles that guarantee JKN participants whenever and wherever they are as far as in the Indonesian area. This includes any participant who moves his/her job or residence, has a vacation, does a study or does other business. This happens in all areas in Indonesia, including in Semarang City. The philosophical base for the implementation of the portability principle is the right to access health services. When suffering sick a JKN participant should receive his or her health insurance rights by possibly accessing health services at the nearest degree of First Level Health Facility. However, the fact was that remained facing obstacles. The purpose of this study was to obtain an overview of the form regulations, the factors influencing the implementation of portability principles for out-domiciled JKN participants in getting access to health services at Semarang City. This study used a socio-legal approach having a descriptive-analytical specification. The primary data of this study were obtained through interviews with the Health Social Security Organizing Agency (BPJS) of Semarang Branch and five health centre’s heads, namely Pandanaran, Sekaran, Ngesrep, Srondol, and Kedungmundu health centres beside 25 out-domiciled JKN participants of Semarang as informants. The sampling technique used purposive sampling with qualitative analysis. The implementation of the portability principles for out-domiciled JKN participants in getting access to health services at Semarang City, especially in the 5 health centres does not go well. The form regulations of the implementation portability principles based on a circular letter issued by Health BPJS Office of Semarang Branch number 766 / VI-01/0518 on Out-Domiciled Participant Services of FKTP is maximum visit limit 3 times which is contrary to the portability principles in Article 4 of Act No. 40 of 2004 on National Social Security System and Act No. 24 of 2011 on the Social Security Organizing Agency. Need for technical regulations in the form of a binding Minister Decree concerning requirements, administrative procedures, and service procedures for the implementation of portability principles. Juridical factors influencing were there are no technical regulations on the implementation of the portability principles for out-domiciled JKN participants in getting access to health services including the utilization of the JKN Mobile application. Social factors and technical factors had no adequate information and understanding to implement the portability principles. Keywords: principles portability, JKN, domicile, services. Abstrak: Prinsip portabilitas dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan prinsip menjamin peserta JKN kapan dan dimanapun di Indonesia termasuk saat berpindah pekerjaan atau tempat tinggal, liburan, kuliah atau urusan lainnya tak terkecuali di Kota Semarang. Landasan filosofis penerapan prinsip portabilitas adalah hak akses pelayanan kesehatan. Peserta JKN ketika sakit seharusnya memperoleh hak akses pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdekat, namun faktanya masih ditemui kendala. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran bentuk pengaturan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan di Kota Semarang.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Semarang dan lima Kepala Puskesmas: Pandanaran, Sekaran, Ngesrep, Srondol, dan Kedungmundu sebagai narasumber serta 25 responden peserta JKN luar wilayah domisili Kota Semarang. Metode sampling menggunakan purposive sampling dengan analisis kualitatif.Penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan di Kota Semarang terutama di kelima Puskesmas yang diteliti belum optimal. Bentuk pengaturan penerapan prinsip portabilitas didasarkan Surat Edaran BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang Nomor 766/VI-01/0518 tentang Pelayanan Peserta Peserta Luar Wilayah di FKTP yaitu batasan maksimal kunjungan 3 kali yang bertentangan dengan prinsip portabilitas dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Perlu peraturan teknis berupa Keputusan Menteri yang mengikat tentang persyaratan, prosedur administratif, dan prosedur layanan penerapan prinsip portabiltas tersebut. Faktor yuridis yang mempengaruhi yaitu belum ada peraturan teknis tentang penerapan prinsip portabilitas bagi peserta JKN di luar wilayah domisili dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan termasuk pemanfaatan aplikasi Mobile JKN. Faktor sosial dan faktor teknis juga masih kurang informasi dan pemahaman dalam penerapannya.Kata kunci: prinsip portabilitas, JKN, domisili, pelayanan.

Hospital Social Function Reviewed from the Health Law (Verdict Analysis No. 381/Pid.B/2014/PN.TK and Baby Debora Case) Wahyu Andrianto; Rita Vania Kusumayaningtyas; Rizky Muthiarani
SOEPRA Vol 7, No 1: Juni 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i1.2714

Abstract: This paper discuss about the hospital social function. The focus of this research is to discuss about the hospital social function in Indonesia according to the health law. This research is done through a literature study and an analysis on verdict No. 381/Pid.B/2014/PN.TK and Baby Debora Case. This research is a normative juridical research using a qualitative method with a descriptive type. The result of this research conclude that although there is a legislation that regulates the hospital social function, there are still hospitals in Indonesia that has not performed their social function properly. The result of this research suggest that hospitals should maximize the implementation of social functions. The government should organizing the availability of affordable health facilities, periodically socialize the hospital’s social functions to hospitals in Indonesia. Furthermore, the government should maximize the implementation of monitoring function and development function.Keywords: Emergency, hospital social function, poor patients Abstrak: Skripsi ini membahas mengenai fungsi sosial rumah sakit. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai fungsi sosial rumah sakit di Indonesia menurut hukum kesehatan. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan No. 381/Pid.B/2014/PN.TK serta Kasus Bayi Debora. Penelitian ini adalah penelitian dengan tipe deskriptif, bentuk yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi sosial rumah sakit, tetapi masih ada rumah sakit di Indonesia yang belum melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar sebaiknya rumah sakit memaksimalkan pelaksanaan fungsi sosialnya agar pasien yang kurang/tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Selain itu untuk pemerintah sebaiknya menyelenggarakan dan memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, melakukan sosialisasi berkala berkaitan dengan fungsi sosial rumah sakit kepada rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, serta memaksimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban dari pasien dan rumah sakit.Kata Kunci: Fungsi sosial rumah sakit, gawat darurat, pasien tidak mampu

Midwife Competency Standards and Midwife Authority in Emergency Delivery Services Noviyanti Noviyanti; Endang Wahyati Yustina; Tammy J. Siarif
SOEPRA Vol 7, No 1: Juni 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i1.2686

Abstract: Midwife as a professional has Competency standards of midwife consist of nine competencies which organize basic knowledge, additional knowledge, and skills of midwives in providing services. Midwife authorities are currently regulated under PMK No. 1464 in 2010 concerning License and Operation of Midwives Practice in which emergency authority during labour is limited by the conditions of the place. This study uses an approach method that is normative juridical, it is a way of examining law research conducted over reading materials or merely secondary data and using the method of deductive thinking as well as the criterion of coherence truth. Not every assessment in labour can be performed independently by midwives. Based on the competency standards of the midwife in Kepmenkes 369 in 2007 concerning the standard of the midwifery profession, competencies required in a midwife profession covers a very wide knowledge and skills, while the authorities of the profession can be said limited. In terms of their presence in a city close to secondary/ tertiary health care facilities, their role is very limited. Reviewing aspects of applicability of the law, it is not limited by space and time, so that there is a consistency of law, law certainty, therefore, relates to the regulation of competency standard that is associated with midwife authority becomes inconsistent.Keyword: Midwife, Competency, Authority, and Emergency in Labor Abstrak: Bidan sebagai tenaga profesional memiliki Standar kompetensi bidan yang terdiri dari sembilan kompetensi yang mengatur pengetahuan dasar, pengetahuan tambahan, dan keterampilan bidan dalam memberikan pelayanan. Kewenangan bidan saat ini diatur dalam PMK No. 1464 Tahun 2010 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Praktek Bidan dimana kewenangan darurat selama persalinan dibatasi oleh kondisi tempat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu cara pemeriksaan penelitian hukum yang dilakukan atas bahan bacaan atau data sekunder semata dan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriteria kebenaran koherensi. Tidak setiap pengkajian dalam persalinan dapat dilakukan secara mandiri oleh bidan. Berdasarkan standar kompetensi bidan dalam Kepmenkes 369 tahun 2007 tentang standar profesi bidan, kompetensi yang dibutuhkan dalam profesi bidan meliputi pengetahuan dan keterampilan yang sangat luas, sedangkan kewenangan profesi dapat dikatakan terbatas. Dalam hal kehadiran mereka di kota yang dekat dengan fasilitas kesehatan sekunder/tersier, peran mereka sangat terbatas. Meninjau aspek keberlakuan undang-undang, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga ada konsistensi hukum, kepastian hukum, oleh karena itu terkait dengan pengaturan standar kompetensi yang dikaitkan dengan kewenangan bidan menjadi tidak konsisten.Kata Kunci: Bidan, Kompetensi, Wewenang, dan Kegawatdaruratan Dalam Persalinan

Analysis of National Health Insurance Patient Satisfaction on Quality of Outpatient Services at Tugurejo Hospital Semarang Desy Widyaningrum; Yohanes Budi Sarwo; Daniel Budi Wibowo
SOEPRA Vol 7, No 1: Juni 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i1.1992

Abstract: Health service quality refers to the level of health service perfection in generating the patients’ satisfaction. In realizing qualified health services a hospital should have service standards to measure the service standard indicators. To measure whether the predetermined standards have been reached or not indicators are used, namely to measure the compliance toward predetermined standards. Health service provision to JKN patients should be in accordance with the service standard so that the patients would feel satisfied. The incresing JKN membership coverage and the number of JKN patients’ made the researcher interested to study.This study used a socio-legal approach having descriptive-analytical specification that was conducted to the outpatient services provided by Tugurejo Regional Hospital Semarang. The type of data were primary and secondary data whereas the sampling technique was purposive sampling. The data gathering was conducted by literature and field studies. The data obtained were then quantitatively and qualitatively analyzed. The results of the study showed that the service standard of Tugurejo Regional Hospital was based on the the Central Java Governor's regulation by the issuance of the regulation of the Director of Tugurejo Regional Hospital Nr. 38 of 2017 on the Standard of the Tugurejo Regional Hospital of Central Java of 2018. In providing health services Tugurejo Regional Hospital should implement minimum service standard of Tugurejo Rgional Hospital Semarang that was in accordance with the Minister of Health of the Republic of Indonesia’s Decree Nr. 129/Menkes/SK/II/2008 on Minimum Service Standards. The levels of JKN patients’ satisfaction in effectiveness dimension were feeling satisfied 44.4% and very satisfied 55.6%,. Based on efficiency dimension the level of satisfied was 60% and very satisfied was 40% whereas according to accessibility dimension the levels were dissatisfied at 11.1%, satisfied 46.7%, and very satisfied 42.2%. The acceptability/patient-centered dimension showed that 40% satisfied and 60% very satisfied whereas equitablity dimension showed 33.3% satisfied and 66.7% very satisfied. Safety dimension showed that 60% satisfied and 40% very satisfied. Some factors caused dissatisfaction, namely the facts that the health workers did not comply with the existing health service standards beside lack of patients’ awareness to their obligations.Keywords: service quality, hospital, satisfaction, JKN patient Abstrak: Mutu pelayanan kesehatan adalah yang merujuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien. Dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu rumah sakit harus memiliki standar pelayanan untuk mengukur indikator standar pelayanan. Untuk mengukur tercapai atau tidaknya standar yang telah ditetapkan maka dipergunakan indikator, yaitu ukuran kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien JKN harus diberikan sesuai dengan standar pelayanan sehingga pasien merasa puas. Cakupan kepesertaan JKN yang semakin meningkat dan banyaknya kasus ketidakpuasan yang terjadi pada pasien pengguna JKN sehingga peneliti tertarik untuk meneliti.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dilakukan pada pelayanan rawat jalan di RSUD Tugurejo Semarang. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian didapatkan RSUD Tugurejo Semarang memiliki standar pelayanan dibuat berdasarkan peraturan gubernur jawa tengah dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dalam memberikan pelayanan kesehatan RSUD Tugurejo Semarang menerapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Tugurejo Semarang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal. Tingkat kepuasan pasien JKN pada dimensi Effective pasien merasakan puas sebesar 44,4% dan sangat puas sebesar 55,6%, dimensi efficient didapatkan hasil responden puas 60% dan sangat puas 40%, dimensi Accessible didapatkan hasil tidak puas sebesar 11,1%, puas sebesar 46,7%, dan sangat puas sebesar 42,2%, dimensi Acceptable/patient-centred didapatkan hasil responden puas sebesar 40% dan sangat puas 60%, dimensi equitable didapatkan hasil responden puas sebesar 33,3% dan sangat puas sebesar 66,7%, pada dimensi safe didapatkan hasil responden puas sebesar 60% dan sangat puas sebesar 40%. Faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dikarenakan tenaga kesehatan kurang mematuhi standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dan kurangnya kesadaran pasien akan kewajibannyaKata kunci: mutu pelayanan, rumah sakit, kepuasan, pasien JKN

Regulatory Evaluation Related to Managing The Spread of Covid-19 in Indonesia Dwi Bagus Pambudi; Rela Pamungkas Sari; Risqi Dewi Aisyah
SOEPRA Vol 7, No 1: Juni 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i1.2923

Abstract: Corona Disease 19 (COVID-19) virus infection originating from Wuhan in China over time has spread throughout the world including Indonesia. Various forms of regulations created in the form of legal instruments are one of the practical solutions that can solve this national problem. In line with the progress of these regulations with the Covid-19 case in Indonesia, it has not resulted in significant changes to reduce the number of cases of covid-19. The purpose of this article is to evaluate the regulations created in the response to the spread of Covid-19. The method used is a literature study using articles obtained from databases, implementation guidelines, the Republic of Indonesia Law, Minister of Health Regulations, Presidential Regulations and Government Regulations that fulfil the inclusion and exclusion criteria. The Government policies that are doubtful and even tend to be inconsistent is the one that causes ineffectiveness of these regulations in reducing the number of cases of the spread of Covid-19. Besides that, the lack of public understanding can lead to the various forms of violations in handling Covid-19 cases, because information knowledge plays an important role in influencing human behaviour.Keywords: Evaluation, Covid-19, handling, regulation Abstrak: Infeksi virus Corona Desease 19 (COVID-19) yang berasal dari kota Wuhan di China seiring berjalannya waktu menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Berbagai bentuk regulasi diciptakan berupa instrumen hukum merupakan salah satu solusi praktis yang dapat menyelesaikan permasalahan nasional ini. Selaras dengan berjalannya regulasi tersebut dengan kasus Covid-19 di Indonesia tidak kunjung menimbulkan perubahan yang signifikan untuk menekan angka kasus penyebaran Covid-19. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengevaluasi terkait regulasi yang diciptakan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19. Metode yang digunakan yaitu studi literatur menggunakan artikel yang didapatkan dari data base, Pedoman Pelaksanaan, Undang-undang Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Kebijakan pemerintah yang meragukan bahkan cenderung tidak konsisten menjadi satu penyebab tidak efektifnya regulasi tersebut dalam menekan angka kasus penyebaran Covid-19 selain itu kurangnya pemahaman masyarakat dapat memicu berbagai bentuk pelanggaran dalam penanganan kasus Covid-19 karena pengetahuan akan informasi memegang peran penting dalam mempengaruhi perilaku manusia.Kata kunci : Evaluasi, Covid-19, Penanganan, Regulasi

Analysis of Legal Protection in Indonesia in Fulfilling the Rights of Students Participating in Specialist Medical Education Programs During a Pandemic Sola Sacra Providentia; Muhammad Rustamaji; Jadmiko Anom Husodo
SOEPRA Vol 7, No 1: Juni 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i1.3204

Abstract: The increase in COVID-19 cases and the limited availability of personal protective equipment cause residents to be prone to contracting COVID-19 and lose some of their rights as consumers of education programs. This study analyzes the legal protection of resident’s rights fulfilment during a pandemic in Indonesia. This normative study using the statute approach is prescriptive and applied in nature. The data sources used are primary, secondary, legal and non-legal materials collected using literature study and confirmation techniques. The legal materials were analyzed using a syllogistic method of deductive mindset.The findings conclude that the resident's right fulfilment is not optimal at present. To achieve legal protection ideals, Indonesian universities as educational service providers must provide all forms of PPE and the reserves during the education period. Setting resident’s status as workers in teaching hospitals can result in the implications of providing incentives and determining working hours.Keywords: Legal Protection, Resident’s Rights, Pandemic Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum di Indonesia dalam pemenuhan hak residen selama masa pandemi. Residen harus melaksanakan tugas belajar mengajar dan peningkatan kasus positif COVID-19 tidak berbanding lurus dengan ketersediaan alat pelindung diri. Residen rawan terjangkit COVID-19 dan terlanggarnya beberapa hak sebagai konsumen dari program pendidikan.Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan undang-undang. Sifat penelitian bersifat preskriptif dan terapan. Sumber penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum, dengan teknik studi kepustakaan serta melakukan konfirmasi. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif.Dapat disimpulkan bahwa kondisi kekinian berkenaan pemenuhan hak residen adalah belum optimal. Dari segi idealitas perlindungan hukum, Indonesia yang saat ini menganut masih university-based, universitas sebagai penyedia jasa pendidikan harus menyediakan segala bentuk APD dan cadangannya dalam penggunaan harian selama masa pendidikan. Penetapan status residen sebagai pekerja di RS Pendidikan, dapat berimplikasi terhadap pemberian insentif dan penetapan jam kerja.Kata Kunci: Hak Mahasiswa Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, Masa Pandemi, Perlindungan Hukum

Implementation of Provisions on the Rights of Women Nurses Working in Hospitals Based on Human Rights Review Aprilia Ninda Giasma; Edward Kurnia; Yovita Indrayati
SOEPRA Vol 7, No 1: Juni 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i1.1989

Abstract: One of the health workers is nurses who have the rights as workers and as nurses. The rights that must be fulfilled as nurses and workers are prohibition against labour, protection of female workers at night, menstruation leave, maternity and maternity leave, miscarriage leave and breastfeeding rights, but the implementation has not been carried out optimally.This research is a sociological juridical study with qualitative descriptive research specifications. The study was conducted at the emergency department and hospital inpatient installations. The method of data collection is done by observation and interviews and literature studies to obtain the data needed.The results of the research in the two hospitals showed that the rights of female nurses as workers were contained in company regulations and employment agreements, whereas as a profession there were nurses by-laws and clinical privileges. The regulation of women's nurses' rights is contained in the Labor, Health and Nursing laws. In the implementation of these rights, namely the right of maternity leave and childbirth, the provision of wages during leave and protection of female nurses who work at night and work facilities according to standards have not been carried out optimally. The work agreement does not fulfil one of the legal requirements of the agreement, namely the halal cause and for the company regulation applies the superior lex principle derogate lege inferiori. Factors that influence the implementation of provisions in the form of inhibiting and supporting factors.Keywords: Implementation, Nurse Rights, Women, Human Rights Abstrak: Tenaga kesehatan salah satunya yaitu perawat memiliki hak sebagai pekerja dan sebagai perawat. Hak yang harus dipenuhi sebagai perawat dan pekerja yaitu larangan phk, perlindungan pekerja perempuan pada malam hari, cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, cuti keguguran dan hak menyusui, namun dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di instalasi gawat darurat dan instalasi rawat inap rumah sakit. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara serta studi kepustakaan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.Hasil penelitian di kedua rumah sakit didapatkan hasil bahwa hak – hak perawat perempuan sebagai pekerja terdapat di dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja, sedangkan sebagai profesi terdapat di nurse by laws dan clinical privilage. Pengaturan hak perawat perempuan terdapat pada undang – undang tentang Ketenagakerjaan, Tenaga Kesehatan serta Keperawatan. Dalam implementasi hak – hak tersebut yaitu hak cuti hamil dan melahirkan, pemberian upah selama cuti dan perlindungan terhadap perawat perempuan yang bekerja pada malam hari serta fasilitas kerja sesuai standar belum terlaksana secara optimal. Pada perjanjian kerja tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kausa yang halal serta untuk peraturan perusahaan berlaku asas lex superior derogat lege inferiori. Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi ketentuan berupa faktor penghambat dan pendukung.Kata kunci: Hak Perawat, Perempuan, Hak Asasi Manusia

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Endang Wahyati

Contact Email
endang_wahyati@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
soepra@unika.ac.id

Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang, 50234

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Endang Wahyati

Contact Email endang_wahyati@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official soepra@unika.ac.id

Editorial Address Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang, 50234

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Endang Wahyati

Contact Email
endang_wahyati@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
soepra@unika.ac.id

Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang, 50234

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA