Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2019): Dinamika"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[EVALUASI PROSES MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Eva Zakiah]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2019): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.295 KB)
|
DOI: 10.25157/dinamika.v6i2.2263
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang” sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal“ khususnya kelompok perempuan dalam memahami isu dan permasalahan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan desa dalam menetapkan skala prioritas pembangunan. sehingga skala prioritas pembangunan tidak mendominasi pembangunan fisik seperti infrastruktur dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejah teraan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat merata. Metode yang digunakan adalah deskriftif analisis, dengan sampel penelitian 8 orang. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa pemerintah desa lebih mengutamakan pembangunan fisik dalam menetapkan skala prioritas pembangunan, dan peringkat pembangunan ekonomi dan sosial budaya cenderung terabaikan sehingga kebutuhan masyarakat tidak merata Faktor penghambat yaitu terbatasnya dana yang tersedia sehingga tidak semua pembangunan dapat direalisasikan pada tahun rencana. adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan dana pendapatan desa, seperti dari Bumdes, Kelompok Swadaya masyarakat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROMOSI JABATAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Inah Nurainah]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2019): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (138.61 KB)
|
DOI: 10.25157/dinamika.v6i2.2280
<![CDATA[ ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pelaksanaan promosi jabatan yang dilakukan berdasarkan pada faktor kedekatan, tidak dilakukan berdasarkan analisis jabatan yang dibutuhkan cenderung terkesan ada faktor politis, adanya pergantian posisi jabatan yang dilakukan kurang berdasarkan norma atau standar kriteria dan berdasarkan pada tingkat pendidikan pegawai yang bersangkutan dan adanya promosi yang kurang berorientasi pada kebutuhan yang riil/nyata sesuai dengan formasi riil yang dibutuhkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan Promosi Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Promosi Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Promosi Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni dari pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebanyak 10 orang sebagai informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan Verifikasi Data (Conclusion Drawing). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal: 1) Promosi jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan dengan baik, 2) Hambatan yang dihadapi berupa tekanan dari atasan untuk menunjuk pegawai yang bersangkutan, adanya faktor politis dan faktor kekeluargaan, belum optimalnya evaluasi kinerja pegawai yang dilakukan oleh instansi dan sulitnya mengetahui kondisi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikannya, kurang memadainya informasi yang diberikan oleh pegawai, 3) Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan promosi jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran berupa menegakan dan taat pada aturan, bersikap tegas terhadap adanya pengaruh dari luar yang bersifat negatif, melaksanakan penilaian dan evaluasi secara detail tentang pegawai. Kata Kunci : Pelaksanaan Promosi Jabatan PNS]]>
<![CDATA[REFORMASI SOSIAL BUDAYA DALAM UPAYA PEMANTAPAN SUMBER DAYA APARATUR ]]>
<![CDATA[Ian Maryana]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2019): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.025 KB)
|
DOI: 10.25157/dinamika.v6i2.2259
<![CDATA[Sistem sosial budaya Indonesia merupakan nilai, tata sosial dan tata perilaku manusia Indonesia yang mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah Negara Pancasila di segala sudut kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi sosial-budaya memiliki pengaruh terhadap Pemerintahan yang ada di Indonesia. Di mana Reformasi sosial-budaya terhadap aparatur negara bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara pemerintah, dan masyarakat melalui upaya yang berkelanjutan. Dan upaya untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik itu memerlukan upaya bertahap dengan kurun waktu yang jelas sesuai dengan kondisi, perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat yang secara konsisten harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbuakaan, akuntabilitas dan profesionalitas.]]>
<![CDATA[PEMBINAAN PEGAWAI OLEH LURAH DI KELURAHAN SUKAMULYA KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Ilma Manda Rusdiana]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2019): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (103.236 KB)
|
DOI: 10.25157/dinamika.v6i2.2279
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya pembinaan pegawai oleh Lurah. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu sikap Lurah yang tidak peduli atas kesalahan pegawai, adanya pelimpahan wewenang yang dinilai tidak seimbang, kurangnya pengarahan yang disampaikan dan kurang terbuka dalam menanggapi setiap kesulitan yang dihadapi pegawai. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) pembinaan pegawai oleh Lurah di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya pada umumnya telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan dalam pelaksanaannya seperti pimpinan menetapkan standar ukuran kinerja kepada pegawai, pimpinan melakuka koreksi atas kesalahan pekerjaan kepada pegawai dan pimpinan mampu memberikan kejelasan petunjuk pekerjaan. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi Lurah mengenai pembinaan pegawai oleh Lurah diantaranya adalah tingkat pemahaman pegawai dalam mengerjakan tupoksi yang tidak sama, Lurah kurang mengoreksi kesalahan pegawai dan tingkat pola pikir pegawai untuk memahami penjelasan petunjuk pekerjaan dari Lurah yang berbeda. 3) Upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatannya adalah Lurah melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan pekerjaan kepada pegawai pada saat jam kerja, Lurah mengatur ulang jadwal tugasnya yang berhubungan dengan kesibukannya di luar kelurahan untuk memberi koreksi atas kesalahan pegawai dan Lurah melakukan briefing kepada pegawai terkait petunjuk mengenai pelaksanaan tupoksi semua pegawai.Kata Kunci : Pembinaan Pegawai]]>
<![CDATA[ANALISIS PENYALURAN RASKIN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Ahmad Juliarso]]>;
<![CDATA[R. Didi Djadjuli]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2019): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.708 KB)
|
DOI: 10.25157/dinamika.v6i2.2257
<![CDATA[Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan. baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus, ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah kita dan bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas data rumahtangga miskin di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam program penyaluran Raskin, ketepatan sasaran program Raskin, dan efektifitas program penyaluran Raskin, serta manfaat yang dirasakan oleh warga dari adanya program Raskin ini. Populasi dari penelitian ini adalah rumahtangga miskin yang ada di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik Random Sampling, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 86 Kepala Keluarga. Hasil penelitian menunjukan Validitas data Rumah Tangga Miskin di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti termasuk dalam kriteria Sedang, Ketepatan sasaran Program Raskin termasuk dalam kriteria Baik. Kualitas beras Raskin yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti baik, Efektifitas Program Raskin termasuk dalam kriteria Baik. Jumlah beras yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti selama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku, Kontribusi Program Raskin termasuk dalam kriteria sedang, Kendala-kendala terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Raskin di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti adalah pembayaran beras oleh Rumah Tangga Miskin yang terkadang kurang tertib/tidak tepat waktu.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK OLEH BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI KANTOR KECAMATAN SINDANGKASIH KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Fuji Tiaji]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2019): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (101.075 KB)
|
DOI: 10.25157/dinamika.v6i2.2281
<![CDATA[ABSTRAKBerdasarkan hasil observasi awal, dapat diketahui bahwa pembuatan KTP Elektronik diKantor Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis masih sering mengalami keterlambatanpenyelesaian permintaan masyarakat dan masih sering terjadi kesalahan-kesalahan dalampembuatan KTP Elektronik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitaspelayanan, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi, dan upaya-upaya apa saja yang dilakukanoleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam memberikan pelayanan penerbitan KTPElektronik di Kantor Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitianini sebanyak 13 (tigabelas) orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studikepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengolahan/analisis datadalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data, triangulasi dan menarikkesimpulan/verification.Berdasarkan hasil penelitian Kualitas Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik Oleh BidangPelayanan Pendaftaran Penduduk Di Kantor Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;kualitas Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik di kantor Kecamatan Sindangkasih dapatdikatakan belum cukup baik terlihat bahwa dalam pelaksanaan Pelayanan Pembuatan KTPElektronik tersebut masih terdapat kesalahan-kesalahan yang terjadi dan masih banyak keluhankeluhanyang dilontarkan oleh masyarakat selaku pemohon pembuatan KTP Elektronik.Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelayanan pembuatan KTP Elektronik tersebutdiantaranya berkaitan dengan sumber daya; sumber daya manusia, sumber dana, fasilitas dansarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Adapun upayaupayayang dilakukan adalah dengan melakukan pengajuan penambahan pegawai, berikutmengoptimalkan penggunaan dana maupaun sarana-prasarana yang telah ada.Kata Kunci:Kualitas, Pelayanan Kualitas Pelayanan.]]>
<![CDATA[KINERJA PELAYANAN BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN KEPUASAN PELANGGAN ]]>
<![CDATA[Eet Saeful Hidayat]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2019): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (137.161 KB)
|
DOI: 10.25157/dinamika.v6i2.2260
<![CDATA[Pelayanan birokrasi merupakan bagian penting pelayanan lembaga teknis pemerintah yang bertujuan untuk menstimulasi terjadinya wilayah perubahan dinamika organisasi penyelenggara pelayanan publik melalui pengembangan kualitas pelayanan yang menekankan pada pentingnya pemenuhan harapan dan kebutuhan public sebagai pelanggan. Kinerja pelayanan yang baik akan memberikan kontribusi pada pencapaian kepuasan pelanggan yang memegang peranan penting bagi eksistensi organisasi pelayanan publik. Kinerja lembaga teknis pemerintah disemua level adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan lembaga teknis pemerintah sebagai keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perkembangan dan kemajuan suatu daerah dapat dilihat dalam tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahnya. Kebijakan pelayanan birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Selain sebagai tahapan proses, pelayanan juga membutuhkan kejelasan dari pihak yang akan melaksanakan kebijakan itu dan pilihan pada teknik implementasi. pedekatan pertama pada seputar siapa melaksanakan pelaksana atau para pihak yang terlibat dalam implementasi untuk menerapkan pelayanan, secara umum tugas implementasi kebijakan adalah membentuk linkage yang memudahkan tujuan – tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Guna mewujudkan kepuasan pelanggan oleh birokrasi banyak upaya yang sudah ditempuh oleh pemerintah, namun pada tatacara realitas belum menunjukkan hasil yang maksimal. Masih ada beberapa permasalahan dan kendala di lapangan sehingga pelayanan kepada masyarakat memberikan kepuasan secara optimal Terkait dengan berbagai kendala yang dihadapi terutama pencapaian sasaran strategis, kondisi tersebut menunjukan kinerja sumber daya dan lembaga yang masih relatif rendah.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ONLINE DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Vina Savinatunazah]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2019): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (105.146 KB)
|
DOI: 10.25157/dinamika.v6i2.2276
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini berjudul Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dilatar belakangi oleh permasalahan kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis online. Terlihat dimana dalam pelaksanaan pelayanan berbasis online belum dirasa mudah baik itu dari segi SDM yaitu petugas pemberi pelayanannya maupun masyarakatnya, sarana dan prasarana yang belum memadai secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan jumlah informan sebanyak 10 orang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, 1 orang petugas pemberi pelayanan perizinan, 8 orang masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction, data display, dan verification yang diinterpretasikan secara kualitatif yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis online secara umum belum berjalan secara maksimal mengingat bahwa untuk program pelayanan perizinan berbasis online adalah program inovasi yang baru saja di terapkan di DPMPTSP, dapat terlihat dari 13 indikator yang diteliti. Kendala-kendala yang ditemukan yaitu Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik dari peran petugas maupun masyarakat pemohon perizinan, kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala yaitu dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan kepada petugas di bidang pelayanan perizinan online, Melengkapi fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang melalui penganggaran pengadaan barang, Memaksimalkan pemberian pelayanan baik dari segi proses maupun output pelayanannya serta pihak Dinas harus bisa menampung keluhan setiap pemohon dan memperbaiki kinerja pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis. Kata kunci : Efektivitas Pelayanan publik, berbasis online]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG PENYIMPANGAN DALAM PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI TEPI JALAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Cecep Cahya Supena]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2019): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.022 KB)
|
DOI: 10.25157/dinamika.v6i2.2256
<![CDATA[Retribusi adalah sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan bagi Pemerintah Daerah. Dari beberapa jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, satu diantaranya adalah retribusi pelayanan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Sementara itu khusus untuk mengatur penyelenggaraan parkir, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Parkir.Sekalipun telah dilakukan pengaturan tentang retribusi parkir maupun penyelenggaraan parkir, akan tetapi berdasarkan hasil observasi terlihat masih adanya beberapa pelanggaran baik dalam pemungutan retribusi parkir, maupun dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir. Keadaan tersebut perlu segera diatasi demi tercapainya efektivitas maupun efisiensi dalam pemungutan retribusi parkir maupun penyelenggaraan fasilitas parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ada di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.]]>
<![CDATA[MENUMBUHKAN BUDAYA BIROKRASI YANG INOVATIF DAN BERDAYA SAING GLOBAL ]]>
<![CDATA[Etih Henriyani]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2019): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.406 KB)
|
DOI: 10.25157/dinamika.v6i2.2255
<![CDATA[Inovasi dalam sektor publik dapat diasumsikan sebagai upaya untuk menuju keadaan yang lebih baik. Dimana semakin inovatif suatu penyelenggaraan pemerintahan, maka semakin besar pula manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat. Oleh karenanya, dalam mewujudkan inovasi diperlukan individu, kelompok dan organisasi yang memiliki keberanian mengambil resiko. Dengan kata lain, inovasi bukan sekedar “kebaruan” dan “keunikan”, akan tetapi berhubungan dengan tingkat kinerja dan dampak yang dipertemukan dengan kepentingan publik.Meningkatkan kapasitas inovasi sektor publik menjadi keharusan jika Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam persaingan global. Apabila kapasitas inovasi dapat ditingkatkan, maka bukan hanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik saja yang meningkat. Namun legitimasi pemerintah di mata warga juga dengan sendirinya akan menjadi semakin tinggi. Dengan demikian, perlu adanya perubahan mindset dari budaya birokrasi lama yang cenderung Paternalistik, kaku, tertutup dan ingin dilayani ke budaya birokrasi baru yang lebih fleksibel, terbuka dan memiliki inovasi dan daya saing yang tinggi.]]>
