cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Endang Wahyati
Contact Email
endang_wahyati@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
soepra@unika.ac.id
Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang, 50234
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan
Published by Universitas Katolik Soegijapranata
ISSN : -     EISSN : 2548818X     DOI : https://doi.org/10.24167/shk
Core Subject : Health, Social,
Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Journal focuses on the development of health law in Indonesia: national, comparative and international. The exchange of views between health lawyers in Indonesia is encouraged. The Journal publishes information on the activities of European and other international organizations in the field of health law. Discussions about ethical questions with legal implications are welcome. National legislation, court decisions and other relevant national material with international implications are also dealt with.
Arjuna Subject : Profesi Kesehatan - Profesi Kesehatan (Lain-Lain)
Articles 227 Documents
 19   20   21   22   23 
Penyelesaian Kasus Kelalaian Medis yang Dilakukan Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) Atas Pelimpahan Kewenangan di Rumah Sakit (Studi Kasus di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk) Yulihartono, Prima Heru; Simandjutak, Marcella Elwina; Asmara, Gregorius Yoga Panji
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.11874

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus kelalaian medis pada pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk yang berupa mandat dari dokter spesialis ke dokter umum; mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban atas kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter dapat berupa pidana, perdata dan administrasi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Penyelesaian kasus kelalaian medis yang terjadi di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan keluarga Pasien dan dilaksanakan melalui negosiasi di luar pengadilan. Rumah Sakit Bhayangkara melakukan evaluasi dan audit medik, Dokter spesialis dinyatakan lalai karena tidak menanggapi pesan dokter jaga karena tertidur. 2) Bahwa pertanggungjawaban atas kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter penanggungjawab pelayanan atas pelimpahan kewenangan pelayanan di rumah sakit Bhayangkara Nganjuk hasil pemeriksaan dari Komite Etik Rumah Sakit adalah kepada Dokter diberikan sanksi berupa teguran tertulis sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan sehingga menyebabkan meninggalnya pasien. Namun demikian, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran prosedur dalam penanganan pasien tersebut oleh dokter jaga maupun perawat yang berjaga di IGD.Abstract: This research aims to determine and analyze the resolution of cases of medical negligence based on the delegation of authority carried out by the doctor in charge of services at Bhayangkara Nganjuk Hospital in the form of a mandate from a specialist doctor to a general practitioner; knowing and analyzing liability for medical negligence committed by doctors can be criminal, civil and administrative. This research was conducted using a sociological juridical approach. The research specifications are descriptive analysis and prescriptive analysis. The data used are primary data and secondary data collected through interviews and literature study. The analysis was carried out qualitatively. The results of this research are 1) The resolution of medical negligence cases that occurred at Bhayangkara Nganjuk Hospital was resolved in a friendly manner with the patient's family and carried out through negotiations outside of court. Bhayangkara Hospital carried out a medical evaluation and audit. The specialist doctor was declared negligent because he did not respond to the doctor on duty's message because he was asleep. 2) That the responsibility for medical negligence committed by the doctor responsible for the service upon the delegation of service authority at the Bhayangkara Nganjuk Hospital as a result of an examination by the Hospital Ethics Committee is that the doctor is given a sanction in the form of a written warning as a result of the negligence committed which caused the death of the patient. However, from the results of the examination, no procedural violations were found in the handling of the patient by the doctor on duty or the nurse on duty in the ER.
Pelaksanaan Asesmen Risiko, Identifikasi dan Pengelolaan Risiko Pasien Guna Menjamin Keselamatan Pasien dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Permenkes No 11 Tahun 2017 (Studi di Rumah Sakit Islam Pati) Aji, Muhammad Irsyad Khresna; Simandjutak, Marcella Elwina; Wibowo, Daniel Budi
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.10727

Abstract

Abstrak: Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien menegaskan bahwa rumah sakit wajib menjamin keselamatan pasien melalui pelaksanaan sistem asesmen risiko, identifikasi risiko, dan pengelolaan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana realisasi implementasi regulasi tersebut di Rumah Sakit Islam (RSI) Pati, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan pendekatan normatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSI Pati telah berupaya menerapkan sistem keselamatan pasien sesuai dengan alur dalam Permenkes No. 11 Tahun 2017. Asesmen risiko dan identifikasi risiko telah dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi melalui penyusunan risk register. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma regulatif dan pelaksanaan di lapangan, seperti rendahnya implementasi protokol identifikasi pasien, komunikasi efektif, dan pencegahan risiko jatuh. Hambatan utama berasal dari faktor internal seperti kurangnya proaktivitas tenaga medis dan belum optimalnya pelatihan, serta faktor eksternal seperti keterbatasan sumber daya. Secara normatif, temuan ini menunjukkan belum optimalnya pemenuhan kewajiban hukum rumah sakit dalam menjamin keselamatan pasien sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Untuk itu, diperlukan penguatan standar operasional prosedur, peningkatan pelatihan internal, serta penegakan disiplin terhadap tenaga medis sebagai bentuk akuntabilitas hukum rumah sakit. Kata Kunci: Keselamatan Pasien, Permenkes No. 11 Tahun 2017, Rumah Sakit, Asesmen Risiko, Analisis NormatifAbstract: Ministry of Health Regulation (Permenkes) No. 11 of 2017 on Patient Safety mandates that hospitals must ensure patient safety through the implementation of risk assessment, risk identification, and risk management systems. This study aims to examine the realization of this regulation at the Islamic Hospital (RSI) Pati and to identify the obstacles faced in its implementation. The research employed an empirical juridical method with a qualitative approach, utilizing data from observations, interviews, and documentation, analyzed normatively and descriptively. The findings indicate that RSI Pati has made efforts to implement patient safety systems in accordance with Permenkes No. 11 of 2017. Risk assessment and identification have been systematically documented through a risk register. However, discrepancies remain between regulatory norms and practical implementation, such as inadequate execution of patient identification protocols, effective communication, and fall risk prevention. The main obstacles include internal factors such as lack of proactive behavior among medical staff and insufficient training, as well as external factors such as resource limitations. Normatively, these findings reflect the hospital’s incomplete fulfillment of its legal obligation to ensure patient safety as mandated by existing regulations. Therefore, strengthening standard operating procedures, increasing internal training, and enforcing discipline among medical personnel are essential to enhance the hospital’s legal accountability
Comparative Analysis of E-Cigarette Regulation in Indonesia, Thailand, and Brunei Darussallam Fajri, M. Hisyam Nur; Madjid, Abdul; Istiqomah, Milda
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.12685

Abstract

Abstract : This study examines the increasing trend of e-cigarette use among students in Indonesia compared to Thailand and Brunei Darussalam. This study aims to analyse the advantages and disadvantages of e-cigarette regulation in Indonesia as a new form of addictive substance, and to compare it with regulatory frameworks in other countries in the region. Using normative juridical methods, this study explores laws and policies from Indonesia, Thailand, and Brunei Darussalam. Findings show that although Indonesia imposes relatively high excise taxes on e-cigarettes, its regulations are less comprehensive compared to other countries. Regulatory gaps in terms of advertising, age restrictions, and waste management of e-cigarettes are still evident. The journal suggests strengthening Indonesia's regulatory framework by adopting best practices from other Southeast Asian countries such as Thailand and Brunei Darussalam to ensure public health protection and environmental safety.Abstrak : Penelitian ini mengkaji tren peningkatan penggunaan rokok elektrik di kalangan pelajar di Indonesia dibandingkan dengan Thailand dan Brunei Darussalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan regulasi rokok elektrik di Indonesia sebagai bentuk baru dari zat adiktif, dan untuk membandingkannya dengan kerangka regulasi di negara-negara lain di kawasan ini. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi undang-undang dan kebijakan dari Indonesia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memberlakukan cukai yang relatif tinggi terhadap rokok elektrik, namun peraturannya kurang komprehensif dibandingkan dengan negara lain. Kesenjangan regulasi dalam hal periklanan, pembatasan usia, dan pengelolaan limbah rokok elektrik masih terlihat jelas. Jurnal ini menyarankan untuk memperkuat kerangka regulasi Indonesia dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Brunei Darussalam untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat dan keamanan lingkungan.
Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan terhadap Terjadinya Risiko Tindakan pada Operasi Mayor Kebidanan Emergensi di RSIA Dian Pertiwi Massa, Jaya; Yustina, Endang Wahyati; Limijadi, Edward Kurnia Setiawan
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.11100

Abstract

Abstrak: RSIA Dian Pertiwi Karanganyar merupakan Rumah sakit khusus tipe C di Kabupaten Karanganyar, yang menangani pasien dengan kehamilan dan persalinan risiko tinggi, keadaan ini berakibat pada meningkatnya operasi mayor kebidanan emergensi dan meningkatkan komplikasi dari tindakan tersebut. Peningkatan komplikasi tindakan operasi mayor kebidanan emergensi berbanding lurus dengan peningkatan permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh tenaga kesehatan. Timbulnya permasalahan hukum akibat komplikasi tindakan operasi mayor kebidanan emergensi tersebut mengisyaratkan diperlukannya perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang melakukan layanan operasi emergensi tersebut. Peraturan perundangan yang berlaku, perijinan Rumah Sakit, peraturan internal Rumah Sakit, persyaratan perijinan tenaga kesehatan merupakan piranti yang disediakan untuk melakukan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Penelitian dengan metode yuridis sosiologis, deskriptif analitis dan metode pengumpulan data dengan studi lapangan yaitu wawancara dan studi kepustakaan telah dilakukan di RSIA Dian Pertiwi terhadap tim operasi kebidanan tahun 2022 untuk mengetahui sejauh mana pelindungan hukum terhadap tim operasi tersebut telah dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan gambaran secara lengkap tentang pelaksanaan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan di RSIA Dian Pertiwi. Hasil penelitian bahwa pengaturan perlindungan hukum meliputi segi norma hukum dan bentuk atau tehnis pengaturan hukum bagi tenaga kesehatan telah terpenuhi dengan baik demikian juga pelaksanaan dari pelindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang meliputi pihak terkait, bentuk pelindungan hukum dan ruang lingkup pelaksanaan pelindungan hukum. Satu kasus fatal akibat atonia uteri yang terjadi paska operasi perlu dicermati Manajemen Rumah Sakit dan Tim Operasi, untuk mencegah kasus fatal terulang kembali.Abstract: RSIA Dian Pertiwi is a specially hospital in Karanganyar District , referral center a high risk for pregnancies and deliveries, including a many babies and childs who finding health problems likes infection, malnutrition and others. This condition actually increases an obstetrian emergency operation like cesarian section, automatically increase the complication about this and increase the legal health problem for health workers Arise legal problems consequence complication of obstetrician emergency operation, induce legal health problems for health workers who prepared patient for obstetrian emergency operation. Law regulations, internal hospital regulation, letter of license for health workers can proctect them too legal medical problems In 2022 our studies on yudiris sosiology method, spesification descriptive and analisis data with interview and literature studies aim to collecting data and put the desription perfectly about implementation legal protection for find out legal protection for health workers who done in mayor obstetrician operation room Result about this studies are regulation of legal protection including the norm of law and tehnic of law regulation about health workers against the risk of obstetrician emergency operations in RSIA Dian Pertiwi can be fulfilled, similar about implementation legal regulation including legal protection, scope of law regulation and the related institution are fulfilled too. There is one fatality case cause atonia uteri occur after this emergency operation, can finishing with discussion between hospital management and the pasien until achieved agreement. At least the fatality case make our operation tim and health workers introspection how this moment can occuring and make the changging too avoid the same insident.
Pelaksanaan Progam Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) dalam Upaya Meningkatkan Pengelolaan Rumah Sakit Yang Baik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Wijayanti, Emelia; Hayati, Resti Nur; Ta’adi, Ta’adi
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.12757

Abstract

Abstrak: Rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan PPRA sesuai dengan perintah Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, Pasal 885 ayat (4) PP Nomor 28 Tahun 2024, dan Pasal 6 ayat (1) Permenkes No. 8 Tahun 2015. Tata laksana kegiatan PPRA diatur pada Pasal 9 Permenkes No. 8 Tahun 2015 dan PKPO 8 STARKES 2023. Fakta yang terjadi di RS X adalah tim PPRA sudah dibentuk namun tugas pokok dan fungsinya tidak dilaksanakan, sehingga risiko antimicrobial resistance masih sangat tinggi. Hal tersebut menjadi latar belakang bagi peneliti mengkaji tentang: pengaturan PPRA dalam rangka peningkatan pengelolaan rumah sakit yang baik, pelaksanaan PPRA di RS X dan faktor yang menjadi kendala pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.  Data primer dan sekunder diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PPRA di RS X hanya memiliki SK pembentukan tim PPRA sedangkan hospital bylaws tersedia namun tidak mengatur tentang kegiatan PPRA dan standar prosedur pelaksanaannya belum ada. Pelaksanaan PPRA di lingkungan rumah sakit hanya sebatas pembentukan tim saja sedangkan tugas-tugas pokok seperti surveilans, FORKKIT belum dilaksanakan sehingga tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik belum tercapai. Faktor yang menjadi kendala adalah faktor yuridis yaitu kebijakan internal rumah sakit (hospital by laws) belum mengatur mengenai PPRA, faktor teknis yaitu tidak memadahinya sarana dan prasarana kegiatan PPRA dan faktor sosial berupa kebiasaan pasien tidak menghabiskan antibiotik.Abstract: Hospitals as providers of health services must comply with the provisions of Article 141 paragraph (1) of the Health Law, namely that they must carry out rational use of medicines (including the use of antibiotics). The impact of antibiotic resistance is reduced effectiveness of therapy, increased morbidity and mortality and increased health costs. Hospitals must implement good hospital governance and good clinical governance in accordance with the orders of the Health Law, including in carrying out PPRA activities.  This research uses a sociological juridical approach with analytical descriptive research specifications.  This research uses primary and secondary data with data collection methods in the form of field studies and literature studies to obtain the necessary data. The data analysis method uses qualitative analysis methods. The research results show that there are a number of regulations that regulate PPRA as part of hospital governance, contained in Article 885 paragraph (4) PP No. 28 of 2024, the technical implementation is regulated in PKPO 8 STARKES 2023 and Minister of Health Regulation no. 8 of 2015. The implementation of PPRA at RS X has not fulfilled the principles of good hospital governance and good clinical management, because most of the main tasks of the PPRA team have not been implemented. Obstacles to the implementation of PPRA consist of the juridical factor that hospitals do not have internal policies that regulate the implementation of PPRA, technical factors in the form of inadequate facilities and infrastructure for PPRA activities and social factors in the form of patients' habit of not finishing antibiotics.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit atas Kelalaian yang dilakukan oleh Tenaga Medis di Rumah Sakit Ivan, Pupung; Buaton, Tiarsen; Makbul, Ahmad
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.12572

Abstract

Abstrak: Rumah Sakit dan dokter mempunyai peranan yang amat penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini karena rumah sakit adalah suatu tempat yang berisikan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dianggap oleh masyarakat dapat menyembuhkan penyakit seseorang. Sedangkan dokter merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan tertentu dalam hal menyembuhkan penyakit pasien. Sehingga dokter dan rumah sakit dapat dianggap sebagai pemberi jasa kesehatan sedangkan pasien merupakan penerima jasa kesehatan. Pertanggungjawaban rumah sakit hanya dikenal doktrin Vicarious Liability namun dirasa sudah tidak dapat lagi mengakomodir kebutuhan masyarakat. Sehingga berkembang suatu doktrin yang bernama Corporate Liability dan Central Responsibility. Dalam pasal 193 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan telah mengadopsi doktrin Central Responsibilty, dimana rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Sehingga pasien dapat meminta tanggung jawab kepada rumah sakit tanpa harus memastikan status dan hubungan antara dokter yang bersangkutan dengan rumah sakit. Namun disampaikan juga  yaitu pada Undang-Undang yang baru adalah no 17 Tahun 2023 Dalam Pasal 440 Dokter  dan Tenaga Kesehatan memiliki tanggung jawab terhadap kegiatannya yakni sangsi pidana bagi tenaga medis yang melakukan kealfaan yang mengakibatkan pasien luka berat.  Adapun pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pasien atas tindakan kelalaian yang dilakukan tenaga medis dapat dilakukan secara bersama-sama tanggung renteng dikenal dalam hukum perdata, khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan tanggung jawab pihak lain atas perbuatan pihak yang berada di bawah pengawasannya.Abstract: Hospitals and doctors play a very important role in maintaining and improving the quality of public health. This is because hospitals are places that contain healthcare personnel and facilities that are believed by the community to be able to cure a person's illness. Whereas a doctor is someone who has certain abilities in terms of curing a patient's illness. Thus, doctors and hospitals can be considered as providers of health services, while patients are the recipients of health services. The hospital's accountability is only recognized under the doctrine of Vicarious Liability, but it is felt that this can no longer accommodate the needs of society. Thus, a doctrine known as Corporate Liability and Central Responsibility has developed. In Article 193 of Law No. 17 of 2023 on health, the doctrine of Central Responsibility has been adopted, where hospitals are legally responsible for losses caused by negligence committed by their healthcare personnel. So that patients can hold the hospital accountable without having to verify the status and relationship between the doctor in question and the hospital. However, it is also stated that in the new Law No. 17 of 2023 In Article 440, doctors and healthcare workers have responsibilities for their activities, namely criminal sanctions for medical personnel who commit negligence resulting in serious injury to patients. The accountability for the losses suffered by patients due to negligence by medical personnel can be jointly and severally liable, as known in civil law, specifically Article 1365 and Article 1367 of the Indonesian Civil Code, which regulate unlawful acts (onrechtmatige daad) and the responsibility of others for the actions of those under their supervision
Pengaturan Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat pada Keadaan Darurat Kesehatan sebagai Pedoman Jajaran Dokkes Polri untuk Mewujudkan Sistem Ketahanan Kesehatan Nasional Susanto, Effri; Kuntjoro, C. Tjahjono; Indrayati, Yovita
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.11849

Abstract

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Fungsi Dokkes Polri menjalankan peran yang bukan tugas pokonya kerena sifatnya membantu dan mendukung tugas pokok kemenkes sebagai leading sector kesehatan di Indonesia bersifat “subsidiaritas” kerena situasional membutuhkan representasi negara dan pemerintah. Penerapan hukum kesehatan dan pedoman bagi jajaran Dokkes Polri serta koordinasi lintas sektor dengan instansi eksternal dalam penanggulangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemenuhan hak kesehatan masyarakat pada keadaan darurat kesehatan guna mewujudkan sistem ketahanan kesehatan nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis.Hasil dari penelitian ini adalah 1) Diperlukan reformulasi peraturan perundang-undangan sebagai pedoman Dokkes Polri dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat pada keadaan darurat kesehatan, 2) Diperlukan upaya pengembangan regulasi di Lingkungan Polri yang terintegrasi dengan sistem kluster kesehatan Kemenkes guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jajaran Dokkes Polri dalam penanganan krisis kesehatan di Indonesia, 3) Konsep peraturan baru untuk optimalkan sistem koordinasi, kolaborasi dan itegrasi antara Polri dan Kementerian Kesehatan serta stakeholder terkait dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat pada keadaan darurat kesehatan untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan di tindaklanjuti dengan MoU (Memorandum of Understanding) serta penyusunan PKS (Perjanjian Kerja Sama) .Abstract: Indonesia is a disaster-prone country. The role of the Police Medical Unit (Dokkes Polri) involves performing duties that are not its primary tasks, as it functions to assist and support the Ministry of Health Indonesia's leading health sector agency based on the principle of subsidiarity, due to the situational need for state and government representation. This includes the application of health law, internal guidelines for Dokkes Polri, and cross-sector coordination with external agencies in emergency response efforts.This study aims to examine the regulation of public health rights fulfillment during health emergencies as a means to build a national health resilience system in Indonesia. The research uses a qualitative writing method. The research design is descriptive qualitative, and the specifications applied are descriptive-analytical and prescriptive-analytical.The results of the study indicate that: 1) There is a need for a reformulation of laws and regulations to serve as guidelines for Dokkes Polri in fulfilling public health rights during health emergencies; 2) There is a need to develop regulations within the National Police that are integrated with the Ministry of Health's health cluster system to enhance the capacity and capability of Dokkes Polri in responding to health crises in Indonesia; 3) A new regulatory concept is needed to optimize coordination, collaboration, and integration between the National Police, the Ministry of Health, and relevant stakeholders in fulfilling public health rights during health emergencies. This should be realized in the form of a Government Regulation, followed by a Memorandum of Understanding (MoU) and the drafting of Cooperation Agreements (PKS).

Page 23 of 23 | Total Record : 227

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1: Juni 2025 Vol 10, No 2: Desember 2024 Vol 10, No 1: Juni 2024 Vol 9, No 2: Desember 2023, Terakreditasi Nasional Peringkat 3 Vol 9, No 1: Juni 2023 Vol 8, No 2: Desember 2022 Vol 8, No 1: Juni 2022 Vol 7, No 2: Desember 2021 (dalam proses Review) Vol 7, No 2: Desember 2021 Vol 7, No 1: Juni 2021 Vol 6, No 2: Desember 2020 Vol 6, No 1: Juni 2020 Vol 5, No 2: Desember 2019 Vol 5, No 1: Juni 2019 Vol 4, No 2: Desember 2018 Vol 4, No 1: Juni 2018 Vol 3, No 2: Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue