cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23562269     EISSN : 26142945     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2018): Dinamika" : 17 Documents clear
PENGARUH PENDELEGASIAN WEWENANGOLEH KEPALA TERHADAP TANGGUNGJAWAB PEGAWAI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANGANDARAN lisna trisnawati
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1454

Abstract

Dalam penelitian ini penulis memakai metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah kepala dan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran sebanyak 19 orang pegawai dan 1 orang Kepala.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi, wawancara dan angket.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :1) Pendelegasian wewenang oleh Kepala di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 49,06 dan berada pada kategori kurang, yang apabila dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 51,65%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (2013:245) berada pada kategori cukup. Artinya pendelegasian wewenang oleh Kepala di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran cukup sesuai dengan pendapat Hasibuan (2006:83) tentang beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pendelegasian wewenang. Sedangkan hasil observasi diketahui bahwa selama ini kepala dalam melaksanakan pendelegasian wewenang masih kurang disertai dengan rincian dan arahan secara jelas  sehingga masih adanya pegawai yang belum sepenuhnya mampu memahami wewenang yang diterimanya. 2) Tanggung jawab pegawai ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 48,46 dan berada pada kategori kurang, yang apabila dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 51,05%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (2013:245) berada pada kategori cukup. Artinya  tanggung jawab pegawai cukup sesuai dengan pendapat Hasibuan (2006:70) tentang indikator dari tanggung jawab pegawai. Sedangkan hasil observasi diketahui masih adanya pegawai yang belum sepenuhnya mampu melaksanakan pekerjaannya secara bertanggung jawab. 3) Pendelegasian wewenang oleh Kepala berpengaruh terhadap tanggung jawab pegawai sebesar 98,57 % sedangkan 1,43% adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi pegawai maupun kompensasi, dengan demikian maka hipotesis yang diajukan terdapat pengaruh yang positif pendelegasian wewenang oleh Kepala terhadap tanggung jawab pegawai dapat diterima karena teruji kebenarannya. Kata Kunci :   Pendelegasian wewenang, tanggung jawab
RESTRUKTURISASI DAN REPOSISI BIROKRASI (SEBAGAI SOLUSI MENATA HUBUNGAN POLITIK DAN BIROKRASI) Imam Maulana Yusuf
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1410

Abstract

Abstrak Reformasi birokrasi yang dilakukan di Indonesia, nampaknya masih meninggalkan berbagai persoalan dan belum dapat menjawab tuntutan dari masyarakat. Reformasi birokrasi seolah tidak memiliki arah yang jelas baik dari sisi karakter maupun perannya. Sampai saat ini reformasi birokrasi belum memberikan grand design atau cetak biru untuk menata  hubungan antara politik dan birokrasi sehingga kekuatan politik yang ada dalam birokrasi justru melakukan interpensi yang kuat terhadap aparat birokrasi. Dalam tatanan organisasi pemerintahan, wewenang seharusnya hanya diberikan pada porsi yang relatif terbatas sesuai dengan cakupan tugas seorang aparatur birokrasi, namun pada prakteknya, wewenang terbatas itu seringkali diintervensi oleh pihak pemberi wewenang dalam hirarki birokrasi yang lebih tinggi atau oleh pejabat politik. Dalam situasi demikian, aparatur birokrasi, akan lebih tunduk kepada hirarki yang lebih tinggi, terlebih kepada pejabat politik. Kata Kunci : Restrukturisasi, Reposisi Birokrasi
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA PAWINDAN KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS yadi mulyadi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1459

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal itu terlihat dari indikasi-indikasi masalah antara lain : Kurang transparannya pemerintah desa dalam pembuatan rancangan awal atau pembagian per alokasi dari Alokasi Dana Desa dan pertanggungjawabannya, dimana masyarakat hanya diberitahu besaran anggarannya saja, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Adanya kesenjangan antara tanggung jawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebanyak 2 orang, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pawindan sebanyak 6 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa secara umum sudah terkelola dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ada pula beberapa hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa diantaranya lemahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sehingga informasi terkait pengelolaan alokasi dana desa tidak sepenuhnya disampaikan karena kurang matangnya perencanaan, masyarakat menganggap bahwa keuangan desa hanya diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa saja.  Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa, hal ini dilakukan dengan cara musyawarah dengan lembaga-lembaga yang ada di desa dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian berusaha untuk menambah personil di bagian keuangan desa untuk menambah kekuatan khususnya dalam menangani masalah di bidang keuangan desa. Kata Kunci :Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pemerintah Desa
OPTIMALISASI PENGELOLAAN BIDANG PARIWISATA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF WILAYAH CIAMIS Rizaldy Rizaldy
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1415

Abstract

 ABSTRAK Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah Ciamis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah optimalisasi pengelolaan bidang pariwisata oleh unit pelaksana teknis dinas pariwisata dan ekonomi kreatif wilayah Ciamis?; bagaimanakah hambatan optimalisasi pengelolaan bidang pariwisata oleh unit pelaksana teknis dinas pariwisata dan ekonomi kreatif wilayah Ciamis?; dan 3) bagaimanakah upaya optimalisasi pengelolaan bidang pariwisata oleh unit pelaksana teknis dinas pariwisata dan ekonomi kreatif wilayah Ciamis? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah Ciamis dan pengunjung sebanyak 12 orang dengan rincian pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah Ciamis 5 orang dan pengunjung sebanyak 7 orang.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) pengelolaan bidang pariwisata oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini terbukti dengan jawaban informan sebagian besar menyatakan kurang baik. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa pengelolaan bidang pariwisata oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah Ciamis belum dilaksanakan dengan baik.Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang terdapat dalam prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata menyatakan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan belum dilaksanakannya beberpa indikator berupa pemanfaatan gedung kesenian, kelestarian flora dan fauna, menggali kesenian tradisional dan keunikan potensi wisata yang ada dan kesulitan di dalam mendirikan kampung adat; 2) adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti masih terlihat kurangnya anggaran yang telah diberikan sehingga pembangunan pembangunan gedung kesenian belum terselesikan, kurang memperhatikan tetang kebersihan dan kelestari alam dengan bebas dari polusi di sekitar area wisata, kurangnya perhatian tentang kelestarian lingkungan flora dan fauna, belum adanya pembinaan dan pengarahan tentang potensi di area wisata, kurangnya mengajak kepada pengelola dalam menggali kesenian tradisional, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wilayah Ciamis di dalam menyediakan tempat bagi wisata kuliner lokal kurang tertata  rapi, tidak adanya perhatian mengenai pakaian adat Sunda, tidak adanya anggaran untuk mendirikan kampung adat di sekitar area wisata, dan kurangnya perhatian tentang objek wisata yang keberadaanya belum sah diakui pemerintah, tidak adanya himbauan mengenai kebersihan di sekitar area wisata; dan 3) berdasarkan hasil penelitian mengenai sudah adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti adanya pembangunan gedung kesenian sebagai tempat atau wahana pergelaran seni tradisional, adanya kebijakan dan peraturan mengenai area bebas polusi, selalu menjaga kelestarian flora dan pauna di sekitar area wisata, adanya pembinaan dan pengarahan tentang potensi objek wisata, menggali kesenian tradisional dan keunikan potensi wiata yang ada, memperhatikan fasilitas dan sarana kepada kuliner lokal, adanya kostum/pakaian adat bagi para pegawai di sekitar area wisata, UPTD mempertahankan dan melestarikan kampung adat sebagai warisan leluhur, adanya perhatian mengenai keberadaan tempat wisata, serta adanya himbauan kepada masyarakat serta pengunjung tentang kebersihan lingkungan setempat. Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan, Pariwisata
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Nisa Sabrina
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1455

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pegawai tidak memenuhi kewajiban yang semestinya dilakukan., kurangnya keramahan dari para pegawai dalam pengurusan berbagai keperluan administrasi menyebabkan masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik, petugas pemberi layanan kurang dapat menjelaskan, tahapan akan mekanisme yang harus ditempuh oleh masyarakat selaku pemohon layanan, dan tidak adanya fasilitas yang diperuntukan bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran terkait pemberian layanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan teori prinsip-prinsip good governance menurut Sedarmayanti dengan indikator yang digunakan yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Untuk pengumpulan data, penulis melakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang informan yaitu Camat dan pegawai Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa: 1) Pegawai Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan supremasi hukum dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. 2) Faktor pendukung meliputi: adanya Perda, Perbup, SOP, Tupoksi, dan tata tertib merupakan faktor pendukung untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Faktor penghambat meliputi: keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, rendahnya sumber daya manusia, dan kurangnya partisipasi masyarakat 3) Upaya-upaya yang pegawai lakukan untuk melaksanakan budaya kerja di Kantor Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, yaitu: menambah jumlah pegawai meningkatkan kualitas SDM, memaksimalkan anggaran khususnya untuk Kepala Seksi, memfasilitasi sarana dan prasarana yang lengkap, serta memanfaatkan sistem informasi yang optimal. Kata Kunci: Prinsip-prinsip Good Governance,  Kinerja Organisasi
PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PNPM MANDIRI PEDESAAN (Studi Kasus Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis) Wawan Risnawan
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1411

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengentasan kemiskinan melalui Program PNPM Mandiri Perdesaan. Tujuan khusus adalah untuk mengetahui:Tahapan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan dalam Pengentasan Kemiskinan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode  studi kasus, sedangkan untuk mengumpulkan data,digunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data hasil penelitian telah diolah melalui teknik: Reduksi, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Dari hasilnya menunjukkan bahwa Dampak dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah dilakukan melalui tahapan kerja PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat yaitu : a) mengajak masyarakat lebih memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah (Program PNPM Mandiri Perdesaan) pada penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah kemiskinan di tingkat individual, keluarga dan komunitas. b) Mengembangkan struktur dan proses organisasi yang berfungsi menurut kaidah sistem organisasi. c) Mengembangkan  sistem-sistem  produksi-konsumsi  yang  diorganisasi  secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah pemilikan dan pengendalian lokal. Sehingga dari tahapan tersebut dapat terwujud hasil berupa pembangunan fisik, peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan masyarakat. Kata  Kunci  :  PNPM  Mandiri  Pedesaan  dan Pengentasan Kemiskinan.
PELAKSANAAN TEKNIK-TEKNIK MOTIVASI OLEH KEPALA BIDANG PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA AIR DI DINAS PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN Asep Saepulah
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1416

Abstract

ABSTRAK Yang menjadi rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan teknik-teknik motivasi oleh Kepala Bidang Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan teknik-teknik motivasi oleh Kepala Bidang Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran? 3I Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan teknik-teknik motivasi oleh Kepala Bidang Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Informan sebanyak 12 orang  yang terdiri dari Kepala Bidang Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Air dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebanyak 1 orang, Kepala Seksi Pertambangan dan Energi sebanyak 1 orang, Kepala seksi Sumber Daya Air sebanyak 1 orang, Pegawai Bidang Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Air dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan teknik-teknik motivasi oleh Kepala Bidang Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten terhadap hasil kerja pegawai sehingga kurang memahami kebanggan dari pegawai apabila mendapatkan pengakuan dan penghargaan baik berupa bonus/insentif atau piagam penghargaan ataupun hanya berupa ucapan lisan saja sehingga belum mampu memberikan motivasi terhadap para pegawai serta masih kurangnya apresiasi dari pimpinan terhadap kinerja dari pegawai sehingga belum mampu untuk mengajukan promosikan pegawai karena kurang mengetahui kinerja pegawai secara keseluruhan.Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti belum adanya program yang jelas dari kantor Dinas untuk memberikan insentif/bonus, kurangnya konsistensi dari para pegawai dalam pelaksanaan pekerjaannya,  kurangnya pegawai yang memenuhi target maksimal dalam pelaksanaan pekerjaannya, belum adanya peningkatan kinerja dari para pegawai yang signifikan, kurangnya tingkat pendidikan pegawai yang sesuai dengan keahliannya sehingga kesulitan untuk menempatkan posisinya dalam pelaksanaan pekerjaannya.  Adanya upaya-upaya yang dilakukan seperti memberikan pengertian dan pemahaman terhadap para pegawai agar konsisten dalam melaksanakan pekerjaannya, membangkitkan semangat kerja para pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ekspektasi dari pimpinan sehingga dapat mencapai target yang maksimal, mengajak dan menggerakan para pegawai agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga mampu untuk mencapai target yang telah di tetapkan,mendorong dan memberikan motivasi terhadap pegawai untuk melanjutkan tingkat pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi agar sesuai dengan kebutuhan untuk penempatan posisi sesuai dengan tingkat pendidikannya. Pangandaran belum dilaksanakan secara optmal, hal ini dikarenakan  kurangnya kepekaan dari pimpinan  Kata Kunci : Teknik-Teknik Motivasi
PENGARUH PEMBINAAN ATLET OLEH DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA TERHADAP PRESTASI ATLET DI KABUPATEN CIAMIS Rudi Rudiansyah
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1456

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh atlet Kabupaten Ciamis. Hal ini terlihat dari tidak adanya atlet untuk Cabang Olahraga (Cabor) pengembangan, yang meliputi: dance, sepatu roda, yudo, dan bilyard, rendahnya kemampuan para atlet Kabupaten Ciamis. Hal ini dapat terlihat dari kegagalan atlet dalam mencapai prestasi di ajang Porda pada tahun 2014, dimana Kabupaten Ciamis hanya menduduki peringkat ke-26 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, kurangnya tingkat kedisiplinan para atlet. Contohnya: ada sebagian atlet yang sering terlambat hadir dalam pelatihan maupun pertandingan, dan kurang terjalinnya kerjasama antara atlet dengan atlet maupun antara atlet dengan pembina. Contohnya: adanya konflik kepentingan (kemauan) antara atlet dengan pembina. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, diduga karena kurangnya pembinaan awal dalam mengikuti olahraga, kurangnya pembinaan fisik maupun jasmani serta pembinaan strategi untuk mencapai kemenangan, kurangnya pembinaan dan pembuktian praktek pelatihan yang baik, dan kurangnya penggerak dan pendorong untuk mewujudkan kemampuan fisik, teknik maupun taktik dalam aktivitas olahraga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan metode survey. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket(kuesioner), wawancara, dan observasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode statistik parametik untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan cara mencari koefisien korelasi product moment, koefisien determinasi, dan uji signifikansi (uji t).Dari hasil penelitian diperoleh tingkat korelasi antara pembinaan atlet oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan prestasi atlet di Kabupaten Ciamis memiliki hubungan yang sangat kuat dan mempunyai arah positif dengan nilai r = 0,82. Besarnya pengaruh pembinaan atlet oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga terhadap prestasi atlet di Kabupaten Ciamis adalah sebesar 67,24%, sedangkan sebesar 32,76% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya. Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa thitung> ttabel (11,28> 1,999), maka Ho = ditolak dan Ha = diterima. Artinya hipotesis yang diajukan yaitu pembinaan berpengaruh positif terhadap prestasi, dapat diterima atau teruji kebenarannya. Upaya peningkatan prestasi atlet yaitu dengan melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan dan melengkapi fasilitas sarana dan prasarana latihan untuk para atlet sehingga prestasi atlet Kabupaten Ciamis dapat meningkat. Kata Kunci: Pembinaan dan Prestasi Atlet
FENOMENA JUAL BELI PASAL UNDANG-UNDANG OLEH OKNUM DPR (Sebuah Analisis Etika) Ari Kusumah Wardani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1412

Abstract

Abstrak DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengemban tugas untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, namun tugas tersebut acapkali diwarnai oleh kepentingan politik yang bersifat ego sektoral di kalangan Oknum anggota DPR tersebut. Hal ini berakibat pada semakin meningkatnya praktik uang yang dilakukan oleh para oknum anggota DPR untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sulit untuk dibantah jika ada pihak yang mengatakan bahwa aktivitas para oknum di gedung parlemen negeri ini sesekali seperti pasar saja, proses legislasi di negeri ini kadang-kadang terjadi seperti sebuah proses jual beli. Gedung parlemen terkadang diwarnai penyimpangan-penyimpangan seperti jual beli pasal-pasal dalam pembahasan RUU. Meskipun praktik ini terkesan tertutupi, namun perlu difahami bahwa Publik sudah mulai bijak dan waspada dalam mengamati dan menilai. Praktik jual beli pasal yang dilakukan para oknum saat pembahasan UU merupakan bentuk pelanggaran hukum yang harus dibawa ke ranah penyidikan dan penyelidikan oleh pihak berwajib. Banyaknya gugatan mengenai isi UU kepada MK membuktikan bahwa ada suatu hal yang salah pada fungsi legislasi di DPR kita. Padahal UU merupakan salah satu dasar negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik lagi. Dalam membongkar praktik jual beli pasal ini, tentunya dibutuhkan penegakan hukum yang tegas yang dapat memutus jaringan-jaringan kolusi modal, serta diperlukan keberanian untuk menindak pejabat negara yang melakukan lobi-lobi ilegal, karena praktik semacam ini jelas-jelas sangat merugikan negara, terutama rakyat sebagai pihak yang paling dirugikan. Kata Kunci: Etika, Jual Beli Pasal, DPR
METAMORFOSIS ADMIISTRASI NEGARA Lina Marliani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1408

Abstract

Abstrak Administrasi Negara merupakan terjemahan dari Public Administration, dimana istilah administrasi Negara masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan sampai saat ini masih belum menemukan titik temu. Public Administration ada yang menterjemahkan administrasi Negara dan ada juga yang menterjemahkan Administrasi Publik, sehingga tampak seolah-olah tampak Administrasi Negara versus Administrasi Publik. Jika administrasi Negara diibaratkan sebagai makhluk hidup, Administrasi Negara sudah mengalami perubahan (metamorphosis) dalam perkembangan paradigmanya. Perubahan ini terjadi karena administrasi negara harus menyesuaikan diri dengan perubahan/perkembangan lingkungan dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang setiap jaman selalu berubah. Hal ini tidak lain untuk keberlangsungan hidup administrasi itu sendiri. Kata Kunci : Administrasi Negara, administrasi publik, paradigma

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 3 (2025): Dinamika Vol 12, No 2 (2025): Dinamika Vol 12, No 1 (2025): Dinamika Vol 11, No 3 (2024): Dinamika Vol 11, No 2 (2024): Dinamika Vol 11, No 1 (2024): Dinamika Vol 10, No 3 (2023): Dinamika Vol 10, No 2 (2023): Dinamika Vol 10, No 1 (2023): Dinamika Vol 9, No 3 (2022): Dinamika Vol 9, No 2 (2022): Dinamika Vol 9, No 1 (2022): Dinamika Vol 8, No 3 (2021): Dinamika Vol 8, No 2 (2021): Dinamika Vol 8, No 1 (2021): Dinamika Vol 7, No 3 (2020): Dinamika Vol 7, No 2 (2020): Dinamika Vol 7, No 1 (2020): Dinamika Vol 6, No 4 (2019): Dinamika Vol 6, No 3 (2019): Dinamika Vol 6, No 2 (2019): Dinamika Vol 6, No 1 (2019): Dinamika Vol 5, No 4 (2018): Dinamika Vol 5, No 3 (2018): Dinamika Vol 5, No 2 (2018): Dinamika Vol 5, No 1 (2018): Dinamika Vol 4, No 4 (2017): Dinamika Vol 4, No 3 (2017): Dinamika Vol 4, No 2 (2017): Dinamika Vol 4, No 1 (2017): Dinamika Vol 3, No 4 (2016): DINAMIKA Vol 3, No 1 (2016): DINAMIKA More Issue