Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Dinamika Sosial Budaya

jdsb
Website

Published by Universitas Semarang

ISSN : 14109859 EISSN : 25808524 DOI : -

Core Subject : Humanities, Art,

Arts Humanities

Jurnal Dinamika Sosial Budaya (JDSB) adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang (LPPM USM), jurnal ini melingkupi bidang ilmu ekonomi, bidang ilmu manajemen, akuntansi, bidang ilmu hukung dan bidang ilmu psikologi.

Arjuna Subject : -

Articles 370 Documents

3 4 5 6 7

INTERNAL STRATEGIC RESOURCE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PENJUALAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS Kesi Widjajanti; Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto; Mira Meilia Marka
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Penelitian ini menguji bagaimana sumber-sumber daya internal perusahaan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja penjualan pada usaha mikro kecil menengah di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Metode slovin digunakan untuk melihat sumberdaya internal 111 pelaku usaha dalam mempengaruhi kinerja penjualannya. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan software Eviews. Dari lima hipotesis yang diajukan, tiga hipotesis di tolak dan dua hipotesis diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman usaha, diversifikasi produk dan teknologi tidak mempengaruhi kinerja penjualan. Sedangkan modal pinjaman berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penjualan. Semakin tinggi modal pinjaman yang digunakan oleh pelaku usaha kecil, semakin rendah kinerja penjualan yang akan dihasilkan. Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukkan wilayah pemasaran yang dimiliki oleh pelaku usaha berpengaruh positif terhadap kinerja penjualan. Semakin luas wilayah pemasaran, semakin tinggi pula kinerja yang dapat dihasilkan. Nilai adj R square sebesar 0.41 menunjukkan 41% variasi dari kinerja penjualan mampu dijelaskan oleh lima variabel independen yang digunakan yaitu pengalaman usaha, diversifikasi produk, teknologi, modal pinjaman dan wilayah pemasaran.

PRAKTEK TERBAIK BISNIS ETIS MENINGKATKAN KINERJA BISNIS PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA Indarto Indarto
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v18i1.712

This study explored the application of business ethics in public companies in Indonesia. This research is important because the company has a moral responsibility to all its stakeholders. Companies must run their business by always using morals and ethics even though the goal is to make a profit. The research method used in this research is deskrtiptif explorative. The data used in this study is the primary data which obtained through questionnaires with open questions. The population in this study is a public company listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling method used is random sampling by sending a random questionnaire to a public company listed on the Indonesia Stock Exchange. The questionnaire was sent by email aimed at corporate secretary of each company. It collected 31 questionnaires that can be analyzed. The results show that public companies have been good enough in running ethical business best practices. Most of the respondents stated that business practices conducted by adhering to morals and ethics have resulted in satisfactory business performance.

