Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ius Constituendum

jic
Website

Published by Universitas Semarang

ISSN : 25412345 EISSN : 25808842 DOI : 10.26623

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.

Arjuna Subject : -

Articles 7 Documents

Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER" : 7 Documents clear

PEMBERIAN GAJI KEPADA PENGURUS YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YAYASAN Hustiana, Nira; Pradana, Muhammad Ardi
Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

PEMBERIAN GAJI KEPADA PENGURUS YAYASANBERDASARKAN UNDANG-UNDANG YAYASAN Nira Hustiana dan Muhammad Ardi PradanaProgram Studi Magister Kenotariatan fakultas HukumUniversitas Airlangga Abstrak Yayasan merupakan badan hukum yang dilahirkan dengan pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan tertentu dibidang sosial. Kekayaan yang telah menjadi milik yayasan tidak dapat dialihkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organ yayasan, baik dalam bentuk gaji, upah atau honorarium. Undang-Undang Yayasan memberikan pengecualian kepada pengurus yayasan untuk dapat memperoleh gaji dari yayasan, tetapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan. Hal ini dimaksudkan karena pengurus yayasan mempunyai tanggung jawab yang besar mengenai kepengurusan yayasan. Atas dasar tanggung jawab tersebut, sehingga pengurus yayasan layak untuk mendapatkan gaji. Dalam praktik, pemenuhan syarat hanya dengan pengakuan belaka. Syarat-syarat tersebut yaitu dituangkan dalam anggaran dasar, ditetapkan oleh pembina, pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas dan melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh. Penetapan dalam anggaran dasar adalah sebagai syarat paling utama agar syarat lainnya mempunyai dasar hukum. Untuk memastikan bahwa pengurus tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas maka perlu dimintakan pembuktian berupa dokumen-dokumen, misalkan kartu keluarga masing-masing organ. Apabila anggaran dasar belum mencantumkan pengurus boleh menerima gaji, maka dilakukan perubahan anggaran dasar. Kata Kunci: yayasan, pengurus yayasan, pemberian gaji GIVING SALARY TO THE FOUNDATION MANAGEMENTBASED ON THE FOUNDATION LAW Nira Hustiana and Muhammad Ardi PradanaMaster Program of Notary, Faculty of LawAirlangga University Abstract Foundation is a legal entity containing the distribution of a property for a particular purpose in the social field. The wealth that has been owned by foundation cannot be transferred either directly or indirectly to the organs of the foundation, whether in the form of salary, wages or honorarium. Foundation Law gives an exception to the board of foundations to be able to earn salary from the foundation, but with the conditions set by the Foundation Law. This is because the board of the foundation has a great responsibility regarding the stewardship of the foundation. On the basis of such responsibility, the foundation board is feasible salary. In practice, the fulfillment of a condition is only with the recognition only. These conditions are set forth in the articles of association, established by the founder, elder maker is not the founder and is not affiliated with the founders, elder makers and supervisors and the implementation of direct and has legal principles. Establishing budget is as the most important condition, so that other conditions have a legal basis. To guarantee the board is not affiliated with the founders, elder makers and supervisors, it is necessary to ask for proof of documents, for example the family card of each organ. If the articles of association not yet include the board, they may receive salary, and then the amendment of the articles of association shall be made. Keywords: foundation, foundation management, salary

MANAGEMENT MODEL WITH BY IN MODEL PENGELOLAAN DENGAN PELIBATAN MASYARAKAT ADAT PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL RAWA AOPA KABUPATEN BOMBANA Nur, Jabal; Intan, Nur
Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

MANAGEMENT MODEL WITH BY IN MODEL PENGELOLAAN DENGAN PELIBATAN MASYARAKAT ADAT PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL RAWA AOPA KABUPATEN BOMBANA Jabalnur dan Nur IntanThe School of Law, University of Halu Oleo, Kendari, Indonesia Abstrak Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi kawasan Taman Nasional Rawa Aopa yang merupakab bagian wilayah masyarakat adat Moronene Hukaea Laea dan merumuskan model pengeloaan dengan pelibatan masyarakat adat sebagai pelestarian kearifan local pada kawasan Taman Nasional Rawa Aopa. Berdasar hasil penelitian tersebut dapat dijadikan indikator dan acuan dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan kawasan taman nasional.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris karena dianggap paling tepat untuk merumuskan model pengelolaan dengan pelibatan masyarakat adat pada kawasan Taman Nasional Rawa Aopa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kawasan taman nasional serta menganalisis fenomena yang ada di lapangan sehingga akan diperoleh suatu strategi dalam pengelolaan taman nasional. Kata Kunci : Pengelolaan, Masyarakat Adat, Kawasan Taman Nasional VOLVING INDIGENOUS PEOPLE IN THE NATIONAL PARK AREAS OF RAWA AOPA BOMBANA DISTRICT Jabalnur and Nur IntanThe School of Law, University of Halu Oleo, Kendari, Indonesia AbstractThe purpose of this research is to identify Rawa Aopa National Park area which is part of indigenous community of Moronene Hukaea Laea and to formulate model of management by involving indigenous community as preservation of local wisdom in Rawa Aopa National Park area. Based on the results of the study, it can be used as indicators and references in overcoming problems in the management of the park area.The method used in this research was the type of descriptive qualitative research with the empirical normative approach. Since it is considered most appropriate to formulate the management model with the involvement of indigenous peoples in the area of Rawa Aopa National Park with reference to legislation regulating the management of national park area and analyze the phenomenon that exist in the field, so that it will obtain a strategy in the management of national parks.Keywords: Management, Indigenous Peoples, National Park Area

TELAAH YURIDIS PENERAPAN SANKSI DI BAWAH MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA PIDANA KHUSUS Haris, Oheo K.
Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

TELAAH YURIDIS PENERAPAN SANKSI DI BAWAH MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA PIDANA KHUSUS Oheo K.HarisThe School of Law, University of Halu Oleo, Kendari, IndonesiaABSTRAK:Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Pengadilan Negeri Sleman, kota Yogyakarta dan Bantul. Pengadilan tersebut dipilih dengan pertimbangan terdapat beberapa perkara yang menyangkut tindak pidana khusus. Tujuan penelitian : (1) untuk mengetahui apakah hakim boleh menjatuhkan sanksi di bawah standar minimum khusus pada perkara pidana khusus dan (2) untuk mengetahui apa dasar yuridis pemikiran hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus pada perkara pidana khusus. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian dilaksanakan dengan menggunakan rancangan penelitian hukum. Sampling meliputi subjek sampling yang ditentukan secara purposive. Bahan hukum terdiri dari: bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan : (1) Peranan hakim dalam penerapan sanksi minimum dalam tindak pidana khusus pada proses peradilan pidana sangat besar, yaitu sebagai pemberi putusan akhir, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka penulis berpendapat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah standar minimum. Dengan alasan bahwa negara Indonesia menganut Sistem Kontinental yakni hakim (sebagai pedoman pemidanaan) terikat oleh undangundang (aliran konservatif). Hal tersebut, sebagai realisasi asas the binding persuasive of precedent. Selain itu, konteks sanksi minimum yang terdapat dalam rumusan pasal terhadap tindak pidana khusus, secara terang dan jelas, terdapat pernyataan sanksi pidana yang memuat ketentuan maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penafsiran lanjutan. (2) Selain mengacu Pasal 103 KUHP dan 284 ayat (1) dan (2) KUHAP, dasar yuridis penerapan sanksi, hakim mengacu pada peraturan perundangundangan tindak pidana khusus yang mengatur ketentuan minimum khusus. Selain kedua pasal di atas, yurisprudensi dapat digunakan sebagai dasar yuridis dalam penjatuhan sanksi, dengan catatan, tetap mengacu ketentuan minimum sekurang-kurangya sama atau di atas minimum.Katakunci : Penerapan Sanksi dan Pidana Khusus THE JURIDIS STUDY OF SANCTION APPLICATIONS UNDER SPECIAL MINIMUMON SPECIAL CREDIT CODES Oheo K.Haris The School of Law, University of Halu Oleo, Kendari, Indonesia This research was carried out in the District Court in the Province of Yogyakarta Special Region covering the District Court of Sleman, the city of Yogyakarta and Bantul. The court was chosen with consideration of several matters involving special crimes. The objectives of the study are: (1) to determine whether a judge may impose sanctions below minimum standards specifically on special criminal cases and (2) to find out what the judicial mind's juridical grounds in imposing criminal sanctions are below a special minimum on special criminal cases. To achieve these objectives, the research was conducted by using the research design law. Sampling includes the subject of sampling which is determined purposively. Legal material consists of: primary and secondary legal materials, they were collected through interviews and documentation. The analysis was done qualitatively. The results of the research show: (1) the judge had a big role in the application of minimum sanction in a special criminal act in the criminal justice process, namely as the final decision maker, the judge is guided by the legislation. Thus, the researcher argues that the judge should not impose sanctions below minimum standards. For that reason, the Indonesian state embraces the Continental System ie the judge (as a guideline of punishment) is bound by the law (conservative school). That is, as the realization of the binding persuasive principle precedent. In addition, the context of minimum sanctions contained in the formulation of the article on specific criminal acts, clearly contain statement of criminal sanctions containing the provisions of the maximum and minimum, so it does not require further interpretation. (2) In addition to referring to Article 103 of the Criminal Code and 284 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Procedure Code, the juridical basis for the application of sanctions, judges refer to special criminal law legislation governing special minimum provisions. In addition to the above two chapters, jurisprudence may be used as a juridical basis in the imposition of sanctions, with a note, still referring to the minimum requirement of at least equal to or above the minimum. Keywords: Application of Special Penalties and Crimes

IMPLEMENTASI HAK ATAS AHLI WARIS ANAK KANDUNG NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA Sukarna, Kadi; Hambali, Jevri Kurniawan
Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

IMPLEMENTASI HAK ATAS AHLI WARIS ANAK KANDUNG NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali Pasca Sarjana magister Ilmu Hukum Universitas Semarang ABSTRAK Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Permasalahan tentang kewarisan yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi maupun akademisi adalah berkaitan dengan pewarisan kepada anak kandung yang beragama non-Muslim atau murtad dari agama Islam. Di satu sisi jelas bahwa dalam Hukum Islam seorang pewaris Muslim tidak boleh mewarisi disebabkan oleh tiga halangan (hijab hirman bil washfi)[1] yaitu karena beda agama (termasuk murtad), membunuh dan hamba sahaya.[2] Sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991[3] yaitu Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 173 yang dimana pada intinya tidak mengatur agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa apabila salah satunya tidak beragama Islam maka mereka tidak bisa saling mewarisi. Dalam implementasinya, wasiat wajibah diambil dari tirkah bukan dari mauruts hingga tidak melanggar ketentuan nasikh-mansukh ayat wasiat oleh ayat waris dan demi kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Landasan hukum pemberian harta kepada non Muslim khususnya anak kandung dijelaskan sama sekali dalam yurisprudensi Mahkamah Agung bahkan diadopsi dalam kasus serupa oleh Pengadilan Agama, tetapi alasan hukum dipengaruhi oleh kepentingan kemaslahatan, keadilan, kemanusiaan dan keyakinan hakim untuk memutuskan. Dan pertimbangan hukum pemberian waris terhadap anak kandung non muslim tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kata Kunci: Ahli Waris, Anak Kandung Non Muslim, Hukum Islam IMPLEMENTATION OF INHERITANCE RIGHT TO NON MUSLIM CHILDREN IN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE APPLIED IN INDONESIA Kadi Sukarna and Jevri Kurniawan HambaliMagister of Law Science University of Semarang ABSTRACTThe law of inheritance is one part of the civil law as a whole and it is the smallest part of the family law. The question of inheritance which is still debated among practitioners and academics is related to the inheritance of a non-Muslim or apostate Islam. On the one hand, it is clear that in Islamic Law a Muslim heir may not inherit it caused by three obstacles (hijab hirman bil washfi). It is because of different religions (including apostasy), killing and servant (hamba sahaya). As in the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 dated June 10, 1991 of the Compilation of Islamic Law regulates in Article 173 which in essence does not regulate religion as a barrier to inherit, but in Article 171 letter b and c Compilation of Islamic Law states that the heir and the heirs must be in an Islamic state. This indicates that if one of them is not Moslem, they cannot inherit each other. In the implementation, the mandatory shall be taken from tirkah not from mauruts until it does not violate the provisions of nasikh-mansukh verse of wills by the verse of inheritance and for the interests of justice, benefit and legal certainty. The legal basis for giving property to non-Muslim children, especially biological children, is fully explained in the jurisprudence of the Supreme Court even adopted in similar cases by the Religious Courts. However, the legal grounds are influenced by the benefit, and justice, humanity and judge's conviction to decide. Further, legal considerations of inheritance of non Muslim children are not contrary to Islamic values. Keywords: Heirs, Non-Muslim Children, Islamic Law

KONFLIK SOSIAL DAN EKONOMI SEBAGAI DAMPAK UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pardiyanto, Martinus Aditya
Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

KONFLIK SOSIAL DAN EKONOMI SEBAGAI DAMPAK UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Martinus Aditya PardiyantoDosen Pancasila Fakultas Ekonomi Universitas Semarang ABSTRAKDengan ditetapkannya Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada 15 Januari 2014 dapat memberi ruang bagi Pemerintahan Desa. Dikarenakan Kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat tidak selamanya berada dilingkungan perkotaan saja, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah di mulai dari Desa. Permasalahan yang dibahas didalam tesis ini (1). Siapakah aktor aktor yang diuntungkan di balik Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2). Potensi konflik apakah yang dimungkinkan timbul dengan ditetapkannya Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa: Kelompok Kepentingan, Politisi Dan Partai Politik, Kelompok kepentingan memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan, selain kelompok kepentingan, para politisi menggunakan partai politik untuk meraih kekuasaan. Serta Pemerintahan Desa, Luasnya kewenangan pemerintah desa tanpa pengawasan kuat Badan Permusyawaratan Desa pada akhirnya membuka peluang korupsi di desa disebabkan sumber daya aparatur yang minim, apalagi jika pemerintah lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana amanat undang undang desa. Potensi konflik yang dimungkinkan timbul, Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa akan melahirkan konflik baru bagi sebagian masyarakat yang ada di desa, baik konflik manifes maupun konflik laten. Saran Sebuah perubahan menjadi desa mandiri jangan disalah artikan bahwa Pemerintah lainnya menjadi tidak bertanggungjawab untuk kelangsungan atas penyelenggaraan pemerintahan desa malah seharusnya pemerintah pusat mendorong dan membangkitkan semangat bagi pemerintah desa untuk maju dan bangkit serta berbenah diri sehingga wajah pemerintahan desa memang dapat menjadi citra pemerintahan lainnya dimata masyarakat. Kata Kunci: Dampak, Desa, Konflik. SOCIAL AND ECONOMIC CONFLICTS AS THE IMPACT OF THE LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGE Martinus Aditya PardiyantoLecturer of Pancasila, Faculty of Economics, University of Semarang ABSTRACTWith the enactment of Law Number 6 Year 2014 on the Village on January 15, 2014 can make space for the Village Government. Since welfare and economic prosperity of the people are not always located in urban area, building Indonesia begins from the village. The problems discussed in this thesis are (1). Who are the beneficiaries behind Law No. 6 of 2014 on Villages (2). What are the potential conflicts that exist in accordance with the stipulation of Law No. 6 of 2014 about the Village? Based on the results of research and discussions, it can be explained: Interest Groups, Politicians and Political Parties, Interest groups play an important role in the formation of policies, in addition to interest groups, politicians use political parties to gain power, as well as Village Government. The extent of village government regulations without strong supervision from the Village Deliberative Council ultimately opens opportunities for corruption in the village due to the lack of personnel resources, especially if the government is negligent in conducting guidance and supervision over the mandate of the village law. Potential conflicts that arise, Law Number 6 Year 2014 about the Village will give birth to new conflicts for some communities in the village, both manifest conflict and latent conflict. Suggestions a change to become an independent village should not be misunderstood, that other government levels become irresponsible for the operation of the governance of the village. Furthermore, the center government encourages and pushes spirit for the village government to advance and rise and clean up themselves, so that the village administration can indeed be the image of other government in the eyes of society.Keywords: Impact, Village, Conflict.

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ISLAM BERBASISKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM Huda, Misbahul
Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ISLAM BERBASISKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM Misbahul HudaDosen Institute of Business Law and Legal ManagementABSRAKEkonomi islam sebagai salah satu instrumen ekonomi indonesia telah menwarkan sebuah sistem yang tepat bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Namun dalam praktiknya, sistem ekonomi islam mestinya masih perlu dilakukan perbaikan yang salah satunya dalam sistem penyelesaian sengket. Selama ini dalam praktinya sesuai dengan perundang-undangan penyelesaian sengketa dilakukan oleh pengadilan agama, akan tetap masih terbukanya peluang dalam penyelesaian segketa melalui pengadilan negeri telah membuka peluang besar bagi terciptanya ketidakpastian hukum. Disinilah perlunya mahkamah agung memberikan penegasan yang berkaitan hal-hal masalah sengketa ekonomi islam diselesaikan melalui pengadilan agam dan secara khusus kewenangan tersebut bersifat mutlak sehingga nilai penyelesaian sengketa ekonomi islam nantinya dapat berbasiskan nilai kepastian hukum. Keyword : sengketa, ekonomi islam dan kepastian hukum. ISLAMIC ECONOMIC DISPUTE SETTLEMENT BASED ON THE VALUE OF LEGAL DEFINITION Misbahul HudaLecture Institute of Business Law and Legal ManagementAbstractIslamic economics as one of the economic instruments in Indonesia has offered a system that is right for the sustainability of national economy. But in practice, the Islamic economic system should still need to be repaired, one of them is in the system of settlement of clutch. So far, in practice in accordance with the dispute resolution legislation carried out by religious courts, there is open opportunities in the dispute settlement through the district court. It has opened up great opportunities for the creation of legal uncertainty. This is where the necessity of the Supreme Court to provide affirmations related to issues of economic disputes of Islam. It is resolved through religious courts and specifically the authority is absolute, so that the value of Islamic economic dispute resolution will be based on the value of legal certainty.Keyword: dispute, Islamic economy and legal certainty.

PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE ATAS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARI AH : SUATU TELAAH HUKUM ISLAM DAN PRINSIP PERBANKAN SYARI AH Pribadi, Agung
Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE ATAS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARI AH : SUATU TELAAH HUKUM ISLAM DAN PRINSIP PERBANKAN SYARI AH Agung PribadiMahasiswa Program Magister Hukum USMABSTRAKUtang piutang sering kali tidak dapat dihindari karena sangat kental dengan kehidupan manusia. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah SWT tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang. Sehingga diperlukan pengetahuan bagaimana kaidah utang piutang menurut syariat. Salah satu kaidah yang harus diketahui adalah kaidah : menjual hutang dengan hutang adalah batal. Dalam karya ini, penulis akan mencoba memaparkan judul pengalihan piutang secara cessie atas pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan pada perbankan syariah: suatu telaah hukum islam dan prinsip perbankan syariah . Berdasarkan dari penelitian tersebut bahwa: pertama implementasi sistem cessie tersebut tidak terkecuali dalam dalam mendukung sistem perbankan syariah. Dalam perspektif hukum islam nilai yang dikedepankan adalah kemaslahatan, hal ini pula yang harus diterapkan dalam implementasi cessie, kedua Keberadaan cessie sebagai wujud pengalihan piutang tentunya merupakan implikasi terhadaphak tanggungan kepada debitur. Hal ini tentunya harus dikedepankan nilai -nilai keadilan sehingga implikasi yang ditimbulkan tidak memunculkan aspek kemadhorotan bagi para pihak.Kata kunci: Pengalihan Piutang,Cessie dan Perbankan Syariah. CESSIE RECEIVABLES TRANSFER ON THE FINANCING WITH THE WARRANTY OF LIABILITY ON SYARI'AH BANKING: A STUDY ON ISLAMIC LAWS AND SHARIAAH BANKING PRINCIPLESAgung BribadiMahasiswa Program Magister Hukum USMABSTRACTDebt and receivables are often unavoidable because it is so close to human life. Thus, as Allah Almighty set, some are expanded sustenance to abundant and some are narrowed sustenance, they cannot meet the basic needs so encouraged by forced to indebted. So it takes knowledge of how the rules of accounts payable according to the Shari'a. One of the rules is: "to sell debt with debt is void. In this work, the researcher will try to explain the title of "cessie receivable transfer of financing with warranty of liability guarantee on sharia banking: a study on Islamic law and sharia banking principles". Based on the research, there are several issues come up: the first implementation of the cessie system is no exception in supporting the sharia banking system. In the perspective of Islamic law, the value that is put forward is the benefit, this also should be applied in the implementation of cessie. The second, the existence of cessie as a form of transfer of receivables, it is an implication to liability to the debtor. We must be put forward the values of justice, so that the implications that arise do not bring the bad aspect for the parties.Keywords: Transfer of Receivables, Cessie and Sharia Banking.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol. 11 No. 1 (2026): FEBRUARY Vol. 10 No. 3 (2025): OCTOBER Vol. 10 No. 2 (2025): JUNE Vol. 10 No. 1 (2025): FEBRUARY Vol. 9 No. 3 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER Vol 8, No 2 (2023): JUNE Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER Vol 4, No 1 (2019): April Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER Vol 3, No 1 (2018): April Vol. 3 No. 1 (2018): April Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): April Vol 1, No 2 (2016): Oktober More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id

Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official pasca@usm.ac.id

Editorial Address Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id

Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA