Jurnal Ius Constituendum
Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.123 KB)
|
DOI: 10.26623/jic.v4i2.1654
<![CDATA[Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (social equilibrium), yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera. Corak komunikasi atau dialog dan dialektika yang berlangsung dalam proses pembentukan perundang-undangan akan berpengaruh pada karakter hukum, semakin transparan dan partisipatif akan menjadikan hukum semakin responsif. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Politik hukum perundang-undangan seharusnya mencakup tiga hal: (i) menjamin keadilan dalam masyarakat (guarantee justice in society); (ii) menciptakan ketentraman hidup (creat alive placidity) dengan memelihara kepastian hukum; dan (iii) mewujudkan kegunaan (realize use) dengan menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara kongkrit. Penerapan prinsip keadilan, didasarkan pada daya laku hukum dan kesamaan di hadapan hukum . Prinsip kepastian hukum, ditempuh melalui: (i) penormaan yang jelas dan tegas mengenai keharusan dan larangan; (ii) transparansi hukum yang menghindarkan masyarakat dari kebingungan normatif; dan (iii) kesinambungan tertib hukum yang memberi acuan bagi perilaku di masa mendatang. Adapun prinsip kemanfaatan didasarkan pada kemampuan hukum sebagai instrumen sosial untuk mengintegrasikan agregasi kepentingan sosial agar tidak saling berbenturan, dan sebaliknya terjadi keteraturan.]]>
<![CDATA[PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH TERKAIT PENYALAHGUNAAN IZIN PERTAMBANGAN OLEH PARA PENERIMA IZIN DI PROVINSI BANGKA BELITUNG ]]>
<![CDATA[Yokotani, Yokotani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.226 KB)
|
DOI: 10.26623/jic.v4i2.1655
<![CDATA[Permasalahan perizinan dan pengelolaan lingkungan khususnya pertambangan di wilayah Provinsi Bangka Belitung, diawali sejak munculnya Izin Usaha Penambangan atau IUP. Dampak perizinan yang diberikan masih banyak yang tidak memenuhi standar pemulihan lahan pertambangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam permasalahan pertambangan darat dan laut yang terjadi di provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyalahgunaan izin pertambangan, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Bangka Belitung. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah (pusat maupun daerah) yang mengeluarkan Izin Usaha Penambangan (IUP). Pelaksanaan penambangan tersebut, diharuskan memperhatikan ekosistem lingkungan yang ada disekitar wilayah pertambangan. Pelaksanaan penambangan yang dimulai dari Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), akibat rusaknya lingkungan tersebut, warga tidak bisa menikmati lingkungan hidup yang laik sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1). Perlindungan hukum yang sekarang masih digunakan adalah melalui UUPPLH yang secara isi atau materinya masih relevan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP HAK NASABAH YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBOBOLAN REKENING NASABAH (STUDI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK, KANTOR CABANG MEDAN GATOT SUBROTO) ]]>
<![CDATA[Bukit, Andi Nova]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.241 KB)
|
DOI: 10.26623/jic.v4i2.1656
<![CDATA[Bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan dan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban bank terhadap nasabah yang dirugikan.Bank berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana, serta melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Kondisi yang demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat sebagai nasabah dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.]]>
<![CDATA[KEBEBASAN HAK SOSIAL-POLITIK DAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nuna, Muten]]>;
<![CDATA[Moonti, Roy Marthen]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (495.007 KB)
|
DOI: 10.26623/jic.v4i2.1652
<![CDATA[Prinsip dari sebuah negara demokrasi adalah dengan menjunjung tinggi Konstitusi dan ideologi dalam sebuah negara. Kebebasan dalam hak sosial dan politik menjadi sebuah jaminan yang sangat diperlukan untuk dapat mencapai sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi sehingga aspirasi yang ada dapat tersalurkan dengan baik. Permasalahan yang muncul yaitu Bagaimana Prinsip Dan Jaminan Hak Warga Negara Menurut UUD 1945 dan Bagaimana Dinamika Sosial Politik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait untuk memecahkan persoalan hukum atau permasalahan yang akan dibahas. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu negara wajib dapat mengelola dan mengendalikan dominasi iklim kapitalis agar tetap berjalan pada koridor yang tidak merugikan warga. Negara juga harus membuka dan memberdayakan ruang publik secara optimal sebagai instrumen warga dalam menyalurkan aspirasinya, serta menutup keran tumbuh suburnya praktek politik uang baik di kalangan elit politik maupun di kalangan masyarakat, karena dengan membiarkan politik uang berlangsung, maka tidak hanya berimpilkasi melahirkan politisi yang korup dan mengekang hati nurani masyarakat dalam memberikan partisipasi politiknya, namun juga berakibat tercederainya suatu pemilu yang demokratis.]]>
<![CDATA[PERANAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI NAGARI CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK. ]]>
<![CDATA[Risa, Yulia]]>;
<![CDATA[Fauzi, Engrina]]>;
<![CDATA[Cenery, Jelisye Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (473.916 KB)
|
DOI: 10.26623/jic.v4i2.1657
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami pertama, bagaimana mekanisme pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Cupak, kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok kedua, bagaimakah peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam peningkatan kesejahteran masyarakat Nagari Cupak Kecamatan Gunug Talang Kabupaten Solok.Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis empiris untuk melihat bagaimana mekanisme pendirian BUMnag di Nagari Cupak kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan Pertama, mekanisme pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang bernama Badan Usaha Milik Nagari Usali di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dibentuk melalui musyawarah Nagari dengan dihadiri tokoh-tokoh masyarakat. BUMNag Usali Cupak telah berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas perokonomian di Nagari Cupak melalui unit usaha pertama Konveksi, keduA Agen BNI/PPOB BNI dan yang ketiga adalah Tabungan Bajapuik atau simpan pinjam. Kegiatan yang ini yang telah memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN DI NEGARA ASING THAILAND DAN JEPANG ]]>
<![CDATA[Saraya, Sitta]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (544.886 KB)
|
DOI: 10.26623/jic.v4i2.1653
<![CDATA[Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, dan berkeadilan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perumusan pidana dan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pelaksanaan tindak pidana keterbukaan informasi publik dalam kajian perbandingan sistem pemidanaan tindak pidana keterbukaan informasi publik di negara Thailand dan Jepang? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adanya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 yang mulai berlaku pada 1 Mei 2010 diharapkan agar semua badan publik memberikan dan membuka akses informasi publik. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perumusan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pidana yang dikenakan adalah pidana penjara sebagai pidana pokoknya dengan maksimal khusus satu tahun atau ada alternatif lainnya yaitu pidana denda atau hakim berhak menjatuhi kedua pidana tersebut secara bersamaan. Tindak pidana infomasi publik di Jepang dapat dikenakan pidana penjara juga disertai dengan kerja paksa atau dengan adanya alternatif pidana denda sebagai pengganti pidana pokok berupa pidana penjara dan kerja paksa. Sedangkan tindak pidana keterbukaan informasi publik di Thailand dapat dikenakan sanksi pidana yang dijatuhkan berorientasi pada sistem pidana maksimal khusus 1 (satu) tahun penjara atau berupa sanksi denda dan bisa juga dengan alternatif sanksi pidana yakni dijatuhi sanksi keduanya baik berupa penjara dan denda.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Soegianto, Soegianto]]>;
<![CDATA[R S, Diah Sulistiyani]]>;
<![CDATA[Junaidi, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (628.211 KB)
|
DOI: 10.26623/jic.v4i2.1658
<![CDATA[Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia selama ini masih banyak menggunakan jasa debt collector. Banyak permasalahan yang timbil dalam pelksanaan penggunaan jasa debt collector. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan dalam pelaksanan eksekusi jaminan Fidusia. yang telah disebutkan sebelumnya yaitu, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini eksekusi jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia masih banyak ditemukan permasalahan seperti mengeksekusi barang jaminan Fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan Fidusia di jalan.]]>