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Ani Triwati; Subaidah Ratna Juita; Tri Mulyani
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Dengan adanya Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, untuk upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Putusan MK yang memperbolehkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali lebih dari satu kali tersebut, berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan. Apabila peninjauan kembali diperbolehkan lebih dari satu kali tetapi tidak ada pembatasan sampai berapa kali maka perkara tersebut tidak akan ada akhirnya, bahwa adanya asas litis finiri oportet (setiap perkara harus ada akhirnya) tidak akan terpenuhi. Beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah apakah dengan adanya Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dapat memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya bagaimana pengaturan mengenai peninjauan kembali sebagai implementasi Putusan MK No. 34/PUU- XI/2013 agar asas kepastian hukum dan asas litis finiri oportet akan terpenuhi. Putusan MK No. 34/PUU- XI/2013, yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dapat memenuhi kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai keadilan. Hal ini dapat dilihat dari pihak kepentingan terpidana yang mana dengan diperbolehkannya peninjauan kembali dalam perkara pidana lebih dari satu kali, memberikan kesempatan untuk memperoleh kebenaran materiil dan keadilan sehingga dapat diperoleh kepastian hukum yang berkeadilan bagi terpidana mengenai perkara yang dihadapi. Untuk memenuhi asas litis finiri oportet, perlu dilakukan pengaturan bahwa untuk upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana dapat dilakukan dua kali, hal ini dilakukan untuk mencapai kepastian hukum yang berkeadilan. Di satu pihak peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi nilai keadilan. Di lain pihak adanya pembatasan permohonan peninjauan kembali yang boleh dilakukan dua kali adalah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi.With the Constitutional Court No. 34 / PUU-XI / 2013, for an extraordinary legal remedy which reconsideration can be done more than once. Constitutional Court ruling that allows an extraordinary legal remedy reconsideration more than once that, with regard to legal certainty and justice. If allowed to review more than one time but there are no restrictions on how many times it is the case there will be no end, that the principle of litis finiri oportet (every case there should be eventually) will not be met. Some issues that need to be addressed is whether the Constitutional Court No. 34 / PUU-XI / 2013 can satisfy the value of justice and legal certainty. Furthermore, how the arrangements regarding the review of the implementation of the Constitutional Court as No. 34 / PUU-X / 2013 that the principle of legal certainty and the principle of litis finiri oportet will be met. Constitutional Court decision No. 34 / PUU-XI / 2013, which states that Article 268 paragraph (3) of Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and has no binding force, can meet the legal certainty without ignoring the value of justice. It can be seen from the interests of the convict which the permissibility of judicial review in criminal cases more than once, providing an opportunity to acquire the material truth and justice so as to obtain legal certainty to convict justice regarding the case at hand. To meet the principle of litis finiri oportet, it is necessary that the arrangements for legal remedy reconsideration in criminal cases can be done twice, this is done to achieve a just rule of law. On the one hand, the review can be performed more than once to search for the material truth and fulfill justice values. On the other hand the restrictions on the reconsideration request should be done twice is to ensure legal certainty, so that the value of expediency, justice and the rule of law can be fulfilled.

KAJIAN PENGELOLAAN DANA KOPERASI SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL DI KOTA SEMARANG Sri Purwantini; Endang Rusdianti; Paulus Wardoyo
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Semarang

In accordance with the principles of cooperatives, Credit Union known as financial institution, as well as serve as an intermediary institution. Credit Unions activities include collecting deposits from members, gives loans to members, other cooperatives and or their members, as well as manage the balance of funding and lending.Based on the study results, it is found that Credit Unions can not rely on collection of funds from the member either in the form of savings, compulsory savings, time deposits. In addition, Credit Unions are also less interested in establishing a partnership with the Bank either through the linkage program and other programs.In an effort to balance of fund and loan portfolio, the manager of more use their experiences in the past, so that utilization is less than optimal. Weak regulation, has made the behavior of the manager of Credit Unions to act like a bank.

KEBIJAKAN APLIKATIF PENJATUHAN PIDANA DENDA PASCA KELUARNYA PERMA NO. 2 TAHUN Muhammad Iftar Aryaputra; Ani Triwati; Subaidah Ratna Juita
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 19, No 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Semarang

There are some problems with a formulation of fine in the Penal Code. These problems can be identified as follows, first, the number of fine in the Penal Code do not conform with the current state of the economy; second, the last change of nominal fine in the Penal Code is 1960 through Law (Prp) No. 18 of 1960; Third, the fine in the Penal Code already outdated when compared with the penalty of a fine in the special penal laws. The Supreme Court (MA) as the highest authority of the judiciary in Indonesia, issued Regulation No. 2 Year 2012. Issues examined in this study: (1) How to legislative policy (formulation) the reduction of crime by criminal penalties? How applicable are policies tackling crime in the Criminal Code with a penalty before and after the release of Perma No. 2 of 2012? The method used in this research is normative. In addition to using a normative approach, the research was supported by the approach of legislation and case approach. Secondary data as the primary data in this study primarily focused on legislation and court decisions, which were analyzed qualitatively.

REKONSTRUKSI SYSTEM PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN A. Heru Nuswanto; Muhammad Junaidi; Amri P Sihotang
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam sektor pertambangan adalah masalah perizinan. Dalam praktiknya, izin usaha pengelolaan pertambangan banyak mengalami dilema baik itu dari segi pertentangan peraturan perundang-undangan yang belum maksimal dilaksanakan, atau yang lebih parah lagi adalah pertentangan dari masyarakat yang menolak diterbitkannya suatu izin pertambangan. Kondisi inilah yang kemudian dapat menjadi kesimpulan jika terjadi maka pertambangan tidak lagi menjadi daya dukung kesejahteraan, akan tetapi menjadi faktor konflik yang terjadi baik konflik tersebut berbentuk horizontal maupun konflik secara fertikal.Dalam penelitian, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis. Sumber data yang akan membantu dalam penelitian yaitu sumber data sekunder. Sedangkan Metode analisis yang digunakan adalah dengan analisis data secara kualitatif.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam Pasal 14 ayat (3) bahwa Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sebelumnya izin pertambangan di berikan pada pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pada saat izin pertambangan diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten menujukkan kondisi yang cukup banyak terjadinya konflik.Desain regulasi terhadap pengelolaan pertambangan pada khususnya izin pertambangan harus mengedepankan semangat dari perundang-undangan yang dibuat. Semangat yang dibuat tentunya tidak terlepas dari esensi yang terkandung dalam muatan konsep pembangunan berkelanjutan dengan berpatokan pada aspek pembangunan yang dilakukan pada saat ini tidak boleh mengesampingkan pada upaya pembangunan pada masa yang akan datang dengan menititekankan keseimbangan ekonomi, ekologi dan social. Hal tersebut menjadi pertimbangan mutlak karena sudah semestinya hukum harus bersifat sebagai alat perubahan ke arah masyarakat yang bersifat dinamis. Hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan kebutuhan atas adanya kepastian sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

KAJIAN NORMATIF ATAS KEPAILITAN BUMN (PERSERO) DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS Dewi Tuti Muryati; B. Rini Heryanti; Dharu Triasih
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 1 (2015): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Bankruptcy problem to Warm Up State Belonging Effort in praktik jurisdiction is still to be felt haven't available perception equation among practitioners sentences notably judges. On latterly there are many Effort Body Belongs To State notably get Persero's form that supplicated by bankrupt at Commerce Justice. Position Warms Up State Belonging Effort as body of civil law can as creditor and get too as debtor. If Effort Body Belongs To State have book debt and have maturity value but its book debt nonpayment, therefore bases UU No. 40 Years 2007 about limited liabilities and UU No. 37 Years 2004 about bankruptcy and Paying liabilities Pauses Book Debts therefore necessarily gets to be supplicated by bankrupts. But with marks sense arrangement about state wealth accompaniment in capital BUMN Persero who gets bearing with arrangement about state finance, therefore then evoking various opinion hits BUMN'S bankruptcy in particular that gets to form Persero. Based on on that condition, this research is done for menganalisis arrangement hits bankruptcy to BUMN Persero in its bearing with limited liability bankruptcy bases UU No. 37 Years 2004, effect law for the parties to bankrupt statement on BUMN Persero, and BUMN Persero's bankruptcy if concerned by state asset position in BUMN. Observational exterior target this is yielding scientific opus observational one be publicized on journal. Approximate methods who will be utilized deep observational it is normatif's judicial formality approaching. Ala does this research descriptive analytical, which is with give picture specially up on aught fact. Data collecting is done throughstudi bibliography and studi is document that as data of secondary and that dianalisis will kualitatif's ala. Based yielding observational acknowledged that deep Section 2 sentences (5 ) UU No. 37 Years 2004 just manage blurs only about bankruptcy BUMN which is just concerns BUMN that moving at public behalf area and not give detail's ala formulation, remembering terminological BUMN UU No. 19 Years 2003 is Perum and Persero. Hereafter been known that bankrupt statement application to BUMN Persero, will take in law effect to debtor and the parties which is available one needs dimintakan by particular party and given institution assent or Rule of Reason , but there is also that prevailing by that law, e.g. confiscate common. Known too that with publishes it Supreme Court letter No. WKMA / Yud / 20 / VIII / 2006 dates16th August 2006 and publish PP No. 33 Years 2006 is next to be followed Finance Minister statement which is corporate Credit managements States / Region is done bases UU limited liabilities and UU BUMN, thing such it if bankruptcy happening on BUMN Persero.

KEMATANGAN SOSIAL DITINJAU DARI KOMUNIKASI DIADIK IBU DAN ANAK PADA PESERTA DIDIK TK/PAUD Sri Widyawati; Martha Kurnia Asih
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris apakah ada pengaruh komunikasi diadik ibu dan anak terhadap tingkat kematangan sosial peserta didik TK/PAUD.Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan Vineland Social Maturation Scale dan Skala Komunikasi Diadik Ibu dan Anak. Sejumlah 33 peserta didik TK/PAUD ikut berpartisipasi sebagai subjek penelitian.Hipotesis diuji dengan teknik analisis korelasi product moment, menghasilkan r= 0,121 dengan p = 0,502 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara komunikasi diadik ibu dan anak dengan kematangan sosial anak, sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

ANALISIS PENGARUH REPUTASI, KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KOTA SEMARANG Edy Suryawardana; Tri Endang Yani
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Sebagian besar bisnis dunia saat ini dilaksanakan dengan tidak meninggalkan bahan bakar minyak. Terlebih lagi untuk industri manufaktur. SPBU atau Stasiun Bahan Bakar Umum merupakan tempat bagi para pihak yang membutuhkan bahan bakar untuk kegiatan bisnis ataupun menunjang aktivitasnya dalam bekerja. Objek peneliti dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bernama Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum atau SPBU yang ada di kota Semarang. Dengan melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Reputasi Perusahaan, Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota Semarang”, diharapkan dapat membantu para pelaku bisnis di bidang SPBU untuk memilih dan menentukan apakah bentuk kegiatan ini cukup efektif dalam mempengaruhi konsumen dan dapat menyusun strategi agar perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang kuat, sehingga perusahaan dapat bertahan dan terus maju dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kepercayaan (X1), Reputasi perusahaan(X2) dan Kualitas pelayanan (X3) sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan pembelian (Y). Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel kepercayaan (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) dapat diterima.2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel reputasi perusahaan (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) dapat diterima.3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel kualitas layanan (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) dapat diterima.

PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM UPAYA MENSTIMULUSI PERTUMBUHAN INVESTASI DI PROVINSI JAWA TENGAH GUNA MENYONGSONG GLOBALISASI DUNIA Agus Saiful Abib; Ani Triwati; Muhammad Iftar Aryaputra
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Penanaman modal merupakan salah satu upaya guna mweujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta menambah devisa negara. Hal ini tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit, oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk mengundang investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam upaya mestimulasi pertumbuhan investasi di jawa tengah serta kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan dalam meningkatkan investasi di jawa tengah.

Page 5 of 37 | Total Record : 370

3 4 5 6 7

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 27 No. 1 (2025): Juni (2025) Vol 26, No 2 (2024): Desember (2024) Vol. 26 No. 2 (2024): Desember (2024) Vol 26, No 1 (2024): Juni (2024) Vol 25, No 2 (2023): Desember (2023) Vol 25, No 2 (2023): Juni (2023) Vol 25, No 1 (2023): Juni (2023) Vol 24, No 2 (2022): Desember (2022) Vol 24, No 1 (2022): Juni (2022) Vol 23, No 2 (2021): Desember (2021) Vol 23, No 1 (2021): Juni (2021) Vol 22, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 22, No 1 (2020): Juni Vol 21, No 1 (2019): June 2019 Vol 21, No 2 (2019): Desember Vol 21, No 1 (2019): Juni Vol 20, No 2 (2018): Desember Vol 20, No 1 (2018): Juni Vol 19, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 19, No 2 (2017): Desember Vol 19, No 1 (2017): Juni Vol 18, No 2 (2016): Desember Vol 18, No 1 (2016): Juni Vol 17, No 2 (2015): Desember Vol 17, No 1 (2015): Juni More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA